Pemprov Sulut Gelar Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik Bidang Kependudukan

Penyusunan standar pelayanan publik di Sulawesi Utara selain mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) juga harus dilengkapi dengan survei.

Hal itu terungkap dalam sambutan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw yang diwakili Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil dan KB) Sulut, Dr. Bahagia Mokoagow, M.Kes pada fasilitasi peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan yang dilaksanakan di Manado, Senin (13/11/2017) sore.

"Kita wajib secara kontinu melakukan survei indeks kepuasan masyarakat dengan berpedoman pada Keputusan Menpan RB Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004," katanya.

Menurut Wagub Kandouw, melalui Indeks kepuasan masyarakat itu tidak dapat pungkiri bahwa pelayanan publik pada bidang Kependudukan senantiasa perlu terus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013)

"Serta dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya secara berkelanjutan, seiring perkembangan zaman yang diikuti pula dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Wagub Kandouw menerangkan, peningkatan pelayanan publik itu dikarenakan masih adanya stigma dan berbagai keluhan di tengah-tengah masyarakat terkait efektifitas dan efisiensi proses pelayanan publik di bidang kependudukan atau administrasi kependudukan.

"Hal ini menjadi tuntutan, yang kemudian harus kita tindaklanjuti dengan keserasian sikap, kesatuan visi, misi, moto pelayanan dan maklumat pelayanan, serta melalui optimalisasi agenda atau pertemuan-petemuan strategis, antara lain seperti kita ikuti bersama saat ini," bebernya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Kandouw berharap seluruh peserta mampu menjadikan kegiatan sosialisasi sebagai wahana peningkatan pemahaman akan berbagai regulasi dan hal lain terkait pelayanan publik dan administrasi kependudukan yang berkembang.

"Kegiatan ini adalah momentum untuk mensinergikan langkah dan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Kependudukan serta sebagai kesempatan memperkokoh komitmen untuk bekerja bersama dan bersama bekerja demi kepentingan bersama," imbuhnya.

Pertemuan itu turut dihadiri Kasubag Penyusunan Program Ditjen Dukcapil Kemendagri Adel Trilius, SE, MM perwakilan dari kabupaten dan kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Hadiri Upacara HUT Brimob Ke-72 di Sulut

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menghadiri upacara HUT Brimob ke-72 yang digelar di Markas Komando (Mako) Brimob Polda Sulut, Paniki Manado, Selasa (14/11/2017) pagi.

Pada agenda itu, Kapolda Sulut Irjen Pol Drs. Bambang Waskito yang menjadi pemimpin upacara membacakan amanat Kapolri Jenderal Tito Karnavian tentang sejarah tumbuhnya Brimob yang dengan berbagai prestasinya tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia termasuk menumpas pemberontakan di sejumlah daerah di Indonesia.

Sehingga pada tanggal 14 Nopember 1961 di HUT-nya ke 16, Presiden RI saat itu Ir. Soekarno menganugerahkan ‘Nugraha Cantika Yana Utama’ sebagai penghargaan tertinggi pemerintah atas pengabdian Brimob dan tepat pada hari itu nama Mobile Brigade diganti menjadi Brimob.

“Kita tidak boleh terlena dengan keberhasilan dan prestasi yang telah dicapai saat ini namun keberhasilan itu harus dapat memacu semangat dan kinerja seluruh anggota Brimob untuk bekerja dan berkarya demi masyarakat Bangsa dan Negara,” ujar Waskito.

“Saya harap momen upacara ini dapat menjadi momentum perenungan diri bagi setiap anggota Korps Brimob Polri untuk mengenang jasa para pendahulu sekaligus memantapkan rasa bangga sebagai bagian dari warga Korps Brimob,” tambahnya.

Adapun tema yang diangkat kali ini adalah ‘Dengan Semangat Sinergitas, Korps Brimob Polri Mewujudkan Promoter Untuk Meraih Kepercayaan Masyarakat’.

Tema tersebut dapat dijadikan sebagai momentum bagi seluruh jajaran Brimob untuk lebih meningkatkan semangat soliditas dan profesionalisme serta lebih menyiapkan diri dalam rangka menghadapi tugas ke depan terutama pengamanan pilkada serentak.

Usai upacara dilanjutkan dengan atraksi bela diri serta gerak dan tari oleh personil Brimob dan Bhayangkari Brimob. * (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Ibu Rita Dampingi Ibu Megawati Bertemu PM Korsel Di Seoul

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sulawesi Utara Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan mendampingi Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri dalam kunjungan ke Seoul, Korea Selatan, Selasa (14/11/2017) sore.

Dalam agenda itu, Ibu Megawati dan Ibu Rita bertemu dengan Perdana Menteri Korsel Yang Mulia Mr. Lee Nak Yeon. Selain pertemuan itu, rencananya pada Kamis, 16 November 2017, Megawati akan menerima gelar Honoris Causa (HC) bidang demokrasi ekonomi dari Mokpo National University (MNU)

Universitas Mokpo terletak di Mokpo City, yang merupakan kota utama di wilayah barat daya Semenanjung Korea. Kampus universitas berada di kaki Pegunungan Seungdal.

Mokpo National University tumbuh menjadi universitas global yang kompetitif dengan mengupayakan pertukaran internasional dan kemitraan dengan universitas di kawasan Asia Pasifik dan seluruh dunia. MNU juga berusaha untuk memperkuat reputasi sebagai universitas yang berkomitmen untuk meneliti berbagai bidang.

MNU bertujuan untuk memimpin pembangunan daerah dengan membina dan menghasilkan bakat global berbasis regional yang mahir dalam teori dan praktik. Upaya MNU dikhususkan untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan kemampuan kepemimpinan yang kuat untuk memimpin masyarakat dan masyarakat sesuai dengan filosofi pendidikan kami tentang penciptaan, integritas dan pelayanan. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Lihat Kesiapan kunjungan Presiden

Dukung Nawacita, Silangen Sebut Pentingnya Peran PLD Dalam Pembangunan Desa

Keberadaan Pendamping Lokal Desa (PLD) sangat diperlukan dalam membantu, memfasilitasi dan bekerjasama dengan aparatur desa untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sesuai ketentuan berlaku untuk membangun desa di Sulawesi Utara.

Oleh karenanya, pelatihan peningkatan peningkatan kapasitas PLD kabupaten dan kota se Sulut memiliki nilai strategis untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan PLD saat menjalankan tugasnya di desa.

Hal itu disampaikan Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS yang mewakili Gubernur Olly Dondokambey, SE pada pembukaan pelatihan peningkatan kapasitas Pendamping Lokal Desa kabupaten dan kota se Sulut yang dilaksanakan di Manado, Selasa (14/11/2017) pagi.

"Saya harap setelah pelaksanaan pelatihan ini, para peserta sekalian mampu melakukan pendampingan lebih baik lagi sesuai metode pendampingan masyarakat desa dan turut berkontribusi dalam perwujudan visi pembangunan daerah," kata Silangen.

Dijelaskan Silangen, desa merupakan ujung tombak pemerintahan di Indonesia. Bahkan Presiden RI Joko Widodo melalui nawacita menekankan pembangunan Indonesia dari pinggiran atau desa.

"Presiden telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk membangun desa di Sulawesi Utara. Apa yang dilakukan sampai desa ini adalah bagian dari program nawacita, yaitu membangun dari desa," ujarnya.

Lanjut Silangen, keberhasilan pembangunan desa melalui pendampingan desa yang optimal bakal menentukan keberhasilan pembangunan Sulut.

"Keberhasilan pembangunan desa tergantung pada keberhasilan pendampingan lokal desa. Kalau desa maju maka kecamatan, kabupaten dan seluruh daerah di Sulut pun akan maju," imbuhnya.

Diketahui, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kita ketahui bahwa untuk membangun kemandirian desa melalui pembangunan dan pemberdayaan deaa atau untuk percepatan pembangunan desa perlu didukung oleh tenaga pendamping profesional yang mempunyai kapasitas dalam mendampingi desa dan mengawal pelaksanaan program dan kegiatan sektoral di desa.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (DPMDD) Sulut Drs. Royke H. Mewoh, DEA menjelaskan tujuan dilaksanakannya pelatihan peningkatan kapasitas PLD tersebut.

"Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas agar mampu memfasilitasi, mensupervisi dan mengendalikan pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) bersama-sama dengan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)," katanya.

Ditambahkan Mewoh, pelatihan itu juga diharapkan mampu membangun sinergitas di semua jenjang serta adanya pola pemahaman yang sama terhadap implementasi program kegiatan, pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pembukaan pelatihan itu turut dihadiri ratusan PLD dari kabupaten dan kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Terima Duta Besar Thailand

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendapat kunjungan kehormatan dari Duta Besar Thailand untuk Indonesia di Kantor Gubernur Sulut, Selasa (04/04) siang kemarin


Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, bersama Wagub Steven Kandouw menerima langsung Duta Besar Thailand untuk Indonesia Mr Pitchayaphant Charnbhumidol di ruangannya.

Tujuan dilakukan kunjungan ke daerah Sulut selain untuk memperkenalkan diri, yang pertama kerjasana di bidang pariwisata, kedua mereka tertarik mengembangkan teknologi pertanian, serta Perikanan dan peternakan.

Thailand butuh suplay ikan yang banyak ke negaranya , mereka juga menawarkan membuat perusahaan ikan di bitung ikan kaleng dll, karena iklim cuaca di sulut sama dengan Thailand jadi untuk pertanian sangat cocok dan tahun depan  mereka tertarik ingin bangun peternakan babi yang besar untuk di ekspor.

Gubernur Olly sangat merespon niat baik dari Duta besar Thailand  untuk pertanian gubernur arahkan  agar ditanam buah-buah didaerah tropis dan sayur - sayuran untuk di ekspor. Kemudian untuk pertanian  Gubernur tawarkan tanaman jenis jagung untuk bangun Silo dengan drayer yang bagus  agar jagungnya tidak cepat rusak.

Dan untuk perikanan Dubes harapkan Sulut suplay ikan ke Thailand  dengan regulasi menteri perikanan dan kelautan duta besar Thailand meminta Gubernur untuk memfasilitasi pertemuan Menteri Susi dan Menteri Perikanan Thailand.
Dubes juga juga meminta Gubernur Olly Dondokambey  untuk berkunjung ke Negeri Gajah Putih.
( Humas Pemprov Sulut )