Atas Nama Presiden, Gubernur Olly Lantik Walikota-Wawali Bitung Periode 2021-2024

 

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mewakili Presiden RI Joko Widodo resmi melantik Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung terpilih periode 2021-2024 di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Rabu (31/3/2021).

"Saya Gubernur Sulut atas nama Presiden RI dengan resmi melantik saudara Maurits Manitir sebagai Walikota Bitung dan saudara Hengky Honandar sebagai Wakil Walikota Bitung," ucap Olly saat melakukan pelantikan.

Olly mengingatkan bahwa sumpah janji yang diucapkan merupakan pertanggung jawaban bukan hanya kepada masyarakat Bitung tetapi juga kepada Tuhan.

"Sumpah janji ini disaksikan Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan baik-baiknya," ujarnya.

Diketahui pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Bitung berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 131.71-294 tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 dan nomor: 131.71-374 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021.

Seusai pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Bitung kegiatan dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kota Bitung oleh Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Sulut Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan.

Pelantikan ini berdasarkan keputusan Ketua TP PKK Sulut nomor: 03/kep/PKK.Prov/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan berdasarkan surat keputusan Ketua Dekranasda Sulut nomor: 03/Dekranasda-Sulut/SK/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.

"Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Sulut dengan resmi melantik nyonya Rita Aleta Lousiana Mantiri Takundung sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kota Bitung," ucap ibu Rita.

Dalam kesempatan itu juga Ibu Rita meyakini bahwa Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Bitung mampu menjalankan tanggung jawab yang diberikan dengan baik.

"Saya percaya ibu akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya disertai rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan kepada ibu," tutupnya.

Hadir juga dalam kegiatan pelantikan tersebut jajaran Forkopimda Sulut, Wakil Gubernur Sulut Steven O.E. Kandouw, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen serta jajaran anggota TP PKK dan Dekranasda Sulut.

Kukuhkan TP2DD, Gubernur Olly Ungkap Rencana Pakai Drone Angkut Komoditas Unggulan Sulut

 

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengukuhkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulut mendorong pelaksanaan transaksi non tunai atau digital selama masa pandemi Covid-19.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan pertemuan High Level Meeting (HLM) TPID Sulut 2021 ini dilaksanakan di Ruang Tondano Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut, Rabu (31/3/2021).

Nampak hadir, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, Kepala BI Perwakilan Sulut Arbonas Hutabarat, para bupati dan walikota serta tim TP2DD Sulut.

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly mengatakan TP2DD ini salah satu upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19. Mendorong masyarakat manfaatkan transaksi digital, minimalkan pembayaran tunai.

"Kita bersyukur karena dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia baru 7 provinsi yang memiliki Tim TP2DD termasuk didalamnya Provinsi Sulut yang sudah boleh berjalan dan dikukuhkan pada hari ini," kata Olly.

Dia berharap TP2DD juga dapat dibentuk di seluruh kabupaten dan kota di Sulut karena memiliki banyak manfaat bagi sektor perekonomian daerah.

"Seperti program Provinsi Sulut yang akan membuka jalur perdagangan langsung dari beberapa daerah, sehingga bisa memberikan manfaat bagi para pelaku ekonomi kita yang di tingkat kabupaten/kota," ujarnya.

Menariknya, dalam kesempatan itu, Olly menyebut adanya rencana Pemprov Sulut bekerjasama dengan PT Garuda Indonesia terkait angkutan drone untuk komoditas unggulan Sulut baik dari sektor pertanian, perikanan serta sektor lainnya. Dia pun meminta Dinas Perhubungan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan.

"Pemprov Sulut bersama dengan PT. Garuda Indonesia akan bekerja sama dalam hal transportasi angkutan produk-produk dengan menggunakan drone, kepada Dinas Perhubungan Daerah agar dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan," terangnya.

"Nantinya tim dari PT Garuda Indonesia akan datang ke Sulawesi Utara untuk dapat mempercepat prosesnya. Untuk itu tentunya dengan memanfaatkan transportasi drone ini pemerintah kabupaten/kota akan lebih mempercepat transaksinya," lanjutnya.

Lebih jauh, Olly mengingatkan pentingnya sinergitas antar pemerintah daerah dalam memajukan perekonomian Sulut.

"Oleh karena itu sinergitas kerja sama pemerintah ini bisa berjalan dengan baik kalau semua bisa kita lakukan bersama-sama. pertemuan hari ini juga dalam rangka kita memiliki visi yang sama dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Sulawesi Utara," tutupnya.

Gubernur OD Bagi Resep Memimpin di Kota Cakalang

 

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bitung dalam rangka mendengarkan pidato sambutan Walikota Bitung Periode 2021-2024 yang dilaksanakan di Kantor DPRD Bitung, Rabu (31/3/2021).

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Sulut ini memberikan resep keberhasilan menjadi pemimpin kepada Maurits Mantiri dan Hengky Honandar yang baru dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bitung yang dikenal dengan julukan Kota Cakalang karena memiliki potensi besar di sektor perikanan.

Olly mengingatkan bahwa seorang pemimpin yang baik terlihat dari sikapnya dalam membimbing bawahannya agar bekerja optimal dan selalu bersinergi.

"Menjadi pemimpin yang baik kalau ada pejabat miring sedikit luruskan jangan langsung putuskan," ucapnya.

Olly meyakini keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan diukur dari sejauh mana seorang pemimpin dapat mensejahterakan rakyatnya dan memecahkan persoalan yang ada .

"Karena keberhasilan seorang pemimpin bagaimana dia dapat meluruskan segala persoalan dalam rangka mensejahterakan masyarakat kota Bitung," ujarnya.

Lanjut Olly, Bitung merupakan kota yang bisa membangkitkan ekonomi Sulut karena mempunyai kawasan ekonomi khusus serta mempunyai jalan tol untuk menunjang program pembangunan Sulut kedepan.

"Karena Bitung menjadi suatu harapan yang besar bagi kita semua, bukan cuma masyarakat Kota Bitung tapi masyarakat Sulut," katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut ia mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat termasuk didalamnya untuk pemerintah dan anggota legislatif mari sama-sama mendukung pemerintahan di kota Bitung agar berjalan dengan baik.

Lebih jauh, Olly optimis bahwa kepemimpinan dari Walikota dan Wakil Walikota Bitung yang baru dapat mengatasi persoalan yang timbul selama kepemimpinan tiga tahun kedepan.

"Saya percaya akan berjalan bersama-sama walikota dan wakil walikota dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada di kota Bitung," kuncinya.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut Sekdaprov Sulut Edwin Silangen dan pimpinan serta anggota DPRD Bitung.

Ibu Rita Bangga Jadi Alumni Faperta Unsrat

 

Ketua Ikatan Alumni Fakultas Pertanian (IKA Faperta) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Ibu Rita Dondokambey-Tamuntuan yang juga istri tercinta dari Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengikuti pembukaan dies natalis Faperta Unsrat ke 61 secara virtual, Rabu (31/3/2021).

Dies natalis Faperta Unsrat ke 61 mengangkat tema Berkolaborasi Meningkatkan Relevansi.

Pada kesempatan itu, Ibu Rita mengaku bangga menjadi alumni Faperta Unsrat. Dirinya mengapresiasi keberhasilan Faperta Unsrat mencetak SDM hebat di Sulut dan Indonesia.

"Banyak pejabat, birokrat, ilmuwan, teknologi wirausaha, direktur, petani sukses, pemerhati masyarakat dan lingkungan bahkan di banyak bidang lainnya termasuk jajaran legislatif. Semua itu membanggakan saya dan bersyukur bisa menjadi bagian alumni Fakultas Pertanian Unsrat yang saya cintai," katanya.

"Sebagai daerah provinsi paling utara dari NKRI tentunya bangga dengan adanya Fakultas Pertanian Unsrat sebagai institusi pendidikan tinggi di bidang pertanian yang mendidik anak-anak bangsa menjadi orang-orang hebat dan bangga bagi nusa dan bangsa," lanjutnya.

Selain kebanggaan, Ibu Rita menyebut ada banyak harapan di pundak Faperta Unsrat di tengah pandemi Covid-19.

Diketahui, pembangunan pertanian di Sulut berdasarkan data statistik menunjukkan nilai tukar petani di bulan November 2020 sudah melebihi angka 100 dan di bulan Desember telah mencapai angka 102/11.

Menurutnya, tahun 2021 ini dan tahun-tahun mendatang menjadi tantangan untuk semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan petani dan nasional.

"Mari kita terus maju dengan semangat yang kuat dan tema Dies Natalis Fakultas Pertanian ke 61 tahun 2021 ini adalah berkolaborasi meningkatkan relevansi ada harapan disini agar Fakultas Pertanian di dalam peningkatan Tri Dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian semakin meningkatkan kolaborasi untuk meningkatkan produk penelitian yang semakin inovatif," ajaknya.

Lebih lanjut, Ketua IKA Faperta Unsrat mengajak semua pihak berkolaborasi untuk saling mendukung di berbagai bidang terutama di dalam pembangunan pertanian di Sulut.

"Bagi yang tinggal di Sulawesi Utara dan di daerah di mana kita semua berada akademisi pengusaha pelaku usaha mari kita bahu-membahu berkolaborasi untuk semakin meningkatkan relevansi Fakultas Pertanian Unsrat yang kita cintai semakin meningkatkan manfaat dan potensi yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah di mana kita ada di Sulawesi Utara dan Indonesia yang kita cintai," tutupnya.

Sementara itu, Rektor Unsrat Ellen Kumaat dalam sambutannya menekankan pentingnya Faperta Unsrat semakin meningkatkan Akreditasi 8 Prodi yang ada. Tahun ini sudah ada 1 Prodi terakreditasi A, yaitu Prodi Teknik Pertanian. Ellen berharap akan semakin banyak yang terakreditasi A.

Dia juga menantang Faperta Unsrat dapat bergerak cepat dengan kerjasama civitas akademika dengan nilai-nilai luhur Sam Ratulangi, Si tou timou tumou tou. Manusia hidup untuk menghidupkan orang lain.

Adapun pembukaan dies natalis turut dihadiri Dekan Faperta Unsrat Robert Molenaar dan pejabat di lingkup Pemprov Sulut.

Gubernur Olly Ajak Kada Komit Bangun Pariwisata Sebagai Penggerak Utama Ekonomi Sulut

 

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Sulut yang dilaksanakan di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Selasa (30/3/2021).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, Deputi BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari, Inspektur I Inspektorat Jenderal Kemendagri Bachtiar Sinaga, Sekdaprov Edwin Silangen dan diikuti langsung oleh seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se Sulut.

Adapun tujuan dari kegiatan ini yakni meningkatkan kesadaran pemimpin daerah terhadap pentingnya sektor pariwisata dalam mencapai tujuan masyarakat Sulut maju dan sejahtera.

Kedua menjalin sinergitas peran BPKP dan inspektorat daerah se-Sulut khususnya fokus pengawasan pemulihan sektor pariwisata Sulut.

Selain itu juga memperoleh kesamaan langkah kerja pengawasan APIP terhadap akuntabilitas seluruh proses bisnis pemulihan sektor pariwisata Sulut. Terakhir meningkatkan program kapabilitas APIP Sulut.

Olly dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan peluang bagi para kepala daerah untuk menerima masukan dari narasumber terpercaya terkait pengawasan intern keuangan dan pembangunan daerah.

"Jadi kebanggaan kita disini karena yang hadir di sini para pengambil keputusan dan tentunya para stakeholder dalam pengawasan baik internal maupun eksternal," kata Olly.

Olly mengharapkan agar lewat kegiatan ini komitmen dari setiap kepala daerah dalam memajukan Sulut dapat berjalan dengan baik.

"Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik di Provinsi Sulut sesuai arahan dan komitmen bisa berjalan dengan baik," bebernya.

Dia menjelaskan bahwa roda pembangunan di Sulut saat ini didorong oleh sektor pariwisata dan dan pertanian sebagai penggerak utama.

"Terkait dengan pembangunan di daerah Sulut kita ketahui bahwa sektor pariwisata yang menjadi prime mover terhadap sektor-sektor strategis lainnya begitu juga dengan sektor pertanian," terangnya.

Disamping itu ia mengharapkan agar hal-hal seperti ini menjadi tanggung jawab bersama dalam menggerakan ekonomi Sulut yang sesuai dengan komitmen bersama dalam menjalankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan.

Diakhir kegiatan Gubernur Olly dan Wagub Kandouw menyaksikan penandatanganan komitmen bersama oleh KPK, BPKP, Kemendagri dan para kepala daerah se Sulut.

Gubernur Olly Perjuangkan Kemudahan Izin WPR Bagi Penambang di Sulut

 

Komitmen Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey untuk mencari solusi terbaik bagi pertambangan rakyat di Sulut tak perlu diragukan lagi.

Terbukti, Selasa (30/3/2021), orang nomor satu di Sulut ini mengumpulkan seluruh kepala daerah yang di wilayahnya terdapat kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dalam pertemuan dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin yang digelar di ruang kerja Gubernur Sulut.

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly berharap agar pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dapat disederhanakan dan dipercepat prosesnya,

"Agar masyarakat dapat bekerja di wilayah berizin sesuai dengan regulasi yang ada dan mendapat pemasukan untuk kehidupannya yang layak," kata Olly.

Sementara itu, Dirjen Minerba menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan mengundang para Kepala Daerah untuk membahas khusus terkait pengusulan WPR dan langkah penanganan pertambangan rakyat yang sesuai ketentuan berlaku.

Diketahui, selain membahas pertambangan rakyat di Sulut, Kementerian ESDM juga menggelar pertemuan terkait penanganan PETI dan Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Indonesia yang dilaksanakan di pada tanggal 29-30 Maret 2021 yang diikuti secara daring oleh Gubernur se Indonesia serta Kementerian/Lembaga terkait.

Kegiatan ini merupakan koordinasi untuk menyamakan langkah dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara, baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah dan lintas Kementerian/ Lembaga.

Perlu kita sadari bahwa kondisi pandemi Covid-19 ini telah merubah banyak sendi kehidupan di tengah masyarakat kita. Sehingga banyak hal yang membatasi kegiatan-kegiatan di masyarakat salah satunya adalah keterbatasan lapangan kerja yang mengakibatkan beralihnya kegiatan masyarakat ke kegiatan pertambangan tanpa izin.

Kegiatan PETI saat ini telah merambah hampir seluruh Provinsi di Indonesia. Beberapa kejadian musibah menimpa masyarakat pelaku kegiatan PETI yang mengakibatkan korban jiwa.

Selain itu, kegiatan PETI juga mengakibatkan: Kerugian bagi negara dan daerah dari sisi PNBP dan pajak daerah; Kerusakan lingkungan dan potensi bencana lingkungan dan Keresahan masyarakat dan gangguan keamanan.

Pada pertemuan ini, membahas upaya-upaya melalui gerak bersama dalam menangani maraknya kegiatan PETI ini. Pemerintah mengupayakan agar kegiatan PETI ini dapat menjadi kegiatan yang formal dan bermanfaat dengan merubah kegiatan dari tanpa izin menjadi memiliki izin sehingga dapat menjadi wahana dalam memberdayakan masyarakat dan menjadi salah satu kegiatan yang dapat mendatangkan penerimaan bagi daerah dan juga bagi negara.

 

Pacu Realisasi Dana Desa, Sekdaprov Silangen Ingatkan Soal Sinergitas

 

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen menerima kunjungan audiensi Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut Ratih Hapsari Kusumawardani di ruang kerjanya, Senin (29/3/2021).

Pertemuan dengan menerapkan protokol kesehatan ini membahas sejumlah hal diantaranya terkait realisasi dana desa, DAK Fisik, Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta UMI (Usaha Mikro)

Terungkap, masih kurangnya penyaluran dana desa tahap 1 di Sulut. Dari 1507 desa, baru sekitar 220 desa yang menyalurkan dana desa disebabkan belum maksimalnya koordinasi perangkat desa dengan pemerintah daerah serta masalah validasi data penerima dana desa.

"Untuk itu sangat diperlukan sinergitas dan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sulut dengan KPPN dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk bersama-sama mendorong percepatan penyaluran dana desa ini, sehingga dapat tersalurkan," kata Silangen.

Kemudian yang berkaitan dengan KUR dan UMI di Sulut terkendala dengan input data dari calon debitur.

"Untuk itu nantinya akan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM mengadakan pelatihan, sehingga akan bertambah data debiturnya," ujarnya.

Sementara itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut Ratih Hapsari meminta dukungan Pemprov Sulut terkait peningkatan realisasi dana desa, DAK fisik, KUR serta UMI di Sulut.

Adapun pertemuan ini turut dihadiri para pejabat Pemprov Sulut dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut.

Gubernur Olly Optimis Sinyal Ekonomi Sulut 2021 Terus Positif

 

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2020 yang dilaksanakan di Ruangan Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (29/3/2021).

Dalam rapat nampak hadir Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, para anggota DPRD Sulut dan pejabat di lingkup Pemprov Sulut.

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly menyampaikan terima kasih atas keterlibatan pemerintah pusat dalam membantu masyarakat Sulut pada masa pandemi.

"Tahun 2020 kita sadari sebagai tahun yang penuh tantangan yang diwarnai dengan pandemi Covid-19. Kita bersyukur karena pemerintah pusat memberikan bantuan pembangunan rumah sakit Covid-19," kata Olly.

Disamping itu, Olly menjelaskan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemprov Sulut pada tahun lalu secara tak langsung mampu memperkuat perekonomian Sulut.

"Saya kira program dan kegiatan pada tahun sebelumnya telah memperkuat daya tahan ekonomi lokal Sulut di tahun 2020," ujarnya.

Olly juga menjelaskan bahwa kegiatan perekonomian di Sulut tidak terdampak lebih berat dibandingkan dari daerah lainnya. Bahkan memasuki tahun 2021 perekonomian Sulut mengalami peningkatan.

"Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kita berlangsung positif," tandasnya.

Lebih jauh, Olly juga mengapresiasi seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Sulut yang telah menjalankan tanggung jawabnya dengan memenuhi setiap catatan dan masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya lihat seluruh laporan dari inspektorat, seluruh catatan dari BPK sudah dipenuhi oleh semua SKPD," tutupnya.

 

Sah! Steven Kandouw Ketua Umum KONI Sulut Periode 2020-2024

 

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw terpilih menjadi Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulut periode 2020-2024 dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) yang digelar di Manado, Sabtu (27/3/2021).

Terpilihnya Kandouw pada Musorprov KONI Sulut ini karena 37 Cabang Olahraga (Cabor) dan seluruh KONI Kabupaten dan Kota se-Sulut hanya mengusulkan calon tunggal atas nama Steven O.E. Kandouw kepada Tim Penjaringan Pemilihan Ketua Umum KONI Sulut. Dengan hanya satu calon, maka secara otomatis, Kandouw terpilih memimpin induk olahraga ini.

Adapun Ketua Umum KONI Sulut periode 2016-2020 yaitu Gubernur Olly Dondokambey tidak ikut sebagai kandidat.

Hasil keputusan Musorprov KONI Sulut ini disampaikan pimpinan sidang Harley Mangindaan di hadapan para peserta Musorprov.

Dalam sambutan usai terpilih, Kandouw menyampaikan terimakasih atas dukungan dan kepercayaan para peserta Musorprov KONI Sulut 2021.

Kandouw pun menyampaikan Visi dan Misi-nya untuk membawa dan menjadikan KONI Sulut, selain untuk meraih prestasi, akan tetapi sebagai alat pemersatu masyarakat olahraga di daerah ini.

"Bagi saya, olahraga selain memberi banyak inspirasi, prestasi tetapi juga terutama membawa persatuan bagi bangsa dan negara Indonesia, khususnya persatuan kita di Sulut," ungkap Kandouw.

Ia menambahkan bahwa banyak orang seringkali terjebak dalam retorika, dialektika yang diakibatkan berbagai perbedaan.

"Yang bisa satukan kita adalah olahraga. Jadi KONI Sulut selain dorong meraih prestasi, mari kita utamakan persatuan," ujar Ketua KONI Sulut terpilih ini.

Untuk itu, ia berharap insan olahraga harus menghilangkan batas-batas yang berlatar agama, suku apalagi politik.

"Dalam olahraga, kita benar-benar murni berprestasi dan bersatu untuk Sulut," tandasnya.

Kandouw pun menegaskan beberapa poin penting untuk kemajuan KONI Sulut diantaranya;

Pertama, penyiapan bibit atlet yang mumpuni, terlatih dan bisa berprestasi di ajang nasional pun internasional.

"Kita sepakat untuk jangan lagi membeli atlit dari luar Sulut. Kita punya segudang atlet yang berjaya di Cabor apapun," kata Kandouw.

Kedua, Pembenahan infrastruktur olahraga di beberapa tempat diantaranya Manado, Minut, Bitung, Minahasa.

Ketiga, Kesiapan SDM yang memiliki mindset yang bisa merangkul baik pengurus maupun atlet di semua Cabor.

Keempat, Anggaran untuk kegiatan olahraga dikelola KONI Sulut, dan tidak hanya terbatas pada instansi Dispora diantaranya anggaran untuk menuju PON Papua 2021.

Kelima, Iven setiap Cabor juga didorong selain untuk mempersiapkan para atlet untuk suatu iven yang lebih besar, akan tetapi juga untuk iven-iven daerah.

Keenam, Integritas yang harus dimiliki setiap pengurus Cabor olahraga untuk memenej anggaran yang dialokasikan, dan sikap terbuka terhadap pengelolaan anggaran.

"Soal anggaran ini, harus terbuka dan bisa diakses," lanjutnya.

Sebelummya, di tempat yang sama, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya mengharapkan peran serta dari seluruh pengurus KONI Sulut untuk memiliki semangat yang sama dalam memajukan olaragah di Sulut.

"Lebih baik kita mendorong semangat atlet-atlet dari Sulut untuk mulai bekiprah di tingkat nasional," ucapnya.

Olly juga mengajak kepada pengurus dan para atlet untuk bisa menyesuaikan diri dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini yang menyebabkan beberapa kegiatan nasional yang biasanya dilakasanakan setiap tahun agendanya harus terhenti.

"Saya percaya apa yang kita hadapi kedepan, mari kita sama-sama beradaptasi dengan kondisi yang ada," ajaknya.

Lebih jauh, Olly menjelaskan bahwa KONI Sulut dalam beberapa tahun yang berjalan selalu mendapat nilai positif terutama dalam penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Hampir selama sepuluh tahun KONI Sulut penilaian dari BPK tidak ada penyimpangan dalam bantuan dari pemerintah," tutupnya.

Disamping ia menegaskan bahwa Pemprov Sulut mempunyai komitmen dalam rangka terus mendorong kegiatan-kegiatan Koni kedepannya agar berjalan dengan baik.

Berkaitan dengan hal tersebut Olly meminta agar sinergitas dan kerjasama dengan Kabupaten/Kota harus dibangun dan terpelihara.

"Saya kira saya sangat mengharapkan pengurus koni kedepan bisa bekerjasama dengan seluruh kabupaten/kota yang ada," kuncinya.

Ibu Rita Harap Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota Berdayakan Pengrajin Lokal

 

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sulawesi Utara ibu Rita Dondokambey-Tamuntuan melantik ketua Dekranasda Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Jumat (26/3/2021).

"Selamat kepada ibu-ibu ketua yang baru saja dilantik," kata ibu Rita saat memberikan sambutannya.

Diketahui para Ketua Dekranasda yang dilantik Ketua Dekranasda Sulut yaitu Ketua Dekranasda Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengharapkan peran serta ketua Dekranasda di Kabupaten/Kota dalam menciptakan produk kerajinan daerah dengan memberdayakan kelompok pengrajin lokal.

"Saya berharap dengan dilantiknya ibu-ibu dapat membina kelompok pengrajin rakyat di daerah masing-masing untuk mengangkat berbagai produk kerajinan khas daerah," bebernya.

Ketua Dekranasda Sulut juga mengajak kepada semua ketua dan jajaran anggota Dekranasda daerah agar bersama-sama mendukung program pemerintah pusat yang menjadikan Sulut sebagai salah satu tujuan pariwisata unggulan.

"Mari kita sama-sama mensuport apa yang sudah diberikan Presiden Jokowi kepada Provinsi Sulut," tegasnya.

Lebih jauh lagi, ibu Rita mengharapkan efektivitas pembinaan dan pengembangan industri kerajinan di daerah kepada ketua-ketua Dekranasda yang baru saja dilantik agar semakin mengangkat produk kerajinan berbasis kearifan lokal dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Pemprov Sulut Gelar Finalisasi Penyusunan LPPD Tahun 2020, Ini Tujuannya

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw menggelar Rapat Finalisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020.

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang membuka secara resmi kegiatan tersebut di Ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur Sulut, Jumat (26/3/2021).

Pada kesempatan itu, Asisten 1 Humiang menyampaikan sambutan Sekdaprov Sulut yang mengatakan bahwa LPPD sebagai acuan pertimbangan dan penilaian terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah tentunya harus tersusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didalamnya wajib tersaji atau berisi data yang objektif dan akuntabel berdasarkan implementasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Disamping itu, tambah dia, LPPD dapat mewakili hasil dari capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik yang telah, maupun yang sedang berlangsung.

"LPPD harus disusun berdasarkan format
yang ditetapkan oleh Menteri. LPPD disusun dengan pengumpulan data yang diperlukan sesuai indikator kinerja, dan wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat Daerah," katanya.

Atas pemahaman demikian, menurut Asisten 1, LPPD menjadi suatu hal bersifat krusial, yang dalam prosesnya diperlukan evaluasi dan pemantapan-pemantapan, khususnya dalam menyikapi kemungkinan terjadinya permasalahan terkait akurasi dan kualitas data dalam LPPD, ataupun kekurangan-kekurangan yang disebabkan karena kesalahan penafsiran dan ketidaklengkapan data.

"Karena itulah, Saya katakan pelaksanaan kegiatan Finalisasi ini merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari upaya serta langkah strategis, yang kemudian perlu untuk kita ikuti dan optimalkan bersama, apalagi dengan mencermati maksud dan tujuan utamanya," ujarnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Asisten Humiang mengajak seluruh penyusun teknis LPPD, untuk menaruh perhatian penuh terhadap kegiatan ini, guna menyesuaikan kembali data-data yang dilaporkan dengan keadaan rill di lapangan, sehingga data-data dalam LPPD Tahun 2020 ini akurat, sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya turut mengharapkan kepada Bapak/Ibu Saudara-Saudara sekalian agar memanfaatkan kegiatan untuk menyatukan persepsi, serta memperkokoh tekad dan komitmen untuk menyempurnakan LPPD Provinsi Sulawesi Utara dengan data dan informasi selengkap-lengkapnya," lanjutnya.

Sebelumnya, dalam laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan oleh Karo Pemerintahan dan Otda Jemmy Kumendong melalui Kabag Otda Rollies Rondonuwu mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui hasil capaian kinerja dari Perangkat Daerah yang tertuang dalam rancangan dokumen LPPD tahun 2020 serta memeriksa kembali kesesuaian data yang disampaikan dalam LPPD.