Buka Rakor Bansos Pangan, Sekprov Harap Bansos Pangan Tahun 2019 Lebih Tepat Sasaran

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan bantuan sosial pangan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan tahun 2019, diruang WOC kantor Gubernur Senin, (25/03/2019).

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE MS, membuka acara tersebut, Sekprov berharap Rakor ini bisa menjadi sarana koordinasi antar seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan bantuan sosial pangan disulawesi utara.

"Untuk itulah Rakor Bantuan Sosial Pangan yang diselenggarakan pada saat ini memiliki nilai penting serta sangat strategis oleh karena pokok pembicaraan pada rapat ini akan terfokus pada persoalan dan kebijakan pangan sebagai kebutuhan dasar yang setiap hari dikonsumsi masyarakat terutama keluarga miskin," ujar Silangen.

Lanjut Silangen, melalui pertemuan ini juga sebagai sarana evaluasi penyaluran bantuan sosial pangan ditahun 2018 yang lalu, agar  berbagai permasalahan yang terjadi dapat dicarikan solusi, terutama mengenai pentingnya validasi dan verifikasi data Basis Data Terpadu (BDT) dari pemerintah kabupaten/kota agar supaya dapat menyampaikan data yang valid dan akurat kepada pemerintah provinsi

sehingga proses pengawasan dan penyaluran bantuan sosial pangan ditahun 2019 ini bisa lebih tepat sasaran.

Program Bantuan Sosial Pangan adalah kebijakan pemerintah yang mencakup bantuan sosial beras sejahtera (RASTRA), yaitu yang diterima setiap bulan oleh keluarga miskin sebanyak 10 kg beras tanpa uang tebus, serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan kebijakan transformasi secara bertahap atas bantuan sosial RASTRA menjadi bantuan pangan Non tunai yaitu bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin dengan sistem Kartu Elektronik yang hanya dapat ditukar oleh keluarga penerima manfaat dengan beras atau telur pada E-Warong/Warung elektronik yang menjadi mitra Bank Pelaksana(Bank Himbara).

Dalam Laporan kegiatan oleh Kadis Sosial dr Rinny Tamuntuan menerangkan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyatukan kesepahaman dan keterpaduan lintas sektor agar bantuan sosial pangan disulawesi utara ini dapat berjalan lancar dan sukses.

Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala perwakilan BI Sulut Arbonas Sirait, Asisten Perekonomian dan pembangunan M Ruddi Mokoginta, Perwakilan Bulog Divisi Regional Sulut dan Perwakilan dari Kabupaten/Kota Se-Sulut. (humas provinsi sulut)

Wagub Kandouw Buka UNBK SMK Via Video Conference

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw membuka secara resmi pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMK melalui Video Conference Online se-Sulawesi Utara, di SMK N 1 Manado, Senin (25/3/2019) pagi.

Pembukaan ujian secara simbolis ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Wagub Kandouw tanda dimulainya UNBK.

Adapun UNBK kali ini dibagi menjadi 3 sesi, sesuai mata pelajaran. Ujian berlangsung selama empat hari. Diketahui, jumlah sekolah yang mengikuti ada 183 sekolah negeri dan swasta dengan kuota sekira 14.764 siswa se-Sulut.

Kandouw pun turut memberi dukungan kepada para siswa agar percaya diri dalam mengerjakan soal ujian.

"Tidak ada joki dan tolong-tolongan. Semua soal harus dijawab dengan kemampuan sendiri. Jangan lupa berdoa supaya hasilnya bagus," kata Kandouw.

Pada kesempatan itu, Kandouw mengecek pelaksanaan UNBK di kabupaten dan kota di Sulut, dengan melakukan video conference dengan para Bupati dan Walikota.

Kandouw meminta para kepala daerah serta serta dinas pendidikan di kabupaten dan kota mendukung pelaksanaan ujian, supaya berjalan lancar.

“Pelaksanaan UNBK tingkat SMK ini harus berjalan baik, lancar dan sukses,” beber Kandouw.

Turut hadir dalam pembukaan UNBK tersebut, ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan Kadisdikda Grace Punuh. (Humas Pemprov Sulut)