Senin, 02 Maret 2015

Pol PP Gelar Donor Darah



Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Provinsi Sulut dalam rangka memperingati HUT ke-65 Sat Pol PP yang jatuh pada 3 Maret 2013 mendatang, Senin (02/3) kemarin, melaksanakan aksi sosial berupa donor darah. Hal itu disampaikan Kasat Pol PP Sulut Drs Royke Mewoh DEA di Markas Komando (Mako), Jalan 17 Agustus manado.
Mewoh mengatakan, kegiatan yang diikuti ratusan anggota Sat Pol PP Sulut itu telah dilaksanakan sejak Tahun 2010 lalu, sebagai salah satu bentuk kepedulian yang tinggi kepada masyarakat yang sangat  membutuhkan pertolongan darah segar.
Mewoh menambahkan selain menggelar donor darah pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan fisik secara berkala untuk melihat tingkat kebugaran seluruh anggotanya di balai Kesehatan Olahraga. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).     

Ibu Deetje Optimis BBGRM Bakal Berlangsung Sukses




 Ibu Dey memperkenalkan tas serta bahan makanan lokal yang akan menjadi souvenir peserta

Ketua Umum Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Sulut Ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun yang juga selaku Ketua Umum Panitia Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43 Tingkat Nasional yang akan berlangsung akhir Mei 2015 mendatang di Minut Sulut, bakal berlangsung sukses.
Hal itu di katakan First Lady Sulut saat menghadiri rapat panitia pembahasan kesiapan pokja-pokja terkait pelaksanaan BBGRM dan HKG TP- PKK  tersebut  yang dipimpin Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd di ruang Ex WOC Senin (02/3).
“ Even Internasional WOC dan CTI/Summit Tahun 2009 lalu, bisa kita laksanakan dengan baik. Apa lagi iven BBGRM dan HKG TP-PKK tentu kita mampu mensukseskannya,” tegas Ibu Dey Sapaan akrab dari isteri tercinta Gubernur SHS.  
Lanjut dikatakan Ibu Dey, Gubernur terus memantau kesiapan panitia terutama dukungan dari SKPD-SKPD lingkup Pemprov yang duduk dalam pokja-pokja tersebut, kiranya terus melakukan persiapan secara matang sampai pada hari pelaksanaan nanti.
Ibu Dey juga memohon kepada pihak aparat keamanan didaerah ini baik TNI/Polri dalam pelaksanaan kegiatan nanti agar mampu menciptakan  situasi keamanan yang kondusif, sehingga para peserta merasa aman dan nyaman selama mengikuti kegiatan, sembari menambahkan agar Disbudpar Sulut dapat menyiapkan buku profil wisata sulut untuk diberikan sebagai cendera mata kepada peserta.
Sementara itu Wagub minta kepada seluruh panitia, untuk melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya, dan penuh tanggungjawab serta tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang dipercayakan sebagai tuan rumah iven nasional tersebut. (Kabag humas drs jahja Rondonuwu selaku jubir pemprov).
      

Wagub Minta Trax Jadi Tuan Rumah Ajang Kejurnas









Kejuaraan Daerah (Kejurda) Grasstrack Tatelu Racing Adventure  Xtream (Trax) 2015 yang memperebutkan piala bergilir Wakil Gubernur (Wagub)  Sulut,  di masa mendatang statusnya kiranya dapat ditingkatkan menjadi ajang  Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di daerah ini. Permintaan itu disampaikan Wagub Dr Djouhari Kansil MPd saat menutup Kejurda Grasstrack Trax 2015 di sirkuit Trax Tatelu Kec, Dimembe Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Minggu (01/3). “Saya menilai kegiatan ini sangat berhasil karena peserta yang mengambil bagian tidak hanya dari Sulut tapi dari Provinsi Gorontalo juga ikut ambil bagian,” katanya.
Selain itu wagub juga berharap dengan adanya kegiatan ini bisa muncul bibit-bibit baru yang nantinya bisa berbicara di kancah Nasional yang mengatasnamakan Bumi Nyiur Melambai. “Kegiatan ini sangat positif sebagai ajang pencarian bakat bagi para penggemar olah raga yang sangat menantang ini,” ungkap wagub.
Untuk itu mari kita petik manfaat positif dari pelaksanaan ivent ini terutama dalam mengembangkan sportivitas serta memupuk silahturahmi serta meningkatkan nilai-nilai kedisiplinan yang terkandung didalamnya. “Saya sangat berharap kegiatan ini terus dioptimalkan dari waktu ke waktu mengingat nilai positif yang terkandung didalamnya sangat penting untuk pembangunan Sulut,” tambahnya.
Bagi peserta saya ingatkan agar jangan pernah berhenti untuk berpacu mengukir prestasi . Salurkanlah bakat dan kreasi dalam koridor dan jalur yang benar. “Terlebih mereka yang suka ikut balapan liar di jalan sekarang sudah ada wadah yang bisa menampung bakat dengan ikut dalam kejuaraan yang lebih aman dan prestasi yang ditonjolkan. Makanya saya berharap ivent seperti ini diperbanyakan untuk bisa mengakomodir bakat-bakat yang dimiliki oleh generasi muda  Sulut,” pungkas Kansil yang dikenal sebagai salah satu tokoh pendidikan Sulut.
Ketua Umum Panitia Pelaksana Novie Mantiri, S.Sos MAP mengatakan, kejurda yang mempertandingan 12 kelas ini di ikuti 130 starter (pembalap) dari Sulut dan Gorontalo. Untuk kelas Bebek Standar Pemula Juara 1 Andre Runtukahu, kelas Bebek Modifikasi Junior juara 1  Vernando Tulandi, kelas bebek 4 Tak 125 CC Tune Up Senior Juara 1 Reval Sumolang, kelas Campuran Sport & Trail Senior Briefel Wales, kelas Bebek Modifikasi 2 Tak Open Juara 1 Mario Salontahe, kelas Free For All (Open) Juara 1 Briefel Wales, kelas Kelompok Umur 12 Tahun Juara 1 Figo Pangemanan, kelas kelompok Umur14 Tahun Josep Poli, kelas Bebek  Standar Open Briefel Wales, kelas Campuran Sport & Trail Junior Juara 1 Vernando Tulandi, kelas Adventure non pembalap Juara 1 Jacky. Sedangkan keluar sebagai Juara Umum Mario Salontahe total poin 129 dari Tim Gorontalo, hanya selisi tipis 122 poin dengan pembalap Briefel Wales dari Tim Ramonjo Tatelu  disusul oleh Refal Sumolang dari Tim Bagejo Airmadidi dengan 81 poin, tambah Mantiri.
 Kegiatan itu turut dihadiri Bupati Minut Drs Sompie Singal sekaligus telah membuka iven ini pada Jumat lalu, ujar pimpinan lomba Bombi Sigar Pinontoan. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Rekomendasi APPSI tahun 2015

Setelah dibuka oleh wakil presiden maka melalui pembahasan yang terjadi dan masukan - masukan yang didapat termasuk masukan Gubernur Sulawesi Utara yang merupakan gubernur senior di Indonesia, maka rakernas appsi di ambon tahun 2015 menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu :
1. Perlu ditegaskan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam PP. Sejalan dengan penguatan peran tersebut diperlukan  pula fasilitasi untuk penguatan kapasitas dan wibawa gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota, dengan demikian fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di provinsi dapat lebih dioptimalkan.
2. Pemerintahan pusat perlu lebih aktif melakukan upaya sinkoronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan, terutama yg berhubungan dengan pemerintahan daerah. Langkah aktif ini dibutuhkan segera karena banyak peraturan yg tidak dpt dilaksanakan, menimbulkan kebingungan bahkan berimplikasi pemborosan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Perlu penegasan kembali kewenangan daerah di dalam administrasi pertanahan terutama melalui tugas pembantuan sehingga daerah memiliki kesempatan yg lebih besar utk memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat beriringan dengan kewenangan bidang pertanahan yang telah menjadi kewenangan daerah sebagaimana telah disebutkan dalam UU no 23 th 2014. Dgn demikian pemerintah nasional dapat berkonsentrsi dalam pembuatan norma standar prosedur supervisi dan fasilitasi.
4. Perlu segera dikeluarkan kebijakan land reform yang mengatur secara tegas pengguguran hak atas penguasaan dan pengelolaan tanah negara yang terlantar oleh perusahaan dan atau pribadi setelah batas waktu 5 tahun agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat.
5. Perlu pengaturan mengenai biaya operasional gubernur yang tidak terikat dengan besarkecilnya PAD. Praktek selama ini menunjukkan bahwa untuk daerah provinsi yang memiliki pad relatif kecil, gubernur dihadapkan pada keterbatasan dukungan finansial dlm pelaksanaan tugaas. Oleh karena itu pemerintah pusat perlu membantu daerah tersebut sehingga  biaya operasional terpenuhi secara minimum
6. Dalam masa 2 tahun pertama UU no. 23 th 2014 jo UU no. 2 th 2015 perlu diselenggarakan forum dialog reguler antara gub dan pres Tu yg mewakili pres mengenai topik permasalahan yg dianggap penting sebelum diimplementasikan
7. Mengingat ketentuan bahwa kewenangan pemerintah pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tetntang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai wilayah negara, perlu dilakukan pengaturan mengenai hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan negara tersebut.
8. Dalam pengaturaan daerah yang berciri kepulauan perlu ditegaskan adanya arah kebijakan yang memandang daerah provinsi dimaksud sebagai satu sistem pulau pulau. Dengan arah kebijakan tersebut maka pengaturan mengenai daerah provinsi yang berciri kepulauan, baik yang berkaitan dengan masalah keuangan, ekonomi dan sosial budaya termasuk demogrzfi dan penatan daerah harus disesuaikan dengan ciri kepulauaannya.
9. APPSI sepakat mendukung penuh pendadpat ketua BPK tentang pengembalian atas kerugian negara dalam temuan pemeriksaan BPK sebelum batas 60 hari sejak ditetapkan temuN tersebut, sebagai sesuatu yang dinyatakan bersih dari sudut audit keuangan negara. Berdasarkan pandangan tersebut disarankan kepada pres agr memerintaahkan kepada sdmua aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan ini sebagai objek pemeriksaan.
10. APPSI sepakat dengan pandangan menteri bahwa wewenang untuk menetapkan pelaksana tugas bupati/walikota yang berakhir masa jabatannya berada sepenuhnya pada gubernur. Untuk maksud itu disarankan kepada mendagri agar menetapkan kewenangan ini dengan suatu keputusan menteri.

PNS dan Tenaga Honor Wajib Paham Etika Birokrasi




Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tenaga kontrak yang bekerja di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulut diharapkan mampu bekerja dengan memahami etika birokraai dengan tepat.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Provinsi Ir. Siswa R Mokodongan yang diwakili oleh asisten administrasi umum Ch. Talumepa,SH,Msi saat memberikan arahan dalam kegiatan pembinaan disiplin pegawai negeri sipil dilingkungan sekretariat daerah provinsi sulut, yang digelar Senin (2/3) bertempat di ruang mapaluse kantor gubernur sulut.
Para PNS dan tenaga kontrak harus membudayakan disiplin dan paham betul tentang etika birokrasi. Budaya kerja juga diperlukan dalam melaksanakan kegiatan kerja guna memperlancar jalannya pelayanan bagi masyarakat.
PNS juga memiliki peran penting dalam proses pencapaian kinerja birokrasi, para pegawai harus paham dengan benar tupoksi yang dibebankan pada dirinya.
Para PNS dan tenaga kontrak juga harus mampu berinovasi dalam proses pelaksanaan tugas. Disiplin bersentuhan langsung dengan kinerja para pegawai, karena ketika seorang pegawai menaati aturan dalam kedinasan akan menjauhkan pegawai dari tindakan indisipliner.
Sementara itu Kepala Biro Organisasi Jemmy Ringkuangan,AP, Msi mengatakan kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan pemahaman bagi pegawai terkait ketentuan terkini guna menghasilkan kinerja yang maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegiatan ini juga untuk membina disiplin PNS dalam mendukung pemerintahan yang efektif, efisien dan exelent.(kabag humas Drs Jahja Rondonuwu,Msi selaku jubir pemprov sulut)