Senin, 23 Oktober 2017

Wagub Kandouw Hadiri Rakor Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 Di Jakarta


Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan Pemiliham Kepala Daerah ( Pilkada ) serentak 2018 yang digelar oleh Kemendagri dan di buka  Direktur Jenderal Otonomi Daerah  Soni Sumarsono mewakili Menteri Dalam Negeri  di Hotel Kartika Chandra Jakarta Pusat senin ( 23/10/2017 ) kemarin.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, dalam sambutannya mengatakan bahwa ada sejumlah hal yang patut diwaspadai saat berlangsungnya pilkada serentak di 171 daerah mendatang.

"Rujukan indeks kerawanan pilkada menjadi salah satu parameter dalam mewaspadai daerah yang rawan gangguan, kelompok separatis dan rawan konflik," kata Dirjen Otda  Soni Sumarsono.

Sumarsono pun mengungkapkan risiko-risiko yang perlu diantisipasi. Pertama risiko umum, adanya faktor gangguan alam seperti cuaca buruk, gunung meletus, gempa bumi, banjir dan lainnya.

"Dan juga faktor keamanan adalah terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, konflik komunal," katanya

Serta faktor politik hukum. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum selesai dianggap berpotensi menjadi masalah. Ini termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal cuti kampanye bagi petahana.

"Sedangkan gambaran distribusi logistik, rendahnya paritsipasi, netralitas penyelenggara.Juga kemungkinan adanya intervensi asing yang merugikan kepentingan Indonesia," ujar Sumarsono.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto,  juga memberikan pembekalan pada rapat persiapan Pilkada  serentak ini yang  dihadiri oleh seluruh KPU dan Bawaslu serta 171 kepala daerah peserta Pilkada serentak 2018

Menkopolhukam Wiranto menekanan persiapan yang matang jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Menurutnya, Pilkada sejatinya sedang memilih pemimpin masa kini dan masa depan oleh sebab itu Pilkada sangat penting dan strategis.

“Karena itu pentingnya posisi Pilkada dalam eksistensi kita, maka tidak boleh main-main.  Sebab itu Pilkada harus secermat-cermatnya karena akan menentukan nasib Indonesia ke depannya,” kata  Wiranto

Wiranto memaklumi bahwa masalah yang dihadapi dalam Pilkada sangat banyak. Hal ini merupakan konsekuensi dari demokrasi yang terus berjalan dan mengatur manusia selalu dinamis.

Oleh sebab itu,  butuh koordinasi yang matang antara rakyat sebagai pemilik demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) termasuk Pemerintah sebagai penyelenggara, dan di sisi lain ada aparat kemanan.

“Dengan demikian tugas yang kita hadapi harus dikoordinasi, sinkronkan, rakyat, calon yang akan dipilih, parpol yang sebenarnya punya tugas luar biasa, merekrut, menyeleksi calon pemimpin, dan penyelenggaraan pemilu jangan sampai salah,” ujar Wiranto.

Wiranto  juga menekankan peran masing-masing pihak dalam menjalankan pemilu hendaknya dilaksanakan sungguh-sungguh dengan baik dan benar.

“Kita tahu partai politik tentu menampilkan calon-calon yang baik, tetapi parpol juga punya obsesi untuk menang,  lanjut Wiranto

Yang menjadi masalah adalah kekalahan dalam Pilkada membuat rasa sakit tersendiri sehingga kemenangan sudah menjadi harga mutlak bagi calon. “ Pokoknya harus menang inilah yang jadi masalah. Saya tidak menyebut golongan-golongan mana, menampilkan calon yang punya popularitas kemenangan walaupun misalnya kompetensi jadi pemimpin sangat rendah,” ungkap Wiranto.


Gubernur Resmikan 3 Unit Gedung Sekolah SMA di Kabupaten Talaud

   Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, di sertai Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, beserta jajaran pejabat teras Pemprov Sulut melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Talaud, guna meresmikan sejumlah sarana gedung Sekolah dan fasilitas lainnya maupun agenda kerja lainnya, Senin, 23/10/2017  di Kecamatan Melongguane Kabupaten Talaud.
   Dengan menggunakan sarana transportasi udara, rombongan bertolak dari Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, pada pukul : 09.25 Wita dan tiba di Bandara Melongguane-Talaud, Gubernur Olly Dondokambey, dengan setelan pakaian dinas harian (kheki), melanjutkan perjalanan lewat laut ke Kecamatan Lirung, setelah di sambut secara adat, berkesempatan meresmikan 3 (tiga) unit Sekolah yakni: SMA Negeri 1 Moronge, SMA Negeri 2 Melongguane di Kiama, dan SMA Negeri 1 Geme di Desa  Moronge. Termasuk pula memberikan bantuan berupa sarana lapangan Olahraga Volly dan Basket di SMAN 1 Moronge.
  Sebagaimana diketahui, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang; Pemerintahan Daerah, maka sejak 1 Januari 2017, urusan pengelolaan Pendidikan Menengah dan Sederajat dari Kabupaten/Kota, dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
     Di sela-sela kunjungan kerja Gubernur Sulut dan rombongan sebagaimana di kutip Kabag Humas Pemprov Sulut Roy RL Saroinsong SH, oleh Gubernur Olly Dondokambey SE, berkesempatan memberikan amanah kepada segenap warga masyarakat di Bumi Porodisa-Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai garda terdepan Benteng Pancasila dan salah satu Wilayah Kepulauan terluar NKRI, termasuk juga kepada para  tenaga pendidik yakni Guru Honorer, SMA/SMK akan di biayai oleh Pemerintah Provinsi, dan bukan lagi menjadi tanggungan Komite Sekolah.   Hal lain yakni usulan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Salibabu yang nantinya akan di anggarkan pada APBD Provinsi TA 2018, sekaligus juga memberikan bantuan 6 (enam) Ton Beras masing- masing 1 Ton untuk 6 Desa di Kecamatan Moronge.
   Gubernur Olly Dondokambey yang turut didampingi diantaranya Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekprov Edwin H Silangen SE MS, Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito, Dan Lamtamal VIII, Laksma TNI Suselo, Dan Lanud SRI Kolonel Pnb Arifani Nur Dwijayanto, Asisten Pemerintahan Umum, Drs Jhon Palandung, sejumlah Kepala SKPD Pemprov, sebelum kembali ke Bandara Melongguane, oleh Gubernur Sulut berkenan menghadiri Sidang Sinode Lengkap (SSL) Geraja Masehi Injili Talaud (GERMITA) di Jemaat Imanuel Lirung, dan menyerahkan sejumlah bantuan uang tunai.
  Demikian Kabag Humas Pemprov Sulut Memberitakannnya (R2LS)

Foto Hut Ke-56 Sekdaprov Sulut Edwin Silangen



Syukuran HUT Ke-56  Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE , MS dan HUT Ke- 1 tahun Emilio Silangen Cucu Pertama  dari Sekdaprov  Edwin Silangen  Minggu ( 22/10/2017 )


Sulut Terima 61 Orang Lulusan IPDN Angkatan 23



Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sulut Roy O Roring dan mewakili Menteri Dalam Negeri  RI  yang diwakili oleh Deputi BNPP  Ir Siswa R Mokodongan menghadiri penyerahan PNS lulusan IPDN Angkatan XXIII ( 23 )  oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI di ruang C.J Rantung Kantor Gubernur senin ( 23/10/2017 ) kemarin.
Sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Siswa R Mokodongan mengatakan, kepada PNS lulusan IPDN tang akan ditempatkan sesuai notebook penempatan baru ini agar senantiasa menjunjung ntegritas loyalitas dan disip dalam menjalankan tugas.
" Jaga nama baik lembaga almamater saudara dan senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa" katanya.

Kepada Gubernur saya minta agar dapat  menerima PNS lulusan IPDN XXIII dengan penuh sukacita dan kebanggaan karena mereka adalah putra putri terbaik bangsa sehingga dapat turut berkontribusi terhadap kemajuan daerah dimana mereka ditempatkan, ujarnya.

Sebelumnya sambutan Gubernur yang dibacakan  Asisten Administrasi Umum Roy Roring mengatakan, diterbitkannya Permendagri nomor 78 tahun 2017 tentang penempatan dan perpindahan lulusan IPDN, telah membawa perubahan dalam sistem penempatan lulusan IPDN kearah pola lintas provinsi dengan prosentase.
" 15% pada Kementerian Dalam Negeri, 35% pada Kawasan Perbatasan, 50% pada Pemerintah Daerah lainnya, katanya.
Dengan ditetapkan kebijakan ini  maka Provinsi Sulut menerima 61  orang lulusan IPDN angkatan XXIII yang berasal dari berbagai daerah dan akan djberdayakan di Sulut dengan prioritas penempatan du kabupaten perbatasan.
" Kabupaten Kepulauan Talaud 12 orang, Kabupaten Kepulauan Sangihe 12 orang, masing-kabupaten /kota 2 orang dan untuk Pemrov Sulut sebanyak 11 orang", ujarnya.
Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk aktualisasi dukungan Pemerintah Pusat, IPDN dan Pemerintah Daerah terhadap semangat dan visi pembangunan pemerintahan saat ini, yakni membangun daerah dari pinggiran atau perbatasan.
"Kebijakan ini juga merupakan wujud nyata dari eksistensi Purna Praja  sekalian sebagai perekat pemersatu bangsa, demi kepentingan pembangunan bangsa melalui pemerataan pembangunan dari daerah-daerah perbatasan", tegasnya.
Diharapkan dengan kehadiran paran purna praja mampu menopang realisasi dari visi mulia ini.
"Purna Praja angkatan XXIII sekalian mampu mengabdi di daerah ini dengan dedikasi, totalitas pengabdian diri, disiplin, loyalitas, pemberian diri, dan rasa tanggungjawab, serta integritas sebagai Aparatur Sipil Negara", harapnya.
Untuk itu kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi-Instansi yang nantinya akan menerima alokasi penempatan purna praja angkatan XXIII.
" Tentunya para Purna Praja atau IKAPTK  di Sulut , saya mintakan  untuk dapat turut memfasilitasi sebaik mungkin adik-adik kita yang masih baru ini yang memerlukan bantuan, terutama terkait dengan tempat tinggal dan pengenalan daerah penempatan"  tutupnya.
Turut hadir Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan  IPDN Jatinangor Dra Rosje Kalangi, Kaban BKD Sulut Dr Femmy Suluh M.Si, dan Para Sekda Kabupaten/ Kota.
( Humas Pemprov Sulut )