Rabu, 26 Juli 2017

Gubernur Olly Tegaskan Pentingnya IPK Bagi Pembangunan Sulut

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan semua tujuan pembangunan ketenagakerjaan di Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Ir. Erny Tumundo dalam kegiatan penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaaan (IPK) yang dilaksanakan di Aula Disnakertrans, Rabu (26/7/2017) siang.

"Terlaksananya penyusunan IPK saat ini, tentunya adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara," katanya.

Oleh karenanya, Gubernur Olly mengharapkan agar seluruh pihak dapat kooperatif untuk memberikan data, informasi maupun laporan yang dibutuhkan oleh Tim Pengukuran IPK.

"Sehingga di akhir kegiatan ini akan diperoleh gambaran pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan, untuk nantinya menjadi bahan penyusunan peta pembangunan ketenagakerjaan, bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan dan dasar pembinaan pembagunan ketenagakerjaan di daerah," ujarnya.

Masih dalam sambutan, Olly menjelaskan keberhasilan pemerintah daerah untuk menurunkan jumlah pengangguran. Kondisi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Bulan Februari 2017, jumlah pengangguran berada pada angka 77.100 Orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ) sebesar 6,12 Persen atau mengalami penurunan dibandingkan Bulan Februari 2016 yang sebanyak 92.600 Orang, dengan TPT sebesar 7,82 Persen," imbuhnya.

Lebih jauh, Olly mengajak seluruh peserta pertemuan dapat berkerja optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya mengajak kita sekalian untuk bersama menyatukan gerak dan langkah, berjuang memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan dan kemajuan secara nasional," tandasnya.

Diketahui, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) juga sebagai dasar evaluasi pembangunan di masing-masing daerah dan sebagai dasar permulaan (starting point) pembangunan ketenagakerjaan. Penilaian ini juga dapat menentukan kegiatan dan program yang menjadi prioritas.

Penyusunan IPK didasarkan pada umpan balik dari keberhasilan perencanaan tenaga kerja yang telah dilakukan daerah (provinsi).

Indikator penilaian yakni perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja serta jaminan sosial tenaga kerja.

Dari hasil pengukuran IPK, ada empat isu yang harus digenjot dalam indikator utama IPK yakni pengupahan dan kesejahteraan pekerja, pelatihan dan kompetensi kerja, hubungan industrial.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Barenbang Kemenaker RI, Drs. Agus Triyanto AS, MM dan perwakilan Disnakertrans kabupaten dan kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur dan Kepala Bappenas Bahas Realisasi Program Percepatan Pembangunan Sulut



Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey bersama Sekretaris Provinsi Edwin Silangen Ketua DPRD.Sulut Andrei Angouw ,Kepala, Bappeda Ricky  Toemandoek, Kaban BPKAD Praseno Hadi dan Staf Khusus Budang Perekonomian Lucky Rumopa bertemu  dengan Menteri  Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia  Bambang Brodjonegoro bertempat di Kementerian PPN/ Bappenas jakarta Rabu ( 25/07/2017 ) kemarin

Pertemuan tersebut dalam rangka percepatan realisasi program prioritas dan proyek strategis nasional di Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam pembicaraan dengan kepala Bappenas semua program, baik program di provinsi dan pusat harus segera dituntaskan sebelum tahun 2019. Baik enam proyek pemerintah pusat yang harus tuntas sebelum tahun 2019, maupun tujuh program prioritas yang diusulkan ke pemerintah pusat untuk segera diselesaikan tahun 2018.

Menurur Gubernur instruksi dari Presiden yang lalu  harus segera ditindaklanjuti setiap pemerintah kabupaten/kota. “Fokus pembangunan yang mengarah pada pengurangan kemiskinan dan penurunan disparitas wilayah menjadi agenda penting dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara,” katanya

Program prioritas tersebut, lanjut Olly Dondokambey, harus dilakukan melalui perencanaan menyeluruh, terintegrasi serta adanya perubahan pola penganggaran dengan pendekatan money followprogram. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pencapaian target sasaran prioritas pembangunan. “Yang pada akhirnya mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Untuk itu perlu adanya sinergitas. Tentunya, dukungan dan partisipasi dari semua pihak sangat diperlukan. Mulai dari proses perencanaan pembangunan hingga pelaksanaannya. Dengan begitu, pembangunan Sulawesi Utara pun diharapkan dapat meningkat" tandas Olly Dondokambey.

Untuk diketahui tujuh program prioritas itu adalah
1. Pembangunan Bandara Sam Ratulangi.
2. Pembangunan jalur kereta api Manado Bitung.
3.Pengembangan kawasan pariwisata likupang.
4.Pembangunan Trem dalam kota manado.
5.Manado Quter Ring Road III Winangun-Malalayang.
6.Pembangunan TPA Regional di Minahasa Utara.
7. Pembangunan Bendungan Sawangan di Minahasa Utara
Dan enam (6 ) Proyek Strategis "
1. Bendungan Lolak di Bolmong.
2. Bendungan Kuwil di Minut.
3.Jalan Tol Manado -Bitung.
4. International Hub Port di Bitung.
5. Kawasan Ekinomi Khusus ( KEK ) di Bitung.
6.Jalan Penghubung Gorontalo-Manado
( Humas Pemprov Sulut )

Gubernur Olly Dondokambey lobby ke Dirjen Bea Cukai untuk Status BC Manado

    Pasca Provinsi Sulut menjadi salah satu Destinasi Wisata Internasional maka mengantisipasi aktivitas tugas Kepabeanan dan urusan Bea dan Cukai baik di Bandar Udara maupun Pelabuhan Samudera, maka atas terobosan dan lobby Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE,  yang selama ini getol dan tanpa kenal lelah berusaha memajukan Provinsi Sulut lewat Kementerian dan Lembaga di Ibukota Jakarta. Untuk itu bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Selasa 25/07/2017, bertatap muka dengan Dirjen Heru Pambudi dan didampingi para Pejabat Teras lingkup Direktorat,  guna membicarakan keberadaan Kantor Bea dan Cukai Manado.
   Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan dialogis sebagaimana dikutip Kabag Humas Pemprov Sulut Roy RL Saroinsong SH, oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, untuk nantinya mengantisipasi akan eksistensi tata kelola bidang Bea dan Cukai pada Kantor Bea dan Cukai di Manado,
yang  akan dikaji bersama guna ditingkatkan status menjadi Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara). Dalam mengatur administrasi dan teknis arus keluar masuk Orang dan Barang baik ke dan dari Luar Negeri, yang nantinya akan meningkatkan Devisa penerimaan Negara lewat Cukai Pajak Bea Masuk baik orang maupun barang.
  Turut serta dalam pertemuan ini Staf Khusus Gubernur Sulut Pdt Lucky Rumopa STH.

  Demikian Kabag Humas Pemprov Sulut Memberitakan. (Er2L)

Buka Musda Pantekosta, Wagub Kandouw : GPDI Akan Mendatangkan Terang dan Garam Dunia


Gereja Pantekosta Di Indonesia benar- benar memberikan kontribusi yang sangat signifikan  terhadap keamanan, kestabilan di Sulawesi Utara  dan saya yakin, percaya meskipun demikian ditengah- tengah  kita yang minoritas,    kita harus tampil sebagai warga negara, masyarakat kiranya Gpdi akan mendatangkan terang dan garam dunia bagi rakyat indonesia apalagi di Sulut ini.

Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw pada acara Musyawarah Daerah Gereja Pantekosta Di Indonesia Tahun 2017 di Pantecostal Center Buha Manado  Selasa ( 25/07 ) Kemarin.

"Saya ikut berdoa supaya Tuhan selalu berikan kekuatan, kesehatan, petunjuk dan Tuhan kirim Roh Kudus bagi kita semua yang hadir disini untuk menghasilkan yang terbaik bagi Gpdi", kata Wagub Steven Kandouw 
Lebih lanjut wagub mengatakan, saya minta dengan sangat marilah terus Gpdi menjadi ujung tombak jadi andalan,  tidak hanya kesejahteraan tapi kualitas iman percaya dalam kehidupan sehari-hari bagi jemaat  yang juga merupakan warga sulut.

Selaku pemerintah provinsi pak gubernur Olly Dondokambey di tiap kesempatan selalu menyampaikan bagaimana pentingnya keberadaan Gpdi oleh karena itu  pemerintah selalu akan membantu dan berjalan seiring dengan gereja pantekosta di sulawesi utara .tutup Wagub Kandouw.

Diakhir sambutan  Wakil Gubernur Steven Kandouw didampingi Ketua Majelis Pusat ( MP ) Gpdi Pdt John Weol, Ketua Majelis Daerah Gpdi Sulut Pdt Yvonne Awuy-Lantu, Walikota Manado Vicky Lumentut, Wakil, Walikota Manado Mor Bastiaan, Wakil Bupati Minsel Frangky Wongkar, Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundayang dan Ketua Panitia Pelaksana Pdt David P.E Saerang, memukul tetengkoren sebagai tanda Musyawarah Daerah Pantekosta Di Indonesia dibuka secara resmi.
(.Humas.Pemprov Sulut )