Selasa, 27 Oktober 2015

Netral Harga Mati Untuk KPU





Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM menegaskan bahwa seluruh KPUD se Sulawesi Utara harus netral dalam proses Pilkada tanpa pilih kasih.
Demikian ditegaskan Gubernur saat meninjau Kantor KPUD Boltim, Selasa (27/10) kemarin.
Menurutnya, personil KPUD harus melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi.
"Semua KPU harus netral itu harga mati," tegas Sumarsono yang didampingi Penjabat Bupati Boltim Muhamad Rudi Mokoginta.
Selain itu, KPU diminta untuk bertindak profesional dalam penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil.
"Selain netral, KPU harus profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu," ujar Sumarsono.
Sementara itu, ketika melakukan peninjauan di Kantor Panwaslu Boltim, Gubernur memintakan supaya mengoptimalkan fungsi pengawasan, walaupun anggaran yang tersedia sangat terbatas.
Menjawab keluhan tersebut, Sumarsono mengatakan agar Panwaslu dapat memaksimalkan dana yang ada saat ini dan dimanfaatkan sebaik mungkin.
"Mata anggaran yang ada perlu dimodifikasi sistemnya namun pengawasan Pilkada harus tetap jalan, karena ini sudah merupakan tanggungjawab Panwaslu," tutur Sumarsono sembari menyebutkan bahwa anggaran untuk Bawaslu seluruh Indonesia hanya 70 persen.
"Begitu pula dengan KPU termasuk anggaran pengamanan pihak kepolisian," ujarnya.
Sementara itu terkait dengan permintaan petugas keamanan dari Polri, Sumarsono mengimbau agar Panwaslu harus menegakkan keadilan serta menggunakan kewenangannya sebagai institusi pengawas. Jadi Panwas bisa menyurat kepada Kepolisian untuk permintaan pengamanan," tandasnya. Hadir Isteri Gubernur Dra Tri Rachayu Sumarsono dan Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi. (Humas pemprov Sulut).

2016, Klenteng akan Dibangun di Bukit Kasih





Kabar gembira bagi umatKonghuchu yang ada di Sulawesi Utara. Rencananya tahun depan, di lokasi wisata Bukti Kasih Kanonang Minahasa akan dibangun rumah Ibadah Klenteng untuk menghormati agama konghuchu.
Perlu diketahui, hingga saat ini baru 5 tempat ibadah yang terbangun yaitu GMIM, Gereja Katolik, Mesjid, Wihara dan Pura.
"Klenteng akan dibangun di Bukit Kasih dan sudah dianggarkan pada APBD 2016," ungkap Penjabat Gubernur DR Soni Sumarsono MDM saat meresmikan Gedung Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Wulauan Kampung Jawa Tondano Minahasa, Selasa (27/10) kemarin.
Menurutnya, dengan dibangunnya rumah ibadah bagi Konghuchu maka di lokasi wisata religius Bukit Kasih Kanonang sudah lengkap.
"Yang perlu diketahui adalah pemerintah pusat sudah menambahkan 12 Hektar lahan hutan untuk perluasan kawasan wisata Bukit Kasih Kanonang," tutur Sumarsono sembari menambahkan dirinya sangat senang bisa berada di tanah nyiur melambai karena terkenal dengan semboyan "Torang Samua Basudara" serta tingkat toleransi antar umat beragama sangat tinggi.
"Sehingga bisa kita lihat tempat ibadah dimana-mana saling berdekatan dan ini menjadi simbol kerukunan warga Sulawesi Utara yang harus dijaga dan dipelihara," tandas Sumarsono.
Turut hadir istri Gubernur DraTri Rachayu Sumarsono, Karo pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kemendong MSi (Humas Pemprov Sulut)

Ibu Soemarsono Lantik Ibu Mokoginta Jadi Ketua TP PKK Boltim






Ketua TP PKK Provinsi Sulut Ibu Dra Sri Rachayu Sumarsono melantik Ibu Junikesumawati Mokoginta menjadi Ketua TP PKK Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), di Aula kantor Bupati Boltim, Selasa (26/10) kemarin, dan turut di hadiri Penjabat GubernurSulut Dr Sumarsono MDM dan Penjabat Bupati Boltim Rudy Mokoginta. Serta Pengurus TP PKK Provinsi dan kabupaten Boltim.
Pelantikan terhadap isteri Penjabat Bupati Boltim Rudy Mokoginta tersebut berdasarkan Surat Tugas No.02/ST/Dekran-Sulut/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015.
Dalam sambutannya Gubernur  Sumarsono mengajak, Ibu Mokoginta dapat mengembangan usaha-usahamMikro kecil dan menegah guna meningkatkan kesejahteraan keluarga di daerah itu.
Selain itu, Sumarsono berharap, Pemerintah Boltim senantiasa berkomitmen untuk memperjuangkan peran kaum wanita secara adil tidak diskriminatif, melalui berbagai program dan kegiatanpembangunan yang senantiasa memperhatikan kesetaraan gender. Turut hadir Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong dan Karo Kesra dr bahagia Mokoagow. (Humas Pemprov Sulut).  


Sumarsono Hadiri Rapat Evaluasi Regional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Dalam rangka menyamakan persepsi terkait penanganan konflik sosial di Indonesia, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI melaksanakan rapat kordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial dalam rangka evaluasi pelaksanaan rencana aksi B.04 dan B.08 tahun 2015.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Selasa (27/10) bertempat di Gran Kawanua Convention Center. Dihadiri oleh Penjabat Gubernur Sulut DR Sumarsono,MDM.

Dalam sambutan, Sumarsono mengatakan konflik yang terjadi di Indonesia ada dua bentuk yakni konflik horisontal dan vertikal. Dimana horisontal yakni konflik antar kelompok masyarakat, sedangkan konflik vertikal adalah konflik antara pemerintah dan warga masyarakat. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015 terkait penanganan konflik sosial, yang esensinya mengatur pencegahan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, pengerahan kekuatan TNI dan pemulihan pasca konflik.

Semua hal tersebut harus dilaksanakan tim terpadu penanganan konflik sosial. Khusus di Sulut sendiri, telah dilaksanakan pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial, disadari ada konflik yang terjadi namun berkat koordinasi serta sinergitas seluruh stakeholder terkait maka konflik tersebut dapat terselesaikan. Semua itu berkat Kerukunan umat beragama sangat luar biasa.

Sumarsono juga mengingatkan perlu dalam menangani konflik sosial, kebudayaan adalah benteng pertahanan bangsa. Untuk itu sebagai penjabat Gubernur baliau selalu mensosialisasikan pembangunan dari perspektif kebudayaan.

Dengan adanya forum ini, Sumarsono berharap dapat terjalun koordinasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalan merumuskan berbagai kebijakan konstruktif untuk menghadapi tantangan penanganan konflik sosial.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Soedarmo, para Sekda  dan kepala Kesbangpol se sulut dan dari pulau jawa.