Kamis, 30 April 2015

Menkumham: Gamki Tegakkan Supremasi Hukum dan Lindungi NKRI






 
Gamki harus berpartisipasi mengawal hal-hal yang tidak sejalan dengan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) demi menegakkan supremasi hukum dan melindungi NKRI.
Penegasan tersebut dusampaikan menteri Hukum dan HAM RI   Yasonna Laoly saat memberikan materi dalam kongres X GAMKI yang dilaksanakan kamis (30/4) bertempat di hotel arya duta manado.
Angkatan muda kristen harus mendukung supremasi hukum demu keadilan dan kesejahteraan rakyat, hal tersebut harus diaktualisasikan dan diperjuangkan guna menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Seorang yang taat akan hukum pasti akan menjalani kehidupan secara teratur dan bebas dari hal-hal yang merugikan diri sendiri. Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, Seperti contohnya menjauhi Narkoba karena hukum terkait narkoba memiliki konsekuensi yang berat.
GAMKI sendiri diminta harus menyamakan mindset untuk melaksanakan refolusi mental demi melindungi konstitusi secara benar, dapat memilah dengan baik mana yang salah dan mana yang benar. Laoly mengatakan juga kemajuan satu negara ditentukan oleh sejauh mana supremasi hukum itu ditegakkan dan ditaati dalam negara tersebut, angkatan muda harus teratur dan disiplin dalam semua hal besar maupun kecil yang terkait penegakkan hukum. Martabat satu bangsa ada di tangan angkatan muda.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil yang merupakan ketua panitia, Anggota DPR RI Vanda Sarundajang, Asisten pemerintahan dan kesra John Palandung, Kepala Biro Hukum Marcel Sendoh.(Kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu, MSi selaku jubir pemprov sulut)


Menkum Ham: kesadaran hukum tentukan kemajuan daerah


Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly mengatakan kesadaran akan hukum menentukan kemajuan daerah. hal tersebut disampaikan menkum ham saat memberikan sambutan pada acara persemian desa kelurahan sadar hukum di provinsi sulut tahun 2015 yanh digelar Kamis (30/4) bertempat di ruang rapat CJ Rantung kantor gubernur sulut.
Laoly mengatakan kemajuan daerah harus didasari dengan kesadaran hukum secara benar. Untuk itu Kementrian Hukun dan HAM RI memberi penghargaan kepada sejumlah daerah di sulut terkait kesadaran hukum. Dirinya berharap para aparat pemerintah seperti camat dan lurah harus mendidik masyarakat didaerahnya agar sadar hukum. Ketika masyarakat sadar akan hukum otomatis kehidupan rakyat akan meningkat karena di dorong akan rasa keamanan. Sadar hukum menyertakan masyarakat dalam mengembangkan potensi untuk kualitas hidup lebih baik, desa sadar hukum merupakan indikator keberhasilan sadar hukum.
Senada juga disampaikan Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil,Mpd dimana hukum mempunyai peranan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat . Hukum tetap netral dan tidak terintervensi dari pihak manapun. Pemerintah tetap berusaha menjunjung supremasi hukum demi kesejahteraan rakyat.
Masyarakat harus memperoleh pengetahuan tentang hukum, dengan adanya program sadar hukum merupakan terobosan cerdas yang bijak dan perlu mendapat apresiasi oleh semua pihak, Wagub berharap bupati walikota berkomitmen bersama mendukung program desa kelurahan sadar hukum agar sulut mendapat predikat baik dalam menjalankan hukum di setiap daerah. Para lurah dan camat membantu pikah keamanan agar tidak terjadi tawuran atau kerusuhan yang meresahkan.
Diketahui penghargaan anubhawa sasana desa kelurahan ini diberikan  kepada gubernur sulut dalam membina desa sadar hukum di sulut, penghargaan ini diberikan juga  kepada bupati /walikota serta lurah dan kades. Penghargaan ini diberikan berkat kerjasama Kemenkum HAM RI dan Pemprov Sulut dimana kriteria penilaian meliputit pelunasan pembayaran pajak 80 persen, tidak ada perkawinan dibawah usia, angka kriminalitas rendah, dan tinggi kesadaran masyarakat  terhadap kebersihan penghargaan ini diberikan kepada 45 desa kelurahan yang ada di sulut.(Kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu, Msi selaku jubir pemprov sulut)


Rabu, 29 April 2015

Laporan kegiatan SHS dalam KTT ASEAN di Malaysia

    Perjalanan menuju Langkawi kurang lebih satu jam penerbangan dari Kuala Lumpur. Peserta Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) diterima oleh Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak sebagai tuan rumah KTT ASEAN ke-26.
·      Selain dihadiri oleh kepala-kepala negara, para Menteri Luar Negeri dan Pejabat senior ikut juga membahas kerjasama subregional ASEAN seperti BIMP-EAGA, Brunei Indonesia Malaysia Phillipina – East Asean Growth Area dan IMT-GT atau Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand.
·      Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) pembukaannya dimulai di Kuala Lumpur dan pembahasan khusus kerjsama subregional lakasanakan di Langkawi, dengan agenda utama kerja sama ekonomi. Percepatan ekonomi di provinsi-provinsi Negara anggota BIMP-EAGA.
·      Isu-isu lain yang dibahas adalah isu politik dan keamanan; stabilitas kawasan karena akan berdampak pada persoalan-persoalan ekonomi di kawasan ASEAN.
·      Masalah konektivitas juga dibahas, sea linkage dan air linkage termasuk pengaktifkan kembali penerbangan Manado-Davao, Ro-Ro Davao-General Santos-Bitung.
·      Hadir dalam pembahasan BIMP-EAGA Summit, Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Malaysia Nazib Razak, Presiden Philiphina Benigno Aquino III, dan Wapres RI Jusuf Kalla.
·      Presiden Jokowi hanya mengikuti acara pembukaan di Kuala Lumpur dan diteruskan oleh Wapres Jusuf Kalla khusus untuk pembahasan BIMP-EAGA di Langkawi. Ikut mendampingi Wapres dalam pembahasan, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Gubernur Sulut dan Gub Kalbar.
·      Mendampingi Gubernur dari Sulut, Karo SDA Setda Provinsi Sulut Franky Manumpil.


GAMKI Jadi pelopor Membangun Desa dan Daerah Tertinggal




Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) H. Marwan Jafar,  berharap Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GAMKI) ikut menjadi pelopor membangun desa dan daerah tertinggal di tanah air. Harapan Menteri tersebut disampaikan dihadapan peserta Kongres X GAMKI yang berlangsung di hotel arya duta Manado, Rabu (29/4).
Jafar mengatakan, dengan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 9,2 T dari APBN, Kementerian DPDTT akan bertugas untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Dari jumlah 39 ribu desa tertinggal yang ada,  tahun ini program Kementeriannya  baru 5 ribu desa  yang akan mendapat fasilitasi.
Ia menyebutkan, konsep membangun desa dan daerah tertinggal dimulai dari pinggiran baik yang ada  di kepulauan maupun perbatasan. Karena selama ini masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah-wilayah tersebut sangat miskin dimana sarana dan prasaranan serta sandang dan pangan sangat minim. bahkan ada warga desa yang berada di pulau Kalimantan ingin pindah ke negara tetangga Malaysia, ujar Jafar.
Jafar menyebutkan,  dari 39 ribu desa tertinggal di tanah air sebagaian besar berada di wilayah kawasan timur Indonesia, kemudian sumatera serta banten di pulau jawa.
Jafar menyebutkan, daerah perbatasan merupakan sabuk pengaman negara kita sedangkan pulau-pulau terluar adalah menjadi jendela rumah kita.
Khusus untuk Provinsi Sulut jafar menilai daerah ini sudah maju, tinggal beberapa daerah yang masih tertinggal.
Karena itu untuk membangun kemandirian bangsa dengan  semangat gotong royong yang merupakan budaya bangsa kita,  maka saya mengajak semua komponen anak bangsa termasuk GAMKI secara kebersamaan, bahu membahu  untuk menjadi pelopor membangun desa dan daerah tertinggal, sekaligus ikut mengawalnya, harap Jafar, sembari menambahkan sinergitas antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) sangat penting. Kedatangan saya kesini tidak lain untuk memberi spirit bagi kita semua untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama, tandas Jafat.
Ketua Komisi V DPR-RI Fary Djemi Francis ikut mendukung konsep Kementerian DPDTT membangun desa dari pinggiran yaitu dari apa yang ada di desa serta potensi-potensi apa yang dimiliki oleh desa tersebut.Ia menyebutkan dari 74 ribu desa di tanah air, sebanyak 39i ribu merupakan desa tertinggal. Karena itu Ia berharap anggota GAMKI kiranya bisa menjadi fasilitator didesa-desa tersebut, ajak Francis.
Turut hadir Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd, serta tamu undangan lainnya. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov). 
  


 

Novanto : GAMKI Terpanggil Ikut Menjaga NKRI







Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GAMKI) terpangil untuk terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah berbagai terpaan masalah yang menghadang.
Ajakan tersebut di sampaikan Ketua DPR-RI Setya Novanto SE di depan peserta Kongres X GAMKI yang berlangsung di hotel aryaduta Manado, Rabu (29/4) kemarin.
Menyadari bersarnya ancaman dan gangguan yang datang menerpa kita sebagai bangsa, maka saya mengajak seluruh elemen bangsa termasuk GAMKI untuk merapatkan barisan dalam memperkokoh demokrasi melalui wujud demokrasi partisipatif yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan kita sebagai bangsa yang Bhineke Tunggal Ika, jelas Novanto.

Dikatakannya,  GAMKI yang keanggotaannya adalah para pemuda yang identik dengan idealis dan hidup di tengah-tengah masyarakat dapat berperan besar mengedukasi masyarakat dalam proses Pemilu dalam rangka pembentukan lembaga-lembaga kenegaraan, dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik dengan mengintensifkan komunikasi dengan lembaga-lembaga Negara yang telah terbentuk, serta mampu menjadi agen perubahan, ujarnya.

Karena itu Novanto mengajak, anggota GAMKI jadilah sosok pemuda yang religious, sehat, cerdas dan Mandiri. Menjunjung tinggi nilai-nilai kerohanian dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan bangsa Indonesia. Tetap teguh pada idiologi “KASIH” yang menjadi dasar kerja GAMKI serta terus melaksanakan visi misi GAMKI yaitu menjadi Garam dan Terang Dunia. 
Sementara Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd selaku Ketua Umum Panitia Kongres X GAMKI taklupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua DPR-RI Bapak Setya Novanto, walaupun ditengah-tengah kesibukannya yang begitu padat sebagai Kdetua DPR, namun bersedia membagi pengalaman dengan peserta kongres saat ini di Manado.  Turut hadir Ketua Komisi V DPR-RI Fary Djemi Francis, Anggota Komisi II DPR-RI Nurul Arifin, Ketua DPP GAMKI Michael Watimena dan Jeremia Damongilala yang bertindak selaku moderator.
Sementara tampil sebagai pembicara pada sesi ketiga pengusaha nasional sekaligus senior GAMKI Enggartiasno Lukito dan ketua DPP HIPMI Bahlil Lahadalia. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).
  

Sekprov: Pengelolaan Keuangan Harus Akuntabel




Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir. Siswa R Mokodongan mengingatkan kepada para pengelola keuangan daerah yang ada di Kabupaten Kota se Sulut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan Sekprov saat membuka rapat koordinasi keuangan daerah kabupaten kota se sulut yang dilaksanakan Rabu (29/4) bertempat di ruang mapalus kantor gubernur sulut.
Sekprov mengingatkan pengelolaan keuangan yang baik merupakan satu barometer keberhasilan daerah, untuk itu sistem penyusunan, pengelolaan pelaksanaan dan pelaporan keuangan harus akuntabel serta sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Para pengelola keuangan daerah harus memacu kinerja guna mendapatkan penilaian yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sekprov berharap seluruh kabupaten kota yang ada di wilayah Sulut bisa mendapatkan predikat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sekprov mengingatkan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab karena ukuran tata pemerintahan yang baik juga tergantung pada pengelolaan keuangan yang baik dimana sistem keuangan daerah yang baik menjadi ukuran kesejahteraan masyarakat.
Melalui Rakor ini, sekprov berharap menjadi media bagi para pengelola keuangan untuk saling berbagi ilmu serta pengalaman terkait perencanaan, pelaksaaan dan pelaporan keuangan yang baik. Hadir dalam rakor tersebut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi sulut Olvie Ateng, para kepala Badan Pengelola Keuangan kabupaten kota se sulut.(Kabag Humas Drs. Jahja Rondonuwu, Msi selaku jubir pemprov sulut)

Sulut Tuan Rumah Djarum Sirnas Li-ning Sulawesi Open 2015

 


Sulawesi Utara menjadi tuan Rumah Djarum Sirkuit Nasional (Sirnas) Li-ning Sulawesi Open 2015. Turnamen tersebut dibuka dengan resmi oleh Menpora Imam Nachrowi SAG, Selasa (28/4) kemarin, bertempat di GOR Arie Lasut.
Ketua Panitia Jenry Sualang MAP mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya pembinaan dan peningkatan prestasi atlet Bulutangkis, utamanya para atlet muda yang berbakat. Sirnas Sulawesi Open dilaksanakan dari tanggal 27 April 2015 sampai dengan 2 Mei 2015 dipusatkan di GOR Arie Lasut. Peserta Sirnas ini berjumlah 550 atlet dari 68 Club Bulutangkis se Indonesia.
Pada acara pembukaan tersebut juga dilakukan eksebisi ganda campuran antara Menpora berpasangan dengan Deyske Sumual melawan Sekprov Sulut Ir S R Mokodongan berpasangan dengan Natalia Poluakan. Pertandingan yang sangat seru itu dimenangkan oleh Pasangan Menpora dan Deske Poluakan.
Turut Hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir S R Mokodongan juga selaku Ketum PBSI Sulut, Anggota DPD RI Benny Ramdhani, Koordinator Wilayah Indonesia Timur PP PBSI Ferry Stewart, Kadispora Provinsi Sulut Drs Mecky M Onibala MSi, para Pejabat Eselon II Pemprov Sulut, serta peserta Sirnas dari seluruh Indonesia. (Kabag Humas Drs. Jahja P. Rondonuwu, M.Si selaku jubir Pemprov)

Selasa, 28 April 2015

Menkes Ikut Tarian Pisok Bersama Lansia Talawaan



Menteri Kesehatan RI Prof DR dr Nila F Moeloek SPM bersama Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd selaku Ketua Komda Lansia Sulut dan Bupati Minut Sompie Singal yang ikut didampingi Kadis Kesehatan Sulut dr Grace L Punuh MKes serta Wakil Tim Penggerak PKK Sulawesi Utara, Ny Mieke Kansil Tatengkeng dan dr Harly Sompotan MKes selaku Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Minut  berbaur dengan puluhan lanjut usia yang terkumpul di Balai Desa Talawaan Minut Selasa (28/04) kemarin.
Dalam kunjungan tak lebih dari 10 menit tersebut, Menkes RI sangat kagum akan ketahanan kesehatan dari para lansia yang masih gesit melakukan gerak tari, tak ayal Menkes pun turut bergoyang.
Menkes pun meminta keberadaan Posyandu Lansia yang ada dapat dimaksimalkan serta meminta pola hidup sehat dan bersih dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sampai lanjut usia. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).




Dinkes Gelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Kesehatan Daerah Provinsi Sulut Tahun 2015, Selasa (28/4), yang dilaksanakan di Grand Kawanua Convention Centre. Acara itu dibuka oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Prof Dr dr Nila Farid Moeloek SpM(K). Asisten Adminsitrasi Umum Ch Talumepa SH MSi mewakili Gubernur Sulut membawakan sambutan pada rapat tersebut.
Talumepa mengatakan Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang mendasar dimana pemerintah harus memastikan tiap rakyatnya untuk memperoleh jaminan kesehatan selayak mungkin. Kesehatan adalah modal dasar bagi manusia dan sebuah negara untuk mencapai tujuan pembangunan pada berbagai bidang. “Pemerintah harus memberikan perhatian serius pada sektor kesehatan terutama dalam mewujudkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang optimal,” tandas Talumepa. Asisten berharap melalui rapat kerja yang dilaksanakan untuk dimanfaatkan sebagai wahana berbagi ide, gagasan, dan informasi serta saling memotivasi dalam melaksanakan tanggung jawab kedepan sebagai bentuk sumbangsih mendorong optimalisasi terwujudnya akses dan mutu kesehatan.
Pada kesempatan itu pula Menkes memberikan materi tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Rakyat Sulawesi Utara Yang Lebih Sehat. Menkes mengatakan Penyakit adalah kerugian bagi manusia secara individu maupun Negara. Beban penyakit dan gizi tidak hanya membawa konsekuensi pada aspek kesehatan fisik, tetapi juga membawa kerugian secara ekonomi. Masalah kesehatan dan gizi akan menurunkan tingkat produktivitas manusia sehingga pendapatan akan menurun, ditambah dengan keperluan pengobatan yang menuntut pengeluaran biaya. Menkes mengatakan untuk melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan, Pemerintah mengeluarkan Program Indonesia Sehat yang terdiri dari 3 komponen yaitu, Mewujudkan paradigma sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional.
Belum lama juga Pemerintah Pusat meluncurkan Program Nusantara Sehat yang mengirimkan  960 tenaga kesehatan ke 120 Puskesmas di wilayah terpencil, terutama daerah perbatasan dan kepulauan. Di wilayah Sulut, terdapat 4 Kabupaten yang memperoleh intervensi ini, yaitu Kepulauan Sangihe di Puskesmas Marore dan Kendahe, Kepulauan Talaud di Puskesmas Dapalan, Gemeh, Karatung, dan Miangas, di Minahasa Utara pada Puskesmas Wori, serta di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada Puskesmas Ondong dan Makalehi. Untuk menjalankan program kesehatan, telah tersedia total alokasi anggaran Dekonsentrasi, TP, dan DAK sebesar Rp. 261.696.658.000. Menkes berharap dana yang dialokasikan tersebut untuk dikelola dengan baik, efisien, dan efektif.
Turut hadir Dirjen Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes RI dr Anung Sugihantono MKes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut dr L Grace Punuh MKes, Unsur Forkopimda, serta seluruh peserta rapat dari Kabupaten/Kota se Sulut. (Kabag Humas Drs. Jahja P. Rondonuwu, M.Si selaku jubir Pemprov)

Wagub: Kader Gamki Miliki Idealisme Tinggi






Seluruh Kader Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Gamki) yang ada di seluruh Indonesia harus menjadi generasi yang memiliki idealisme tinggi dalam menghadapi gejolak jaman saat ini.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil yang memberikan sambutan dalam acara ibadah agung dan pawai paskah nasional dalam rangka kongres ke X Gamki yang dilaksanakan Selasa (28/4) bertempat di lapangan Koni Manado.
Wagub mengatakan Kongres X Gamki merupakan perwujudan syukur pemuda kristen di Indonesia, kami mengajak pemuda gereja introspeksi tanggungjawab sebagai penerus bangsa, generasi muda miliki idealisme tinggi dalam menghadapi jaman saat ini.
Mental moral dan etika harus diperkuat, melalui momentum ini memicu generasi muda menjadi generasi yang berintelektual, kongres ini menelaah sejauh mana peran pemuda kristen dalam membangun bangsa guna juga menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi anak muda di Indonesia, sebagai kader bangsa Gamki mampu menghindarkan pemuda kristen dari perbuatan tercelah, kongres ini menjadikan pemuda kristen pelopor pembangun bangsa.
Momentum ini juga menunjukan kepada menpora untuk memperbaiki fasilitas olahraga yang ada di kota Manado.
Menteri pemuda dan olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengatakan kader Gamki dan generasi muda indonesia harus mencontohi pendiri bangsa ini untuk menjadi generasi yang penuh panutan agar dunia belajar demokrasi dan kebinaekaan dalam bermasyarakat. Gamki berjuang mempersatukan pemuda di Indonesia, diusia ke 53 tahun Gamki melahirkan banyak pemimpin yang memiliki rasa nasionalisme tinggi mempersatukan bangsa. Gamki tampil terdepan melawan Radikalisme, menjaga kesatuan negara Indonesia sebagai dasar pancasila, berika rekomendasi bagi pemerintah guna melaksanakan revolusi mental.
ketua MPH PGI Pdt. Henrieta Hutabatat-Lebang dalam khotbahnya mengatakan
kaum muda berjalan dengan iman mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, makna paskah harus di hayati dan dihidupi dalam kehidupan.
Kita harus miliki keberanian mati terhadap hal yang tidak benar, bangkit kepada kehidupan yang baik. Kita percaya Kristus adalah damai sejahtera kita. Kita hidup di tengah masyarakat yang penuh persaingan, banyak konflik terjadi, kaum muda harus mempertahankan pembaharuan hidup lebih baik lagi sesuai makna paskah. Rajut kebersamaan menuju Indonesia lebih baik lagi, semangat muda terus berkorbar dslam masyarakat yang majemuk, bersama semua anak bangsa perangi radikalisme, egois dan segala bentuk paham yang merusak bangsa.
Dikrtahui pawai paskah di ikuti oleh 154 grup pemuda gereja yang akan memperebutkan hadiah pettama sebesar 10 juta, hadiah krdua 7,5 juta dan 5 juta untuk pemenang ke tiga. Hadiah itu diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. hadir dalam acara tersebut Kapolda Sulut Brigjen Pol Wilmar Marpaung, Wakil ketua tim penggerak PKK Sulut ibu Meike Kansil Tatengkeng, ketua Gamki Michael Watimena, Kepala-kepala gereja Sulut dan sejumlah tamu undangan lainnya. (Kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu, Msi selaku jubir pemprov sulut)

Wagub: Pasokan BBM di Sulut Perlu Ada Penambahan





Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd mengharapkan, pasokan Bahan bakar Minyak (BBM) di Provi nsi Sulut perlu ada penambahan kuota. Harapan dari orang nomor dua di Sulut itu disampaikan saat menerima kunjungan Tim Komisi VII DPR-RI yang berjumlah 7 orang dipimpin Ketua Tim Dr Ir H Kardaya Warnika DEA di Aula CJ Rantung di Kantor Gubernur, Selasa (28/4) kemarin.
Sulut merupakan salah satu provinsi yang masih mengalami kekurang BBM baik premium maupun solar, tidak hanya di wilayah kepulauan tapi juga di wilayah daratan sering terjadi kelangkaan BBM, tegas kansil.
Karena itu lewat kunjungan Komisi VII termasuk teman –teman yang ada di Kementerian kiranya dapat membantu daerah sulut, untuk mendapat penambahan kuota BBM dari Pertamina.  Seperti Miangas dan Sitaro hingga kini belum ada SPBU, yang ada hanya di Sangihe, demikian hal dengan Kabupaten Bolsel dan Bolmut yang ada hanya di Boltim tapi hanya Premium solar belum ada, jelasnya.
Kansil menyebutkan, permasalahan BBM ini juga ikut dirasakan oleh para nelayan kita, karena belum ada SPBU. 
Bagian lain Kansil menyebutkan, terkait dengan kehutan di Provinsi Sulut, tidak ada permasalahan klasik, karena sampai saat ini pelestarian hutan terus digalakan oleh pemerintah daerah.  
Warnika mengakui Sulut perlu ada penambahan penyediaan listrik serta pasokan BBM, termasuk energy terbarukan mengingat daerah ini merupakan provinsi perbatasan.
Kami akan membantu setiap permasalahan yang ada, karena itu mitra kerja yang ikut bersama kiranya dapat mencatat masukan-masukan ini untuk ditindak lanjuti, tandas Warnika.(Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).