Kamis, 12 September 2013

Wagub Undang Instansi Terkait Bahas Masalah Kemiskinan

Pemprov Sulut terus melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya mengatasi masalah angka kemiskinan di daerah ini tertuma lewat program kegiatan dari instansi terkait. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, saat memimpin Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulut bersama instansi terkait di ruang rapat Wagub, Kamis (12/9) kemarin.
Pertemuan hari ini (kemarin) penting untuk mengkoordinasikan semua program kegiatan terutama laporan dari instansi masing-masing agar bisa sama untuk disatukan oleh TKPK Provinsi untuk dilaporkan ke Tim Pusat, jelas Kansil sembari menginformasikan, bahw pada akhir bulan September nantinya ada pertemuan dengan para Wakil Bupati/Walikota selaku Ketua TKPK Kab/Ko se- Sulut, ujar Ketua TKPK Provinsi Sulut.  
Kansil juga berharap, lewat program yang ada ini b isa berdampag positif untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah ini, sebab dinegara manapun angka kemiskinan tidak pernah hilang karena itu tetap ada karena dipengaruhi pertumbuhan penduduk serta meingkatnya pembangunan. 
 Kepala PT Pos Manado Purgianto melaporkan realisasi tahap dua penyaluran BLSM sampai saat ini Rp. 17.445.300.000 dari alokasi Rp. Rp.46.846.800.000. Saat ini petugas kami sedang menyalurkan di wilayah perbatasan Miangas dan Maroreh. Purgianto optimis sampai dengan batas akhir penyaluran BLSM Tahap II pada akhir Desember 2013 nanti semuanya sudah selesai. Sementara Kepala BPS Sulut Faizal Anwar berjanji pihaknya akan membantu pemprov sulut memferifikasi data rakyat miskin di sulut, sehingga benar-benar yang menerima kartus perlidungan sosial (KPS) benar-benar orang yang dikategorikan miskin. Kanwil Kemenag dengan bantuan siswa miskin di MTs dan sekolah yayasan lainnya, Kepala BPMPD Ricky Tumanduk, lewat PNPM Mandiri Perdesaan, BLM, Program Wil. Tertinggal dan Desa Percontohnan,  Kadis Sosial G A Kawatu lewat program TRSM dan PKH serta Kadis Diknas Harol Monareh, Siswa Miskin lewat dana BOS dan Bosda, Dinkes dan PU lewat program sanitasi dan lain sebagainya. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).




Wagub: Terima Peserta UKS Expo

Sebanyak 5 siswa SD dan SMP yang menjadi utusan Sulut dalam ajang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Expo di Sentul Bogor dari 15 s//d 18 September 2013 di terima Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd di ruang kerjanya, Kamis (12/9) kemarin.
 Wagub berpesan adik-adik yang akan menjadi duta-duta kesehatan dalam ajang UKS Expo 2013 ini, harus tampil berani jangan ada rasa takut diantarakalian apabila menghadapi panitia. Jika perlu kalian harus  sampaikan bahwa inilah kami utusan sulut  yang merupakan Ratulangi dan Sarundajang masa kini, karena adik-adik merupakan yang terbaik dari ratusan siswa SD dan SMP yang menjadi wakil sulut dalam ajang kreatifitas siswa, karena itu adik-adik harus terus belajar sambil berdoa agar bisa memberi hasil yang terbaik bagi daerah ini.
Kansil menambahkan, dulu UKS ini sangat berperan karena pada setiap hari jumat sekolah wajib melakukan kegiatan UKS untuk membei latihan bagi  siswa tentang  bagaimana cara mencuci tangan, mengosok gigi hingga cara makan yang baik. Bahkan bukan hanya itu saja para siswa sering mendapat pelayanan kesehatan secara langsung dari Dinas Kesehatan setempat, ujar mantan Kadis  Diknas Sulut ini, sambil berharap kiranya sekolah-sekolah di sulut kiranya dapat mengiatkan kembali kegiatan UKS di di sekolahnya masing-masing.

Kabag Pengembangan Pendidikan dan Kesra Biro Kesra Dano R Warouw SE MSi selaku Ketua Rombongan mengatakan, para siswa ini akan mengikuti kompetisi kreatif lomba dokter kecil, lomba kader kesehatan remaja, lomba cerdas cermat serta lomba mengambar dan lomba cipta lagu serta  lomba cerdas cermat tim pembina UKS. Ke lima siswa ini berasal dari SD Santa Clara Tomohon dan SMP Negeri 8 Bitung dan mereka juga didampingi guru masing-masing, tambah Dano (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).


Sulut Jadi Contoh Bagi Daerah LainGubernur Terima Penghargaan Wapres Sebagai Daerah Dengan LKPD Terbaik



Prestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Gubernur DR.S.H. Sarundajang kembali diapresiasi Pemerintah RI. Masih terkait dengan raihan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pertanggungjawaban pengelolaan APBD T.A. 2012, Sulut bersama 15 Provinsi lainnya menerima penghargaan dari Wakil Presiden RI Prof.DR. Boediono atas prestasinya dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga mampu meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Kamis (12/9) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintan Tahun 2013.
Menteri Keuangan RI DR. Chatib Basri dalam laporannya menyampaikan tentang progres yang berhasil dicapai pemerintah baik di Kementerian dan Lembaga maupun di pemerintah daerah. "15 tahun lalu perekonomian Indonesia sempat terpuruk dengan sangat dalam. Sehingga dunia bahkan tidak mempercayai indonesia sebagai putaran ekonomi dan pengelolaan keuangan lagi", ujar Basri. "Namun dengan semangat dan kerja keras semua pihak, hasil yang sangat menggembirakan telah berhasil dicapai. Buktinya, dalam laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu ada perbaikan opini dari tahun kee tahun. Ia mencatat tahun 2006 hanya 6 Kementerian Lembaga (KL) yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ketika tahun 2012, angka tersebut meningkat menjadi 69 KL untuk opini WTP" sebut pria lulusan FE Universitas Indonesia tersebut.
Wapres sendiri dalam sambutannya sebelum membuka acara tersebut hanya berbicara kurang lebih 5 menit dan selebihnya mengajak seluruh peserta menonton sebuah cuplikan kuliah singkat dari seorang CEO sebuah perusahaan ternama di Amerika Serikat berdurasi 12 menit yang bertemakan kepemimpinan dan motivasi. Menjelaskan tentang esensi dari cuplikan itu, wapres menekankan bahwa untuk menjadi 'efective leader' harus memberikan contoh dan teladan. "Menjadi pemimpin yang baik adalah dengan memperlihatkan teladan dan contoh, itu yang paling efektif daripada menekan bawahan", Jelas Wapres.
Seperti diketahui, Sulut sendiri menjadi Provinsi yang pertama di Indonesia yang meraih predikat WTP terhadap pengelolaan APBD TA. 2009. Sampai saat ini Sulut telah meraih WTP sebanyak 3 kali dan menjadi provinsi pertama dengan raihan prestasi demikian. Hasil yang diraih ini sejalan dengan komitmen Gubernur DR.S.H. Sarundajang dan Wakil Gubernur DR. Djouhari Kansil MPd terhadap pengelolaan  pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel yaitu 'Membangun Tanpa Korupsi'.
(Juru bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi )