Rabu, 29 Oktober 2014

Rondonuwu Jabat Kabag Humas Sanger Promosi Kabag Pemerintahan








Hampir sepekan lamanya jabatan Kabag Humas Pemprov Sulut lowong setelah ditinggal oleh DR Jemmy Kumendong MSi yang telah mendapat promosi  sebagai Karo Sumber Daya Alam (SDA) Setda Provinsi Sulut baru lalu, akhirnya Rabu (29/10) kemarin, terisi setelah Sekprov Sulut Ir Siswa R Mokodongan melantik Drs JF Rondonuwu MSi yang dipercayakan oleh Gubernur Sulut sebagai Kabag humas sekaligus Juru Bicara Pemprov Sulut. Selain Kabag Humas Mokodongan juga melantik Boslar Sanger SE menjadi Kabag Pemerintahan mengantikan Drs Andra K Mawuntu. Sedangkan Mawuntu  menggantikan posisi yang ditinggalkan Rondonuwu yaitu sebagai Kabid Jaringan informasi dan Keswai. Boslar Sanger sendiri mendapat promosi jabatan dari Kasubag Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) di Biro Pemerintahan dan Humas Setda Prov. Sulut.
Mokodongan berharap, tiga pejabat yang baru dilantik supaya segera action jangan menunda-nunda pekerjaan. Seperti Kabag humas sebagai corong Pemprov Sulut selain segera mendampingi meliput seluruh kegiatan Gubernur Sulut, tapi juga saudara sudah ditungguh-tungguh wartawan untuk proses pencairan Advetorial. “kabag humas sudah ditungguh-tungguh oleh nasabah saudara untuk segera memproses pencairan advetorial”, kata Mokodongan sembari melirik para wartawan yang meliput pelantikan tersebut.

Tugas lain yang tak kalah penting di-ingatkan Mokodongan yaitu tugas dibidang Pemerintahan. Tugas ini sangat luas, saya sudah memberikan pembekalan kepada saudara (Boslar sanger, red) terkait dengan kapasitas tugas ini seperti sisa segmen batas yang belum selesai supaya segera dituntaskan di akhir tahun ini, ini menjadi PR bagi kabag Pemerintahan yang baru, tandas Mokodongan. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Sulut No. 821.2/BKD/324/2014 Tanggal 29 Oktober 2014.  (Kabag humas Drs JF Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).        

Mokodongan : Fungsikan Swadaya Masyarakat dalam menjaga Kamtibmas





Peran, kedudukan dan kewenangan gubernur tidak terlepas dari konsepsi pemerintahan secara keseluruhan karena pemerintahan daerah merupakan sub system dari pemerintahan Negara sehingga system pemerintahan hanya akan berfungsi jika sub-sub system yang ada terintegrasi dan saling mendukung dan tidak berlawanan. Demikan dikatakan Sekretaris Provinsi Sulawesi Uata Ir. Siswa Rahmat Mokodongan saat membuka Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tahun 2014 yang di selenggarakan oleh Badan Kesbangpol sulut sekaligus sebagai nara sumber dan membawakan materi tentang peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam penyelenggaraan Pemerintahan di daerah (29/10) yang dilaksanakan di Hotel sutan Raja Minut.
Mokodongan yang didampingi Kaban Kesbangpol Sulut Gun Lapadengan, SH mengatakan bahwa  kontruksi perwakilan yang menempatkan provinsi sebagai daerah otonom sekaligus sebagai wilayah administrasi mengimpliklasikan bahwa antara provinsi dengan kabupaten/kota ada hubungan hirarkis satu sama lain baik dalam arti status kewilayahan maupun dalam system dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan karena kab/kota dibentuk dalam landasan wilayah Negara kesatuan RI yang diikat oleh wilayah provinsi.
Pada kesempatan itu terkait dengan kemanan wilayah Mokodongan mengharapkan agar  Forum Komunikasi Swadaya Masyarakat (FKSM) dapat diperhatikan dan difungsikan oleh pemerintah kab/kota agar dapat mendeteksi gejala-gejala yang dapat mengganggu kamtibmas serta dapat menggunakan organisas-organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama dalam menjaga keamanan lingkungan dan kegiatan ini dapat dijadkan media sering antara para peserta dari berbagai daerah.
Sebelumnya diawali laporan panitia pelakasana Drs. Mesak Kombongkila, MSi yang mengatakan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah menyampaikan visi, misi dan persepsi untuk kesatuan langkah dalam menyikapi perkembangan situasi kamtibmas guna mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan untuk meningkatkan wawasan akan teknik pengendalian keamanan di daerah.(Dra. Lynda D. Watania, MM, MSi Karo Pemerintahan dan Humas)

74 Perusahaan Siap Menampung 5237 Pencari Kerja








Sebanyak 74 Perusahaan dan Kelompok Pengrajin Pengusaha Kecil di Provinsi Sulawesi Utara membuka lowongan kerja dan akan menerima 5237 pencari tenaga kerja (Pencaker) baru. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain perusahan swasta yang bergerak dibidang perhotelan Perbankan, Rumah Sakit, pembiayaan/Finance dan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta.
Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd saat membuka  Pameran Bursa Kerja (Job Fair) dan Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) di kompleks Mega Mall Manado, Rabu (29/10) kemarin, menyambut baik hajatan yang digelar Kemenakertrans dan Pemprov Sulut ini, sembari mengatakan, menghadapi era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai Tahun 2015 mendatang, Disnakertrans Provinsi Sulut harus mampu mencetak pencaker yang berkualitas sehingga bisa bersaing dengan negara lain.
Melihat tingginya antusiasme maupun respons masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan Dinsnakertrans lebih memaksimalkan peran dan fungsi dari Balai latihan Kerja di Bitung, sebagai wadah pencetak calon-calon tenaga kerja yang berkualitas. Sebab salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari rendahnya tingkat pengangguran, untuk itu perlu diberikan perhatian khusus terhadap peran dari Balai Latihan Kerja tersebut. Sebab dengan berperannya Balai Latihan Kerja ini sekaligus menjadi jawaban kita untuk mempersiapkan para generasi muda Sulut untuk siap bersaing menghadapi MEA nanti, ujar Kansil sembari menyebutkan, angka pengangguran di Sulut hingga Bulan April 2014 mencapai 84.220 atau 7,74 persen dari jumlah angkatan kerja sebanyak 1.088.114 orang.
Selain itu Wagub juga menyebutkan, Pemprov Sulut terus berupaya menanggulangi angka pengangguran didaerah ini dengan mengoptimalkan berbagai program seperti pemberdayaan masyarakat melalui perluasan akses sarana dan prasarana ekonomi, pemanfaatan tehnologi padat karya dan tepat guna serta pengenalan informasi pasar dan permodalan, pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan usaha kecil/menengah, pengembangan jaringan kerja produksi, pengolahan dan pemasaran serta pengembangan kewirausahaan melalui program diklat untuk menciptakan SDM yang mandiri dan mampu mengembangkan usaha pemula, tandas Kansil.   
Sementara itu Kadis Nakertrans Edwin Roring SE saat membacakan sambutan tertulis Dirjen Bina Penta menyebutkan, secara nasional jumlah pengangguran sejak Februari 2014 mencapai 7,15 Juta jiwa atau sekitar 5,70 persen. Tingginya angka pengangguran ini merupakan dampag dari tidak seimbangnya jumlah pencaker dengan lapangan kerja produktif yang tersedia, krisis keuangan global yang masih terjadi serta kesiapan kita dalam menghadapi bonus eemografi yang diperkirakan akan terjadi pada Tahun 2020 mendatang, jelas mantan Kasat Pol.PP Sulut. (Karo Pemerintahan dan Humas Dra Lynda Watania MM MSi)