Rabu, 15 Maret 2017

Dondokambey Hadiri Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Rapat Koordinasi (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2017 yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri ( Mendagri )  Tjahjo Kumolo  di Hotel Bidakara Jakarta, dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan sejumlah Bupati / Walikota dari Sulawesi Utara , Rabu ( 15/03 ) kemarin.

Dalam Rakornas ini Mendagri meminta seluruh tim terpadu penanganan konflik sosial untuk terus melihat perkembangan dinamika di daerah.

“Rakornas ini semata-mata untuk mengupdate kembali permasalahan dan tantangan yang kita hadapi,” ungkap Mendagri

Dengan adanya tim terpadu, Mendagri berharap segala bentuk konflik yang terjadi di daerah dapat diselesaikan dengan cepat. Maka dari itu, kepala daerah diminta untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas yang ada di daerah. Mendagri juga menyebutkan pentingnya keterpaduan dalam menciptakan keamanan di daerah.

“Kepala daerah, kesbangpol, jangan hanya serahkan stabilitas ini pada kejaksaan dan TNI saja ataupun Kepolisian saja, tetapi harus terpadu,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo berharap dengan rakornas ini, tercipta koordinasi, sinergi dan komunikasi.

Rakornas menurut dia sebagai pertemuan untuk mengevaluasi hasil laporan kepala daerah terhadap penanganan konflik.

“Evaluasi hasil laporan kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota akan kita jadikan rujukan dalam penanganan konflik yang diperkirakan akan terjadi,” ujar Soedarmo.

Seusai membuka secara resmi dengan ditandai pemukulan gong, Mendagri turut melakukan penandatanganan kerja kesepakatan. Penandatanganan ini guna menghentikan kekerasan fisik dan perlindungan dalam penanganan konflik.

Turut serta menandatangani, Kepolisian RI, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) beserta Badan Intelijen Negara (BIN).

Penyebaran Informasi Beralih Melalui Digital, Steven : Sikapi Dengan Penuh Kearifan

Saat ini penyebaran informasi beralih melalui digital. Masyarakat harus selalu memverifikasi informasi yang didapat dari internet. Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E Kandouw saat menyampaikan sambutan lisan di kegiatan talkshow Menyikapi Tantangan di Era Digital di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Rabu (15/3/2017) siang.

"Sekarang kita hidup di era digital. Hampir semua proses komunikasi kita tak bisa terhindar dari digitalisasi. Hal itu harus disikapi penuh kearifan," ujarnya.

Terkait tema talkshow yang diadakan Persatuan Ibu-Ibu Masehi (Perima) itu dinilai Steven sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Hal itu diapresiasinya. "Saya salut dan bangga dengan acara ini. Kata digital sedang ngetrend saat ini," bebernya.

Lanjut Kandouw, begitu kuatnya pengaruh digitalisasi hingga merambah dunia pendidikan, menurutnya perlu disikapi dengan bijak. "Terutama menyikapi persebaran informasi yang begitu pesat," tambahnya.

Dalam era digitalisasi ini banyak masyarakat menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dr Hilmar Farid, Phd menyayangkan hal tersebut. "Seharusnya kita punya cukup waktu untuk memverifikasi untuk sekedar bertanya apakah ini benar atau tidak," imbuhnya.

Farid menjelaskan perubahan pola komunikasi di masyarakat akibat masuknya pengaruh digital dalam semua bidang. "Pola komunikasi berubah drastis. Era digital membuat yang berjauhan jadi dekat dan yang berdekatan jadi jauh," paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Perima Fitje Mori Tompodung menjelaskan sejarah berdirinya organisasi yang sudah berusia 70 tahun itu. Menurutnya, Perima dibentuk akibat dihentikannya kegiatan organisasi kaum bapa dari Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM). "Tahun 1947 kaum ibu dari KGPM di Kawangkoan membuat kelompok bernama Perima. Itu untuk menjawab panggilan kaum bapa KGPM yang dilarang melakukan kegiatan organisasi apapun saat itu," katanya.

Kegiatan itu juga turut dihadiri Kepala Dinas kebudayaan Dr Frefrik Rotinsulu dan Sekretaris DPD Perima Sulut Debby J. Pandeirot. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)