Selasa, 11 April 2017

Gubernur Mengajak Masyarakat Untuk Perangi Narkotika.



Narkotika telah menjadi musuh berbahaya yang harus kita perangi bersama dan  mengapresiasi kinerja dari Badan Narkotika Nasional Provinsi ( BNNP ) Sulut, serta aparat yang terkait yang telah bekerja keras dalam pencegahan dan peredaran penyalahgunaan narkotika.
Hal Ini disampaikan  Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang diwakili oleh Staf ahli SDM Gubernur Linda Watania   pada acara Pemusnahan Barang Bukti Sitaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Jaringan Antar Provinsi di kantor Badan Narkotika Nasional Sulut  (11/04) kemarin.

Dalam sambutan  Gubernur  yang dibacakan Linda  Watania mengatakan, arus globalisasi dan modernisasi ini tidak serta merta memberikan perubahan konstruktif, tetapi juga membawa implikasi negatif terhadap budaya bangsa dan daerah, diantaranya pengaruh buruk yang dapat merusak bangsa, khususnya penyalahgunaan narkotika yang dapat mengancam seluruh strata masyarakat, yang berdampak pada tindakan kriminal, seks bebas , narkoba, dll.

Gubernur mengajak kepada seluruh pihak terkait stakeholder dan masyarakat di bumi nyiur melambai agar bisa bersama-sama merapatkan barisan dan bekerjasama dalam memerangi narkotika, demi masa depan yang lebih baik.

Gubernur mengapresiasi atas kinerja dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulut, serta aparat yang terkait yang telah bekerja keras dalam pencegahan dan peredaran penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Utara.

Pemusnahan dilaksanakan di halaman Kantor BNNP Sulut, dengan cara ganja tersebut dibakar pada kobaran api pada sebuah wadah tong. Sebelum pemusnahan itu, dilakukan pemeriksaan segel timbangan barang bukti ganja dari pihak Perum Pegadaian.

Pelaksanaan pemusnahan itu juga dihadiri empat tersangka kasus ganja, yang duduk dibelakang barang bukti dengan wajah yang tertutup, didampingi sejumlah personel BNNP Sulut.

Kepala BNNP Sulut, Brigjen Pol Charles Ngili  mengatakan  pihaknya akan terus melakukan upaya dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah itu.

Selama Maret 2017, BNNP Sulut bersama BNN Kota Manado mengungkap jaringan Narkotika jenis ganja dengan menangkap enam pelaku. Keenam tersangka tersebut masing-masing FN, RW, ITP, DFO, GS JEBT.

Lima dari enam tersangka tersebut masing-masing FN, RW, DFO, GS dan JEBT diancam dengan Pasal 111 ayat 1 dan Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara tersangka ITP diancam Pasal 111 ayat 1, Pasal 127 ayat 1 huruf A juncto Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35.

Pemusnahan tersebut dilakukan Staf Ahli Gubernur Sulut Linda Wantania, Kepala BNNP Sulut, Brigjen Pol Charles Ngili, Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut bersama Pejabat Pengadilan, Kejaksaan dan TNI dan Polri.
( Humas Pemprov Sulut


Perkuat Sektor Pertanian, Sulut Siap Wujudkan Kemandirian Ekonomi

Pembangunan pertanian Sulawesi Utara yang berkelanjutan mutlak dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu terungkap dalam sambutan Gubernur Olly Dondokambey, SE yang diwakili Asisten II Rudi Mokoginta, SE, M.TP dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian di Hotel Sutan Raja, Selasa (11/4/2017) sore.

"Ini merupakan keharusan untuk dilakukan guna memenuhi kebutuhan pangan, memperluas lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan,  meningkatkan pendapatan nasional dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Untuk mempercepat pembangunan pertanian tersebut, gubernur mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan sektor pertanian sebagai program prioritas dalam Sapta Cita Pembangunan Daerah Sulawesi Utara 2016-2021. "Misi pertama pemerintah daerah adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian," imbuhnya.

Lebih lanjut, gubernur menyebutkan target pembangunan pertanian di Sulut pada tahun 2018. Diantaranya adalah peningkatan produksi komoditas pangan nasional yang berpengaruh terhadap inflasi yaitu sebanyak 704.245 ton padi, 1.330.000 ton jagung, 17.169 ton cabai, 1.821 ton bawang merah dan 26.386 ton tomat. "Peningkatan ini untuk mengamankan produksi dan produktivitas komoditas yang mempengaruhi tingkat inflasi nasional," ujarnya.

Diketahui, selain sektor pertanian, pemerintah daerah juga terus meningkatkan produksi daging sapi sebanyak 5.211.127 Kg.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Ir. Arie Bororing mengatakan pemerintah daerah selalu mendukung pelaksanaan seluruh program kementerian pertanian di Sulut. "Pemantapan program unggulan dari kementerian pertanian selalu kami lakukan. Ini untuk mensinkronkan program nasional, program provinsi dan program kabupaten kota," katanya.

Dalam kegiatan yang bertema memacu infrastruktur pertanian dan kemandirian ekonomi untuk mewujudkan kedaulatan pangan serta mengurangi kemiskinan di Sulut itu turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan  Peternakan kabupaten dan kota se-Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Kader PKK Sulut Siap Majukan Kesejahteraan Masyarakat

Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sulawesi Utara berperan penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal itu dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Sulut Ir. Rita Dondokambey Tamuntuan dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Peningkatan Hasil Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Manado Convention Centre, Selasa (11/4/2017) siang.

"Semuanya dapat kita kerjakan bersama dengan semangat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya daerah," katanya.

Istri tercinta Gubernur Olly Dondokambey, SE ini juga mengatakan kesiapan Tim Penggerak PKK Sulut bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mencapai hal tersebut. "Kita menjadi mitra pemerintah untuk melaksanakan tugas mewujudkan kesejahteran dan keadilan dalam masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua Tim Penggerak PKK berharap agar seluruh kader PKK di Sulut dapat menciptakan kreativitas untuk mengurangi kesenjangan sosial. Hal itu dapat dilakukan kader PKK dengan membuat kerajinan tangan, makanan dan minuman yang nantinya dapat dijual untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi. "Ini untuk mendapatkan hasil yang bisa menambah pendapatan keluarga," imbuhnya.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah (DPM-DD) Drs. Royke H. Mewoh, DEA mengatakan kader PKK menjalankan fungsi penting dalam pembangunan desa.

Hal itu dilakukan dengan menyampaikan usul 10 program pokok PKK pada saat pelaksanaan Musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes). "Semua kegiatan di desa berkaitan dengan 10 program pokok PKK. Misalnya pelaksanaan kegiatan di Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)," katanya.

Diketahui 10 program tersebut adalah program pokok PKK yaitu Penghayatan dan pengamalan Pancasila, Gotong royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Mengembangkan kehidupan berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan sehat.

Mewoh juga menyinggung program gubernur yakni OD-SK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan) telah sesuai dengan program dari Presiden Jokowi yaitu Nawacita yang satu diantaranya adalah membangun Indonesia dari pinggiran. "Program OD-SK dari gubernur sesuai dengan program Nawacita yaitu membangun dari pinggiran atau membangun dari desa," ujarnya.

Dalam kegiatan yang diikuti peserta pengurus PKK dari kabupaten dan kota itu juga disampaikan informasi tentang upaya peningkatan pendapatan keluarga oleh narasumber dari pengurus PKK yaitu Mareyke Moningka, Jeaneta Keintjem Rumerung dan Marieta Kuntag. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)