Visi OD-SK : Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Pemerintahan dan Politik, serta Berkepribadian dalam Budaya.".
Kamis, 26 November 2015
35 Pegawai Kena Sidak di Berbagai Rumah Kopi
Penyusunan LPPD Harus Akurat
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di lingkungan pemerintah provinsi sulut harus menghasilkan output yang akurat guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong,Msi melalui kepala bagian Otda dan Hubal Biro Pemerintahan dan Humas Dra. Leilany Makalew saat membuka acara Bimtek LPPD yang dilaksanakan Kamis (26/11).
Berkaca dari hasil evaluasi dan validasi terhadap LPPD provinsi sulut tahun 2014, masih ditemukan beberapa hal teknis yang kurang dalam penyusunan suplemen LPPD karena kesalahan penafsiran, perhitungan rumus, tidak lengkapndata dan lemahnya data pendukung maka dirasakam sangat relevan apabila diselenggarakan bimtek LPPD ini.
Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan kapasitas aparat pemerintah yang membidangi urusan ini, agar berbagai permasalahan yang masih ditemukan dapat disolusikan sehingga kedepan dapat diperoleh laporan yang akurat sesuai dengan kondisi rill dilapangan dan mampu dipertanggungjawabkan.
BP3A gelar Temu Koordinasi TPPO
Dalam rangka memperkuat kapasitas gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di provinsi sulut dalam mencegah dan menangani tindak perdagangan orang, Badan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sulut menggelar temu koordinasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka gugus tugas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) provinsi sulut.
Kegiatan tersebut dilaksanakan Kamis (26/11) bertempat di ruang rapat CJ Rantung kantor gubernur, kegiatan tersebut dibuka oleh Kaban BP3A Ir. Erny B Tumundo.
Dalam sambutan Tumundo mengatakan kegiatan ini dilaksanakan guna mengevaluasi tugas dan fungsi gugus pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, menyamakan persepsi dan pengetahuan para pemangku kepentingan di daerah dan penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana orang.
Tumundo mengatakan melalui kegiatan ini dapat menghasilkan koordinasi yang baik gugus tugas TPPO, terbangun komitmen bagi para pemangku kepentingan dan stakeholder terkait, serta meningkatkan sinergitas dan kapasitas kelembagaan gigus tugas pencegahan dan penanganan TPPO.