Rabu, 18 Desember 2013

Wagub Akhir Desember Pembebasan Lahan Jalan Tol Manado-Bitung Segera di Tuntaskan

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd  mewarning tim monitoring percepatan jalan tol manado-bitung sebelum 25 Desember 2013, segera menuntaskan beberapa segmen pembebasan lahan jalan tol manado-bitung yang masih terdapat bolong-bolong. Mengingat saat ini kita sudah berada di penghujung akhir tahun 2013, sementara pelaksanaan tender jalan yang menjadi kerinduan bagi masyarakat sulut sudah akan dilaksanakan pada awal tahun 2014 mendatang.
Penegasan itu disampaikan orang nomor dua di sulut, saat memimpin rakorev rencana pembangunan jalan tol manado-bitung yang diikuti instansi terkait sebagai tim monitoring percepatan jalan tol-manado bitung yaitu  Dinas PU, Kanwil BPN, Balai Jalan, Kapet, BPK BMD, BKPM, Pemkot Bitung dan Pemkab Minut di ruang rapat Wagub, Rabu (18/12) kemarin.
Wagub yang turut didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE. MS dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Sanny Parengkuan MAp, lebih lanjut mengatakan, syarat yang diberikan Menteri Keuangan agar pembebasan lahan jalan tol manado-bitung harus mencapai 29,25 Km atau 75 persen, tentuh harus kita penuhi, sementara yang terjadi saat ini tinggal beberapa segmen yang masing terdapat bolong-bolong baik yang ada di bitung maupun minut. sedangkan 75 persen yang di syaratkan oleh Kemenkeu itu harus tersambung secara utuh dari titik nol  ring road I sampai bitung. ujarnya.
Karena itu, Kansil langsung menugaskan Asisten II Sanny Parengkuan bersama anggota tim, besok (hari ini) red segera berkoordinasi dengan pemkot bitung dan pemkab minut terkait dengan masalah pembebasan lahan yang masih tersisah, sementara Kanwil BPN membekab tim untuk pengukuran dan pemetaan tanah-tanah yang masuk dalam proyek ini, demikian pula kepada BLH besok (hari ini) supaya segera melakukan sidang amdal dan saya akan hadiri langsung, tandas Kansil, sembari menyebutkan, apabila semua laporan sudah lengkap dalam waktu dekat ini Pak Gubernur sudah akan menandatanganinya untuk segera disampaikan kepada Menteri Keuangan di jakarta.
Dikatahui Anggaran sebesar Rp.1,1 Triliun dana pusat yang dititipkan di PT Penjamin Infrastruktur Indonesia salah satunya untuk membiayai infrastruktur pembengunan jalan tol manado-bitung ini telah tersedia, jika kita terlambat maka akan dialihkan ke daerah lain, tutur salah satu pejabat di tim monitoring ini yang tak mau menyebutkan namanya. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemrpov).

                

Wagub: Pelestarian Bunaken Stakeholders Ikut Bertanggungjawab

Objek wisata Taman Nasional Bunaken (TNB), merupakan satu dari beberapa ikon pariwisata di Provinsi Sulut yang telah banyak memberi kontribusi positif bagi penerimaan daerah. Namun demikian, berbicara soal pelestarian tentunya tidak hanya menjadi tanggungjawab  Dewan Pengelola TNB saja, melainkan semua stakeholders terkait yakni pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd saat membuka Semiloka tentang “Pengembangan Jasa Lingkungan (Ekowisata) Taman Nasional Bunaken (TNB)” di swiss-bellhotel maleosan manado, Rabu (19/12).
“Taman Nasional Bunaken merupakan ikon Sulut yang telah mendunia, banyak sumber daya alam seperti ekosistem dan keanekaragaman hayati yang terkandung dalamnya, untuk itu kita semua perlu menjaga dan mengembangkan kelestarian daerah tujuan wisata yang menjadi kebanggan kita ini,” ujar Wagub yang juga selaku Ketua DPTNB
Banyak masalah terkait pengelolaan taman laut bunaken menjadi kendala saat ini, untuk itu melalui semiloka ini. Wagub mengharapkan, seluruh pihak terkait untuk bersatu dalam pendapat serta bersinergi mencari solusi dalam peneyelesaian masalah terkait pengelolaan TNB.
“Kita jangan hanya berfokus pada bisnis saja dalam pengelolaan Bunaken, namun kita harus memikirkan pemanfaatan kawasan konserfasi guna pengembangan produk ekosistem hutan yang bisa menguntungkan warga,” kata Wagub.
Potensi ekonomi kawasan Bunaken cukup besar dan meyakinkan, sehingga memberi kesempatan bagi warga sekitar untuk melakukan kegiatan ekonomi demi kesejahteraan warga itu sendiri. Untuk itu semua pihat terkait bertanggungjawab dalam pengelolaannya.

Semiloka ini dilaksanakan dalam rangka peningatan dan pengembangan pengelolaan Taman Nasional Bunaken, juga untuk merumuskan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kepariwisataan alam di daerah tersebut.   Asisten Deputy Kehutanan Kemenko Perekonomian Prabianto Mukti Wibowo, mengatakan, pesertanya berasal dari Dishut, BLH, Disbudpar, DKP serta Pemkot Manado, Minahasa dan Pemkab Minut. Turut hadir  Asisten Ekbang Sanny Parengkuan, Ketua Bappeda Roy Roring, Kadis Budpar Suprianda Ruru SH LLM. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).