Rabu, 26 Juni 2013

Dipantau Wagub, Pembayaran Gaji 13 Pegawai Setda Berlangsung lancar

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulut, patut bergembira, karena pembayaran gaji 13 yang ditunguh-tunguh mulai direalisasikan Rabu (26/6) kemarin, yang dimulai dari pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulut.
 Jalannya pembayaran gaji 13 tersebut, berlangsung lancar setelah mendapat pantauan langsung dari Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, bersama Asisten Administrasi Umum Drs. Edwin Silangen MS, Karo Organisasi dan Kabag Bendahara Setda (Benset) Junita Laloan.
Di selah-selah pemantauan itu, Wagub secara simbolis telah menyerahkan gaji 13 kepada tiga orang  pegawai di Biro Perekonomian, enam pegawai di Biro Perlengkapan serta kepada Empat PNS wanita jebolan IPDN di ruang Benset yaitu Omega Muaya SSTP bertugas di TUP Wakil Gubernur,  Heidy Aomo SSTP bertugas di Bagian Humas Biro Pemerintahan dan humas, Nathasa Kumesan STTP dan Carolina Worotikan STTP yang keduanya bertugas di BKD Provinsi Sulut.
Saat ditanya mau diapakan gaji 13 ini, kepada Wagub, para PNS ini memberi beragam alasan ada yang menyebutkan, untuk keperluan biaya anak masuk sekolah dan perguruan tinggi, ada yang bilang, mau diberikan kepada orang tua serta ada yang mau disimpan.

Karena itu Kansil berharap, gaji 13 ini kiranya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meringankan pegawai dalam rangka membeli keperluan anak sekolah maupun masuk perguruan tinggi, bahkan ada untuk peperluan berobat, sembari berharap,  Jangan di digunakan  hanya untuk kegiatan konsumtif belaka. (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov)   



    

Awal Juli Komisi II Agendakan Pertemuan Dengan Panitia Pembentukan PPNU

Panitia pembentukan Provinsi Perbatasan Nusa Utara (PPNU), dipimipin Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, selaku Ketua Umum Panitia terus merapatkan barisan. Bertempat di ruang kerja, Rabu (26/6) kemarin, berlangsung pertemuan terkait undangan dari Komisi II DPR-RI untuk melakukan dengar pendapat dengan Panitia Pembentukan PPNU di Senayan Jakarta pada awal Juli 2013 mendatang.
Untuk maksud tersebut Wagub mengatakan, panitia pembentukan PPNU secepatnya menyiapkan kelengkapan berkas (dokumen pendukung) pemekaran yang dianggap masih kurang antara lain  penyesuian format dari Badan Perwakilan Desa (BPD) masing-masing Desa dan Kelurahan di tiga Kabupaten Kepulauan yakni Talaud, Sangihe dan Sitaro.  
Karena itu, orang nomor dua di Provinsi Sulut ini, mengimbau para Bupati tiga Kabupaten Kepulauan, untuk segera memfasilitasi pelaksanaan penandatangan keputusan BPD masing –masing Desa dan Kelurahan, serta menyampaikan seluruh kelengkapan data dan dokumen pendukung pemekaran kepada Gubernur Sulut, melalui Biro Pemerintahan dan Humas paling lambat hari selasa 2 Juli 2013, karena dokumen tersebut menjadi salah satu syarat administratif, jelas Kansil.
Mantan Kadis Diknas Provinsi Sulut ini menyebutkan, pada 4 Juli 2013 nanti, Panitia akan mengadakan pertemuan dengan Pansus Pemekaran DPRD Provinsi Sulut yang diharapkan, segera mengeluarkan keputusan DPRD Provinsi Sulut tentang persetujuan pemekaran, sehingga akan memperlancar pembahasan dengar pendapat dengan Komisi II DPR-RI nanti.     
Dalam rapat itu, Kansil juga menginformasikan, saat mewakili Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang memaparkan Sulut sebagai wilayah perbatasan di depan Komite 2 DPD-RI,  terkait dengan penyusunan Undang-Undang Perbatasan di jakarta baru lalu, DPD-RI juga menyatakan dukungan untuk pembentukan PPNU, nantinya kami ikut mengawal bersama Panitia di DPR-RI nanti, sehingga cita-cita dari warga nusa utara bisa tercapai, sembari berharap seluruh panitia untuk terus bersatu mengawal pembentukan PPNU,  ujar Kansil. Hadir Bu Agustinus Tehendung, Ass III Edwin Silangen, Sekpan Mourid Berhandus, Wasek Jackried Maluenseng, Jhon Palandung, Max gagola, Ibu Lutia Medelu, Anggota Deprov Elisabet Lihiang, Frits Tumimbang dan tokoh Nutsar lainnya.  (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov).