Kamis, 12 Februari 2015

Wagub terima Dubes RI untuk Hongaria

Kamis, 12 Februari 2015 bertempat di Restoran Wahaha manado, Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR. Djouhari Kansil MPd menerima serta menjamu Duta Besar Republik Indonesia untuk Hongaria Ibu Wening Esthyprobo Fatandari. Dalam kesempatan tersebut selain mengadakan dinner atau makan malam bersama juga dilakukan dialog antara ibu duta besar dengan wakil gubernur yang didampingi oleh asisten pemerintahan dan kesra, asisten perekonomian dan pembangunan, kepala dinas kebudayaan dan pariwisata serta kepala dinas perindustrian dan perdagangan prov.sulut. Menurut asisten perekonomian dan pembangunan yang menjadi maksud kedatangan ibu dubes adalah untuk penjajakan kerjasama di bidang pengembangan  sumber daya manusia antara Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Pemerintah Hongaria. Namun demikian diharapkan kedepan juga dapat berlanjut untuk kerjasama di bidang lainnya seperti bidang pariwisata. (Kabag Humas Pemprov Sulut Drs. Jahja Rondonuwu Msi)



Hari ini Konjen India Promosi Wasata di Sulut

Konjen India di Bali Mr A S Takhi, Jumat (13/2) hari ini, akan melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Sulut di ruang Ex WOC. Hal itu dikatakan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sulut Ir Happy TH Korah MSi usai mengikuti Rapim EPPA di Kantor Gubernur Sulut. kemarin.
Korah mengatakan, kunjungan persahabatan Takhi ke daerah ini dalam rangka mempromosikan potensi pariwisata negeri boliwood itu,  melalui seni budaya. dari data yang ada Korah mengakui negara India merupakan salah satu negara tujuan wisata yang banyak di kunjungi para wisatawan dari seluruh dunia, namun masih sedikit turis dari Indonesia termasuk sulut yang berkunjung ke negeri yang terkenal dengan sosok pemimpin Mahatma Gandhi itu. Karena itu dalam rangka perayaan Ulang Tahun (Anniversary) negara itu mereka akan menggelar pentas seni budaya bertajuk "Festival of India in Indonesia" melalui tarian rakyat Bhangra dari Punjab pada 20 Oktober 2015 di Aula Mapalus Kantor Gubernur. Kegiatan ini menurut Korah selain ingin mengenal lebih dekat tentang Pariwisata  Sulut, tapi juga  untuk lebih memper-erat hubungan baik Indonesia dengan India yang sudah terjalin begitu lama serta merupakan salah satu dorongan agar wisatawan Indonesia lebih banyak berkunjung ke India termasuk dari sulut, ujar mantan Kepala BPMD Sulut yang turut didamping Kasie Promisi Bidang Pemasaran Charles Taju SSTP MSi dan  Kasie Hiburan dan Pertunjukan Bidang Kesenian Toni Mandag SH. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).    

Wagub: Penandatangan Kontrak Kolektif Paling Lambat Akhir Maret




Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd menegaskan, kepada seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sulut yang mempunyai paket-paket proyek fisik diatas Rp 200 Juta, bahwa untuk penandatangan kontrak kolektif pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah paling lambat akhir Maret 2015. Penegasan Wagub tersebut disampaikan pada Rapim EPPA per-31 Januari 2015 di ruang rapat Mapaluse, Kamis (12/2) kemarin. Karena itu saya minta perhatian seluruh Kepala SKPD untuk memperhatikan hal itu agar semua paket lelang yang telah ditandatangani itu bisa capai target,  sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2015 Tentang percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, jelas Kansil sembari menyebutkan, untuk paket lelang tahap pertama akan dilaksanakan pada 26 Pebruari 2015 dan untuk tahap kedua selambatnya akhir Maret 2015.
Karena itu Wagub menekankan, bagi SKPD yang belum melakukan permohonan pelelangan agar sesegera mungkin melaksanaknnya, sehingga bisa diikutsertakan pada pelelangan kontrak kolektif tahap kedua atau tahap akhir, yang tentunya harus mengacu pada pada peraturan dan kektentuan yang berlaku yaitu Perpes No 4 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Perpres 54 Tahun 2010 tentang PBJ, ujar oran g nomor dua di Sulut.
Sementara terkait dengan pemeriksaan PBK  yang saat ini sementara melakukan pemeriksaan di Kantor Gubernur, Wagub minta SKPD harus pro aktif dan jangan menghambat pemeriksaan. Apa yang dibutuhkan  selama pemeriksaan ini supaya segera di diberikan. Termasuk bagi SKPD pengalola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Dekon TP) hendaknya segera melaporkan realisasi keuangan dan fisik untuk Tahun 2014 dan rencana program 2015. termasuk laporan akhir masa jabatan Gubernur harus disiapkan dengan baik karena bulan Maret mendatang akan disampaikan di Dewan (DPRD) Sulut. Dalam kesempatan itu Wagub juga menyampaikan terima kasih  kepada seluruh PA/KPA di SKPD dimana tayangan RUPS sudah mencapai 100 persen, tandas Kansil.
Sementara Kepala BPK-BMD Ir Olvie Ateng meminta agar SKPD yang belum melaporkan pengadaan atau aset kiranya segera memasukan di BPK-BMD. Sedangkan Karo Pembangunan Farly Kotambunan menyebutkan, untuk paket lelang konstruksi Pemprov Sulut Tahun 2015 ada sekitar 3 ratusan paket. Yang sudah selesai dilelang 50 persen sehingga diharapkan harus tuntas di bulat Maret mendatang, sehingga dapat terealisasi 100 persen untuk paket lelang kontruksi tersebut, sembari menambahkan, operator EPPA SKPDbersama Kasubag perencanaan wajib hadir dalam pelaksanaan DESK, juga pejabat pengadaan barang dan jasa SKPD yang belum pahan terkait dengan PBJ supaya berkonsultasi dengan Biro Pembangunan, ajak mantan Karo Umum. Hadir dalam rapi EPPA kali ini Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi dan Assten Ekbang Drs Sanny Parengkuan. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).        

Besok Warga Sulut Pasang Bendera merah putih tanggal 14 februari 2015



Peristiwa merah putih di Manado merupakan bagian dari serangkaian peristiwa yang terjadi di Indonesia ketika pihak Sekutu berusaha untuk mengambil alih kembali kekuasaan akan Indonesia terlepas dari telah dideklarasikannya kemerdekaan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945.
Peristiwa ini sendiri terjadi pada tanggal 14 Februari 1946 dan merupakan gerak militer dari pasukan KNIL kompi VII yang pada saat itu ada di bawah pimpinan Ch. Taulu, dimana mereka kemudian merebut kekuasaan di beberapa lokasi di Indonesia dengan bantuan rakyat seperti Manado, Tomohon, dan Minahasa.
Dari percobaan perebutan kekuasaan tersebut, ada sekitar 600 orang pasukan Belanda dan pejabat tinggi mereka yang berhasil ditawan. Pertempuran ini berakhir pada tanggal 16 Februari dimana mulai bertebaran sebuah selebaran berisi pernyataan perebutan kekuasaan di seluruh Manado oleh bangsa Indonesia.
Untuk memperingati peristiwa bersejarah tersebut, pemerintah provinsi sulut menyampaikan kepada seluruh Bupati Walikota se provinsi sulut, Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sulut, pada kepala instansi dan masyarakat untuk memasang bendera merah putih satu tiang di kantor, sekolah dan rumah penduduk pada hari sabtu 14 februari 2015 (besok), demikian di sampaikan Sekrpov Sulut Ir Siswa R Mokodongan  melalui surat pemberitahuan yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Sulut, Kepala SKPD dilingkungan Pemprov serta Kepala Instansi vertikal di Sulut . (Kabag humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Wagub: Inspektur jangan Takut periksa Pejabat Eselon II





Para isnpektur yang ada di kabupaten kota se Provinsi Sulawesi utara diminta untuk tidak takut dan merasa canggung saat memeriksa kinerja para pejabat eselon II yang ada di lingkup pemerintah kabupaten kota.
Hal tersebut disampaikan Wagub  saat membuka acara sosialisasi pembentukan diklat jabatan fungsional auditor/p2up dan perhitungan angka kredit, dirangkainak dengan sosialisasi penialaian mandiri pelaksanaan reformasi birokasi serta review laporan kinerja instansi pemerintah. Kegiatan tersebut dilaksanakan kamis (12/2), bertempat di aula inspektorat provinsi sulut.
Wagub menyatakan pemeriksaan bagi kepala skpd untuk memantabkan kinerja agar lebih baik lagi, karena fungsi inspektorat yakni melakukan pengawasan internal pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jangan merasa canggung memeriksa kepala skpd dengan berbagai alasan, baik itu pertemanan atau alas an lainnya. Wagub berharap para pemeriksa melaksanakan tugas secara professional, jika ditemukan ada kesalahan harus disampaiakan dan dicarikan solusi bersama.
Terkait kegiatan sosialisasi ini, Wagub menyatakan kegiatan strategis tersebut merupakan langkah cerdas dan  tepat untuk menjadi media pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas aparatur, serta mengetahui dan memahami penilaian serta penyusunan angka kredit jabatan fungsional auditor dan pengawas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Inspektur provinsi sulut Praseno hadi dalam laporan menyampaikan tujuan dilasakanakan acara ini juga untuk evalkuasi dan memahami pembentukan jabatan fungsional auditor, dengan peserta para inspektur kabupaten kota se sulut dan para pejabat fungsional auditor.