Rapim EPPA Desember 2014 Tak Capai Target.

Ini menjadi warning bagi para Kepala SKPD dan Kepala UPTD/Balai dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulut. Ternyata dari hasil evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (EPPA) per 31 Desember 2014 realisasi keuangan dan fisik tidak mencapai target atau hanya mencapai delapan puluan persen baik keuangan maupun fisik. Hal itu terungkap dalam Rapim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (EPPA)  yang dipimpin Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd di ruang Mapaluse Kantor Gubernur Senin (12/1) kemarin. Salah satu penyebabnya yaitu ada 18 SKPD induk dan 16 UPTD/Balai mendapat rapor merah hingga akhir tahun 2014 lalu.

Mencermati hal itu, Wagub mengingatkan, akan kinerja dari para Kepala SKPD dan Kepala UPTD/Balai yang mendapat rapor merah untuk segera membenahi administrasi keuangan maupun fisik. Kalian segera memasukan tunggakan laporan yang belum masuk sehingga memasuki Bulan Februari nanti semua administrasinya sudah tuntas, tegas Kansil, sembari menyebutkan, semua ini terjadi karena kalian tidak siap mengikuti Rapim EPPA saat ini, sebab karena kalian tidak mengikuti pra rapim EPPA sebelumnya sehingga rata-rata member alasan yang kurang tepat kepada pimpinan. Padahal terlebih dahulu sudah saya ingatkan pada Rapim EPPA lalu.

Wagub menyebutkan, tahun 2015 sudah menjadi komitmen pimpinan untuk pengelolaan anggaran harus terbaik di Indonesia, artinya Sulut harus Number One (nomor satu) sehingga penilaian pusat Sulut tidak mendapat rapor merah. Untuk itu Wagub berharap, pada kepala SKPD dapat mengikuti atau hadir DES EPPA yang sudah diberikan tanggungjawab kepada petugas internal SKPD, juga hadir dalam setiap rapat pra rapim sebelum pimpinan menghadiri dan menyampaikan dalam rapim EPPA. Kemudian perencanaan harus matang di awal tahun karena itu pimpinan SKPD segera melakukan evaluasi pengalaman-pengalaman lalu yang belum mantap sehingga tidak terulang lagi di tahun 2015 ini, misalnya mengajukan admin RUP, pengajuan RUP, mengajukan paket-paket lelang sesuai dengan kelengkapan dan persyaratan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, agar tidak menumpuk di akhir Tahun Anggaran.

Diharapkan pimpinan, semua paket-paket lelang sudah selesai dilelang pada bulan Maret, tetapi lebih cepat lebih bagus sebelum bulan maret, jelas kansil, sembari menyebutkan, Kepala SKPD harus lebih memperhatikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran di SKPD, terutama dalam perencanaan harus matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku agar supaya kegiatan pengelolaan keuangan bisa berlangsung secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel . Kedepan nanti Kansil menyebutkan, pengelolaan keuangan di Pemprov Sulut sudah berbasis akrual, sehingga di harapkan pimpinan SKPD dan pengelola keuangan dalam waktu dekat ini dapat mengikuti Bimtek/Sosialisasi yang akan dilakukan oleh BPK-BMD dan Inspektorat Provinsi, ajaknya.

Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE menambahkan, supaya SKPD dapatmemasukan target penyerapan anggaran Tahun 2015 dan segera memasukan permohonan pelelangan bagi SKPD yang mempunyai paket lelang. Khusus bagi SKPD yang sudah menggantikan tenaga operator EPPA segera menyesuaikan cara mengaplot data sismontep di Biro Pembangunan. Diketahui Kinerja APBD Provinsi Sulut per 31 Desember 2014 dengan Pagu Anggaran Rp. 2.579.764.121.333, menghasilkan realisasi keuangan hanya mencapai Rp. 2.079.970.807.213,32 (80,63 %), realisasi fisik 86,09 %, target keuangan 90 % dan target fisik 95 %, deviasi keuangan -9,37 % dan fisik -8,91 %. Adapun SKPD yang belum memasukan Rencana umum Pengadaan berjumlah berjumlah 37 SKPD dan yang terbanyak yaitu Biro-Biro di Sekretariat Daerah. Sedangkan SKPD induk yang mendapat rapor merah antara lain Inspektorat, Dispora, RSKD Ratumbuisang, BKPM, Disbudpar, Dinas PU, Biro Kesra, dan Sekretariat DPRD. Sedangkan UPTD/Balai yaitu UPTD Dipenda Tahuna, UPTD Dipenda Bolsel, PU Wil IV, UPTD Dishut Tahuna, UPTD Distanak SPPN, UPTD Perindag promosi, UPTD DKP Pengelolaan, UPTD Dishut Benih dan UPTD Balitbang. Iukut mendampingi Wagub Inspektur Provinsi Praseno Hadi AK MSi, dan Kepala BPK-BMD Ir. Olvie Ateng MSi. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).