Kamis, 06 Mei 2021

Gubernur Olly Tinjau Pos Penyekatan Larangan Mudik di Perbatasan Sulut-Gorontalo

 

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey melakukan kunjungan kerja di perbatasan Sulut dan Gorontalo dalam rangka meninjau pos penyekatan larangan mudik saat Idul Fitri 1442 H, Kamis (6/5/2021).

Dalam kunker tersebut Gubernur Gorontalo Rusli Habibie juga hadir dalam peninjauan bersama Olly.

"Hari ini kita bertemu dengan Gubernur Gorontalo di perbatasan dalam rangka pengecekan suasana kebijakan pemerintah untuk membatasi para mudik," kata Olly.

Olly menuturkan bahwa posko pemantauan arus mudik yang berada diperbatasan Gorontalo dan Sulut terlihat berjalan dengan baik.

"Saya kira apa yang kita lihat posko perjalanan ini sudah berjalan dengan baik berbeda dengan tahun lalu saat kita melakukan pembatasan terjadi kemacetan yang sangat panjang," bebernya.

Lanjut Olly bahwa terciptanya sinergitas dalam menjalankan peraturan pemerintah pusat dalam menekan arus mudik di Sulut dan Gorontalo tak lepas dari koordinasi lancar antara pemerintah Sulut dan pemerintah Gorontalo selama ini.

"Saya kira ini koordinasi yang baik antar provinsi sehingga berjalan sesuai dengan harapan pemerintah," ucapnya.

Sementara terkait arus mudik dari Gorontalo ke Sulut atau Sulut ke Gorontao Olly menjelaskan bahwa untuk sementara akan ditutup.

"Itu jelas semua kesepakatan setiap perbatasan tidak ada mudik," tandasnya.

"Kecuali ada kebijakan diantara kecamatan Pinogaluman dan kecamatan Atinggola," sambungnya.

Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik kerjasama anatar Pemprov Sulut dan Gorontalo dalam menjalanakan peraturan mudik ini.

"Alhamdulila berjalan lancar semua karena koordinasinya bagus," ucap Rusli.

Ia juga mengajak kepada semua masyatakat untuk kiranya dapat mematuhi peraturan dari pemerintah pusat dalam mudik hari raya Idul Fitiri nantinya.

"Kita harapkan kepada masyarakat karena ini sudah dilarang tolong ditaati," tandasnya.

Diketahui Olly bersama dengan Forkopimda Sulut melakukan pemantauan di pos-pos pengawasan arus mudik Idul Fitiri di beberapa daerah yaitu pos pengamanan Perbatasan Poigar-Minahasa Selatan, pos pengamanan Perbatasan Poigar- Bolmong dan pos perbatasan Sulut dan Gorontalo di Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman, Boltim.

Dalam peninjauan tersebut diserahkan juga secara simbolis 200 paket bahan natura dari Pemprov Sulut yang diberikan kepada masyarakat Bolmut di Kecamatan Pinogaluman serta penyerahan 2 kontainer/dus besar paket masker dari kepada petugas pos penjagaan perbatasan dan masyarakat sekitar maupun yang melintasi pos perbatasan.

Gerbong Mutasi Bergerak, Wagub Kandouw Minta ASN Siap Hadapi Era Globalisasi

 

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw melantik dan mengambil sumpah janji 53 pejabat administrator dan 126 pejabat pengawas di Lingkungan Pemprov Sulut di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Kamis (6/5/2021).

Pelantikan 179 pejabat ini digelar berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKD/SK/21/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Wagub Kandouw menyampaikan bahwa pelantikan ini digelar setelah melalui proses dalam waktu setahun.

"Setelah 1 tahun dan 5 kali perubahan, serta sudah diusulkan ke KASN dan Kemendagri akhirnya hari ini saudara-saudara dapat dilantik. Mari kita syukuri dan amini, bahwa sebagai ASN ini adalah satu bagian dari tour of duty (perpindahan/mutasi jabatan)," katanya.

Selanjutnya Wagub Kandouw mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo bahwa PNS di era globalisasi harus dijadikan mindset.

"Saat ini adalah PNS era globalisasi yang harus memiliki kecepatan, ketepatan dan efisiensi. Ini yang harus dijadikan mindset untuk kita semua dan memang eranya sudah seperti itu," tandasnya.

Terkait dengan hal tersebut, Kandouw menegaskan E-Governance membutuhkan kecepatan, ketepatan serta efisiensi.

"Mudah-mudahan dapat pararel berjalan antara kualitas SDM dan infrastruktur kita dalam langkah era globalisasi dan E-Governance ini," harapnya.

Disamping itu, Kandouw juga mengingatkan pentingnya integritas bagi ASN.

"Integritas ini penting, kalau tidak memiliki integritas rasanya roadmap kita karir kita tertutup," jelasnya.

Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Asisten Administrasi Umum Gammy Kawatu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Praseno Hadi, Kepala BKD Femmy Suluh dan para pejabat di Lingkup Pemprov Sulut.

Rabu, 05 Mei 2021

Amankan Idul Fitri, Gubernur Olly Irup Operasi Ketupat Samrat 2021

 

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Samrat 2021 dalam rangka Kesiapan Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 H di Lapangan Apel Mapolda Sulut, Rabu (5/5/2021).

"Saya menyambut baik dan merespon positif, sekaligus memberikan apresiasi kepada jajaran Polda Sulut yang telah melaksanakan apel gelar pasukan ini," kata Olly dalam sambutannya.

"Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada hadirin saudara-saudara yang menjalankan," sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, Olly menjelaskan bahwa perayaan lebaran selalu disertai dengan peningkatan aktivitas masyarakat sehingga harus berjalan lancar dengan dukungan aparat kepolisian.

"Aktivitas masyarakat yang meningkat tentu mempunyai implikasi terhadap arus pergerakan orang, mobilitas transportasi serta transaksi perekonomian di seluruh wilayah," kata Olly.

Peningkatan aktivitas masyarakat maupun pergerakan perpindahan orang dalam menyambut dan merayakan Idul Fitri akan menjadi gangguan kamtibmas apabila tidak ditangani secara terpadu oleh semua pihak terkait.

Untuk itu Olly meminta agar aktivitas di tengah masyarakat yang perlu diperhatikan adalah pada saat pelaksanaan Ibadah Idul Fitri dimana dalam masa pengendalian pandemi Covid-19 ada berbagai ketentuan di Idul Fitri.

"Perlu kita tegakkan untuk menjamin keamanan bersama terlebih menghindari adanya penyebaran virus corona pada masa perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah di Sulut," tandasnya.

Terkait pengendalian transportasi di wilayah Sulut, Olly menjelaskan harus memperhatikan berbagai aspek dan harus mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H dalam rangka Pencegahan penyebaran Covid-19 serta Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H.

Nampak hadir dalam apel bersama tersebut Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sudjana, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Santos Gunawan Matondang dan pejabat Pemprov Sulut.

Gubernur Olly Lobi Menko Perekonomian Percepat Pengembangan KEK Bitung dan KEK Likupang

 

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Evaluasi Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui video conference di Kabupaten Minahasa Utara, Rabu (5/5/2021).

Vidcon tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dari Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Olly menjelaskan tentang situasi KEK yang ada di Kota Bitung dan di Likupang Kabupaten Minahasa Utara.

Olly menjelaskan bahwa pengembangan KEK Bitung pada umumnya sudah berjalan baik namun karena situasi pandemi Covid-19 menyebabkan para investor menunda sementara waktu hingga keadaan kondusif.

Ia meminta kepada Menko Perekonomian agar kawasan industri yang ada di Bitung pemanfaatannya akan lebih cepat apabila Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian mengoptimalkan keberadaan pelabuhan Bitung.

"Daya tarik investor yang mereka tanyakan kepada pemerintah daerah bagaimana transportasi yang ada di Sulut dan pemanfaatan pelabuhan Bitung untuk kegiatan ekspor impornya," ujar Olly.

Sementara untuk KEK Likupang Olly menjelaskan bahwa yang lebih aktif berkembang yang ada di sekitar kawasan ekonomi khusus.

"Karena sarana dan prasarana yang ada disekitar KEK Likupang sudah berjalan dengan baik, baik infrastrukur yang dibangun oleh pemerintah swasta beberapa sudah mulai masuk tapi tidak masuk di kawasan ekonomi khusus," bebernya.

"Saya kira perlu juga Pak Menko memfasilitasi ini karena para investor yang datang ke Likupang mereka melihat suatu potensi yang besar di Likupang," sambungnya.

Olly juga mengharapkan fasilitasi dari Menko Perekonomian terhadap penyambungan pipa air bersih di KEK Likupang yang dibangun oleh Kementerian PUPR yang memiliki kendala karena harus melewati tanah HGU.

"Saya kira ini bisa difasilitasi sehingga anggaran pemerintah untuk menunjang KEK Likupang ini bisa berjalan dengan baik," kata Olly.

Lanjut Olly terkait dengan jaringan listrik di daerah-daerah yang sedang bertumbuh agar bisa disuplai oleh kementerian ESDM.

"Dan juga kami mengharapkan kepada kementerian ESDM untuk dapat mengalirkan jaringan listrik ke wilayah-wilayah yang akan bertumbuh belum ada," harapnya.

Hadir juga dalam vidcon tersebut Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Papua Barat dan Bupati Sorong selaku pengusul KEK Sorong.

Kado Hardiknas, Gubernur Olly Resmikan Bantuan Untuk Sekolah di Sulut

 

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Olly meresmikan bantuan pemerintah bagi sekolah Swasta, Negeri dan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pendidikan di Sulut.

"Jadi kita mengharapkan bantuan pemerintah ini dimanfaatkan sesuai dengan keinginan dari masyarakat, bagaimana kita meningkatkan pendidikan Sulut," kata Olly.

Penyerahan bantuan tersebut berupa ruang praktek siswa, laboratorium dan ruang guru yang terbagi untuk 17 sekolah yang ada di Sulut.

Olly menjelaskan peran serta pemerintah bagi kemajuan dunia pendidikan secara tak langsung akan mendukung sumber daya manusia dan angkatan kerja di Sulut.

"Karena ini banyak SMK-SMK yang menjadi SMK pusat keunggulan dari penilaian pemerintah pusat termasuk SMK Kristen 1 ini," ucapnya.

Olly juga mengingatkan penyelenggara pendidikan dan keuangan agar jangan menyimpang mengingat bantuan pemerintah akan lebih besar.

"Jadi bagi para penyelenggara pendidikan, penyelenggara anggaran lebih berhati-hati dan manfaatkan apa yang didapatkan untuk kebangkitan pendidikan di Sulut," tandasnya.

Lanjut Olly bahwa pemerintah akan menjalankan Program Sulut Pintar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM bagi guru-guru.

"Jadi semua musti iko program ini, nanti akan diberikan kursus untuk pelajaran matematika, fisika, kimia, bahasa inggris dan biologi," bebernya.

Kedepannya juga pemerintah akan membentuk SMK vokasi untuk memenuhi kebutuhan di berbagai bidang.

"SMK vokasi ini prodinya jurusannya tergantung kebutuhan daerah," jelas Olly.

"Jadi SMK-SMK vokasi dalam rangka memenuhi kebutuhan angkatan kerja yang ada," sambungnya.

Dalam kesempatan itu juga diberikan penghargaan bagi 14 Sekolah sebagai pelaksana program sekolah penggerak tahun 2021.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sulut Andi Silangen dan Kepala Dinas Pendidikan Sulut Grace Punuh.

Selasa, 04 Mei 2021


Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Praseno Hadi membuka secara resmi Kegiatan Penyusunan Bahan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Tingkat Provinsi - Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Ditetapkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Manado, Selasa (4/5/2021).

Pada kesempatan itu Asisten 2 Praseno Hadi menyampaikan sambutan Sekdaprov Sulut yang mengatakan bahwa kegiatan ini bernilai penting dan strategis dalam rangka penyelenggaraan program koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Sulut.

Diketahui, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Cipta Kerja merupakan upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, serta investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 khususnya ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 185 Huruf B, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyerahkan 3.000 Paket Ramadhan 1442 H untuk kaum dhuafa di Masjid Raya Ahmad Yani, Manado, Selasa (4/5/2021).

Penyerahan paket Ramadhan tersebut didampingi langsung oleh Ketua Baznas Sulut Abid Takalamingan dan Pimpinan Wilayah V Pegadaian Manado Edy Purwanto.


Gubernur Olly menjelaskan bahwa kegiatan seperti ini dapat terlaksana karena koordinasi antara pemerintah dan Baznas serta BUMN di Sulut.

“Koordinasi Baznas dengan pemerintah terus berjalan dengan baik, termasuk koordinasi dengan seluruh BUMN yang ada di Sulut,” katanya.

Lanjut Olly bahwa Baznas telah memberikan data yang lengkap tentang penyerahan 3.000 paket Ramadhan ini sehingga akan tepat sasaran.

“Datanya tidak akan curang, karena mereka lebih tahu jemaat mana yang perlu dapat bantuan itu yang paling penting jangan kita jorjoran tapi tidak tepat sasaran,” tandasnya.

Olly juga menjelaskan bahwa Baznas selalu melaporkan sasarannya sehingga kordinasi dengan pemerintah termasuk Dinas Sosial selalu berjalan efektif.

Adapun paket Ramadhan yang diberikan berupa paket sembako seperti beras, minyak kelapa, gula pasir dan terigu.

Total 3.000 paket tersebut akan didistribusikan ke 6 kabupaten/kota yang ada di Sulut yakni Manado 1.863 paket, Sangihe 766 paket, Minahasa Utara 200 paket, Minahasa Tenggara 95 paket dan Sitaro 76 paket.


Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey memimpin pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forkopimda Sulut dalam rangka Pengamanan Masa Lebaran Tahun 2021 dan Penanganan Covid-19 di Sulut yang bertempat di Ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur, Selasa (4/5/2021).

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly mengatakan sebelum dilaksanakan pertemuan saat ini, dirinya bersama Forkopimda Sulut sudah lebih dulu melakukan pertemuan membicarakan kesiapan menghadapi Hari Raya Besar Islam dan Kristen di tengah masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan data laporan Satgas Covid-19 per tanggal 3 mei 2021 tidak ada kasus bertambah, yang sembuh 9 orang dan tidak ada yang meninggal.

“Artinya memang sudah hampir sebulan ini Covid-19 di Provinsi Sulut situasinya dalam terkendali, tapi kalau kita melihat pengalaman seperti di negara India kemarin suasananya memang sudah terbuka sehingga pemerintah disana mengijinkan untuk melaksanakan acara keagamaan secara besar-besaran dan akibatnya banyak masyarakatnya terkena dampak Covid-19,” kata Olly.

“Untuk itu kami bersama Forkopimda Sulut membicarakan hal-hal ini dan memang juga ada surat edaran dari Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah/2021,” lanjutnya.

Diketahui, dalam SE Menag RI jelas disampaikan bahwa Shalat Idul fitri 1 Syawal 1442 H Tahun 2021 dapat dilaksanakan di masjid atau lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat berdasarkan pengumuman gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 setempat.

“Artinya masih diserahkan juga kepada gugus tugas untuk melihat dan mengatur langkah-langkah di dalam menjalankan acara hari raya keagamaan,” ungkapnya.

“Kami bersama dengan Forkopimda intinya sepakat untuk mengikuti dan mematuhi SE dari Menteri Agama RI, dalam rangka menyerahkan kepada gugus tugas ini, tentunya kita tahu bersama akan melaksanakan acara malam takbiran bersama-sama untuk itu dalam acara malam takbiran ini disampaikan bahwa tetap dilaksanakan tapi tidak konvoi dan dilaksanakan di masjid-masjid yang ada,” tambahnya.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut Steven O.E. Kandouw, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, Kakanwil Kemenag Sulut Anwar Abubakar, Ketua MUI Sulut, Ketua PHBI Sulut dan Ketua FKUB Sulut Pdt Lucky Rumopa.

Senin, 03 Mei 2021

 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2020.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut diserahkan langsung Anggota IV BPK RI Isma Yatun kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey sambil disaksikan Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Wakil Gubernur Sulut Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen dan Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Karyadi di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut, Senin (3/5/2021).

Atas pencapaian itu, Gubernur Olly menegaskan komitmen Pemprov Sulut untuk lebih mengutamakan transparansi pengelolaan keuangan.

"WTP bukan tujuan terakhir, yang terutama transparansi dikedepankan," kata Olly seraya mengapresiasi sinergitas antara Pemprov dan DPRD dalam membangun daerah.

Olly juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran BPK RI yang telah optimal memeriksa dan menyerahkan hasil pemeriksaan atas LKPD Sulut Tahun Anggaran 2020, serta kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas penyelenggaraan rapat paripurna ini.


"Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, serta menuntun dan memberkati setiap langkah kerja kita dalam membangun daerah, memajukan bangsa dan mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Usai mengikuti rapat paripurna, Gubernur Olly menghadiri penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten/Kota TA 2020 di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut.

Diketahui, hampir seluruh kabupaten/kota di Sulut juga berhasil meraih WTP. Kecuali Kabupaten Minahasa Utara yang hanya meraih opini TW (Tidak Wajar).


Dalam kesempatan tersebut, Olly mengajak kepada seluruh bupati dan walikota di Sulut untuk mensyukuri pencapaian ini.


"Kita bersyukur karena apa yang menjadi harapan kita selama ini seluruh kabupaten/kota yang sudah mempertahankan. Saya kira mempertahankan hasil yang baik itu lebih berat dari menjalankan," terangnya.

Olly juga secara khusus memberikan apresiasi kepada Bolmong yang berhasil meraih WTP atau lebih baik dari tahun lalu yang mendapat WDP.

"Selamat kepada Kabupaten Bolaang Mongondouw bersama dengan teman-teman yang lain mendapatkan WTP," tandasnya.

Lebih jauh, Olly berharap agar LHP dari BPK RI dapat memberikan dampak yang baik bagi kemajuan daerah.

"Semoga apa yang menjadi laporan hari ini bermanfaat besar bagi Sulut," lanjutnya.


Sabtu, 01 Mei 2021


Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menghadiri kegiatan Hari Buruh Internasional (May Day) bersama dengan para buruh yang tergabung dalam serikat buruh dan serikat pekerja di Sulut yang dilaksanakan di Manado, Sabtu (1/5/2021).

"Terima kasih atas nama pemerintah Sulut karena kerja sama para organisasi buruh sejak saya menjadi gubernur sampai hari ini semua berjalan dengan baik," kata Olly dalam sambutannya dihadapan para buruh.

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly menjelaskan bahwa setiap usulan dan masukan yang disampaikan oleh para buruh maupun organisasi serikat buruh langsung direspon oleh pemerintah.

"Banyak sekali usulan-usulan dari organisasi buruh yang langsung pemerintah mengakomodasi," terang Olly.

Begitu juga kegiatan yang diusulkan untuk menjamin bagi pekerja-pekerja yang bukan berada di perusahaan menurutnya selalu diakomodir oleh pemerintah.

"Baik pekerja yang ada di sopir angkot, ojol, dan lainnya semua itu usulan dari bapak/ibu pemerintah mengakomodir semua," bebernya.



Sejalan dengan hal tersebut, orang nomor satu di Sulut ini berterima kasih karena usulan dari organisasi buruh untuk jaminan tenaga kerja untuk pekerja sosial mendapatkan penghargaan dua tahun berturut-turut sebagai juara satu nasional sebagai bukti optimalnya pembangunan daerah.


"Ini satu hal yang sangat baik karena kerjasama ini bisa berjalan terus sampai hari ini," ucap Olly.


Lanjut Olly bahwa tugas dan tanggungjawab pemerintah adalah mensejahterakan masyarakat Sulut termasuk didalamnya adalah para buruh.


"Karena tugas pemerintah adalah hadir ditengah-tengah masyarakat, salah satu masyarakat di Sulut adalah para pekerja, para buruh dan seluruh organisasi buruh," tegasnya.

Dalam kesempatan itu juga Olly mengapresiasi peran serta dari para buruh yang hadir dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 demi keselamatan bersama.


"Kami ucapkan terima kasih kepada bapak/ibu apalagi para organisasi buruh dialam penyelenggaraan hari buruh internasional ini kita tetap mengikuti protokol kesehatan," ucap Olly.

Dalam kegiatan May Day tersebut juga diserahkan 600 paket sembako secara simbolis kepada enam perwakilan pekerja buruh.


Hadir juga dalam kegiatan tersebut Forkopimda Sulut, para pengurus organisasi pengusaha dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh Sulut.