Selasa, 10 Maret 2015

SHS Minta Pejabat Pemprov Pelajari UU 23 Tahun 2014



Sehubungan dengan adanya perubahan UU No 32 Tahun 2004 menjadi UU No 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintahan Daerah maka,  Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang memintakan, agar setiap pejabat di lingkungan Pemprov Sulut wajib mempelajari dan mengetahuinya.
Permintaan Gubernur tersebut disampaikan pada Rapat Kerja Pemerintah Provinsi Sulut yang berlangsung di ruang rapat C J Rantung Kantor Gubernur, Selasa (10/3) kemarin.
“Kalian harus mempelajarinya  perubahan-perubahan esensial yang berhubungan dengan kewenangan provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing terlebih khusus mengenai pengelolaan wilayah kepulauan, pengaturan kawasan khusus maupun urusan-urusan wajib dan pilihan perlu untuk segera ditindaklanjuti,” tegas Sarundajang.
Sementara terkait dengan persiapan daerah dalam menghadapi  pelaksanaan Pilkada 2015 nanti, dimana Provinsi akan menggelar Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur serta terdapat 7 daerah juga yang akan mengelar Pilkada Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yaitu, Manado, Minsel, Boltim, Bolsel, Minut, Tomohon dan Bitung maka SHS minta, terus dimantapkan. Disamping itu agar para SKPD terkait terus melaksanakan koordinasi dengan pihak KPU dan Bawaslu.
Sedangkan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi makro di daerah SHS mengharapkan agar,  Bappeda Sulut melakukan koordinasi yang lebih intensif terhadap pihak-pihak terkait.
"Angka-angka yang diterbitkan oleh BPS khususnya terkait dengan indikator-indikator ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi, IPM, angka kemiskinan, angka pengangguran dan sebagainya), agar diteliti kembali dan diminta klarifikasi kepada BPS melalui diskusi bidang ekonomi, tandas Gubernur dua periode ini.
 Sebelumnya Sekprov Sulut Ir Siswa R Mokodongan mengatakan, raker tersebut diikuti baik pejabat eselon II maupun pejabat eselon III. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).      

Ditjenbun Minta Masterplan Perkebunan Pala Sulut

Sejak dikeluarkannya Permentan No 46 Tahun 2015 Tentang kawasan berbasis komoditi pala di sulut, Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian RI turun langsung, mensosialisasi serta meminta kejelasan masterplan perkebunan pala di provinsi sulawesi utara.
Menurut Kasubag Program Bagian Perencanaan Ditjenbun Kementan sudah sangat mendesak dalam penyusaunan master plan pengembngan pengawasan kawasan perkebunan pala berbasis komoditi pala. Hal ini seiring dengan visi  pengembangan komoditi perkebunan sulawesi utara seperti diutarakan Kepala Dinas Perkebunan Sulut Nixon Watung SH yakni terwujudnya pembangunan hasil perkebunan yang produktif dan berdaya saing secara berkelanjutan mendukung terbentuknya pintu gerbang ke Asia Pasifik.
Sementara itu berdasarkan Permentan 46 Tahun 2015 kawasan berbasis komoditi pala di sulut adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulangdang Biaro (Sitaro), Sangihe dan Talaud, Minut serta Bitung.
Sesuai data dari Dinas Perkebunan Sulut. tanaman pala saat ini di tanaman pada luas area 18.460 ha dengan jumlah produksi 9.754 ton, dimana melalui kelanjutan pertemuan di ruang Mapalause Selasa (10/3) kemarin, bahwa diharapkan tiap tahunnya komoditi unggulan sulawesi utaradapat bertumbuh 3 persen lebih. Turut hadir Wakil Bupati Talaud Drs Petrus tuange dan Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Sitaro Herry Lano SE MM (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).  

DPRD dan Dinas Diknas Kawal Pra UN

Sejak hari ini (Selasa, 10 Maret 2014) seluruh SMA/SMK dan MA se Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Pra Ujian Nasional. Penyelenggaraan Pra Ujian Nasional ini dimaksudkan sebagai simulasi bagi sekolah untuk mengukur sampai dimana kesiapan penguasaan materi Ujian Nasional oleh para siswa calon peserta UN 2015. "Dinas Pendidikan Nasional memfasilitasi sekolah melalui penyiapan Naskah Pra Ujian Nasional yang materinya diambil dari kisi-kisi Ujian Nasional Tahun 2015 serta Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Soal-soal Pra UN disusun oleh para guru inti yang selama ini menjadi fasilitator pengembangan kurikulum sehingga tingkat efektifitas soal-soal ini untuk mengukur kesiapan calon peserta UN 2015 tidak diragukan". Demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Asiano Gemmy Kawatu, SE, M.Si saat bersama-sama dengan Komisi 4 DPRD Sulut yang dipimpin ketuanya James Karinda SH, MH melakukan peninjauan pelaksanaan Pra Ujian Nasional di SMA N 1 Manado, SMK N 1 Manado dan SMA Kr. Eben Haezar Manado. Kepala Dinas menambahkan bahwa hasil Pra Ujian Nasional ini akan diperiksa langsung oleh para guru mata pelajaran masing-masing untuk kemudian dilakukan evaluasi pada materi atau tema-tema apa penguasaan materi calon peserta UN masih harus diperdalam. Dalam waktu kurang lebih sebulan menjelang pelaksanaan UN para guru kemudian dimintakan untuk melakukan treatment untuk meningkatkan pemahaman materi-materi yang masih kurang tersebut.
Tidak semua provinsi di Indonesia melaksanakan kegiatan seperti ini. Sulawesi Utara adalah satu dari sedikit provinsi yang melaksanakan kegiatan seperti ini. Kalau biasanya sekolah melaksanakan Try Out, melalui Pra Ujian Nasional ini sekolah tidak perlu lagi melakukan try out supaya para siswa calon peserta tidak terlalu dibebani dengan kegiatan ujicoba menjelang UN tetapi dilaksanakan satu kali dan sekolah masih memiliki waktu untuk meningkatkan kesiapan calon peserta UN-nya. Pemerintah Provinsi dengan persetujuan DPRD Provinsi Sulut sepakat bahwa kegiatan ini masih sangat diperlukan. Oleh karena itu disediakan anggaran melalui DPA Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara untuk menunjang kegiatan ini antara lain untuk biaya pencetakan dan distribusi naskah ke sekolah. Kegiatan ini juga akan dilakukan untuk siswa SMP/MTs calon peserta UN seminggu setelah pelaksanaan tingkat SMA/SMK/MA. Oleh karena itu, DPRD Provinsi Sulawesi Utara melalui Komisi 4 juga concern untuk mendorong dan mengawasi pelaksanaan kegiatan ini agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Pada kesempatan tersebut, tim Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari Ketua Komisi James Karinda, Inggrid Sondakh, Eva Sarundajang, Rita Lamusu dan Jusuf Hamin melihat langsung saat para siswa mengerjakan soal Pra UN dan melakukan peninjauan pekerjaan fisik yang dibiayai melalui dana APBD tahun 2015 di sekolah-sekolah yang dikunjungi. (Kabag Humas Yahya Rondonuwu selaku Jubir Pemprov Sulut)   

PKK Kabupaten/Kota Siap Sukseskan BGRM dan HKG PKK




Tim Pengerak (TP) PKK 15 Kabupaten /Kota se Provinsi Sulut menyatakan siap menyukseskan iven nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BGRM) ke-XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-43  akhir Mei 2015 mendatang di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Sulut.  
Hal itu terungkap pada Rapat Koordinasi (rakor) TP. PKK Sulut dengan TP.PKK Kabupaten/Kota se- Sulut yang di Pimpin Ketua Umum TP. PKK Sulut Ny. Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun di Sekretariat PKK Sulut Kompleks Kantor Gubernur Sulut, Selasa (10/3) kemarin.
Ibu Dey panggilan akrabnya meminta semua pihak terkait harus lebih serius dalam rangka menyukseskannya, karena nama baik Sulawesi Utara dipertaruhkan dalam iven nasional ini.
“Semua kelompok kerja harus berkoordinasi. Jika ada kekurangan-kekurangan, segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti,” ujar First Lady Sulut ini.
Selain itu lanjut Ibu Dey, kegiatan yang rencananya akan dihadiri Presiden Joko Widodo ini harus berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.
“Jangan sampai kita merencanakan kegiatan yang sudah tertata dengan baik namun kenyataan dilapangan sangat berbeda. Kita harus sukses acara ini, jadi tolong semua berkoordinasi,” ujarnya sembari menambahkan untuk TP PKK seluruh Kabupaten dan Kota agar mempersiapkan makanan dan kue khas serta souvenir dalam pameran nanti.
“Jangan lupa untuk pameran nanti, dipersiapkan sebaik-baiknya. Jangan permalukan kita semua,” tegasnya.
Kesempatan itu Ibu Dey juga tak lupa memamerkan tas yang akan menjadi souvenir bagi peserta dan tentu juga bagi seluruh pengurus PKK Provinsi dan kabupaten dan Kota se- Sulut. Dalam tas tersebut nantinya akan diisi seluruh souvenir serta makanan dan kue khas, tandas isteri tercinta dari Gubernur SHS. Turut hadir. Kaban BPMPD diwakili kasubid Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Grace Tangkumahat S.Sos. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).