Jumat, 29 Januari 2016

Demokrasi Award Siap di Helat di Sulut


Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Somarsono MDM akan menganugrahkan Demokrasi Award kepada Pemerintah Kabupaten Kota yang mendapat pencapaian tertinggi dalam hal penggunaan hak suara. Hal ini disampaikan Penjabat Gubernur melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sulut Dr Jemmy S. Kumendong MSi Jumat (29/01) kemarin.
Anugrah Demokrasi Award ini diberikan kepada daerah yang memiliki partisipasi politik tertinggi pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Bupati Walikota Desember lalu, ujar Kumendong.
Ini sekaligus menjadi pemicu bagi kepala wilayah agar pelaksanaan pilkada serentak selanjutnya dapat memotivasi warganya berbondong-bondong menggunanakan haknya di bilik suara. Untuk apa pilkada dilaksanakan dengan memakan APBD yang cukup besar namun partisipasi politiknya kurang, tegas Kumendong.

Adapun Pemenang Anugrah Demokrasi Award ini sudah dikantongi Pemprov namun dalam waktu dekat akan dilaksanakan peninjauan langsung dilapangan oleh Tim dari Pemerintah Provinsi Suluawesi Utara dan Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS). (Humas Pemprov Sulut)

20 PNS Terjaring Sidak




Sedikitnya 20 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkena sidak yang di lakukan Tim Gabungan Pemprov Sulut yang dipimpin. Kabid Binwas Badan Kepegawaian Daerah (BKD] Drs James Kewas MSi, Inspektorat, Sat Pol PP Sulut, dan Biro Pemerintahan dan Humas di beberapa lokasi rumah kopi di Kota Manado, Jumat (29/01) kemarin.
Hal itu di tegaskan Kepala BKD Sulut Dr Femmy Suluh MSi melalui Kabid Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Drs James A Kewas MSi, Kewas menyebutkan, sidak kali ini merupakan tindak lanjut atas petunjuk langsung dari Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM kepada Kepala BKD Sulut, karena berdasarkan informasi, ini banyak pegawai di jam-jam kerja mulai keluyuran di tempat-tempat umum.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dr Femmy Suluh mengatakan, dari hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh BKD dan Satpol PP Sulut terhadap para PNS ini bakal dikembalikan ke SKPD untuk melakukan penindakan sesuai kewenangan masing-masing secara berjenjang.
“Apakah teguran secara lisan atau teguran tertulis. Yang pasti ini mempengaruhi penilaian mereka kedepan. Dan ini sekaligus mewarning bagi setiap PNS lingkup Pemprov Sulut agar pada saat jam kerja harus berada dikantor, jangan ngeluyuran di tempat tempat umum, nanti masyarakat akan menilai apa kepada PNS,” tegas mantan Karo Umum Setda Prov Sulut ini.
Dia berharap atasan di SKPD dari pegawai yang terkena sidak dengan tanpa alasan harus diberi tindakan konkrit agar ada efek jerah.
Seperti diketahui, terkait dengan inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh BKD dan Satpol PP Sulut, Inspektorat Provinsi dan Biro Pemerintahan dan Humas Sulut akhir tahun lalu, mendapat perhatian serius oleh Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono, MDM. Hal ini juga demikian agar Kepala BKD segera melakukan sidak bagi pegawai yang hoby keluruyuran, tambah Kabid Binwas Drs James Kewas MSi.

Adapun PNS yang terkena sidak antara lain, Wengs Donald Salele, Rommy C.Y  Muaja, Arfan Biya dari BPK BMD di RKB 17 agustus , Sandy A. Gumolili, Ika Kadarusman, Julia Buluran, Laura Pesik dari Dinas ESDM di Rumah Kopi Rike, Herry Mokoagow dari Biro Umum dan Carol Manaing M. Kasenda, F. Monginsidi, A. Pandi, Cristi Sondakh, O Kawulusan, A. Taluman, Stella L PNS Kota Manado di Rumah Kopi Samrat Tanjung Batu, Denny Nayoan dari Satpol PP Sulut, Henry Mandang dan Margreit Musak dari Biro Umum di Rumah Kopi K8. (Humas Pemprov Sulut)