Selasa, 18 Maret 2014

SHS Diangkat Sebagai Alumni Kehormatan PT Kepamongprajaan

Kirprah Dr. Sinyo Harry Sarundayang sebagai sosok pamong senior di belantikan kepemerintahan di tanah air, tak perlu  diragukan lagi. Buktinya salah satu Gubernur terbaik di Indonesia ini, mendapat gelar kehormatan dari Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) DR. H.  Suhajar Diantoro mengangkat Gubernur Sulut ini sebagai alumni kehormatan Pendidikan Tinggi (PT) Kepamongprajaan. Pengangkatan sebagai anggota alumni PT kepamongprajaan ini ditandai dengan peyematan PIN Pamongpraja Kehormatan didada sebelah kanan atas oleh Diantoro kepada SHS.
Dirjen Otda Kemendagri yang juga selaku Ketua Umum DPN-IKAPTK Prof. DR. H Johermansyah Djohan MA  mengakui, tidak semua Gubernur mendapat gelar kehormatan seperti ini. hingga kini kami sudah melantik 28 Dewan Pengurus Provinsi dan baru Dr. Sinyo Harry  Sarundajang Gubernur Sulut  yang mendapat gelar kehormatan seperti ini. "Kami melihat Pak Sarundajang dipandang layak dan memenuhi syarat untuk menerima pengharggaan ini sebagai bentuk penghargaan dan motivasi terhadap beliau yang telah berjasa dalam memberikan pemikiran-pemikiran, pandangan dan visi misi strateis bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tanah air termasuk  dalam membina dan mengembangkan prestasi alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan di tanah air sekaligus mampu menghadirkan IPDN Regional Sulut", katanya.
 Sarundajang menyebutkan, selama 40 tahun mengabdi sebagai pamongpraja, belum pernah sekalipun mengalami nonjob, karena itu menjadi motivasi bagi para pamongpraja di daerah ini untuk terus berkarya dengan mengembangkan prestasi-prestasi kerja yang ada demi kemajuan daerah Bumi Nyiur Melambai. .
Inspektur Provinsi Drs. Mecky M Onibala MSi selaku Ketua DPP-IKAPTK Sulut menyebutkan, Sebagai praktisi pemerintahan, beliau telah banyak mengukir prestasi selama memimpin daerah ini. Disamping itu sebagai seorang akademisi pemikiran-pemikiran beliau telah banyak memberikan warna dan dinamika baru bagi pengembangan ilmu politik dan pemerintahan, dimana semua ini telah diwujudkan publikasinya lewat 6 buku karya SHS, dan buku-buku tersebut telah banyak dijadikan rujukan dan sebagai bahan referensi di berbagai perguruan tinggi di tanah air, tambah mantan Asisten Pemerintahan dan Kesra.  Ke-6 buku karya Sarundajang yaitu Perbandingan Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Sistem Pemerintahan Daerah, Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Pilkada langsung dan Buku berjudul Geostrategi, tandas Sekretaris DPP-IKAPTK Sulut yang juga Karo Orgganisasi Jemmy Ringkuangan AP MSi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir Pemprov).

      

SHS : Pencegahan Korupsi Mulai dari Keluarga

Korupsi adalah tindakan yang extra ordinary crime yaitu perbuatan kejahatan yang luar biasa yang Penanganan pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa-biasa saja tetapi dituntut pencegahannya dengan cara-cara yang luar biasa. Hal ini dikatakan Gubernur Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarundajang saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi pendidikan anti koropsi berbasis kekeluargaan dan launching Peraturan Gubernur (Pergub) Aksi Daerah dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di ruang Huyula (18/3) kantor gubernur.
Sarundajang mengatakan Dalam tekad dan komitmen untuk membangun Provinsi Sulawesi Utara tanpa korupsi maka pemerintah telah melakukan upaya-upaya penataan sistem dan prosedur untuk membatasi penyalahgunaan kewenangan yang mengarah pada korupsi yang didukung dengan pembentukan institusi dalam mempercepat penanganan pemberantasan korupsi dan semua itu perlu sinergitas dengan semua komponen bangsa termasuk civil society atau masyarakat sipil.
Lebih lanjut Sarundajang mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan akibat korupsi dalam dunia politik pemerintahan adalah korupsi mempersulit demokrasi dan good govermnance dengan cara menghancurkan proses formal yang sudah terbangun karena mengabaikan pprosedur dan spoil system dalam rekruitmen sementara dalam bidang ekonomi korupsi membuat distory dan ketidak efisienan yang tinggi dan yang paling merisaukan adalah korupsi dapat menurunkan daya saing bangsa dan bahkan tingkat kepercayaan (trust) masyarakaat kepada pemerintah.

Sarundajang mengharapkan pencegahan korupsi dapat dicegah mulai dari dalam kehidupan keluarga dan dengan membangun sistem kerja dalam bingkai hukum dan ketentuan yang berlaku dapat mencegah pemberantasan korupsi dan dengan dilaksanakannya  kegiatan ini dapat memberikan garansi yang positif bagi upaya membudayakan Sulawesi Utara membangun tanpa korupsi.

Pada kesempatan itu wakil ketua KPK Busyro Muqqudas mengatakan program pencegahan korupsi berbasis keluarga adalah program KPK karena keluarga merupakan faktor internal yang paling kuat dalam terciptanya korupsi. 
Hadir pada kesmpatan itu para bupai dan walikota, wakil bupati dan wakil walikota, TP. PKK, Dh. Wanita Persatuan Prov. Sulut, pejabat eselon II, sekretaris kab/kota, dan undangan..(Kabag Humas Judhistira Siwu selaku Jubir Pemprov Sulut)




Gubernur Kukuhkan Dewan Pengurus DPP-IKAPTK Sulut

Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang, Selasa ( 18/3) kemarin, di ruang mapalus kantor gubernur,  mengukuhkan Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPP-IKAPTK) Sulut Periode 2014-2018, yang dipercayakan kepada Drs. Mecky M Onibala sebagai Ketua dan dibantu dua Wakil Ketua yaitu Drs RM Tumiwa MPd dan DR. Noudy RP Tendean SIP MSi, Sekretaris Jemmy Ringkuangan AP MSi, dibantu Wakil Sekretaris Maykel K Kelah AP MSi dan Claudio Danny Tamara SSTP MSi masing-masing sebagai Wakil Sekretaris I dan II, serta Tahlis Galang AP SIP sebagai Bendahara, Ronny Pantow Aj.AK AP MSi dan Andre Winowatan SSTP MSi masing-masing sebagai Wakil Bendahara I dan II. Sementara Gubernur Sarundajang dipercayakan sebagai Ketua Dewan Penasehat bersama Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd, Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan, unsur Forkopimda Sulut sebagai anggota. Kepengurusan ini dilengkapi pula dengan 9 bidang yaitu bidang organisasi dan publikasi Ketua Dra. Linda Watania MSi, bidang bina etos kerja dan jiwa korsa Ketua Fabian Kaloh SSIP MSi, bidang sosial Ketua Dra Femmy Suluh MSi, Bidang Usaha Ketua Drs. Denny Mangala MSi, Bidang Keanggotaan kaderisasi dan advokasi  Drs. O ktavianus Mandagi MSi sebagai Ketua,Bidang Penelitian dan Pengembangan dipercayakan kepada DR. Jemmy Kumendong MSi, Bidang Kesejahteraan dan Kepurnabhaktian Ketua Allan Mingkid MSi, Bidang Seni dan Olahraga Ketua Drs. Roy Mewoh MSi, serta bidang kerohanian Ketua Hendrik Rondonuwu. SK kepengurusan ini telah ditandatangani oleh Ketua Umum DPN IKAPTK Prof. DR. H Djohermansyah Djohan MA dan Wakil Ketua Umum Drs. H Ahmad Zubaidi MSi. Sebelumnya, Onibala Cs telah dilantik oleh Ketua Umum DPN-IKAPTK.
Djohermansya Djohan yang sehari-harinya menjabat Dirjen Otda Kemendagri RI, minta agar pengurus provinsai  yang dipimpin oleh Mecky Onibala dalam waktu dekat segera membentuk pengurus yang ada di kabupaten/kota,  mampu memberi kontribusi positif bagi kemajuan pemerintahan daerah utamanya memberantas korupsi, serta mampu melibatkan organisasi ini dalam tugas-tugas kemasyarakatan, ujarnya.
Gubernur Sarundajang, menyambut baik pelantikan DPP-IKAPTK Sulut yang berlangsung hari ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Dirjen Otda yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk boleh melantik dewan pengurus ini. Sarundajang mengatakan, pejabat pamong praja saat ini telah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di negara ini, hal ini dapat terjadi karena para pejabat pamong praja yang merupakan alumni sekolah tinggi pamongpraja baik, APDN, IIP, STPDN,Maupun IPDN memang dipersiapkan untuk menjadi kader-kader penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di negara ini, yang mengembang tugas agar terjadi tata kelolah yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Govenment), tandasnya. Kesempatan itu Dirjen Otda telah menyematkan PIN DPP-IKAPTK kepada Pengurus inti. Turut hadir Direktur IPDN DR. H Suhajar Diantoro MSi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).