Palandung Pimpin Pertemuan Dengan Pemprov Papua dan Papua Barat

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulut Drs Jhon Palandung Msi mewakili Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang memimpin pertemuan dengan pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Minahasa, Senin (12/1) kemarin, untuk membahas pelaksanaan perayaan natal bersama terkait penyelesaian pertikaian antar mahasiswa papua/papua barat  dengan warga tataaran Minahasa yang terjadi akhir tahun lalu.

Komitmen pemprov Sulut menurut Palandung, kiranya melalui momentum perayaan natal yang akan kita laksanakan bersama pada 15 januari depan, sekaligus melakukan rekonsiliasi dari semua peristiwa yang terjadi sebelumnya bisa di tuntaskan secara damai, karena masyarakat Papua dengan masyarakat Sulut dianggap bersudara. Sebab itu setiap peristiwa yang terjadi dimasyarakat, kedua pemerintahan langsung proaktif untuk  mengantisipasi penyelesaiannya sehingga tidak berlarut-Larut, jelas palandung yang juga didampingi Kepala Kesbang Pol Gun Lapadengan SH, Karo Kesra dr Bahagia Mokoagou, serta kabag Agama Drs Hendrik Rondonuwu MSi.

Hadir pula dalam pertemuan itu Bupati Minahasa Drs Jantje Sayow, Wabup Ivan Sarundajang, Kapolres Minahasa serta Dandim Minahasa termasuk mahasiswa Unima yang berasal dari papua dan paua Barat. (Kabag humas Drs Jahya Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).   

Warga Nustar Gelar Perayaan Tulude Tingkat Provinsi

Sebagai salah satu bentuk ungkapan syukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2014 serta memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan di Tahun 2015, maka para tokoh masyarakat dan warga nusa utara (Nustar) di daerah ini, akan menggelar perayaan Adat Tulude tingkat Provinsi Sulut, pada minggu pertama Bulan Pebruari tepatnya Tanggal 7 Pebruari 2015 di lapangan KONI Sarion Manado. Hal itu disampaikan Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd yang juga selaku Ketua Umum Forum Komunikasi Nustar ketika menghadiri pertemuan perdana Panitia Tulude tingkat Provinsi Sulut yang dipimpin Wakil Bupati Minut Julisa Baramuli SH selaku Ketua Umum Panitia di ruang rapat Wagub Sulut, Senin (12/1) kemarin.

Sejumlah tokoh masyarakat yang diundang ikut hadir seperti Ketua Pucuk Pimpinan KGPM Pdt Tedius Batasina MTh, Drs Frits Tumimbang, Ibu Lutiah, Anggota Deprov Sulut asal Nustar Ferdinand Mangumbahang, Pengusaha Tonce Tenoh, serta tokoh masyarakat Nustar lainnya, ikut terlibat untuk memberikan berbagai masukan demi suksesnya hajatan budaya yang bernuansa religius tersebut.

Wagub mengatakan, perayaan Tulude untuk tingkat Provinsi Sulut telah  menjadi kalender tetap untuk dilaksanakan setiap awal tahun sesudah pelaksanaan tulude di tanah leluhur Sangihe, Talaud dan Sitaro.  Kegiatan ini  bekerja sama dengan Disbudpar Sulut dengan maksud untuk mempromosikan budaya adat tulude secara luas.

Karena itu Wagub mengajak lewat momentum tulude ini kiranya akan menyatuh seluruh komponen warga Nustar, karena sudah beberapa tahun terakhir ini tidak dilaksanakan di tingkat Provinsi. Selain itu kegiatan ini bisa terlaksana karena merupakan dorongan dari para tokoh-tokoh masyarakat Nusa utara.

Senada dengan Wagub, Ketua umum Panitia Julisa Baramuli menyatakan, pesta adat tulude, bakal dihadiri Menteri Pariwisata Ir Arief yahya MSc serta para turis manca Negara. Karena itu baramuli minta kiranya panitia pelaksana dapat bekerja keras untuk menyukseskan hajatan yang memiliki makna religius tersebut, sembari menambahkan untuk pertemuan kedua dilaksanakan pada hari selasa minggu depan di water boom perumahan citra land.

Sekretaris Umum Panitia Drs Mourits Berhandus SH MSi, menyebutkan, duduk dalam susunan kepanitiaan ini sebagai Penangungjawab Ketua Umum IKIS Drs Hengky Baramuli, Ketua Umum Forum Komunikasi Nustar Dr Djouhari Kansil MPd, Ketua Umum Bamukis Ibu Irawati Saleh, Ketua umum Mukad DR Sirus Lalompoh serta Rektor Unima Prof DR Ph Tuerah dan Dirut Bank Sulut James Salibana. (Kabag humas Drs jahya Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).                 

Rapim EPPA Desember 2014 Tak Capai Target.

Ini menjadi warning bagi para Kepala SKPD dan Kepala UPTD/Balai dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulut. Ternyata dari hasil evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (EPPA) per 31 Desember 2014 realisasi keuangan dan fisik tidak mencapai target atau hanya mencapai delapan puluan persen baik keuangan maupun fisik. Hal itu terungkap dalam Rapim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (EPPA)  yang dipimpin Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd di ruang Mapaluse Kantor Gubernur Senin (12/1) kemarin. Salah satu penyebabnya yaitu ada 18 SKPD induk dan 16 UPTD/Balai mendapat rapor merah hingga akhir tahun 2014 lalu.

Mencermati hal itu, Wagub mengingatkan, akan kinerja dari para Kepala SKPD dan Kepala UPTD/Balai yang mendapat rapor merah untuk segera membenahi administrasi keuangan maupun fisik. Kalian segera memasukan tunggakan laporan yang belum masuk sehingga memasuki Bulan Februari nanti semua administrasinya sudah tuntas, tegas Kansil, sembari menyebutkan, semua ini terjadi karena kalian tidak siap mengikuti Rapim EPPA saat ini, sebab karena kalian tidak mengikuti pra rapim EPPA sebelumnya sehingga rata-rata member alasan yang kurang tepat kepada pimpinan. Padahal terlebih dahulu sudah saya ingatkan pada Rapim EPPA lalu.

Wagub menyebutkan, tahun 2015 sudah menjadi komitmen pimpinan untuk pengelolaan anggaran harus terbaik di Indonesia, artinya Sulut harus Number One (nomor satu) sehingga penilaian pusat Sulut tidak mendapat rapor merah. Untuk itu Wagub berharap, pada kepala SKPD dapat mengikuti atau hadir DES EPPA yang sudah diberikan tanggungjawab kepada petugas internal SKPD, juga hadir dalam setiap rapat pra rapim sebelum pimpinan menghadiri dan menyampaikan dalam rapim EPPA. Kemudian perencanaan harus matang di awal tahun karena itu pimpinan SKPD segera melakukan evaluasi pengalaman-pengalaman lalu yang belum mantap sehingga tidak terulang lagi di tahun 2015 ini, misalnya mengajukan admin RUP, pengajuan RUP, mengajukan paket-paket lelang sesuai dengan kelengkapan dan persyaratan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, agar tidak menumpuk di akhir Tahun Anggaran.

Diharapkan pimpinan, semua paket-paket lelang sudah selesai dilelang pada bulan Maret, tetapi lebih cepat lebih bagus sebelum bulan maret, jelas kansil, sembari menyebutkan, Kepala SKPD harus lebih memperhatikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran di SKPD, terutama dalam perencanaan harus matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku agar supaya kegiatan pengelolaan keuangan bisa berlangsung secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel . Kedepan nanti Kansil menyebutkan, pengelolaan keuangan di Pemprov Sulut sudah berbasis akrual, sehingga di harapkan pimpinan SKPD dan pengelola keuangan dalam waktu dekat ini dapat mengikuti Bimtek/Sosialisasi yang akan dilakukan oleh BPK-BMD dan Inspektorat Provinsi, ajaknya.

Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE menambahkan, supaya SKPD dapatmemasukan target penyerapan anggaran Tahun 2015 dan segera memasukan permohonan pelelangan bagi SKPD yang mempunyai paket lelang. Khusus bagi SKPD yang sudah menggantikan tenaga operator EPPA segera menyesuaikan cara mengaplot data sismontep di Biro Pembangunan. Diketahui Kinerja APBD Provinsi Sulut per 31 Desember 2014 dengan Pagu Anggaran Rp. 2.579.764.121.333, menghasilkan realisasi keuangan hanya mencapai Rp. 2.079.970.807.213,32 (80,63 %), realisasi fisik 86,09 %, target keuangan 90 % dan target fisik 95 %, deviasi keuangan -9,37 % dan fisik -8,91 %. Adapun SKPD yang belum memasukan Rencana umum Pengadaan berjumlah berjumlah 37 SKPD dan yang terbanyak yaitu Biro-Biro di Sekretariat Daerah. Sedangkan SKPD induk yang mendapat rapor merah antara lain Inspektorat, Dispora, RSKD Ratumbuisang, BKPM, Disbudpar, Dinas PU, Biro Kesra, dan Sekretariat DPRD. Sedangkan UPTD/Balai yaitu UPTD Dipenda Tahuna, UPTD Dipenda Bolsel, PU Wil IV, UPTD Dishut Tahuna, UPTD Distanak SPPN, UPTD Perindag promosi, UPTD DKP Pengelolaan, UPTD Dishut Benih dan UPTD Balitbang. Iukut mendampingi Wagub Inspektur Provinsi Praseno Hadi AK MSi, dan Kepala BPK-BMD Ir. Olvie Ateng MSi. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).