Pemprov Sulut dan Protokol Istana Matangkan Rencana Kunjungan Wapres untuk hadiri SMS ke 79 GMIM

Guna pemantapan rencana Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI, Ir H Jusuf Kalla dan rombongan ke Provinsi Sulawesi Utara, dalam rangka membuka Sidang Majelis Sinode Ke-79 GMIM, maka oleh Kementerian Sekretariat Negara RI, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama, yang dihadiri Sekretaris Provinsi Sulut, Edwin H Silangen SE MS, di ruang rapat Setwapres, Gedung III Lt 1, Rabu 14/03/18.

Rakor yang di pimpin Kepala Biro Protokol Setwapres RI, Sapto Harjono, selanjutnya memaparkan kesiapan  akan acara Sidang nanti, sekaligus mendapatkan laporan dari Pemerintah Provinsi Sulut dan Panitia Daerah, guna suksesnya persiapan penyambutan Orang Nomor Dua di Republik Indonesia ini, termasuk aspek Pengamanan dan Stabilitas di daerah.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, Selaku Ketua Umum Panitia, menyatakan siap menggelar hajatan dari salah satu Persekutuan Gereja Gereja  terbesar di Indonesia ini, sebagaimana diungkapkan Seprov Edwin H Silangen di hadapan peserta Rakor,  yang dikutip Kaban Penghubung Daerah Pemprov Sulut di Jakarta, Roy RL Saroinsong SH yang turut serta serta di hadiri juga Danrem 131 Santiago, Karo Ops Polda Sulut, Kombes Pol Drs Kristono,  Asintel Kodam XIII Merdeka, Sekretaris Umum Panitia, Pdt Djefry Saisab, maupun unsur teknis lainnya semisal Paspampres, SetMilPres, BAIS, BIN.(humas pemprov Sulut)

Wagub Kandouw Harap Apindo Terus Bersinergi Dengan Pemerintah

Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Wakil Gubernur Steven Kandouw menerima  pengurus Apindo Sulut di ruang tamu kantor Gubernur, Rabu (14/3/2018) keamarin..


Wagub Kandouw berharap kepada Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Utara (Sulut)  agar bersinergi dengan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota yang ada di bumi nyiur melambai.


"Apindo wadah yang bagus dan menurut hemat saya, jadi mitra dari pemerintah, baik provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Tadi saya pesan ke pengurus Apindo terutama, tolong jaga inflasi, dan harga barang semua jangan liar serta manfaatkan produk lokal," ungkapnya.

Lanjutnya karena sekarang ini regulasi pak Gubernur perjuangkan luar biasa capaiannya.

"Cuma di Sulut yang tadinya hanya tiga jenis barang yang di eksport import, tapi sekarang semua barang bisa di eksport," ujarnya

Sementara itu Ketua Apindo Sulut Nico Lieke mengatakan kami lakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulut dalam rangka menunjukan dukungan kepada pemerintah.

"Pak Steven Kandouw menyambut baik kemitraan antara pemerintah dengan pengusaha. Dan pak Wagub meminta kepada Apindo untuk bisa meng-eksport produk lokal serta menjaga inflasi daerah," katanya

Diketahui pelantikan pengurus Apindo Sulut akan digelar pada tanggal 17 April mendatang.

Kandouw Warning SKPD Kebut Serapan Anggaran

Gubernur Sulut Olly Dondokambey, melalui Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Drs Steven O E Kandouw, mewarning  kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Sulut. Pasalnya, sebentar lagi triwulan pertama akan selesai, ternyata penyerapan realisasi anggaran baru mencapai 2,6 persen dari APBD TA 2018 sekitar 4 Triliun.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Kandouw usai membuka rapat evaluasi penyerapan realisasi anggaran dan pelaksanaan transaksi non tunai masing-masing unit kerja dalam rangka optimalisasi pelaksanaan APBD Provinsi Sulut anggaran 2018 di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Rabu (14/03/2018) pagi kemarin

Wagub Kandouw mengakui memang terkendala dikarenakan masih disempurnakannya struktur di pemerintahan pada bebrapa waktu lalu.

"Sudah mau habis triwulan pertama penyerapan anggaran kita masi 2,6 persen. Bahaya, memang waktu itu ada kendala di struktur yang disempurnakan. Sebulan kita ditargetkan habiskan 400 miliar," kata Kandouw.

Untuk itu Kandouw mengharapkan penyerapan anggaran ini bisa dipercepat sebagaimana target yang diinginkan pemerintah.

"Tugas kita untuk identifikasi ke dalam. Identifikasi semua program supaya itu dipercepat," tukas Kandouw.

Gubernur Geram Lihat SMAN Keberbakatan Kotor

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey geram melihat ruangan fasilitas olahraga milik Sekolah Menengah Keberbakatan milik Pemprov Sulut kotor.

Kekesalan Gubernur tersebut langsung dilampiaskan kepada kepala sekolah Ronald Najoan saat Gubernur melihat secara langsung ruangan fasilitas olahraga yang ada di kecamatan Tompaso, Rabu (14/3).

"Kenapa ruangan ini kotor? Ini ruangan untuk latihan olahraga, kotor, nanti anak didik kita lama-lama bisa sakit," tegas Gubernur.

Gubernur meminta pihak sekolah untuk memelihara kebersihan semua ruangan sekolah baik tempat olahraga, ruangan belajar sampai asrama yang menjadi tempat tinggal para siswa, jika suasana sekolah bersih dan sehat tentunya para siswa nyaman untuk melaksanakan aktivitasnya.

Gubernur memerintahkan kepada beberapa instasi untuk membantu menyiapkan kebutuhan sekolah diantaranya air bersih, Gubernur langsung menghubungi kepala dinas ESDM untuk melakukan pengeboran air bersih bagi sekolah tersebut.

Gubernur juga menyampaikan agar pihak sekolah memperhatikan dengan baik kebutuhan para siswa selama mengemban pendidikan di sekolah, menjadikan para siswa berprestasi dalam bidang olahraga demi nama baik sulawesi utara.(humas provinsi sulut)

Tinjau RSUD Noongan, Gubernur warning RSUD Tingkatkan Pelayanan

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Rabu (14/3) melakukan peninjauan khusus ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Noongan, Kabupaten Minahasa.

Gubernur didampingi kepala rumah sakit Dr. Enrico Rawung memantau ruangan baru rumah sakit milik pemprov tersebut, diantaranya ruangan gawat darurat, ruangan anak dan ruangan rawat inap pasien umum.

Gubernur mengingatkan kepada pengelolah rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kepada para pasien yang dirawat karena saat ini rumah sakit telah memiliki fasilitas baru, peralatan medis yang nantinya akan digunakan harus digunakan dengan baik dan dirawat.

Pelayanan administrasi juga harus ditingkatkan dengan baik agar jangan ada pasen yang terlantar hanya karena masalah administrasi.(humas provinsi sulut)

Wujudkan Hidup Berkualitas, Gubernur Olly Dukung Program KKBPK

Kuantitas dan kualitas penduduk adalah dua dimensi utama kependudukan yang tidak dapat dipisahkan.

Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE pada Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Sulut Tahun 2018 yang dilaksanakan di Manado, Rabu (14/3/2018) pagi.

"Setiap penduduk tentu berharap memiliki kehidupan berkualitas, apalagi melihat laju pertumbuhan penduduk yang setiap tahun mengalami peningkatan, dimana Indonesia menempati urutan ke empat setelah cina, india dan amerika serikat dalam jumlah penduduk terbanyak," katanya.

Lanjut Olly, peningkatan laju pertumbuhan penduduk juga terjadi di Sulut. Bahkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Sulut sampai akhir tahun 2017 telah mencapai pada kisaran angka 2,46 juta jiwa.

"Peningkatan ini memerlukan pengaturan, pengendalian dan upaya pembangunan kependudukan melalui berbagai program kerja dan kebijakan strategis," beber Olly.

Terkait program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama dengan berbagai program lainnya, seperti kampung KB, Gubernur Olly menegaskan program tersebut harus dipastikan dapat dilaksanakan optimal dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah kabupaten dan kota.

"Program ini pasti berhasil jika semua pihak ikut bekerjasama. Karena ini memerlukan dukungan serta kerjasama dari stakeholders dan mitra kerja terkait," tandasnya.

Disamping itu, Olly juga menyatakan komitmen Pemprov Sulut untuk senantiasa terus memberikan perhatian lebih terhadap optimalisasi berbagai program dan kebijakan kependudukan yang berkaitan erat ketersediaan sarana kesehatan dan pendidikan dan ketersediaan pangan dan energi.

"Kita akan mampu mensolusikan dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang ada melalui kontribusi kita dalam upaya memperjuangkan keluarga bahagia, berkualitas dan sejahtera," imbuhnya.

Dengan pembentukan dan pencapaian norma keluarga kecil, keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka dapat mencukupi kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan papan serta kebutuhan dasar lainnya seperti, pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak dalam keluarga.

Ditempat yang sama, Plt. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sigit Priohutomo, MPH menyebutkan tugas pokok dan fungsi BKKBN adalah membangun manusia. Hal ini dilakukan tidak sekadar seremoni, tetapi harus sungguh-sungguh berjalan di lapangan yang diwujudkan dalam bentuk program Kampung KB yang saat ini seluruh kecamatan di Indonesia sudah ada Kampung KB.
 
“Kampung KB menjadi kafetaria yang melayani kebutuhan masyarakat dalam membangun dan merencanakan keluarga yang cocok untuk mereka. Menyasar ke tingkat individu, misalkan apa alat kontrasepsi yang cocok untuk mereka. Karena setiap individu tentu berbeda kebutuhannya,” papar Sigit.

Lanjut Sigit, pencapaian sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) diantaranya menurunkan angka kelahiran total (total fertility rate) dari 2,6 menjadi 2,28 anak per wanita, meningkatkan pemakaian alat atau obat kontarsepsi (contraceptive prevalence rate) dari 61,9% menjadi 66,0%, dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmet need) dari 11, 4% jadi 9,91% pada 2019.

Sigit optimis melaui Rakorda yang mengintegrasikan seluruh sektor pembangunan di daerah, seluruh target tersebut dapat tercapai. 

“Memang diperlukan upaya ekstra dari BKKBN dengan dukungan para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pelaksana program KKBPK,” tambah Sigit.

Menariknya, Rakorda itu juga dirangkaikan dengan Pencanangan Gerakan Sulut Hebat melalui 20 ribu KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan peninjauan stand Kampung KB oleh Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Plt. Kepala BKKBN Sigit Priohutomo, MPH.

Adapun agenda itu turut dihadiri Ketua TP PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil dan KB) Sulut, Dr. Bahagia Mokoagow, M.Kes dan Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Dra. Theodora Panjaitan, M.Sc. (Humas Provinsi Sulut)