Kamis, 02 November 2017

JSFT 2017 Sukses dan Meriah, Kandouw : Terus Bangun Kebersamaan Sesama Jurnalis

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs Steven O.E. Kandouw mengapresiasi pelaksanaan Jurnalis Sulut Futsal Turnamen (JSFT) 2017.

Kandouw mengatakan, wartawan yang tergabung dalam Jurnalis Independent Pemprov Sulut (JIPS) telah membuktikan mampu melaksanakan iven besar seperti ini.

"Meski hanya antar wartawan tapi ini iven skala besar. Sukses buat JIPS yang telah berhasil sehingga JSFT berlangsung sukses dan meriah. Terus jalin kebersamaan dan silahturahmi antar sesama jurnalis," tandas Kandouw yang ikut menyaksikan partai puncak, Kamis (2/11/2017) sore di lapangan kantor gubernur sekaligus menyerahkan hadiah trofi dan uang tunai kepada seluruh pemenang.

Sementara itu, partai final JSFT 2017 tim dari Mitra Bhayangkara Futsal Club (MBFC) berhasil meraih juara I dan berhak atas piala bergilir Gubernur, piala tetap Gubernur dan uang tunai senilai Rp 10 Juta.

MBFC mengalahkan JIPS Hebat saat adu penalti saat partai puncak. JIPS berhasil meraih Juara II dengan hadiah piala tetap Wakil Gubernur dan uang tunai Rp 5 Juta.
Sebelumnya tim Mortal Combat Pemkot Manado meraih juara III setelah mengalahkan Forjubir Minut yang harus puas juara IV.

Mortal Combat meraih piala tetap dari Sekdaprov Sulut dan uang tunai Rp 3 Juta sedangkan Forjubir Minut meraih piala tetap dari JIPS dan uang tunai Rp 1 Juta.

Koordinator JIPS, Rolf Lumintang mengatakan, "Meski JIPS Hebat kalah di final saat adu pinalti, namun kami merasa menang dengan suksesnya iven ini. Ini seperti kekalahan rasa kemenangan,"tandas Lumintang yang juga asissten pelatih Tim JIPS Hebat.

Ketua panitia pelaksana, Ronald Rompas menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta tim yang ikut JSFT 2017 dan apresiasi tinggi terhadap Gubernur Olly Dondokambey, SE, Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw dan Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, SE, MS atas topangan dan dukungan penuh. Kegiatan ini juga lanjut Rompas disupport oleh PT Pertamina dan BPPD Sulut.

Sekprov Optimis KORPRI Sulut Harumkan Nama Sulawesi Utara di Ajang Pornas Korpri XIV

Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen  selaku ketua kontingen Pekan Olahraga Nasional ( Pornas )  yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Prov Sulut Roy Roring mengaku Optimis Kontingen KORPRI Sulut mampu Harumkan Nama Sulawesi Utara di Ajang Pornas KORPRI XIV yang di Gelar di Jogjakarta Kamis (2/11).
Roring berharap seluruh anggota KORPRI Sulut yang berpartisipasi tetap menjunjung tinggi Sportivitas serta menunjukan penampilan terbaik di ajang ini.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo dalam sambutannya pada acara tersebut mengatakan Pelaksanaa Pornas Korpri bukan semata-mata mencari juara, mencari yang terbaik, selain itu ajang ini diharapkan sebagai perekat, membangun rasa kebersamaan, solidaritas, gotong rotong seluruh ASN.
Pada hari pertama pelaksanaan dari cabor Tenis meja yang di manajeri oleh Sekretaris DPRD Sulut B Mononutu dan Kadis Pertanian Sulut Arie Boroing dilaporkan menang Telak dengan Skor 2-0. Tim yang diperkuat oleh Karo Pemerintahan dan Otda Jemmy Kumendong menang mudah atas Lembaga Sandi Negara. Dijadwalkan esok hari akan berhadapan dengan Kontingen Papua. Diperkirakan pertandingan ini akan berlangsung sengit karna menurut info tim Papua bermaterikan atlet eks PON.
Dari cabang olah raga futsal Tim Pemprov Sulut akan menghadapi Tim Sekretariat Negara selanjutnya akan berhadapan dengan Tim Riau. Kepala Biro Umum Clay Dondokambey yang juga manager tim futsal optimis bisa meraih medali emas. "Sebagai tim juara bertahan Pornas Korpri lalu kami yakin bisa menjuarai turnamen futsal, tentunya ini harus didukung dengan penampilan yang terbaik dari seluruh anggota tim" Tandas Dondokambey.

Pemprov Sulut-Kemenko PMK Dorong Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan hak asasi seluruh masyarakat dan dapat diwujudkan berdasarkan prinsip-prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw dalam sambutan yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan dr. Debby Kalalo pada Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penguatan Akses Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas yang dilaksanakan di Manado, Kamis (2/11/2017) siang.

"Ini untuk membentuk sumber daya manusia Sulut yang sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial sebagai modal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah," katanya.

Oleh karena itu, Wagub Kandouw berharap agar melalui rapat itu sapat memfokuskan perhatian terhadap beberapa persoalan klasik di sektor kesehatan.

"Kualitas layanan kesehatan yang belum optimal, belum meratanya cakupan layanan kesehatan, persepsi masyarakat akan masih terbelitnya untuk memperoleh layanan kesehatan," ungkap Kandouw.

Di samping itu, masih dalam sambutan, Kandouw mengajak seluruh peserta untuk memberikan perhatian serius juga pada pelayanan kesehatan di wikayah terpencil dan pulau-pulau kecil di perbatasan negara.

"Terutama terkait ketersediaan tenaga medis, obat-obatan dan sarana prasarana pendukung terlaksananya pelayanan kesehatan (puskesmas, posyandu dan pelayanan keluarga berencana)," paparnya.

Lebih jauh, Wagub Kandouw mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi yang diadakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Biro Kesejahteraan Rakyat itu.

"Agenda ini merupakan upaya positif dari Kemenko PMK RI bagi kita sekalian untuk membahas, mendiskusikan dan menemukan sulusi terbaik guna merealissikan capaian target yang belum sesuai harapan," imbuhnya.

Pertemuan itu turut dihadiri Asisten Deputi Bidang Pelayanan Kesehatan Kemenko PMK Ir. Andi Rahmadi, M.Sc, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos, MARS serta perwakilan dari kabupaten dan kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Sulut Tuan Rumah Pertemuan Koordinasi Penanganan Permasalahan WNI di Luar Negeri

Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara sebagai tempat penyelenggaraan pertemuan koordinasi dan bimbingan teknis penanganan permasalahan WNI di luar negeri pada tanggal 2 hingga 5 November 2107 itu dilatarbelakangi pencapaian Sulut sebagai salah satu daerah model penanganan isu perlindungan WNI di luar negeri.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal saat didampingi Kadisnakertrans Sulut Ir. Erny Tumundo di Manado, Rabu (1/11/2017) malam menjelaskan keberhasilan Sulut menghasilkan sejumlah inisiatif dalam mencegah permasalahan WNI dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul saat mereka bekerja di luar negeri. Inisiatif-inisiatif tersebut mendapatkan pengakuan di tingkat nasional.

Iqbal menerangkan, perlindungan WNI di luar negeri adalah salah satu prioritas Pemerintah RI sebagaimana tercantum dalam Nawa Cita. Prioritas tersebut terefleksi dalam 4 pilar kebijakan luar negeri Indonesia, dimana salah satunya adalah memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri.

Lanjut Iqbal, selain melalui perbaikan pelayanan publik di luar negeri, negara juga hadir dengan memberikan bantuan kekonsuleran dan hukum bagi WNI yang menghadapi permasalahan di luar negeri, baik permasalahan pidana, perdata, ketenagakerjaan maupun keimigrasian.

Diketahui, selama periode Januari-Oktober 2017, Kementerian Luar Negeri menangani 9.729 kasus WNI di luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.635 kasus(68,19%) berhasil diselesaikan.

Berdasarkan angka tersebut, mayoritas merupakan kasus Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja pada perseorangan (penata laksana rumah tangga) dan sebanyak 514 adalah permasalahan pelaut yang bekerja di kapal ikan berbendera asing.

Dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan 132 Perwakilan RI di luar negeri. Di Samping itu, dukungan pemangku kepentingan di daerah juga memegang peranan sangat penting. Sejumlah proses dan berkas pendukung perlu disiapkan di daerah.

Dukungan pemangku kepentingan di daerah bukan hanya akan menentukan kecepatan penyelesaian suatu kasus, namun juga menentukan keberhasilan penyelesaian suatu kasus.

Pertemuan juga akan dimanfaatkan sebagai ajang capacity building karena selain mendapat materi penanganan permasalahan WNI yang terkait kasus pidana, perdata, ketenagakerjaan dan keimigrasian, juga akan dilangsungkan coaching clinic antara peserta dengan case officer di Kementerian Luar Negeri dan wakil instansi pusat terkait lainnya.

Adapun pertemuan ini diikuti oleh pemangku kepentingan dari 15 provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pertemuan serupa sebelumnya telah diselenggarakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat Semarang, Jawa Tengah dan Medan, Sumatera Utara untuk pembagian kawasan yang berbeda. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)