Selasa, 26 Juli 2016

Pemprov Launching Kelompok Sahabat Anak

Sesuai Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengamanatkan bahwa hak mencakup hak hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan serta mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi serta diskriminasi.

Pada kegiatan launching Kelompok Peduli Sahabat Anak di sekolah-sekolah tingkat Provinsi Sulut sekaligus kampanye Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) pada Selasa (26/07) pagi tadi di Hotel Peninsula Manado, dalam sambutan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Steven Kandouw yang disampaikan Sekertaris provinsi (Sekprov) Sulut, Siswa R Mokodongan mengatakan meskipun telah ditetapkan didalam UU kualitas hidup dan perlindungan khusus anak masih membutuhkan perhatian, khusus anak masih membutuhkan perhatian yang besar.

Disebutkannya berdasarkan data angka prevalensi kekerasan terhadap anak di sulut, sejak tahun 2013 kasus kekerasan terhadap anak tercatat sebanyak 343 kasus.

“Untuk tahun 2014 meningkat menjadi 345 kasus, tahun 2015 meningkat lagi menjadi 396 kasus ini sangat memprihatikan sehingga sangat berdampak terhadap tumbuh kembang anak,”terangnya.

Kegiatan yang dimotori oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) bersama Badan P3A Provinsi Sulut itu, oleh Kepala BP3A, Erni Tumundo mengatakan kegiatan ini nantinya untuk kelompok-kelompok akan disuport  disekolah-sekolah di Kabupaten Kota. 

“Untuk anggarannya nanti di Kabupaten Kota akan kami bekerjasama dengan BP3A di Kabupaten Kota. Yang terpenting kita bisa mengantisipasi dulu saat ini. Bukan dikatakan darurat, namun ini hanya bentuk antisipasi untuk kondisi kekerasan terhadap anak di Sulut. Kedepan akan kami pacu lagi, karena pada hari ini baru lonching,”ujar Tumundo.

Turut hadir Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Valentin Ginting, serta para anak-anak disejumlah sekolah di Sulut.(Humas Pemprov Sulut).

Sekprov: Narkoba dan HIV/AIDS telah menjadi Masalah Internasional

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Ir Siswa R Mokodongan menyatakan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya (Narkoba) serta masalah HIV/AIDS dengan berbagai implikasi dan dampag negatifnya telah menjadi masalah internasional, nasional, bahkan telah menembus tatanan kehidupan masyarakat lokal di daerah termasuk Sulut. Pernyataan Sekprov tersebut disampaikan Karo Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dr Bahagia Mokoagouw saat membukan kegiatan koordinasi dan konsultasi masalah penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS di ruang Mapaluse, selasa (26/07) kemarin. Kompleksitas permasalahan ini telah
Menjadi ancaman terhadap tatanan kegidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat melemahkan ketahanan nasional yang dapat menghambat jalannya pembangunan. Katanya.
Kecenderungan penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, juga daya toleran (penyesuaian) dan habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat itulah yang menyebabkan pemakai narkona tidak bisa lepas dari cengkeramannya. Disisi lain, menimbulkan dampag negatif yang sangat besar, baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun kesehatan. Olehnya, Dalam konteks itulah, diperlukan upaya pencegahan dalam penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS, yang bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerimtah saja, tetapi merupakan tanggungjawab kita bersama segenap lapisan masyarakat, keluarga, LSM, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga lainnya, disamping layanan pengobatan dan perawatan. Disadari bersama saat ini konsumsi narkoba cenderung menjadi gaya hidup pada sebagian orang terutama generasi muda, jelasnya. Karena itu menjadi harapan, melalui momentum ini dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba serta masalah HIV/AIDS, dengan senantiasa mengedepankan aspek kemanusiaan, supremasi hukum, nilai-nilai moral, etika dan agama, tandas Mokodongan seperti di tuturkan Mokoagouw.
Sementara Kabag  fasilitasi Sosial dan Keagamaan Olga Saisab SSos menyebutkan, maksud dari kegiatan itu, untuk mengadakan evaluasi sejauh mana strategi penanggulangan narkoba dan HIV/ADIS di implementasikan kepada masyarakat, serta mengadakan sosialisasi kepada lembaga pemerintah dan LSM yang terkait tentang kinerja dan persoalan yang dihadapi serta langkah solusinya, sedangkan Narasumber, Kepala BNN Provinsi Sulut Kombes Pol. Drs Sumirat Dwiyanto MSi, Sekretaris KPA Sulut dr MSJ Tangel Kairupan serta Karo Kesra sendiri. Pesertanya dari SKPD terkait serta LSM peduli narkoba dan HIV/AIDS, tambah Saisab. (Humas Pemprov Sulut).

Wagub Hadiri Pembukaan Jumbara Nasional PMR ke VIII


Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw Bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK provinsi Sulut Dr. Kartika Defi Tanos menghadiri pembukaan kegiatan Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) Palang Merah Remaja (PMR) tingkat nasional ke VIII di bumi perkemahan Tonase I, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, Selasa (26/7).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Lebih dari 2.500 peserta Jumbara yang terdiri dari PMR di seluruh Indonesia dan 10 perhimpunan nasional negara sahabat yang terdiri dari Vietnam, Thailand, Kamboja, Pulau Solomo, Timor Leste, Brunei Darussalam, Italia, Myanmar dan Jepang.

Dalam sambutan Wapres Jusuf Kalla berharap dengan kegiatan Jumbara ini dapat mengoptimalkan kontribusi PMR, serta umumnya PMI dalam membantu menangani masalah sosial seperti penganangan bencana, kesehatan, penyalahgunaan narkoba dan masalah sosial lainnya. Peserta juga diharapkan dapat berbagi pengalaman di daerahnya masing-masing dengan mengedepankan prinsip ikhlas membantu, serta kerja gotong-royong bersama-sama.

"Banyak masalah sosial, bencana, kesehatan, narkoba, ada masa depan yang harus kita capai, dalam Jumbara ini saya harapkan dapat dijalankan dengan gembira, prinsip membantu bersama harus dijalani, haruslah bekerja bersama sama," ungkap Wapres.

Dalam kegiatan Jumbara Nasional ini juga dilakukan tiga penandatanganan nota kesepahaman, diantaranya kerjasama PMI dengan Kemenkominfo mengenai peningkatan layanan kepalangmerahan dengan optimalisasi pamanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kerjasama PMI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang pembinaan dan pengembangan kegiatan kepalangmerahan di satuan pendidikan, serta kerjasamaa PMI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang penyalahgunaan narkoba dalam rangka darurat narkoba.

Wapres Jusuf Kalla juga melakukan penanaman pohon Mangrove secara simbolis di desa Maccini Baji, Kecamatan Labakka, Kabupaten Pangkeb. Sebanyak 250 anggota PMR ikut serta menanam pohon Mangrove bersama Ketua PMI sebagai bagian dari upaya pemeliharaan lingkungan dan pengurangan resiko bencana pesisir.

Selesai mengikuti pembukaan acara, Wagub Kandouw yang juga merupakan ketua PMI Sulut di dampingi ibu bersama pengurus PMI Sulut berkesempatan meninjau tenda kontingen PMR Sulut, kepada para peserta Wagub berpesan agar menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan, memberikan prestasi daalm setiap lomba yang diselenggarakan panitia dan tetap menjaga kebersamaan atar sesame dan rekan-rekan PMR dari daerah lainya.(Humas Provinsi Sulut)

Kemenpan RB, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemprov

Tim evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi (RB) Kemenpan RB dipimpin Asisten Deputy (Asdep) Akuntabilitas Pengawasan dan RB Naftali Sipayung selaku supervisor tim, serta Kabid Pengawasan Agusdin Mutaqim yang juga selaku Ketua Tim Evaluasi ini, usai diterima Wagub Sulut Drs Steven Kandouw di ruang kerjanya , Senin lalu, langsung melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi bagi seluruh SKPD lingkup Pemprov Sulut serta 4 Kabupaten/Kota yakni Manado, Bitung, Minut dan Mitra sebagai lokus. Hal itu dibernarkan Karo Organisasi Setda Provinsi Sulut Farly Kotambunan SE di ruang kerjanya Selasa (26/07) kemarin.  Kotambunan mengatakan, tim yang beranggotakan 5 personil itu, intinya melihat sasaran kinerja dan RB di seluruh SKPD Pemprov Sulut apakah sudah sesuai dengan renja dan renstra serta selaras dengan visi misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Sulut serta program nawa cita yang di gulirkan oleh Presiden Joko Widodo. Karena itu mantan Karo Umum Setda Provinsi Sulut ini berharap, SKPD lingkup Pemprov harus proaktif selama berlangsungnya evaluasi ini.
"Kita harus mendukung sepenuhnya penyiapan pematangan dan evaluasi ini, karena menjadi target Gubernur dan Wagub Sulut SKPD Pemprov dan 4 Kabupaten/Kota harus mendapat predikat A dalam penilaian tim dari Kemempan RB nanti, karena tahun kalu kita baru mencapai predikat B", ujar Kotambunan.
Namun saya merasa optimis lewat  kepemimpinan OD-SK bisa memperoleh nilai predikat A tersebut, asalkan seluruh SKPD Pemprov dan 4 Kabupaten/Kota siap membantu melayani tim dalam melaksanakan tugas evaluasi ini, tandas mantan Karo Pembangunan Setda Provinsi Sulut ini.
turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi dan Apsisten Administrasi Umum Ch. Talumepa SH MSi. (Humas Pemprov Sulut).

BKD Gelar Uji Kompetensi ASN Pindah di Pemprov.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut, Selasa (26/07) kemarin, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut menggelar uji kompetensi bagi ASN Kabupaten/kota yang bermohon pindah di lingkup. Pemprov Sulut. Hal itu dibenarkan Kepala BKD Sulut DR Femmy M Suluh MSi, saat membuka kegiatan tersebut.
Suluh mengatakan, keinginan ASN Kabupaten/Kota untuk pindah dan berkarier di jajaran birokrat lingkup  pemprov Sulut sangat tinggi, dengan berbagai alasan diajukan lewat surat permohonan pindah, seperti mengikuti suami, urusan keluarga serta sebagian kecil hanya mencantumkan alasan untuk pengembangan karier. Kita tidak hanya sekedar menerimanya, akan tetapi harus melalui proses  tes uji kompetensi dasar berdasarkan tupoksi yang ada, untuk mengetahui kemampuan dan kompentensi yang dimiliki oleh para pegawai sehingga dapat menjaring tenaga yang berdaya guna, berkompeten dan bertanggungjawab pada bidang tugas yang akan diban apabila diterima bekerja dilingkup Pemprov Sulut, Karena terkait dengan penataan staf di instansi yang ada, selain itu penerimaan pegawai ini atas dasar objektifitas (kebutuhan) dan bukan subjektifitas, ujar mantan Karo Umum Setda Provinsi Sulut ini.
"Kita harus pilah mana SKPD yang membutuhkan, kemudian dilakukan analisis jabatan, karena ada konsekwensi terkait dengan anggaran didalamnya", katanya sembari menyebutkan kalau gaji tidak menjadi problem  karena nanti bulan Januari dibayar, tapi yang menjadi masalah  tunjangan kinerja daerah (TKD), karena TKD ini di susun setiap tahun sekali. Suluh juga mengingatkan, jangan masuk di Pemprov hanya membawa masalah, apalagi mempengaruhi teman kerja yang lain, tapi harus membawa solusi, tegasnya.
Sekretaris BKD Drs Lucky Taju MSi mengatakan, tes uji kompetensi ini akan dilakukan oleh Tim seleksi yang terdiri BKD, Inspektorat, Biro Organisasi dan Biro Hukum. Taju menambahkan, Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan untuk yang ke-3 kalinya. Sementara Kabid Mutasi dan Pensiun Flora M Worotitjan, SSos menyebutkan peserta yang mengikuti penilaian kompetensi saat ini sebanyak 97 orang, dari  172 orang, yang bermohon Tahun 2015 71 orang, Tahun 2016 80 orang, peserta Golongan IV/a keatas 26 orang.