Rabu, 25 April 2018

Resmikan SPBU, Wagub Harap Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat


Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven.O.E Kandouw meresmikan SPBU Tatelu di Kecamatan Dimembe Minahasa Utara rabu ( 25/04/2018 ) kemarin.

Dalam sambutan Wagub Kandouw mengatakan diresmikannya Stasiun Pengisian Bahan Bakar ini menjadi sukacita tersendiri bagi kita semua terutama   PT Tiga Putri Matuari karena melalui penyertaan Tuhan  SPBU ini dapat dirampungkan dan dioperasikan.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan banyak selamat, salut , proficiat pada Direksi Tiga Putri Matuari, karena ini sesuai dengan Road Map  pemerintah Sulut," Kata Kandouw.
Karena sesuai dengan Road Map Bapak Gubernur supaya menciptakan daerah -daerah  spot-spot pariwisata yang baru.

"Sebab peningkatan jumlah  kunjungan turis sehingga mengakibatkan bunaken sudah cukup padat sehingga oleh bapak Gubernur dicari daerah alternatif baru dan disepakati adalah daerah Likupang," ujar Kandouw.
Sehingga pemerintah provinsi menciptakan akses dari bandara ke  Likupang.

"Untuk itu dengan kehadiran SPBU ini sangat menunjang program dari Pemerintah  menjawab permasalahan yang ada di masyarakat  utamanya menambah lapangan pekerjaan,"jelas Kandouw.

Dengan beroprasinya SPBU Tatelu ini hendaknya diikuti komitmen pelayanan yang paripurna kepada masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan keuntungan semata tetapi senantiasa teguh dalam komitmen memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat,"Wagub Kandouw.

Sebelum diresmikan oleh Wagub Kandouw diawali dengam ibadah yang dipimpin oleh Pdt Nova Makahanap.-Yakob, Sth. Dan dihadiri oleh  Ketua TP PKK Sulut Ir Rita Maya Dondokambey -Tamuntuan , Netty Keles Direktur  Utama PT Tiga Putri  Matuari, Branch Manager Marketing Pdrtamina Daniel Alhapsi, Kepala Biro Umum Clay Dondokambey.(humas provinsi sulut)

Ketua TP PKK Sulut Ajak Masyarakat Gemar Makan Ikan


Ketua Tim Penggerak-PKK Provinsi Sulawesi Utara Ibu Rita Maya Dondokambey Tamuntuan mengajak masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) agar gemar mengkonsumsi ikan, karena selain merupakan makanan pokok juga ikan mengandung sejumlah vitamin dngan gizi yang baik untuk kecerdasan otak dan pertumbuhan fisik.

Hal tersebut disampaikan ibu Rita Dondokambey - Tamuntuan saat menghadiri Lomba Menu Serba Ikan dan Bazar Produk Hasil Kelautan dan Perikanan, sekaligus menjadi Juri Lomba Masak Ikan se Kabupaten Minahasa yang digelar di Langowan  Rabu (25/4).

"Haruslah dimulai dari keluarga dimana ikan merupakan satu sumber makanan hewani yang mengandung mineral dan protein serta Omega3," ujar ibu Rita yang juga merupakan ketua Forikan Sulut.

Dikatakannya, potensi perikanan di daerah Sulut menjadi ciri khas tersendiri, ikan sangat mudah didapatkan di wilayah Sulut untuk itu masyarakat harus memanfaatkan dengan baik potensi tersebut dengan gemar mengkonsumsi ikan.(humas provinsi sulut)

Gubernur: Pelayanan Publik Harus Bebas Pungli

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menegaskan setiap palayanan publik di Provinsi Sulawesi Utara harus bebas dari pungli agar tercipta pelayanan publik yang bersih.

Hal itu disampaikan Gubernur dalam sambutan yang diwakili oleh kepala satuan Pol PP Provinsi Sulut Steven Liow S. Sos saat membuka kegiatan sosialisasi peraturan Presiden RI nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar, di hotel Aston Manado, Rabu (25/04/2018).

Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik terus dituntut untuk senantiasa mampu menuju ke arah yang semakin efektif dan efisien sehingga tercipta birokrasi transparan, akuntabel yang dapat dipercaya masyarakat.

Pelayanan publik di bumi nyiur melambai ini masih membutuhkan adanya upaya penajaman, penyesuaian ataupun penyelarasan sehingga perlu dilakukan evaluasi dan pemantapan pemahaman akan kebijakan,baik yang menjadi pedoman maupun yang menyangkut pelayanan publik.

Seperti instruksi presiden nomor 12 tahun 2016, yang didalamnya tercantum 5 program, yakni: program gerakan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu.

Terlebih pelaksanaan kebijakan yang menjadi salah satu faktor utama bagi terciptanya sasaran dari kelima program itu, yakni peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

Lebih jauh Gubernur berharap melalui kegiatan sosialisasi ini dapat menciptakan pelayanan publik tanpa pungli, melanjutkan pembangunan tanpa korupsi serta mendorong percepatan pembangunan daerah.

Pertemuan itu turut dihadiri ketua unit pemberantasan pungli (UPP) Sulut Kombes Pol Drs. Hotman Simatupang, Forkopimda sulut, anggota/perwakilan UPP provinsi dan kab/kota se sulut.(humas provinsi sulut)

Bahasa Indonesia Penting Digunakan Dimana Saja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Balai Bahasa Sulawesi Utara mengadakan Sosialisasi Pengutamaan Penggunaan Bahasa Negara Di Ruang Publik Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap positif pengutamaan penggunaan bahasa negara pada ruang publik di Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan di Hotel Whize Prime Megamas Manado, Rabu (25/4).

Pemerintah Sulawesi Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Karo Pemerintahan dan Humas DR. Jemmy Kumendong, M.Si hadir sebagai pembawa materi pada kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan itu, Kumendong menekankan akan pentingnya pemberian nama dengan menggunakan Bahasa Indonesia di ruang publik. Hal ini mengacu pada Undang-undang nomor 24 tahun 2009 terlebih khusus pada ayat 3 yang menekankan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum.

Pernyataan tersebut tentunya menegaskan bahawa penggunaan bahasa asing semakin marak di kalangan ruang publik yang secara perlahan mulai mengikis Bahasa Indonesia.

"Maraknya penggunaan bahasa asing dalam masyarakat sesungguhnya tidak lepas dari pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahasa asing memiliki gengsi lebih tinggi dibandingkan dengan Bahasa Indonesia,"ujar Kumendong saat memaparkan kondisi dan permasalahan penggunaan bahasa.

Diakhir materi, Kumendong mengingatkan akan peran media sosial terhadap penggunaan bahasa serta mengajak kepada mass media untuk menjadi pemersatu bangsa, karena Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa.

Turut hadir dalam sosialisasi tersebut Kepala Balai Bahasa Sulut Supriyanto Widodo, perwakilan dari guru-guru, serta para SKPD yang terkait.(humas provinsi sulut)

KPK-Pemprov Sulut Dorong Optimalisasi PAD

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Dian Patria mengungkapkan KPK hadir untuk menjalankan fungsi koordinasi dan supervisinya khususnya pada sektor penerimaan daerah sehingga bisa meminimalkan peluang terjadinya korupsi pada sektor ini.

"KPK selalu mendampingi pemerintah daerah untuk mengkaji titik rawan korupsi serta membangun perbaikan sistem tata kelola pajak daerah," kata Patria dalam kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi terkait rencana aksi optimalisasi penerimaan daerah di Ruang Rapat C.J. Rantung, Rabu (25/4/2018) pagi.

Untuk mencapai hal tersebut, Patria mengatakan ada beberapa hal yang harus diperbaiki yakni membangun basis data wajib pajak yang aktual dan valid hingga membangun sistem informasi teknologi yang terkoneksi dan terintegrasi lintas sektoral baik pusat maupun daerah sehingga bisa menutup celah korupsi.

"Sebagai contoh, KPK bersama Pemerintah DKI Jakarta berhasil meningkatkan penerimaan daerah hingga Rp. 5 triliun pada tahun 2017 yang lalu," tandasnya.

Patria yakin Sulut juga mampu meningkatkan pendapatan daerahnya. "Untuk mencapai semua itu, harus ada ada kemauan secara serius dari pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait untuk memperbaiki sistem optimalisasi penerimaan daerah," ujarnya.

Sementara itu, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, SE, MS mengungkapkan apresiasinya atas perhatian KPK mendampingi Pemprov Sulut untuk memaksimalkan penerimaan daerah.

"Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sulawesi Utara, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada KPK yang terus memberikan perhatian dan dukungan penuh bagi pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara, melalui penyelenggaraan kegiatan penting dan strategis ini," katanya.

Menurut Silangen, Pemprov Sulut selalu berupaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang didukung optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) misalnya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan dari pajak kendaraan bermotor yang memanfaatkan teknologi informasi.

"Hingga saat ini, Perangkat Daerah Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui pelaksanaan Program e-Samsat OD-SK (Online Dalam Selesaikan Kewajiban) Pajak Ranmor menerapkan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui fasilitas transaksi Bank SulutGo, serta pajak perhotelan dan restoran," paparnya.

Lanjut Silangen, pemerintah daerah senantiasa menunjukkan kreativitasnya dalam meningkatkan PAD meskipun sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah jumlahnya relatif memadai.

"Daerah harus tetap lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya," imbuhnya.

Diketahui, Rakor pembahasan rencana aksi optimalisasi penerimaan daerah merupakan rangkaian kegiatan koordinasi pencegahan terintegrasi yang dilaksanakan Selasa kemarin.

Rapat ini digelar guna mendengar berbagai masukan strategis bagi penyelesaian persoalan yang terjadi dengan pengelolaan pajak daerah seperti; wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban, potensi penerimaan belum tergali secara optimal, ketiadaan data yang lengkap dan bisa diandalkan untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan serta penegakan sanksi yang belum optimal.

Pertemuan itu turut dihadiri Inspektur Daerah Sulut Praseno Hadi, Kasubdit  Pendapatan Daerah Wilayah II Kemendagri Mohammad Priyono, perwakilan PT. Jasa Raharja, Direktorat Lantas Polda Sulut dan para pejabat dari Pemprov Sulut, Pemkot Manado dan Gorontalo. (Humas Pemprov Sulut)