Kamis, 26 Oktober 2017

Pemprov Sulut Siap Tingkatkan Kinerja PLD 12 Kabupaten/Kota

Dalam menunjang program pemerintah dikaitkan dengan program OD-SK di Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulut melakukan terobosan dengan siap melakukan relokasi Pendamping Lokal Desa (PLD) dari 12 Kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja serta peran aktif di masyarakat.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprov Sulut, Roy Mewoh SH MM Kamis (26/10/2017) kemarin.

Lanjut Mewoh, sampai saat ini dalam evaluasi seluruh PLD melakukan tugas yang baik berdasarkan aturan yang ada, namun diperlukan terobosan dan semangat baru dalam membuat suatu program terkait dengan dana desa agar semua pro rakyat dan hasilnya untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Dijelaskannya pula, ada desa yang telah dinilai bakal dikembangkan menjadi desa wisata, karena pengelolaan dana desa sangat tepat bahkan mempunyai inovasi dan terobosan yang baru serta dalam membawa masyarakat semakin sejahtera sehingga program Operasi daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK) dapat terus berkembang dalam membawa Sulut semakin hebat.

Ditambahkan Mewoh, dari semua terobosan yang ada, memang masih ada PDL yang belum dapat berinovasi, sehingga diperlukan relokasi agar dapat membawa perubahan baik untuk PLD itu sendiri serta masyarakat, karena kemungkinan bila dilokasi baru PLD itu bisa berinovasi dan menciptakan hal baik guna menunjang program lewat dana desa dalam menggali kearifan lokal maka disitulah diperlukan penyegaran bagi seluruh PLD yang ada agar mampu berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam menunjang program pemerintah. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Seminar Nasional Kebangsaan Di Buka Menag RI , Wagub Kandouw : Gubernur Sangat Mengapresiasi Kegiatan Yang Digelar KGPM

 Seminar Nasional Kebangsaan yang dilaksanakan dalam rangka HUT ke-84 Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) ,sukses menghadirkan tokoh-tokoh nasional, bahkan Menteri Agama RI Drs H Lukman Hakim Saifuddin di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado Kamis ( 26/10/2017 ) kemarin.

Hadir mewakili Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam sambutannya memberi apresiasi kepada KGPM karena melaksanakan seminar skala nasional dengan tema yang sangat Sulawesi Utara.

"Seminar nasional ini mengangkat tema yang sangat baik, apalagi bicara soal toleransi dan kebangsaan. Apresiasi kami berikan kepada KGPM karena bisa melaksanakan kegiatan ini dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-84," ujar Wagub Kandouw.

Lanjutnya, apresiasi setinggi-tingginya diberikan pemerintah provinsi Sulawesi Utara kepada KGPM bukan hanya karena sukses melaksanakan kegiatan skala nasional, tapi juga karena selama 84 tahun berdiri, KGPM tetap menjaga komitmen sebagai gereja nasional yang terus meningkatkan pelayanannya.

"Gereja lain masih berkelahi, KGPM tetap fokus melayani. Tetap adem-adem saja dalam upaya meningkatkan pelayanannya sebagai gereja. Kami sangat mengapresiasi itu," tambahnya.

Selanjutnya, Menteri Agama (Menag) RI, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa kerukunan dan kedamaian antar umat beragama tidak turun dari langit melainkan harus terus diupayakan oleh semua masyarakat.

Namun, Lukman Hakim juga bersyukur bahwa di tengah-tengah kemajemukan yang luar biasa, bangsa Indonesia masih mampu menjaga jati dirinya.

"Meskipun tentu dibeberapa tempat ada kasus-kasus yang harus memerlukan perhatian yang lebih serius oleh pemerintah," ujarnya saat menjadi keynote speaker pada seminar nasional kebangsaan

Ia menyebutkan bahwa tingkat kerukunan hidup antar umat beragama di Sulut termasuk yang tinggi dan baik, selain NTT dan Bali. "Itu daerah-daerah yang indeks kerukunannya baik, dan ini tentu harus dijaga, dipelihara dan dirawat sebaik-baiknya," tegasnya.

Untuk itu ia mengapresiasi kegiatan seminar nasional kebangsaan yang di prakarsai oleh Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) bersama Pemprov Sulut ini. "Karena ini cara kita menjaga, memelihara sekaligus merawat kerukunan kita dengan cara bagaimana agama bisa dikembalikan kepada substansi dan esensi ajaran yang sesungguhnya," lanjutnya

Ia juga menyinggung soal penghentian ibadah di Yogyakarta. Ia mengajak agar semua elemen masyarakat lebih mampu bertoleransi kepada sesama dalam hal menjalankan ibadah.

Selain itu, Lukman Hakim menegaskan perlunya membedakan antara rumah ibadah dan tempat ibadah. Kalau rumah ibadah, karena ini namanya rumah tentu ini ada konsekuensi secara yuridis secara sosiologis karena diperlukan izin, IMB lalu kesepakatan dari warga setempat seterusnya.

"Sedangkan tempat ibadah, semua orang bisa beribadah sesuai dengan agamanya dan dimanapun saja. Tapi pointnya adalah harus bisa memberikan toleransi," tutupnya.

Turut Hadir  Forkopimda Sulut,   Sinyo H Sarundayang, Kaban Kesbang Steven Liow, Kepala Biro Kesra dr Devi Kandouw-Tanos, Tokoh Agama  dan Tokoh Masyarakat.

Jamnas Tagana, Ajang Pemersatu dan Memperkokoh Jiwa Kemanusiaan, Wagub Kandouw : Sulut Tamansari Kerukunam Di Indonesia



Rangkaian kegiatan Jambore Nasional Tagana Nasional dan Asean plus tiga negara asing ke-11 tahun 2017 yang digelar di Kabupaten Minahasa resmi berakhir. Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 1400 peserta dari 35 provinsi ini banyak memberikan sumbangsih positif bagi kemajuan penanganan bencana sosial, lebih dari itu, langsung menyentuh ke masyarakat lewat sejumlah bantuan langsung dari kementerian sosial ini. Ya, sejak awal pelaksanaan, Organisasi Kemanusiaan ini tercatat melakukan sejumlah aksi sosial kemasyarakatan. Diantaranya, Tagana Goes to School, berziarah ke Makam Pahlawan  Nasional Dr Sam Ratulangie, Bakti Sosial pengangkatan Enceng Gondok di Danau Tondano, penanaman pohon di kaki gunung Lokon, pemberian jaket dan sembako pada kusir bendi, pemberian bantuan bagi masyarakat pasca Banjir di kecamatan Eris, Kakas dan Remboken, pemberian bantuan tangan dan kaki palsu, bantuan keserasian dan kearifan lokal bagi enam Kabupaten yang berjumlah Rp.500. juta. Tak sampai disitu, Kementerian Sosial juga memberikan bantuan kendaraan operasional masing-masing dua unit Mobil Dapur Umum Lapangan bagi Pemkab Minahasa dan Kota Tomohon dan Tiga unit kendaraan roda dua operasional Tagana. 

Pertama bersyukur, kedua bersyukur, ketiga bersyukur lagi, karena oleh hanya berkat dan rahmat oleh Tuhan kita sehingga kita berkumpul bersama-sama dalam acara Jambore Nasional Tagana di Provinsi Sulut, Provinsi nyiur melambai tepatnya di Kabupaten Minahasa, atas nama pemerintah dan rakyat Sulut di 15 Kab/Kota, menyatakan selamat datang di Provinsi yang paling utara di republik yang kita cintai ini. Apresiasi yang kami berikan kepada ibu Menteri, Pak Dirjen dan kawan-kawan sekalian yang telah mempercayakan dan memberikan kesempatan kepada Sulut untuk menjadi tuan rumah Jambore Nasional Tagana Asean + 3 ini. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir tapi pelaksanaan selanjutnya bisa diselenggarakan di daerah ini lagi.
Pernyataan diatas dikatakan oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Wakil Gubernur Steven Kandouw saat bawakan sambutan pada apel akbar Jambore Nasional Tagana 2017 yang di pusatkan di lapangan Sam Ratulangi Tondano Kabupaten Minahasa, Kamis (26/10/2017) sore kemarin.

Lanjut Wagub, menjadi harapan kita bersama tidak hanya kita di Provinsi Sulut melalui momentum kegiatan Jambore Nasional Tagana ini semakin mempererat, meningkatkan, mengukuatkan wawasan kebangsaan kita bahwa NKRI itu harus bersama-sama kita jaga dan kita amankan.

Selanjutnya kata Wagub mudah-mudahan dengan pertemuan Jambore Nasional Tagana ini akan semakin meningkatkan pendalaman ilmu terhadap penanggulangan bencana.

"Kami di Sulut merupakan salah satu daerah di Indonesia yang potensi bencananya lengkap. Untuk itu kami merasa senang, bahagia karena paling tidak dari aspek bencana  meningkatkan kesadaran kami tentang perlunya keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama untuk mengatasi bencana," beber Steven Kandouw.

Mengakhiri sambutannya Wakil Gubernur Sulut itu meminta kepada para peserta yang hadir pada Jambore Nasional Tagana agar mengikuti dari awal hingga akhir dengan tertib.

"Selamat menikmati keindahan alam yang ada di daerah ini dan keramah-tamahan penduduk Sulut ini karena daerah Sulut merupakan salah satu 'Tamansari Indonesia', dimana seluruh komponen masyarakat, semua golongan agama dan latar belakang yang berbeda boleh hidup bersama di daerah bumi nyiur melambai ini. Kita bangga dan kita merasa perlu jadi contoh untuk 34 Provinsi lain di Indonesia, supaya mari kita jaga persatuan dan kesatuan," tandas mantan Ketua DPRD Sulut itu.


Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Sosial Kementerian Sosial Ir Harry Hikmat mengatakan, bantuan tersebut kiranya mampu dipergunakan sebaik-baiknya guna kemajuan Tagana yang ada di Minahasa dan Tomohon. Lebih dari itu, dirinya berharap lewat gelaran kegiatan yang berlangsung kurang lebih empat hari ini, mampu meningkatkan kualitas dan layanan anggota Tagana. Terlebih, wawasan peserta makin bertambah lewat edukasi bersama negara ASEAN dan tiga negara asing. "Lewat iven ini, kita makin tanggap dan cekatan disaat mengantisipasi dan menangani korban bencana nantinya. Tagana hadir ditengah-tengah masyarakat dan selalu siap siaga," ungkap Hikmat.

Pasca kejadian bencana dahsyat ditahun 2004 lalu, menumbuhkan rasa empati yang besar dari masyarakat. Didirikannya Tagana  jelas jadi sumbangsih berharga bagi kemanusiaan di Indonesia. Olehnya, Hikmat berharap, seluruh peserta jambore bisa kembali ke daerah masing-masing, membawa pulang ilmu dan bekal yang didapatkan selang empat hari berturut.
"Karena melalui Jamnas ini jadi barometer kita untuk mengukur sejauh mana kapasitas kita ketika terjadi bencana nantinya, karenanya sekembalinya ke daerahnya, semua peserta bisa membagi ilmu dan pengetahuan yang didapatkan saat mengikuti Jamnas tahun ini. Lebih dari itu, jadi ajang pemersatu semua anggota Tagana yang berjumlah 35.054 se-Indonesia,"  katanya.

Pada kesempatan itu pula Kemensos RI melalui Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengukuhkan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw sebagai Pembina TAGANA Provinsi Sulut. 
Dalam apel perdana yang dirangkaikan dengan upacara penutupan ini, turut hadir juga.Wakil Gubernur Banten, Wakil Gubernur Kalsel, Bupati Taliabu, Bupati Sumbawa serta sejumlah utusan negara Asean masing-masing Filipina, Kamboja, Malaysia dan Jepang serta unsur Forkompimda Provinsi Sulut, Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon.




Gubernur Olly Ingatkan Pentingnya Akselerasi Ekonomi Di Perbatasan Sulut

Ketersediaan sumber daya alam baik sumber daya kelautan dan perikanan serta potensi pariwisata bahari yang beragam adalah modal yang sangat penting sebagai upaya menggerakkan roda perekonomian di wilayah perbatasan Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. John Palandung, M.Si pada Rapat Koordinasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Kawasan Perbatasan Sulut yang dilaksanakan di Manado, Kamis (26/10/2017) pagi.

"Kita harus mengakselerasi lebih baik lagi perekonomian di kawasan perbatasan melalui pemanfaatan sumber daya dan keunggulan lokal yang ada sebagai upaya kita untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, sebagaimana yang menjadi salah satu amanat dalam sembilan agenda prioritas pembangunan bangsa," katanya.

Disamping itu, Gubernur Olly juga berharap agar rapat koordinasi itu dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis untuk ditindaklanjuti pemerintah pusat.

"Antara lain seperti peninjauan regulasi perdagangan lintas batas Indonesia dan Filipina," ungkapnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Olly menyinggung pentingnya realisasi penguatan kapasitas kelembagaan pasca PP 18/2016 tentang perangkat daerah dengan meningkatkan kembali status kelembagaan yang khusus mengelola wilayah perbatasan.

"Ini sebagai kepatuhan terhadap amanat undang-undang nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang mewajibkan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga agar membentuk badan khusus yang mengelola wilayah perbatasan negara," bebernya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Dr. Jemmy Kumendong, Kepala Bagian Perbatasan Ir. Herman Koessoy, para akademisi dan seluruh peserta dari kabupaten dan kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Kandouw buka Rakor Penguatan Perencanaan Naker Daerah Pemprov Sulut

     Pembangunan Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13/2003 tentang; Ketenagakerjaan. mengamanatkan diantaranya  bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara  optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan Perencanaan tenaga kerja yang terarah dan berkesinambungan. Hal ini diutarakan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Utara, dr Kartika Devi Kandouw Tanos, MARS dihadapan Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw dan Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Barenbang Kementerian Tenaga Kerja RI, Drs Agus Triyanto AS,MM. Pada Rapat Kordinasi Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulut 2017, di Ruang Rapat CJ Rantung Lt 1 Kantor Gubernur Sulut, Kamis Siang, 26/10/2017.
   Sementara itu Wagub Sulut Drs Steven OE Kandouw, dalam sambutan pembukaan Rakor tersebut, sebagaimana dikutip Kabag Humas Pemprov Sulut Roy RL Saroinsong SH, dihadapan peserta dari Instansi Bappeda/Balitbang Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, maupun Biro lingkup Setda Provinsi, Bagian Kesra di 15 (lima belas) Pemkab/Pemkot, BPS Sulut, APINDO, SPSI, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan kualitas ketenagakerjaan serta upaya peningkatan  perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
  Lebih jauh dikatakan Wagub Kandouw, realita yang ada dan kondisi permasalahan di daerah ini dimana masih diperhadapkan dengan masalah pengangguran berdasarkan data BPS per Bulan Februari 2017, jumlah pengangguran mencapai 77.100 orang. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan pada periode Februari 2016 sebesar 92.600 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6.12 %, menurun dari TPT pada Februari 2016 sebesar 7.82 %. Angka ini masih lebih tinggi dengan TPT Nasional yang mencapai 5.33 %. Termasuk masalah lainnya yakni masih rendahnya produktivitas kerja, kurangnya kesempatan kerja dan rendahnya kesejahteraan pekerja.
   Masih dalam paparan Wagub Sulut, menguraikan bahwa kebijakan yang konprehensif dan multi dimensi diperlukan,  yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang nantinya dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh seluruh pemangku kepentingan. Sesuai yang dituangkan dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 7. Hal ini juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2007 tentang ; Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja. Dimana setiap Pemerintah Daerah (Provinsi, Kab/Kota) wajib menyusun rencana tenaga kerja untuk lingkup wilayahnya masing-masing.
   Selanjutnya dikesempatan itu pula Karo Kesra Setda Prov Sulut, dr Kartika Devi Kandouw-Tanos, MARS, dalam laporannya, bahwa pelaksanaan Rakor ini nantinya sasaran yang ingin dicapai  diantaranya;  adanya rekomendasi untuk penguatan perencanaan tenaga kerja daerah yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh setiap Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas terkait, juga masing masing Kab/Kota akan memiliki Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD).
   Demikian Kabag Humas Pemprov Sulut selaku Juru Bicara, Memberitakannya (R2LS)
 

Gubernur Olly Apresiasi Sulut Jadi Tuan Rumah Seminar Diplomasi Ekonomi Indonesia

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Mokoginta, SE, M.TP mengapresiasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI atas dipilihnya Sulut sebagai lokasi Seminar Diplomasi Ekonomi Indonesia : Partisipasi Indonesia Dalam Forum G20 dan Hasil KTT G20 yang diselenggarakan di Manado, Kamis (26/10/2017) pagi.

"Saya menyambut baik dan merespons positif dilaksanakannya kegiatan ini, Karena itu, dengan penuh kebanggaan, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia pelaksana atas dipilihnya Sulut sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini, sekaligus ucapan selamat datang di Bumi Nyiur Melambai kepada para pembicara yang berasal dari luar daerah," katanya.

Gubernur Olly juga menjelaskan, agenda seminar Diplomasi Ekonomi Indonesia itu menjadi momentum tepat untuk mengkomunikasikan hasil dan capaian forum G20 secara umum dan keterlibatan Indonesia di dalamnya.

"Agar terciptanya pemahaman yang utuh bagi kita sekalian serta persamaan persepsi yang bermuara pada kemajuan pembangunan bangsa yang sejahtera dan berkelanjutan," ujarnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Olly menerangkan, sebagai forum ekonomi, G-20 merupakan ajang konsultasi dan kerjasama hal-hal yang berkaitan dengan sistem moneter internasional.

"Pertemuan G-20 diatur untuk mengkaji, meninjau, dan mendorong diskusi di antara negara industri maju dan sedang berkembang terkemuka mengenai kebijakan-kebijakan yang mengarah pada stabilitas keuangan internasional dan mencari upaya-upaya pemecahan masalah yang tidak dapat diatasi oleh satu negara," imbuhnya.

Diketahui, di tengah ketidakpastian global dan pesimisme masyarakat terhadap manfaat globalisasi, sebagai emerging economy dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,02% pada tahun 2016, suara Indonesia di forum G20 menjadi signifikan, khususnya dalam menawarkan solusi bersama terhadap tantangan globalisasi yang mempengaruhi dinamika perekonomian.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan Kemenko Perekonomian RI Dr. Rizal Edwin Manansang menjelaskan tujuan dilaksanakannya agenda itu.

"Seminar ini untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai Forum G20 dan peran serta Indonesia di dalamnya," katanya.

Lanjut Manansang, seminar itu diharapkan dapat mendorong timbulnya berbagai pemikiran dan ide dari para pemangku kepentingan sehingga dapat memberi masukan bagi kemajuan diplomasi ekonomi Indonesia di forum G20.

Pertemuan itu turut dihadiri Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri, Muhsin Syihab dan para peserta seminar. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)