Rabu, 02 April 2014

Gubernur Resmikan Proyek Sistem Pengelolaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Pontak SHS: Jika Tidak Dijaga Dengan Baik, Mata Air Akan Jadi 'Air Mata'


Masyarakat empat desa di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan yaitu: Pontak, Pontak Satu, Po'opo dan Mopolo kini dapat menikmati air bersih bagi kebutuhan rumah tangga tanpa harus sibuk menggali sumur atau menimba dari mata air terdekat. Pasalnya, proyek senilai Rp 8 Milliar yang dinamakan Sistem Pengelolaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Dinas PU, Rabu (2/4/14) diresmikan pemanfaatannya oleh Gubernur Sulut DR. Sinyo Harry Sarundajang di Desa Pontak Kabupaten Minsel.
Warga pun tak bisa menyembunyikan kegembiraanya saat itu, selain sudah dapat menikmati air bersih di desanya dengan mudah sebagaimana dambaan masyarakat setempat, mereka juga sangat senang bisa bertemu langsung dengan Gubernur SHS yang selama ini diidolakan. Hukum tua desa Mopolo, J Tampemawa mengungkapkan rasa terima kasih kepada pihak Pemerintah Provinsi yang telah menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat selama ini. "Terima kasih pak Gubernur karena sekarang torang so bole nikmati air bersih, ini memang torang pe kerinduan sejak lama", ungkap Tampemawa yang juga diiyakan beberapa kepala desa yang lain.
Gubernur SHS sendiri dalam sambutannya meminta agar masyarakat dapat menjaga dan memelihara fasilitas yang sudah tersedia tersebut, namun lebih dari itu, SHS juga mangharapkan agar sumber air agar senantiasa terus dilestarikan. "Yang terpenting adalah kita harus menjaga sumber air tersebut, itu adalah berkat Tuhan yang tak ternilai harganya, jika tidak dipelihara maka mata air akan berubah menjadi 'air mata'. Apalagi sungai Ranoyapo yang mengaliri wilayah ini memiliki arti 'Air milik Tuhan', jadi sudah sepantasnya pengelolaannya adalah untuk kemakmuran umat-Nya", ujar Gubernur. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Gubernur untuk mengajak warga agar turut mensukseskan Pemilu legislatif yang tinggal sepekan lagi. "Bagi masyarakat yang sudah berhak dan wajib pilih, mari kita berbondong-bondong datang ke TPS tanggal 9 April, jangan ada yang 'golput'" tambah SHS.
Seusai sambutan, Gubernur mengambil waktu untuk berdialog langsung dengan para Camat dan Hukum Tua yang hadir. Gubernur meminta agar jika ada kebutuhan masyarakat infrasturktur yang sangat mendesak yang dibutuhkan masyarakat agar segera menyampaikan permohonan dan berjanji akan memenuhinya disesuaikan dengan program pemerintah provinsi. SHS juga memberikan bantuan bagi penyelesaian pembangunan gedung pastori GMIM Sion Pontak yang diserahkan kepada panitia.
Menurut juru bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, Hadir dalam acara tersbut Kajati Sulut Djungker Sianturi, SH, MH, Wakapolda Sulut Kombes Pol Drs. Charles Ngili serta beberapa Kepala SKPD Pemprov Sulut yaitu Kadis PU Ir. J.N. Kenap, Kadipenda Drs. Roy Tumiwa, Kadisnakertrans Ch. Talumepa, SH, Kadis Sosial A.G. Kawatu, SE, MSi, Kadisperindag Olvie Ateng, SE, Ka BPBD Ir. Noldy Liouw, dan Ka BPMD Ir. Happy Korah serta tokoh-tokoh masyarakat setempat seperti Maximilian Sondakh.

(Juru bicara pemprov Sulut, Judhistira Siwu, SE, MSi)



Wagub Ingatkan Pengawasan Internal Terus Dilakukan

Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, mengingatkan, para Kepala SKPD dilingkungan Pemprov Sulut untuk terus melakukan pengawasan internal setiap minggu di masing-masing SKPD. Hal itu penting dilakukan dalam upaya meminimalisir kekurangpahaman pegawai terhadap penerapan unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP), terutama bagi mereka yang dipercayakan sebagai bendahara, PPK maupun PPTK. Hal itu disampaikan Wagub saat memimpin pertemuan hasil pemeriksaan pendahuluan BPK, yang berlangsuing di Kantor Ispektorat Provinsi, Rabu (2/4) kemarin.
Kegiatan yang di iikuti seluruh pimpinan SKPD, serta dihadiri Sekprov Ir. Siswa Mokodongan, Inspektur Dr. Mecky M Onibala MSi serta Kaban BPK- BMD Praseno Haddy SE AK. Mengingat saat ini BPK masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan selama dua bulan, diharapkan semua dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan maupun fisik, kiranya dapat disiapkan secara lengkap dan utuh agar tidak menghambat dalam pemeriksaan nanti, jelas Kansil. Selain itu untuk mempercepat implementasi SPIP kiranya saudara (Kepala SKPD) mampu membuat pedoman SPIP yang mudah dipahami dan diterapkan serta dapat disosialisasikan secara menyeluruh kepada pimpinan dan para pegawai. Disamping prosedur penetapan dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPAL) harus sesuai dengan ketentuasn yang berlaku, karena diakui penetapan DPAL sering terjadi kesalahan mekanisme pertanggungjawaban, ujarnya.
Sementara Inspektur Provinsi Mecky Onibala memohon perhatian dari teman-teman di SKPD untuk segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan pendahulan oleh BPK ini, harap Onibala sembari menyampaikan perkataan mohon maaf apabila hasil temuan ini tidak ditindaklanjuti maka SKPD yang bersangkutan akan bermasalah dengan aparat pemeriksa BPK. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).




 

Wagub: Rakernis KP Kiranya Mampu Merekomendasikan Upaya Peningkatan Produksi Perikanan

Provinsi Sulut sebagai salah satu dari 7 Provinsi Kepulauan dengan luas perairan 454.481 Km2, terus menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor penggerak pembangunan daerah. Karena selain potensi sumberdaya melimpah, Sulut juga didukung dengan posisi geografis yang strategis dibibir pasifik, sehingga tepat untuk dijadikan sebagai pintu gerbang Indonesia menuju pusat-pusat pasar ekonomi dunia, Hal itu disampaikan Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd ketika membuka Temu Koordinasi/Rakernis Kelautan Perikanan Tahun 2014 di Tindano Minahasa, Rabu (2/4) kemarin. Kegiatan yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut itu.
 Menurut Wagub perlu diakui selama ini sektor Kelautan dan Perikanan telah banyak memberi kontribusi terhadap perekonomian nasional, tapi juga turut meningkatkan ekonomi para nelayan dan masyarakat pesisir. Aapalagi produksi perikanan kita bukan saja menjadi konsumsi lokal tapi telah diekspor kemanca negara. Tidak hanya itu, tenaga kerja yang diserap pada sektor initelah memberikan dampag signifikan dalam menekan angka pengangguran.
Karena itu Kansil berharap melalui forum ini kiranya dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas, serta membahas berbagai permasalahan dan solusi alternatif terhadap upaya peningkatan produksi perikanan, sekaligus harus pula menghasilkan rekomendasi strategis dan terobosan cerdas dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah ini, tandasnya.
Kesempatan itu Wagub juga, mengajak seluruh stakeholder perikanan dan kelautan di Provinsi Sulut untuk menyukseskan pelaksanaan iven internasional Word Coral Reef Conference (WCRC) yang akan berlangsung Bulan depan di daerah ini.
Kadis Kelautan dan Perikanan Sulut Ir. Ronald Sorongan MSi, dalam laporannya menyatakan, kegiatan ini berlangaung setiap tahun. Tahun lalu di Melonguane Talaud dan saat ini pelaksanaannya di Tondano Minahasa. Rakernis ini bertujuan untuk memadukan langkah seluruh stekeholder untuk menunjang pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sulut, disamping itu terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi baik secar internal maupun eksternal antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan, jelas Sorongan sembari menambahkan kegiatan yang  diikuti para Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan serta Kepala BP4K se- Sulut itu akan berlangsung selama tiga hari, sedanglkan pembicara yaitu Staf Ahli Menteri KP bidang ekologi dan sumber daya lau DR. Dedy Sutisna, DR. Rizald Rompas mantan staf ahli DKP. Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Ivan Sarundajang, Sekab Jefry Korengkeng SH MH, Asisten I Pemprov Edwin Silangen SE MS dan Asisten 1 Pemkab Minahasa Drs Denny Mangala MSi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).