Kamis, 05 Maret 2015

Gubernur SHS hadiri perayaan cap go meh

Ribuan warga manado dan sekitarnya kamis 5 maret 2015 sore memenuhi jalan – jalan disekitar klenteng Ban Hing Kiong untuk menyaksikan perayaan cap go meh. Perayaan cap go meh atau gwan siau tahun 2015 ini dilaksanakan tanggal 5 maret 2015. Cap go artinya lima belas sedangkan meh berarti malam atau dapat diartikan perayaan tradisi rakyat tiongkok yang merayakan bulan purnama pertama di awal tahun, cap go meh merupakan puncak perayaan tahun baru imlek yang dilaksanakan pada hari ke lima belas. Gubernur Sulawesi utara DR. Sinyo Harry Sarundajang bersama Danrem 131 Santiago, Wakil Ketua DPRD Provinsi Wenny Lumentut, Walikota Manado dan Wakil Walikota menyaksikan langsung perayaan tersebut di panggung depan klenteng Ban Hing Kiong. Gubernur di dampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulut.
Perayaan capgomeh yang juga dijadikan event tahunan pariwisata sulut ini menghadirkan beberapa atraksi barongsai dan tarian naga serta karnaval budaya yang diselingi juga dengan musik bambu klarinet dan puncaknya adalah menyaksikan keluarnya thansin yang membawa pedang dan memukul – mukulkan ke bandannya sendiri serta mengiris – iris lidah dan pipi tanpa berdarah. Animo masyarakat yang besar yang mengakibatkan terjadinya kerumunan dan kemacetan menjadi bagian dari acara tahunan capgomeh ini yang juga diharapkan menjadi daya tarik wisata hal ini terlihat dari kunjungan beberapa turis asing ditengah tengah kerumunan masa yang menyaksikan. (Kabag Humas Pemprov Sulut Drs. Jahja Rondonuwu, Msi)









Wagub Paparkan Kesiapan Rencana Pembangunan Tol Laut






Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil M.Pd menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Rencana Pembangunan Tol Laut yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Badan Intelejen Negara (BIN) RI, Kamis (5/3). kemarin di jakarta.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Deputi IV Kepala BIN. Pada Rakor ini ada 5 Narasumber yang masing-masing memberikan paparannya, yaitu Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil M.Pd, Gubernur Sumatra Utara H. Gatot Pujo Nugroho ST MSi, dan Pakar Kelautan Sulawesi Utara Prof DR Charles Kepel.
Dalam pemaparannya, Wagub Djouhari Kansil menyampaikan materi tentang Kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk Mendukung Pembangunan Hub Internasional Pelabuhan Bitung-Sulawesi Utara dan Permasalahannya. 
Sulut memiliki Geoposisi yang sangat strategis, terletak di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III, yang adalah Critical Entry Point, dan sebagai salah satu Provinsi Kepulauan di Indonesia, jelas Kansil sembari menyebutkan, Geografis Bitung meningkatkan daya saing Ekonomi, mendorong pasar ekspor ke Negara Asia Pasifik, dengan menjadikan Bitung sebagai New Gateway of Indonesia in Asia Pacific.
Selain itu Wagub juga mengatakan ada 6 faktor utama kesiapan Pemprov Sulut untuk mendukung pembangunan Hub Internasional Pelabuhan Bitung. Faktor pertama yaitu Kebijakan Daerah yang merujuk pada RPJPD Sulut Tahun 2003-2025 (Perda Nomor 3 Tahun 2011) dengan Visi Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing, Aman dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang di Kawasan Asia Pasifik. RPJPD ini dijabarkan dalam RPJMD 2010-2015 (Perda Nomor 4 Tahun 2011). Selanjutnya dalam RTRW Provinsi Sulut 2014-2034.
Faktor Kedua yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang adalah usulan atau inisiatif dari Pemprov untuk mendukung Pelabuhan Bitung sebagai Hub Internasional.
Yang ketiga Infrastruktur Wilayah yang mencakup pembangunan Tol Manado-Bitung, pembangunan Jalan Manado Outer Ring Road II, perpanjangan runway Bandara Internasional Sam Ratulangi dari 2.650m menjadi 3.000m, pembangunan Bandara Miangas, Bandara Pihise Sitaro, dan Bandara Lolak Bolmong, juga rencana pembangunan infrastruktur jaringan perkeretaapian serta menyiapkan Infrastruktur mendukung IHP Bitung yaitu Bendungan multifungsi Kuwil.
Faktor keempat yaitu Potensi Sumber Daya Alam (SDA), dimana Sulut memiliki SDA yang sangat kaya dan beragam yaitu Pertanian, Perikanan dan, pariwisata serta mineral.
Faktor kelima adalah Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ada di Sulawesi Utara berdasarkan RTWN terdapat 3 KSN yaitu KAPET Manado Bitung, DAS Tondano, dan Kawasan Perbatasan Antar Negara. KSN ini dikembangkan untuk mendukung kepentingan Ekonomi, konservasi, pariwisata dan ketahanan Negara.
Faktor yang keenam yaitu Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, mencakup pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan.
Wagub mengatakan perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan semua stakeholder terkait mewujudkan kegiatan pembangunan ini. Pada Akhir paparannya, Kansil menegaskan Pemerintah Provinsi Sulut akan terus mendukung Pelabuhan Bitung sebagai Hub Internasional khususnya di Bagian Timur Indonesia, tandas kansil.
Turut hadir, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulut Drs Joi Oroh, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut Ir Ronald T. H. Sorongan Msi, Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut di jakarta Suprianda Ruru, Sekretaris Bappeda Provinsi Sulut Ir Randy Rompas. (Kabag Humas Drs. Jahja P. Rondonuwu, Msi Selaku Jubir Pemprov).

Watania Terima 4 Segmen Batas dari Kemendagri

di Penghujung berakhirnya masa jabatan Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang dan Wagub Dr Djouhari Kansil MPd, Pemerintah Provinsi Sulut kembali berhasil menuntaskan 4 segmen batas antar daerah di Kabupaten/Kota se- Sulut dan telah mendapat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Hal itu disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dra Lynda Watania MM MSi, Kamis (5/3) kemarin via ponsel dari Jakarta.
Penyerahan ke-4  Permendagri tersebut berlangsung di Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) Kemendagri jalan raya Kebon Siri Jakarta, yang di terima langsung Karo Lynda Watania serta  turut di saksikan Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE, Kabag Otda Dra Yurike Moningka MSi,  Kasubag Dekon dan TB Christian Iroth SSTP, Kasubag Pemerintahan Umum Jenny Paomey SSTP dan Kasubag Dukcapil, Drs Tonny Panungkelan.
Watania mengatakan, dari 18 segeman batas yang ada di Provinsi Sulut, 10 segmen batas telah tuntas penyelesaiannya karena sudah mendapatkan Permendagri termasuk 4 segmen batas yang diterima terakhir ini. 
Sedangkan 8 segmen batas lainnya  mantan Karo Perekonomian ini menyebutkan, ada 3 segmen batas sementara dalam proses Permendagri diantaranya Manado-Minut, Bitung-Minut dan Mitra Boltim. Yang masih dalam tahap fasilitasi oleh Pemprov Sulut yaitu Tomohon -Minahasa serta Minahasa- Minsel, jelas mantan Karo Orpeg.
Untuk itu kepada 4 Kabupaten/kota yang belum menyelesaikan batas wilayahnya yaitu Minahasa-Tomohon dan Minahasa-Minsel, Watania berharap pemerintah daerah masing-masing segera menyelesaikannya, karena hal tersebut berkaitan dengan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan wilayah masing-masing antara lain seperti kejelasan status kependudukan, pengurusan ijin usaha serta secara otomatis kepercayaan masyarakat akan semakin tenang dalam aktifitasnya sehari-hari, tandas Lenda Watania sapaan akrabnya. 
Kabag Pemerintahan Boslar Sanger menambahkan, 4 segmen batas yang telah menerima Permendagri RI yaitu :      
1. Permendagri 10 thn 2015 tentang Batas Daerah Kab. Bolmong dgn Kab. Minsel
2. Permendagri 11 thn 2015 tentang Batas Daerah Kab. Minahasa dgn Kab. Mitra
3. Permendagri 12 thn 2015 tentang Kab. Boltim dgn Kab. Bolsel
4. Permendagri 13 thn 2015 tentang Kab. Kota Kotamobagu dgn Kab. Boltim.
Turut hadir perwakilan pemerintahan yang menerima Permendagri RI.  (Kabag humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Pengusaha Tiongkok Paparkan Konsep Pembangunan KEK Bitung





Tujuh orang Pengusaha asal Tiongkok China yang dipayungi China Commmunications Construction Company Ltd (CCCC) dipimpin Wei Wen selaku Ketua Tim melakukan pertemuan dengan jajaran terkait Pemerintah Provinsi Sulut, Pemkot Bitung, Kabupaten Minut dan Pemkot Manado di ruang Ex WOC Kantor Gubernur, Kamis (5/3) kemarin.  
Maksud pertemuan itu dalam rangka memaparkan hasil Fisibility Study atau perencanaan (draf konsep) pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang telah mereka lakukan pada bulan Januari 2015 lalu di lokasi KEK Bitung,  kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Bitung, Minut dan Pemerintah Kota Manado.
Lin Yumen dari CRBC/CCCC yang dipecayakan untuk mempresentasikan konsep hasil Fisibility Study tersebut menyatakan, setelah selesai mengumpulkan data-data dari kunjungan lapangan Januari 2015 lalu, maka pada sempatan ini kami siap untuk mempresentasikannya untuk meminta masukan sekaligus persetujuan dari pemerintah di Sulawesi utara, jelas Lin yang di terjemahkan Ibu Celly Sondakh.
Sekembalinya dari Manado, akan kami lanjutkan pemaparan yang sama ke Dewan Nasional KEK di Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenkoperekonomian) di Jakarta dua sampai tiga hari kedepan. Karena pada 26 April 2015 mendatang mereka akan kembali untuk menyerahkan hasil fisibility study yang sudah mendapat persetujuan pemerintah Tiongkok kepada Pemprov Sulut.
Dalam pemaparan itu Lin menyebutkan, mereka akan membuat kelompok-kelompok fungsi kawasan dan cluster industry di KEK Bitung, sembari menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulut yang telah banyak membantu menyiapkan data-data yang mereka perlukan.
Asisten Ekonomi Pembangunan Drs Sanny Parengkuan mengakui, pengusaha China sangat serius untuk berinvestasi di lokasi KEK Bitung, karena selama melakukan fisibility study dananya berasal dari mereka.
“Ini merupakan bukti bahwa pengusaha Tiongkok serius untuk menanamkan modalnya membangunan KEK Bitung”, ujar mantan Kadis Perindag Sulut sembari mengatakan, kunjungan ini sudah yang kedua kalinya. Sementara terkait dengan masalah lahan yang menjadi lokasi KEK, itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tandas mantan Kadis Kopperasi dan UMKM Sulut. Turut hadir Kadis Perindag Ir Jenny Karouw dan Karo Perekonomian Jane Mendur SE, Asisten Ekbang Kota Manado Drs Rum Usulu dan Kasubag Penerangan dan Publikasi AY Rambing S.Sos  (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).       

       

Mokodongan: Zakat Sebagai Solusi Mengurangi Kemiskinan



Apabila mampu dikelolah secara baik, maka zakat bisa berperan sebagai solusi alternatif untuk mengurangi kemiskinan dan masalah sosial di negara kita.
Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Ir Siswa R Mokodongan saat menyampaikan materi tentang peran Pemda terhadap optimilisasi pengelolaan zakat di Provinsi Sulut kepada peserta rakorda baznas dan unit pengumpul zakat se- Provinsi Sulut di Kanwil Kemenag Sulut, Kamis (5/3) kemarin.
“Apabila pengelolaan zakat telah berjalan dengan baik, maka pasti persoalan sosial seperti fakir miskin, anak jalanan, anak putus sekolah dan pengangguran akan dapat teratasi”, jelas Mokodongan.
Mokodongan mengatakan, walaupun pengumpulan zakat di daerah ini  belum begitu optimal, namun demikian telah banyak membuahkan hasil konkrit akibat adanya komitmen serta kerja keras dari para amilin dilembaga pengelola zakat,ujarnya.
Karena itu Mokodongan minta perlu ditanamkan bahwa jika zakat dikelola dengan baik akan mampu mengangkat harkat dan martabat kaum duafa, termasuk infaq dan sadaqoah, tandas Mokodongan. (Kabag humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).