Kamis, 13 November 2014

Wagub: Munas I Bamag Harus Sukses



Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd yang juga selaku Ketua Umum Panitia, menegaskan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) I Bamag yang akan berlangsung di Manado akhir Nopember 2014 harus sukses.
Penegasan itu disampaikan Wagub saat memimpin rapat panitia yang berlangsung di Kantor Bappeda Sulut, Kamis (13/11) kemarin. Didampingi Ketua Pelaksana Ir Roy O Roring MSi dan Sekretaris Umum (Sekum) AG Kawatu SE MSi, lebih lanjut Wagub menandaskan, mengingat pelaksanaan kegiatan tersebut sudah semakin dekat diharapkan seluruh anggota panitia harus bekerja ekstra keras agar kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. “Mari torang buktikan bahwa Sulut mampu menggelar iven nasional ini, sembari memberi alasan karena toleransi antar umat beragama didaerah Nyiur Melambai ini sangat tinggi dan ini merupakan jaminan bagi kita panitia”, ujarnya.
Ketua pelaksana Roy Roring menyebutkan, Munas I Bamag  akan berlangsung selama tiga hari dari 26 s/d 28 Nopember 2014, serta akan di upayakan Wapres RI Jusuf Kalla untuk membukanya. Sedangkan para pembicara nanti yaitu Kadiv humas Mabes Polri Irjen Pol. Ronny Sompie, KH Hasyim Musadi, Dirjen Bimas Kristen Protestan Kemenag RI serta gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang.
Sekum AG Kawatu juga menyebutkan, Munas I Bamag akan dihadiri 700 peserta yang merupakan perutuasan dari Bamag, Ketua-Ketua Sinode serta para Kabid Bimas Kristen protestan Kanwil Kemenag se- Indonesia ditambah perutusan dari 15 kabupaten/Kota se-Sulut.  untuk kegiatan sidang-sindang akan berlangsung di ruang rapat di Kantor Gubernur, jelas Kadis Diknas Sulut sembari menambahkan akomidasi peserta akan disiapkan di Bapelkes manado, Diklat provinsi serta BPD Malalayang. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).



Wagub Minta Komite I Perjuangan Nasib Nelayan Perbatasan





Wakil Ketua Komite I DPD-RI Benny Ramdhani (Brani) memimpin langsung pertemuan Komite I DPD-RI dengan jajaran Pemprov Sulut yang diwakili oleh Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd di ruang rapat Mapaluse Kantor Gubernur Sulut, Kamis (13/11) kemarin.
Pertemuan yang ikut dihadiri para pejabat Eselon II lingkup Pemprov serta perwakilan Unsur Forkopimda Sulut berlangsung dalam suasana akrab, karena Benny Ramdhani selaku Ketua Tim merupakan salah satu putera daerah Sulut.
Pada kesempatan itu Wagub menyampaikan beberapa hal yang menjadi kendala yang  di hadapi warga sulut, seperti nelayanan yang ada di perbatasan sering diperhadapkan dengan kesulitan mendapatkan BBM, karena selain harganya mahal tapi juga langkah untuk diperoleh. Masalah tersebut sudah berulangkali disampaikan kepada pemerintah pusat. namun belum memperoleh hasil yang maksimal, karena selalu diperhadapan dengan masalah klasik tersebut. Kiranya dengan kunjungan perdana Komite I yang dipimpin Benny Ramdhani dapat membantu para nelayan kita di perbatasan, ujar Kansil sembari menambahkan, permasalahan lain yang dihadapi warga Sulut seperti penerangan lampu listrik dari PLN masih terus mengalami pemadaman secara bergilir, termasuk sektor  pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur berupa dermaga masih perlu ditambah terutama di daerah kepulauan.
Ramdhani berjani aspirasi warga sulut akan diperjuangkan oleh komite I saat pertemuan dengan pemerintah pusat nanti. Kami telah berkomitmen setiap aspirasi warga harus di nomor satukan untuk diperjuangkan. Karena masalah BBM, pendidikan, kesehatan dan infarstruktur merupakan palayanan dasar kepada masyarakat yang ada di daerah, terlebih bagi warga yang ada di kepulauan dan perbatasan sehingga bisa memicu pembangunan di daerah, janjinya. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Mokodongan : Cegah Masalah Sosial Kependudukan







Jumlah penduduk dunia terus tumbuh dan berkembang ini menunjukkan bahwa pertambahan dan pertumbuhan penduduk tetap berlangsung terus sehingga diperlukan berbagai upaya pengendalian penduduk sehingga diperlukan dukungan dari semua komponen masyarakat melalui program kependudukan dan pencatatan sipil. Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara saat membuka Bimbingan Teknis  Pencatatan Sipil, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Data Base Kependudukan serta Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan (13/11) oleh Biro Pemerintahan dan Humas di Arya Duta Hotel Manado.
“Dengan melihat peningkatan jumlah penduduk termasuk di Sulawesi Utara kita diperhadapkan dengan berbagai permasalahan sosial yang sangat kompleks antara lain  lahan pertanian akan menjadi pemukiman warga, peluang pekerjaan akan semakin sempit serta akan berdampak pada meningkatnya  angka penggangguran dan kemiskinan.” Lanjut Mokodongan.
Mokodongan Yang didampingi Kabag Pemerintahan Boslar Sanger, SE mengharapkan agar melalui kegiatan Bintek ini para peserta dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil sekaligus dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam pengelolaan kependudukan dan pencatatan sipil yang ada di sulawesi utara.
Sebelumnya diawali laporan Kabag Pemerintahan Boslar Sanger, SE mengatakan bahwa tujuan bimbingan teknis Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bintek Pemeliharaan dan Pemanfaatan Data Base Kependudukan serta Bintek Pencatatan Sipil Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab aparat pemerintah provinsi dalam membina aparat Kab/Kota kepada Kecamata dan Desa/Kelurahan dan kepada mayarakat dalam bidang kependudukan dan Pencatatan sipil. .(Kabag Humas Jahja P. Rondonuwu, MSi selaku Jubir Pemprov)

PEMPROV GELAR RAKOR BERSIH-BERSIH TAMAN NASIONAL BUNAKEN



Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan rapat koordinasi Bersih-Bersih Taman Nasional Bunaken pada Kamis, 13 November 2014 di Ruang rapat Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Utara.
   Rapat Koordinasi dipimpin oleh Drs Sanny Parengkuan dan dihadiri oleh Sekretaris Kota Manado Ir. Haefrey Sendoh bersama jajarannya, Kepala BLH Prov. Sulut Edwin Silangen SE, MS, Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulut Ir. Joy Korah MS, Kepala Biro SDA Setda Prov. Sulut DR Jemmy Kumendong, MSi dan SKPD terkait di Lingkungan Pemprov Sulut dan Kepala DPTNB.
Parengkuan menegaskan bahwa Taman Nasional Bunaken merupakan icon Sulawesi Utara dan menjadi kebanggaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, namun saat ini dinilai oleh wisatawan kurang terjaga kebersihannya, sehingga mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung ke Bunaken,  oleh sebab itu diupayakan untuk menjaga dan melestarikan keindahan alam, terutama kebersihan di Taman Nasional dan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang yang sangat memperhatikan dan peduli dengan kebersihan dan kelestarian Bunaken yang sangat terkenal dengan keindahan alam taman lautnya. Untuk itu sangat diharapkan keterlibatan semua pihak baik pemerintah, swasta, BUMN dan masyarakat untuk berupaya menjaga kebersihkan Taman Nasional Bunaken dan sekitarnya.
   Sedangkan Ir. H. Sendoh selaku Perwakilan Pemkot Manado dalam rakor tersebut melaporkan berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemkot Manado untuk menjaga kebersihan serta kelestarian Taman laut Bunaken, dan juga mengharapkan agar Pemerintah daerah di sekitar Manado untuk mengajak masyarakatnya agar tidak membuang sampah sembarangan baik di laut maupun sungai karena akan berpengaruh terhadap pantai di sekitar Bunaken.
Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati bersama bahwa
§  Kegiatan Bersih-bersih Taman Nasional Bunaken akan dilakukan rutin setiap minggu dengan melibatkan seluruh stake holder dan akan diawali pada hari Jumat, 21 November 2014 dengan penanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.
§  Akan dilaksanakan Rapat Teknis Pelaksanaan sebelum pelaksanaan kegiatan dan selain Pemprov dan Pemkot juga diharapkan hadir dari POLDA, Korem, Mega Mall, Mantos, LSM, PLN dan lain-lain juga akan dilakukan pembagian lokasi dan tanggung jawab masing-masing.
§  Diharapkan masyarakat lebih menyadari lagi untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan apalagi di membuang sampah disungai yang semuanya bermuara di Laut dalam hal ini di Teluk Manado lokasi Taman Nasional Bunaken, mengingat saat ini adalah musim hujan (Drs. Jahya Rondonuwu, MSi, Kabag Humas selaku Jubir Pemprov).




Sekprov Buka Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah






Sekretaris Provinsi Sulut Ir. Siswa Rahmat Mokodongan mengatakan bahwa terwujudnya good govemance dalam pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, efisien dan terbuka serta bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan bagi pemerintah Provinsi maupun Kab/Kota. Hal ini dikatakannya saat membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota se Sulawesi Utara yang dilaksanakan oleh BPKBMD Provinsi Sulut (13/11) di Ruang Huyula Kantor Gubernur Manado.
Mokodongan yang didampingi Kelapa BPKBMD Prov Sulut Dra. Olvie Ateng, MSi mengatakan kepada para pengelolaan keuangan untuk menjadikan tugas pokok dan fungsi dengan baik sehingga gerak dan kegiatan pemerintahan berjalan seimbang dan terpadu  serta mampu menjawab kebutuhan publik secara maksimal.
Pada kesempatan itu Mokodongan mengharapkan melalui rapat koordinasi ini peserta dapat memperoleh pemahaman yang jelas tentang bagaimana mengelolah administrasi keuangan secara tepat dan bertanggung jawab serta terus membangun kebersamaan dan kekompakan dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah yang terbingkai dalam aturan dan ketentuan yang berlaku agar Kab/Kota yang sudah memperoleh opini WTP dari BPK RI dapat dipertahankan dan bagi Kab/Kota yang belum mendapat opini WTP agar dapat belajar kepada Kab/Kota yang sudah memperoleh opini tersebut.
Sebelumnya didahului laporan panitia oleh Kabid Bina Keuangan Kab/Kota Drs. Jhony Wilar mengatakan bahwa maksud dilaksanakan Rakor sebagai forum dialog untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah dan sebagai upaya untuk mempertahankan opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan daerah.(kabag Humas Drs. Jahja P. Rondonuwu, MSi selaku Jubir Pemprov)