Enam Daerah Belum Ajukan Usulan Pimpinan Definitif Dewan

Pemerintah Provinsi Sulut menghimbau Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya Pimpinan DPRD sementara yang belum mengajukan usulan pendefinitifan calon Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, kiranya segera mengajukan usulannya ke Pemerintah Provinsi Sulut melalui Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut. hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dra Lynda Watania MM MSi kepada wartawan di Kantor Gubernur, Senin (6/10) kemarin.  
Semakin lamanya pengajuan usulan calon Pimpinan Definitif DPRD kabupaten/Kota setidaknya bisa mempengaruhi program kegiatan yang tertata dalam APBD Perubahan.
Karena itu Pemprov Sulut menghimbau agar Pimpinan sementara DPRD kabupaten/Kota segera mengajukan usulan calon definitif Pimpinan DPRD sesuai mekanisme yang ada, sehingga Gubernur  Sulut akan segera mengeluarkan Surat Keputusan Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Definitif.
Watania menyebutkan, Enam Kabupaten/Kota yang belum mengajukan usualan calon definitif Pimpianan DPRD ke Pemprov Sulut yaitu Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sedangkan yang sudah masuk yaitu Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur baru masuk hari ini (kemarin red) di Biro Pemerintahan dan humas, jelas Watania sembari menambahkan pengajuan pimpiunan DPRD kabupaten/Kota berdasarkan PP No16 Tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan  peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD. Pasal 39 Ayat 2 menyatakan pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan Definitif DPRD kepada Gubernur Sulut, tandas Watania yang didampingi Kasubag Fasilitasi Pejabat Negara Hubungan Antar Lembaga dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Anie Badar SSos (Kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).      

Pemprov Siap Fasilitasi Kegiatan Konferensi Jurnalis Televisi Asia Pasifik

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan diri siap menjadi tuan rumah dan memfasilitasi kegiatan konferensi jurnalis televisi Asia Pasifik yang rencananya akan dilaksanakan 10 sampai dengan 12 Oktober mendatang.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil, MPd saat memimpin rapat koordinasi kesiapan panitia daerah pelaksanaan Konferensi Jurnalis Televisi Asia Pasifik, yang digelar Senin (06/10) bertempat di ruang rapat WOC kantor Gubernur Sulut.

Dalam rapat  tersebut, Wagub bersama sejumlah kepala SKPD melakukan koordinasi terkait kesiapan pelaksanaan acara, seperti kesiapan tempat acara, keamanan, transportasi, pendukung acara, penginapan, hingga makanan yang akan dihidangkan bagi para tamu.

Rencananya kegiatan ini akan diikuti oleh ratusan jurnalis televisi Indonesia yang tergabung juga dalam Ikatan Jurnalis televise Indonesia (IJTI), juga sejumlah peserta dari 12 negara asing.

Wagub mengharapkan seluruh pihak dapat mendukung dengan baik penyelenggaraan acara bertaraf internasional ini, karena acara ini merupakan moment bagi Sulut untuk lebih dikenal di mata internasional. (Kabag Humas DR Jemmy Kumendong,Msi selaku jubir Pemprov Sulut)

Pemprov Kembali Tuntaskan Empat Segmen Batas

K

Pemerintah Provinsi Sulut, sejak Tahun 2013 lalu terus bekerja keras guna menenyelesaikan segmen batas antara daerah, hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dra Lynda D Watania MM MSi, Senin (6/10) kemarin, di Kantor Gubernur. Watania yang turut didampingi Kasubag Pemerintahan Umum Ch Iroth SSTP, Kasubag, Dekon TP Boslar Sanger SE dan Kasubag Penerangan dan Publikasi AY Rambing Ssos, lebih lanjut dikatakan,  dari 18 segmen batas yang ada, Pemprov telah berhasil menuntaskan Enam segmen batas dan telah diterbitkan Permendagri.

Sebelumnya dua Permen sudah di serahkan pada upacara peringatan Hari Otda 25 April 2014 lalu, oleh Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang kepada kedua pemerintah daerah  yaitu segmen batas Minahasa- Minut (Permen No 60 Tahun 2013) dan segmen batas Minsel-Mitra (Permen 53 Tahun 2013).

Kini Pemprov kembali menuntaskan Empat Segmen batas yang telah keluar Permendagrinya yaitu segmen batas Bolsel- Bolmut (Permen No 57 Tahun 2014), Bolmong –Bolmut (Permen No 58 Tahun 2014), Manado-Minahasa  (Permen No 59 Tahun 2014), serta Bolmong-Boltim (Permen No 60 Tahun 2014), jelas mantan Karo Orpeg Setda Prov Sulut.
Watania mengatakan, dalam rapat penyelesaian batas yang  di gelar Kemendagri pada 2-4 Oktober 2014 lalu di Jakarta, Pemprov Sulut kembali berhasil memfasilitasi enam segmen batas untuk di proses Permendagri, diantaranya segmen batas Bolmong-Minsel, Kota Kotamobagu-Boltim, Minahasa-Mitra, Boltim-Bolsel, Minahasa-Minsel dan Minsel-Boltim. Khusus untuk segmen batas Manado-Minahasa Utara kedua pemerintah daerah tersebut akan kembali melakukan pelacakan pada koordinat pilar batas sesuai dengan hasil kesepakatan, sembari menambahkan berkat kerja keras Biro Pemerintahan dan Humas dalam menuntaskan batas antara daerah di Sulut, maka Gubernur Dr Sinyo Harry Sarundajang akan menerima pengharggaan sebagai fasilitator penyelesaian batas antara daerah terbaik se-Indonesia, penyerahan Permendagri batas daerah dan peraturan pemerintah tentang perubahan nama Kabupaten Kepulauan Sangihe yang akan diserahkan Mendagri Gamawan Fauzi pada Rakornas di Boutique Hotel Jakarta Rabu 8 Oktober 2014, tandas Mantan Karo Ekonomi Setda Prov Sulut. (Kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).      

Sarundajang terima Pembaretan dan Brevet TNI

Dalam rangka memperingati HUT TNI ke 69 tahun 2014 Gubernur Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarundajang bersama seluruh Gubernur yang ada di Indonesia  menerima pembaretan dan brevet dari Panglima TNI Jendral Moeldoko yang dilakukan secara militer pada upacara yang dilaksanakan di Dermaga Semampir, Satfibi, Koarmatim, Surabaya (6/10/2014).
Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh gubernur yang hadir dan menghimbau untuk senantiasa menjaga pertahanan bangsa. Karena Sistem Pertahanan Negara Indonesia adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
Selain itu, Panglima TNI juga mengingatkan mengenai semakin tingginya ancaman. Maka peranan gubernur untuk menjadikan daerah sebagai pusat pertahanan baik darat, laut, maupun udara sangat dibutuhkan dalam konteks sistem pertahanan terpadu.  "kami menerima seluruh gubernur sebagai keluarga dan mitra TNI dalam mengemban tugas menjaga bangsa dan negara," ujar Panglima TNI.
"Sehubungan dengan itu baret hitam dan brevet ini menjadi bentuk eratnya kerja sama dengan TNI, dan saya izinkan bapak gubernur dapat mengambil apel TNI di setiap daerah," tuturnya diiringi dengan tepuk tangan dari para undangan.
Sarundajang mengatakan bangga bahwa pemberian pembaretan dan pemberian brevet ini. Gubenrur mengaku  mengapresiasi penuh akan apa yang dilakukan oleh TNI dan harapan kedapan akan semakin meningkatkan  kerja sama dan saling membantu antara gubernur dan TNI.
 "Kita akan terus bekerja sama dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Selama ini kita sudah buktikan itu," ungkap Sarundajang.
Selain itu Gubernur Sarundajang juga menerima sertifikat ketahanan daerah sebagai penghormatan atas peran serta dalam kegiatan pembanguan TNI di wilayah Sulawesi Utara yang diserahkan oleh Panglima TNI Jendral Moeldoko. Sejumlah 29 Gubernur hadir dalam upacara tersebut, dan selainnya berhalangan.
Sebelum menerima pembaretan dan pemberian brevet seluruh gubernur melakukan tes kesehatan dan melakukan lintas udara dengan menaiki helicopter dari bandara AL Juanda ke Markas Armada Timur dan melakukan tembak pistol. Selanjutnya melakukan lintas laut dengan menaiki perahu karet memutar pangkalan aramada timur dan berakhir pada upacara pembaretan dan pemberian brevet. Dan pada hari selasa 7 Oktober 2014 Gubernur Sulut akan menghadiri acara puncak HUT TNI ke 69 yang dipusatkan di Koarmatim Surabaya yang akan di pimpin oleh presiden RI DR. Susilo Bambang Yudhoyono.(DR. Jemmy S. Kumendong, MSi Kabag Humas selaku Jubir Pemprov)

Wagub: Kembangkan mental disiplin PNS

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil, MPd mengatakan bahwa pegawai negeri sipil (PNS), agar terus mengembangkan mental disiplin dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wagub saat memimpin Apel Kerja Awal Bulan Oktober Senin (6/10), bertempat di halaman kantor Gubernur Sulut yang diikuti oleh Sekretaris Daerah Ir. Siswa R Mokodongan, pejabat eselon II, III, dan IV lingkup Pemprov Sulut.

Wagub mengatakan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara senantiasa terbentang dinamis di depan, tanpa menunggu waktu. Apalagi, derasnya arus modernisasi yang sarat dengan pribadi PNS untuk cerdas memaknai, cerdas menyikapi, cerdas melihat peluang, serta cerdas mengambil langkah tindak yang tepat dan solutif dalam menghadapi perubahan.

Wagub mengingatkan agar seluruh PNS untuk memantapkan Reformasi Birokrasi, menegakkan supremasi Hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta terus mengembangkan dan membina budaya kerja, mental disiplin PNS, pola sikap dan pola tindak menjadi lebih produktif dan efektif.

Dalam triwulan terakhir tahun anggaran 2014 ini, Wagub mengingatkan kepada segenap jajaran PNS di lingkup Pemprov Sulut, untuk kedepan dapat lebih peka, lebih cerdas, lebih tertib, dan lebih konsisten, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, agar berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat terlaksana hingga tuntas dan mampu dipertanggungjawabkan. (Kabag Humas DR Jemmy Kumendong, Msi selaku jubir Pemprov Sulut)