Selasa, 04 Juli 2017

Foto-Foto Pelepasan Jenazah Petrus Rori

Selasa, 4 Juli 2017
Foto-Foto Pelepasan Jenazah Petrus Rori (Pelaksana/Staf Pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara)

Olly : Tak Pernah Ada Usulan Pembahasan Anggaran Proyek e-KTP dari DPR

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak pernah mengusulkan pembahasan anggaran proyek e-KTP.

"Jadi kalau mau tanya, ya tanya sama Menteri Keuangan dan Mendagri saat itu," ujar Olly usai memberikan keterangan sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong di kantor KPK Jakarta, Selasa (4/7/2017) siang.

Sosok Mendagri yang dimaksud adalah Gamawan Fauzi dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Olly yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2009-2014 itu menyebutkan saat pemeriksaan sempat ditanya lagi soal pembahasan anggaran proyek di DPR. Menurut dia, tidak ada kejanggalan dalam pembahasan. 

"Ya enggak ada yang janggal, karena itu usulan pemerintah. Enggak ada usulan DPR untuk buat (anggaran proyek) e-KTP. Itu semua program prioritas pemerintah," tandasnya.

Orang nomor satu di Sulut ini juga membantah adanya penawaran uang terkait dengan proyek e-KTP ke pimpinan Banggar DPR.

"Saya sudah jawab di pengadilan, tidak pernah ada penawaran uang pada Badan Anggaran," 

Lebih jauh, Olly menyebutkan pemeriksaannya kali ini tidak berbeda dengan sebelumnya saat menjadi saksi di persidangan untuk dua terdakwa Irman dan Sugiharto pada Kamis, (27/4/2017) lalu.

"Tidak ada perbedaan. Sama kayak di sidang pengadilan, cuma lengkapi yang dulu jadi saksi," tandasnya. (Humas Pemprov Sulut)


Olly Ingatkan Pancasila Sebagai Living Ideology

Pancasila adalah living ideology yang masih sesuai dengan konteks kekinian Bangsa Indonesia.

Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Steven Liow, S.Sos dalam Diskusi Panel Tentang Pancasila yang dilaksanakan di Ruangan C.J. Rantung, Selasa (4/7/2017) siang.

"Pancasila senantiasa harus diyakini kebenarannya, dipelajari, dimengerti dan dipahami serta dipraktikkan dalam kehidupan guna tetap kokoh sebagai living ideology," bebernya.

Menurut gubernur, alasan utama Pancasila harus diyakini kebenarannya karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa dekade terakhir ini, Pancasila sebagai living ideology Bangsa Indonesia mengalami keterpurukan yang ditandai dengan munculnya perilaku masyarakat yang seolah-olah mulai melupakan sejarah lahirnya Pancasila. Oleh karenanya, fungsi Pancasila sebagai pengatur perilaku negara menjadi sangat penting.

"Fungsi Pancasila juga sebagai pengatur perilaku negara, artinya Pancasila merupakan Sumber Hukum Dasar Nasional yang secara konstitusional mengatur NKRI beserta seluruh unsurnya, yaitu : rakyat, wilayah serta pemerintahan negara," ujarnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutannya, Gubernur Olly mengharapkan seluruh peserta diskusi panel dapat menghasilkan rumusan strategis dan implementatif untuk menyikapi secara bijak dan cerdas berbagai masalah dan sikap pengkhianatan terhadap Pancasila serta mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kehidupan masyarakat.

"Mari kita senantiasa tetap bersatu dalam tekad dan komitmen untuk menggelorakan dan meneguhkan semangat Pancasila," tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komunitas Jas Merah Laskar Penegak Empat Pilar Kebangsaan Sulut, Robert Plangiten menjelaskan pentingnya pemahaman yang sama dari semua kalangan tentang Pancasila. Selain itu dia meminta pemerintah menindak tegas setiap pelaku pelanggaran nilai-nilai Pancasila.

"Diskusi ini sangat penting karena Pancasila adalah harga mati. Harus ada satu persepsi tentang Pancasila. Jika ada yang melanggar maka harus ada sanksi dari pemerintah bagi pelanggar tersebut sehingga tidak ada peluang bagi pelanggaran nilai-nilai pancasila," tandasnya.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Sulut dan perwakilan dari sejumlah instansi. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)