Senin, 31 Maret 2014

Wagub kunjungi pembangunan bandara pihise

Wakil gubernur sulut DR Djouhari Kansil ,MPd dalam rangka kunjungan kerjanya di kab.kepl.Sitaro Senin (31/03) telah melakukan peninjauan pembangunan bandara pihise didesa balirangen kec.Sitimsel . Kunjungan kerja orang nomor 2 di prov.Sulut didampingi Wakil Bupati Sitaro Fransiska salindeho, Sekda Sitaro Dr.A.Manengkey, Ass.1 Pemprov. Edwin Silangen, Kadis Sosial A.G Kawatu, Sekwan John Palandung, Kadis Hubkominfo Drs. Joy Oroh serta Kepala uptd wil.4 PU prov. Sulut Ir. Fence Karundeng, Ka.UPTD Dipenda Prov.Sulut di Sitaro Weliam Silangen Msi. Kansil mengatakan Pembangunan bandara pihise nantinya akan menjadi kebanggaan masyarakat sitara dalam rangka pengembangan pembangunan ekonomi dan perdagangan di wilayah kepulauan khususnya kab .kepl.sitaro  dimasa yang akan datang ujar putera terbaik nusa utara. Kadis hub kominfo Joy Orah mengatakan sejak tahun 2013 sampai 2014 sementara dalam pekerjaan pematangan lahan . Sedangkan pada tahun 2015 nanti pembangunan bandara ini sudah akan masuk pada tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi runway panjangnya 1200 x 30 Meter sumber dana APBN ta. 2014 60 M,tandas Oroh (Kabag Humas Judhistira Siwu selaku Jubir Pemprov).


Kansil Jemaat Harus Teladani Sikap Abraham

Memasuki Minggu sengasara ke – empat  Yesus Kristus,  Kehidupan orang percaya pasti tak akan luput dari berbagai ujian dan cobaan, hal itu disampaikan Penatua Dr. Djouhari Kansil MPd saat memimpin Ibadah Syukur HUT ke-17 Jemaat GMIM Aer Terang Malalayang I Timur, Minggu (30/3). Karena itu melalui pemberitaan Firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Kejadian 22:1-14 dan Kitab 2 Tesalonika 12-17, kembali di ingatkan bahwa siapapun kita tidak pernah luput dan terbebas dari ujian dan cobaan, masalahnya sekarang siapkah kita menghadapi cobaan dan ujian itu?. Jawabnya tentu ada pada diri kita masing-masing, ujar Ketua PKB Jemaat Pniel Tuna.
Ketua PKB Wilayah Mawakom menyebutkan, kita sebagai pemimpin yang baru terpilih juga tak luput dari ujian dan cobaan, karena itu kita diingatkan oleh Firman Tuhan  bahwa Allah yang memilih kita tetap berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran Kristus. Itulah berita yang menghibur dan menguatkan kita, seperti Abrahan yang dikenal sebaga Bapa segala orang Percaya, tak luput dari cobaan, Ishak anaknya yang tunggal disiapkan oleh Abraham untuk menjadi korban bakaran dan persembahan bagi Tuhan,  namun  karena kesetiaan dan ketaatannya mendengar suara Tuhan. Allah menggantinya korban bakaran itu dengan domba. Ini menjadi bukti bahwa kalau Tuhan yang memerintah berarti Tuhan punya maksud dan rencana yang terindah dalam hidup orang yang selalu setia dan percaya  kepada Tuhan. Begitu pula dengan persekutuan orang-orang percaya di jemaat Tesalonika, Rasul paulus mengingatkan, jemaat harus siap menghadapi ujian. Karena itu ajakan Paulus agar jemaat berdiri teguh berpegang pada ajaran-ajaran Tuhan, kunci Ketua Koodinator PKB Gereja-Geraja Sinode Am (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).                  






Wagub Resmikan Gereja Efata Lansa

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, di Jemaat GMIM Efata Miaya Lansa Wilayah Maesa, Minggu (30/3) meresmikan penggunaan gedung gereja jemaat tersebut, yang diawali  pentahbisan gedung gereja oleh Ketua BPMS GMIM Pdt Piet H Tampi STh MSi, dilanjutkan dengan penandatangan prasasti oleh Wagub dan Pdt Tampi, pembukaan selubung papan nama oleh Wagub, serta penguntingan pitah yang dilakukan oleh Ibu Mieke Kansil Tatengkeng bersama GA Ny Tampi Kondoy dan pembukaan pintu gereja oleh Ketua BPMS GMIM Pdt Piet H Tampi  STh MSi.
 Sebelumnya Baik Pak Wagub maupun Pdt Piet Tampi, telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan pastori jemaat Efata Miaya.
Wagub mengatakan, pengalaman iman jemaat dalam membangun rumah Tuhan patut diteladani, walaupun ekonomi jemaat dapat dikatakan pas-pasan, namun mampu membangun bait Allah walaupun smaal biutiful (kecil namun indah). Kiranya gedung gereja ini akan menjadi sarana tempat pembinaan iman bagi warga gereja, tandas Ketua PKB Jemaat Pniel Tuna. Turut para pejabat pemprov dan minut. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).







Minggu, 30 Maret 2014

Wagub: Kepala Sekolah Yang Tidak Mengikutkan Siswa UN Akan di Pecat


Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Djouhari Kansil, mengatakan, kalau ada kedapatan Kepala Sekolah yang tidak mengikutkan siswanya untuk ikut dalam Ujian Nasional (UN) pada tanggal 14 sampai dengan 16 April 2014 nanti, maka Kepala Sekolah tersebut akan di pecat sebagai Kepala Sekolah.

“ Semua siswa di hari H nya harus ikut Ujian tidak ada yang terhambat dengan masalah administrasi dan masalah administrasi itu tidak boleh menghalangi anak ikut ujian kami mengharapkan nanti para Bupati Walikota kalau ada Kepala Sekolah yang tidak memperkenankan anak untuk masuk ujian karena masalah administrasi di berhentikan Kepala Sekolah itu jadi harus ikut anak.

Berdasarkan data di Provinsi Sulawesi Utara ada sebanyak 30.741 siswa yang akan mengikuti Ujian Nasional (UN) yang terbagi dari tingkat SMA/MA 15.756 Siswa dan SMK 13.784 Siswa serta Ujian Nasional untuk Paket C ada 1.201 Siswa yang tersebar di 15 Kabupaten Kota di Sulut.
(Juru bicara pemprov Sulut, Judhistira Siwu, SE, MSi )

Sabtu, 29 Maret 2014

Soal UN Tiba di Kantor Diknas Sulut, Wagub Kansil Pantau Langsung


Naskah Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMA/MA/SMK/ tadi siang Sabtu (29/3) pukul 13.30 Wita baru tiba di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara yang di bawah oleh 2 Truk Kontener dengan isi sebanyak 700 Koli dari percetakan di Surabaya melalui Palu Sulawesi Ternggah dengan menempuh perjalanan 3 hari 3 malam  yang di kawal ketat 9 orang petugas kepolisian Polda Sulawesi Tengah dengan bersenjata lengkap memakai satu buah mobil patroli dan di terima langsung oleh Wakil Gubernur Sulut, Djouhari Kansil, bersama Sekretaris Diknas Pendidikan Nasional Provinsi Sulut, Cristo Sondakh.
  Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Djouhari Kansil, mengatakan, sesuai dengan jadwal memang hari ini Naskah Ujian Nasional tiba di Provinsi Sulawesi Utara  dan dalam perjalanannya di jaga ketat oleh pihak kepolisian dan akan di simpan di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulut selama beberapa hari yang akan di jaga ketat oleh pihak Kepolisian sebelum di distribusikan ke 15 Kabupaten Kota.
“ Sesuai dengan jadwal memang hari Naskah Ujian Nasional SMA/MA dan SMK tiba di Provinsi mulai dari distribusi dari percetakan baru ini dia ke Sulawesi Tengah dan kemari itu sudah di kawal oleh pengamanan jadi pengawasannya ketat sekali oleh pihak kepolisian dan disini juga tadi sudah di jemput oleh pihak kepolisian dan seterusnya di jaga oleh pihak kepolisian juga.” Ujar Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Djouhari Kansil.
Lanjut Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Djouhari Kansil, Sulawesi Utara memiliki 3 Daerah Kepulauan dan untuk distribusi Naskah Ujian Nasional (UN) akan di mulai dari 3 Daerah Kepulauan yaitu Kabupaten Talaud, Sangihe dan Sitaro dan sebelum pelaksanaan Ujian Nasional pada tanggal 14 sampai dengan 16 April 2014, semua Naskah Ujian Nasional sudah selesai di salurkan ke 15 Kabupaten Kota di Sulut sehingga 30.741 siswa SMA/MA/SMK bisa mengikuti Ujian Nasional (UN).
(Juru Bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, SE, MSi)


SHS: Warga Gereja Yang Politisi, Tebarkanlah Kasih!

KGPM (Kerapatan Gereja Protestan Minhasa) bekerjsama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada hari Sabtu (29/3) bertempat di Tasik Ria Resort Mokupa Minahasa mengadakan Seminar Pembinaan Warga Gereja dengan Tema: Peran Gereja dan Sukses Pemilu 2014. Tampil sebagai keynote speaker dalam kegiatan tersebut Gubernur Sulut DR. S.H. Sarundajang membawakan materi tentang Gereja dan Politik serta Pemilu 2014.
Seminar yang diikuti oleh sekitar 500 an kader KGPM tersebut diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Gbl. Joppie Laloan,STh. Dalam khotbahnya, Laloan mengingatkan jemaat agar sadar bahwasanya gereja adalah bagian dari negara dan karenanya setiap warga gereja memiliki tanggungjawab dalam membangun bangsa dan negara.
Ketua Umum Pucuk Pimpinan Majelis Sinode KGPM Gbl. Tedius Batasina, STh dalam sambutan pengantarnya mengutip beberapa pernyataan Ketua Umum PGI Pdt. DR. Andreas Yewanggoe yaitu bahwa warga geraja bukan hanya 'menumpang' di republik Indonesia ini. "Umat Kristiani di negara ini tidak hanya pelengkap dalam berdemokrasi, namun adalah sebagai penentu! Oleh sebab itu sudah saatnya warga gereja bersatu untuk menentukan nasib bangsa kita kedepan", ungkap Batasina.
DR. S.H. Sarundajang dalam ceramahnya menekankan betapa pentingnya tahun ini 2014 ini sebagai 'tahun politik' dimana masyarakat Indonesia akan menghadapi pemilu legiaslatif pada tanggal 9 April dan pemilihan presiden dan wakil presiden pada bulan Juli nanti. Kepada peserta seminar, Sarundajang yang juga adalah Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) juga memberikan pemahaman tentang arti politik yang seringkali dikonotasikan negatif oleh masyarakat awam. Menurut Sarundajang, politik sesungguhnya mempunyai tujuan yang mulia dalam pengertian yang sebenarnya, namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga oknum yang mempraktekkan politik secara kotor, karenanya, Sarundajang mengingatkan supaya warga gereja yang terlibat dalam politik praktis seyogyanya membawa misi panggilan gereja yaitu: bersaksi, bersekutu dan melayani. "Yang terpenting adalah agar umat Kristen yang menjadi politisi agar dapat menebarkan 'Kasih' sebagaimana Yesus Kristus ajarkan kepada kita umatnya", ujar SHS.
Hadir juga dalam seminar tersebut para calon-calon legislatif wrga jemaat KGPM. Seusai ceramah oleh Gubernur SHS dilanjutkan dengan materi oleh Pnt. Dra. Jouna Oroh yang adalah juga Sekretaris KPU Provinsi Sulut yang mengangkat topik tentang Pemilu 2014 di Sulawesi Utara.
(Juru bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, SE, MSi)




Jumat, 28 Maret 2014

Kansil Koordinasikan Pelaksanaan UN Dengan Diknas Kab/Ko

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, kini dipercayakan oleh Gubernur Dr.Sinyo Harry Sarundajang untuk mengkoordinir pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Provinsi Sulut Tahun Pelajaran 2013/2014, berhubung Kadis Diknas Harold Monareh meninggal dunia belum lama ini.
Guna Menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur ini, maka Wagub mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota se- Sulut, Panitia Pelaksana UN serta Instansi terkait seperti Unima, Kemenag serta dari LPMP untuk mengikuti Sosialisasi /Koordinasi pelaksanaan UN didaerah ini, jelas Kansil dalam pertemuan di ruang Iptek Diknas Sulut, Jumat 28/3) kemarin. Kegiatan yang mengangkat Tema: Ujian Nasional Bermutu, Bermanfaat dan Bermartabat  ini berlangsung dalam suasana kekeluarggaan.  
Mengingat pelaksanaan UN untuk Siswa SMA/SMK/MA/SMALB dan Paket C persiapannya hanya kurang lebih  dua minggu lagi yaitu 14 s/d 16 April 2014 demikian pula dengan jenjang pendidikan SLTP/MTs/SMPLB dan Paket B kesiapaannya hampir satu bulan yakni dimulai 5 s/d 8 Mei 2014, tentunya kita yang terlibat dalam pelaksanaanUN kali ini, benar-benar fokus untuk menyukseskan hajatan nasional ini, mulai dari pengiriman penyaluran, naska mata pelajaran UN benar-benar harus sampai di sekolah tujuan baik yang berada di wilayah kepulauan maupun  wilayah daratan. termasuk masalah pengawasan harus diperketat,  ujar mantan Kadis Diknas Provinsi Sulut.
Menurut Kansil, didistribusikan naska UN di wilayah kepulauan akan mulai  Senin 7 April 2014 mendatang. mengingat transportasi  pengiriman maska di wilayah ini sangat terbatas, diharapkan para Bupati di tiga daerah kepulauan dapat membantu menyiapkan sarana transportasi laut sehingga benar-benar naska ini bisa sampai di tujuan dengan baik. Sementara untuk wilayah daratan penyalurannya mulai 10 April 2014 mendatang, tandas orang nomor dua di sulut. Turut Hadir PR 1 Unima Prof DR. Harold Lumapow, Kepala LPMP Drs. Jhon Runtuwene serta Kabid Pendidikan Islam Kemenag Sulut Abdul Rahim serta Sekretaris Diknas Ch. Sondakh SH serta pejabt terkait diknas sulut. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).
.


Jalur Penerbangan Manado-Davao Bakal di Buka Kembali

Pemerintah Provinsi Sulut, menyambut baik rencana dibukanya kembali jalur penerbangan langsung Manado- Davao. Namun kali ini rencana tersebut jalur penerbangannya mengambil route Bandara Sam Ratulangi menuju  bandara Naha Sangihe dan bandara Melonguane Talaud langsung menuju Davao Philipina. Hal itu dikatakan Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd, saat menerima kunjungan Konsul Jenderal (Konjen) Philipina Jose D.R. Burgos bersama Madame Bles Burgos yang ikut didampingi Public Releations Officer Novia Vivi Lambey, diruang kerjanya, Jumat (28/12).      
Menurut Wagub, cencana yang digagas Konjen Jose Burgos bersama Bupati Sangihe Drs H.R Makagansa MSi, sewaktu Pak Konjen  berkunjung di Kabupaten Sangihe pada awal Maret 2014 lalu, sungguh luar biasa karena  ikut pula melibatkan dua Kabupaten Kepulauan bertetangga  yaitu Talaud dan Sitaro walaupun Bandaranya masih dalam tahapan pembangunan, ujar Kansil sembari menyebutkan, dengan dibukanya kembali jalur penerbangan ini, setidaknya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kepulauan kedua negara disamping akan lebih menggairahkan pertumbuhan sektor pariwisata tidak hanya Philipina dan Indonesia, tetapi para turis manca negara akan menggunakan jalur ini menuju Philipina maupun sebaliknya.
Kansil menambahkan, dulu jalur penerbangan Manado Davao dilayani oleh pesawat merpati dan bouraq serta sriwijaya air dengasn jenis pesawat bombardir serta ATR, untuk kerjasama kali ini  dengan penerbangan Garuda. Karena itu, untuk mempercepat rencana ini Pemprov berharap, Konjen Philipina maupun Pemkab di tiga Kabupaten Kepulauan Nusa Utara segera melakukan MOU. Sementara Konjen Jose Burgos mengatakan, rencana penerbagan perdana manado-naha, melonguane menuju davao akan dimulai 21 April 2014 mendatang, mudah-mudahan rencana ini akan berjalan dengan baik, tans Burgos. Turut hadir Sekda Kabupaten Sangihe Welly Kumentas, Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen, Asisten Ekbang Sanny Parengkuan, Kadis Perhubungan Joi Oroh, Karo Pemerintahan dan Humas, Noudy Tendean, Karo Ekonomi Linda Watania serta Kadis Perhubungan Sitaro, serta perwakilan dari Talaud (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).


   
 

Kamis, 27 Maret 2014

Mokodongan : Pemprov Dukung Program Kegiatan PKK

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Ir. Siswa R Mokodongan menegaskan, Pemprov Sulut telah  berkomitmen untuk terus  mendukung program kegiatan TP. PKK Provinsi Sulut. Penegasan Mokodongan itu disampaikan pada pertemuan bertajuk  Peran Dewan Pembina Bagi Perempuan Pedesaan Tingkat Prov. Sulut Tahun 2014 yang digelar bersama antara BPMPD Sulut dengan TP. PKK Provinsi Sulut di Sekretariat TP. PKK Sulut Kompleks Kantor Gubernur, Kamis ( 27/3) kemarin.
 Pertemuan yang dihadiri langsung Ketua TP.PKK Sulut Ibu Deetje Adellin Sarundajang Laoh Tambuwun serta para pengurus dan Anggota TP.PKK Sulut itu berlangsung dalam suasana akrab.
Karena ini sudah menjadi komitmen kita bersama, maka tidak ada kata lain, setiap program dan kegiatan TP.PKK Sulut harus kita dukung dan sukseskan, ujar Mokodongan. Sembari mengingatkan, kita harus jadi orang-orang yang amanah serta setia hingga akhir dalam membantu TP.PKK, karena secara hukum sudah ada kesepakatan lewat MOU, yang telah ditandatangani dua belah pihak dan ini mengikat. Karena itu  saya akan kontrol langsung setiap dana-dana kegiatan PKK yang tersebar di SKPD Pemprov. Jadi Ibu Deetje selaku Ketua TP.PKK Provinsi tak perlu ragu, tetapi yakinlah karena Kopri Sulut berada di belakang TP.PKK.  Janji Mokodongan.
Sementara Ibu Deetje Sapaan Akrab First Lady Sulut ini, menyebutkan pertemuan ini sebagai tindak lanjut  dari  Keputusan Gubernur Sulut No. 128 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kembali Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Sulut.
Menurut Ibu Dey, dari sekian banyak SKPD yang ada baru 15 SKPD yang melakukan MOU dengan TP.PKK di Tahun 2014 ini. Padahal pada Maret dan April 2014  ada dua agenda penting yang harus dilaksanakan seperti kegiatan bulan bhakti gotong royong dan hari kesatuan gerak PKK. Dua agenda ini sangat penting walaupun kegiatannya  hampir bersamaan dengan agenda Pemilu 2014 mendatang. Ibu Dey menambahkan, menjadi tugas dewan penyantun adalah membantu, memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program-program Gerak Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, kuncinya. Turut hadir Kepala BPMPD yang diwakili Kabid Penguatan Kelembagaan Dra Anita Lomban MSi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  




 

Rabu, 26 Maret 2014

Gubernur: Jalan Provinsi Segera di Perbaiki

Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang menegaskan, Pemprov Sulut akan segera memperbaiki kembali  ruas jalan provinsi yang rusak di setiap Kabupaten/Kota. Penegasan orang nomor satu di sulut itu disampaikannya di hadapan para Bupati/Walikota se- sulut, pada pelaksanaan acara Rakorev 2013 di ruang Mapalus Kantor Gubernur, Rabu ( 26/3), kemarin.
Acara yang dihadiri Kejati Sulut Djungker Sianturi SH MH serta Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulut Irwan Ritongga sekaligus tampil sebagai pembicara pada Rakorev tersebut. Karena itu Bupati/Walikota tolong laporkan kepada Saya jalan-jalan provinsi yang ada di kabupaten/kota yang masih rusak, pemprov akan segera  memperbaiki, ujar Sarundajang, sembari menyebutkan  Dana pemeliharaannya sudah  ada di Tahun Anggaran  (TA) 2014. Namun  jika sampai akhir tahun ini masih ada jalan provinsi yang belum diperbaiki, maka pemprov akan memasukannya di TA  2015, sehingga dengan demikian seluruh ruas jalan provinsi di kabupaten/kota akan segera tuntas perbaiknnya.
Bagian lain Gubernur menyebutkan, pengelolaan anggaran baik APBD maupun APBN di Kabupaten/Kota masih perlu dipacu, karena di triwulan pertama ini masih sangat rendah. Karena itu saya ajak mari kita gunakan prinsip pengelolaan keuangan secara beraturan, sehingga bisa meraih predikat WTP di masa yang akan datang. ikut hadir para Pejabat Eselon II sdilingkungan Penprov Sulut.(Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov)




 

.  

Senin, 24 Maret 2014

Gubernur Laporkan Pajak Pribadi Secara Online

Bagi para wajib pajak di Provinsi Sulut,  tak perlu repot lagi mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado  untuk melaporkan SPT Tahunan  perorangan/pribadi Tahun pajak 2013,  karena mulai awal Tahun 2014 ini Ditjen Pajak  Kementerian Keuangan RI melalui Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut  telah memberikan kemudahan pelayanan dengan menggunakan sistem secara  “Online” dengan mengisi sendiri aplikasi formulir SPT yang bisa dilakukan kapan dan dimana saja dengan bantuan jaringan internet. Khusus di Provinsi Sulut penggunaan sistem secara Online ini mulai dilakukan oleh Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd minggu lalu, disaat orang nomor dua di sulut ini melaporkan SPT Tahunan. Kini  Bapak Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang melakukan hal yang sama di ruang kerjanya, Senin (24/3) kemarin, serta ikut disaksikan para pejabat Eselon II Pemprov Sulut, jelas Kakanwil DJP Suluttenggo Hestu Yoga Saksama yang ikut didampingi Kabid P2Humas Kanwil DJP Suluttenggo dan malut CHP. Etwin Priyambodo OP serta Kepala KPP Pratama Manado Hidayat Siregar.  
Hestu menyebutkan,  pajak yang dibayarkan warga sulut selama tahun 2013 sebesar Rp. 2,262 trilyun  atau mengalami pertumbuhan sebesar 18% dibanding tahun sebelumnya. Dari data ABPD tahun 2013, dapat diketahui bahwa jumlah dana perimbangan yang ditransfer oleh  Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan seluruh kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dalam bentuk DBH, DAU, dan DAK total sebesar Rp 7,94 Triliun atau sebesar 80,19% dari pendapatan. Dengan demikian peranan pajak dari masyarakat Provinsi Sulawesi Utara hanya sebesar 28,48% dari dana perimbangan yang diberikan oleh Kantor Pusat. Untuk itu perlu ada peningkatan peran serta pemerintah daerah dan warga sulut  agar pajak yang disetorkan semakin meningkat.
“Kami menyadari peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak tidak akan terjadi jika tidak ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kami juga perlu bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk memasyarakatkan pajak ini ke seluruh warga di kab/ko se-sulut”, kata Hestu.
Hestu menambahkan, di Tahun 2014 ini pihaknya akan menggalakan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi secara online pada wabsite kami di www.pajak.go.id. Atau sering kita sebut dengan penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filing, system ini memberi kemudahan, kecepatan dan keamanan, sehingga wajib pajak diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan dalam negisi dan menyampaikan SPT tahunan, kuncinya.


Gubernur Sarundajang memberi apresiasi  langkah yang dilakukan Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut, karena menganggap upaya ini harus terus disosialisasikan kepada seluruh  masyarakat, sembari meminta  agar seluruh Warga  maupun  pejabat  di lingkungan Pemrov Sulut kiranya menjadi teladan melaporkan SPT tahunan orang/pribadi, karena sudah merupakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, harap Gubernur dua periode ini. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).







Minggu, 23 Maret 2014

Lima Batas Daerah di Sulut Penyelsesiannya Tuntas Dilaksanakan

Biro Pemerintahan dan Humas yang dipimpin DR. Noudy RP Tendean SIP MSi Patut mendapat apresisasi dan acungan jempol, karena berkat kerja keras dan kerja tuntas, dibulan Maret 2014 ini telah berhasil memfasilitasi  penyelesaian lima batas  daerah kabupaten/kota se-sulut di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Tendean yang ikut didampingi Kasubag Pemerintahan Umum Christian AR Iroth SSTP dan kasubag Dekon dan TP Boslar Sanger SE dan Kasubag Penerangan dan Publikasi AY Rambing S.Sos  mengungkapkan, lima kabupaten/kota yang telah sepakat menyelesaikan batas daerahnya yaitu Kabupaten Bolmut dengan Kabupaten Bolsel, Kabupaten Bolmut dengan Kabupaten Bolmong, Kabupaten Minahasa dengan Kota Manado, Kabupaten Bolmong dengan Kabupaten Minsel serta Kabupaten Boltim dengan Kabupaten Bolmong.
Secara Umum mantan Direktur IPDN Regional Sulut ini mengatakan, pada prinsipnya kabupaten/kota yang berbatasan ini telah menyetujui penarikan garis batas dan sepakat melanjutkan finalisasi Draf Permendagri untuk di proses lebih lanjut menjadi Permendagri batas daerah yang definitif.
Khusus batas daerah Bolmong dengan Minsel, jebolan S3 Universitas Gajah Mada Jogya menyebutkan, pada dasarnya kedua kabupaten yang berbatasan menyetujui penarikan garis batas hasil penegasan batas yang dilakukan Konsultan PUM Tahun 2013 dan yang telah dibahas bersama terhadap perubahan posisi 4 pilar  ini, (PABU 07, PABU 012, PABU 013 dan BAPU 014) dimana kedua daerah akan melakukan pengecekan lapangan yang akan dilakukan oleh pusat, provinsi dan kedua kabupaten berbatasan, ujarnya sembari menambahkan, dari hasil pertemuan itu telah dituangkan kedalam berita acara kesepakatan bersama yang telah di tandatangi lima perwakilan yaitu Bolmong ditandatangani langsung oleh Wakil Bupati Yanny R Tuutk,  Bolmut ditandatangi Sekda Drs. Recky Posumah MSi, Bolsel oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Indra Damopoli ME, Minsel oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Danny H Rindengan, Manado ditandatangani oleh Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Joudy Senduk SE, Minahasa oleh Kabag Administrasi Pemerintahan Umum  Alexander Mamesah STTP MSi serta Kabag Tapem Boltim Nizar Kadengkang SE. Sementara dari Pemprov di wakili oleh Kabag Pemerintahan Drs. Lucky Taju MSi, Badan Informasi Geospasial Agus Makmuriyanto, Dittopad Kol. CPt. Drs Murtono  serta Dirjen PUM Kemendagri diwakili Kasie Batas Antar Daerah  Wil IID Drs Wardani MAP. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).              


Djouhari Kansil Pimpin Komsi PKB SAG Sulutteng.

Ketua Pria Kaum Bapa Jemaat GMIM Pniel Tuna Wilayah Mawakom Pnt. Dr. Djouhari Kansil MPd akhirnya dipercayakan untuk memimpin Komisi Pria Kaum Bapa (PKB)  Sinode Am Gereja-Gereja  di Sulawesi  Bagian Utara dan Tengah (Sulutteng) untuk masa pelayanan Tahun 2013 -2017. Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Departemen, Komisi, dan kelompok Kerja dalam lingkungan  Sinode Am Gereja-Gereja Sulutteng, dilakukan  oleh Sekjen SAG Sulutteng Pdt. Lamberti Y Mandagi MTeol dalam suatu Ibadah di Jemaat GMIM Sentrum  Manado, Minggu (23/3) kemarin.
 Dalam Komisi ini Pnt. Djouhari Kansil Kansil didampingi oleh Pnt. Drs. JWG Polii, MS sebagai Wakil Ketua dan Ass Bendahara dan Pnt Ir. Steva B Liow sebagai Ass Bendahara, serta didampingi  sembilan anggota yaitu, Ronny Lumowa S.Sos MSi,  Pnt. Hanny Limbe SH, Rommy Kosegaran SSi, Drs. Hendrik Rondonuwu MS, Pnt. Nico Tulandi, Pnt Djendry Sualang SPd MAP, Drs. Ratu Dareda’a, Pnt Drs. Rein Tumilaar MTeol, Pnt. Drs. Bryan J Waleleng SH.  Sementara di Komisi  WKI Ibu Dr. H Damongilala-Siwu dipercayakan sebagai Koordinator, didampingi Wakil Ketua Pnt. Yulien Tangkere-Papuling ME , Sekretaris Pnt. Ir. Micky J Wenur serta Ass Bendahara Pnt. Meyta Gerungan-Walla SE MM dengan 9 anggotanya. Komisi Pemuda Koordinator DR. Ir. Peggy mekel MA, Wakil Toar Pangkey, Sekretaris Isye A Lumi SP MSi, Ass Bendahara Roy Kasenda SE. Komisi Remaja Koordinator Pnt. Tenny GM Assa, Wakil Pnt RM Lumi Pd, Sekretaeris Pnt Mksi Sahensolar, Ass Bendahara Meliasa Gerungan.  Komisi Anak Koordinator Pnt Prof DR. Paula Lumentut-Runtuwene, Wakil Gbl. Vera Lyan Sihotang STh, Sekretaris Drs. A Boham MS, Ass bendahara Pdt. Sofitje Tawaluyan, STh, serta tujuh anggota.
Sementara untuk Komisi Misi dipercayakan kepada Pdt Teddy Kansil,  MTh sebagao Koordinator didampingi 13 anggota, demikian pula dengan Komisi Oikumene yang dipercayakan kepada Pdt PM Tampi STh MSi sebagai koordinator didampingi 12 anggota. Sedangkan Departemen Gereja dan masyarakat  Koordinator Drs. Vicktor Rompas MSi  didampingi 12 anggota, Departemen Pembinaan dan Pendidikan Koordinator Dr. MG Ruindungan MPd didampingi 12 Anggota.
Kansil yang harinya sebagai Wagub Sulut mengajak semua pengurus yang baru dilantik  untuk  mau memberi diri dengan tulus iklas untuk melayani umat Tuhan dengan sungguh-sungguh melayani  serta mau bertindak bijaksana, tidak egois dan tidak tinggi hati, supaya sama-sama bersikap hati menjadi seorang hamba  agar supaya pelayanan yang dipercayakan kepada kita semua dapat berjalan dengan baik, harap orang nomor dua di sulut. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).     



     

      

Jumat, 21 Maret 2014

Bank Mega Bantu 2 Ribu Kompor Gas Untuk Warga Korban Banjir

Direksi PT Bank Mega,TBK melalui Managing Director Max Kembuan telah memberikan bantuan kompor gas sebanyak 2 ribu unit lengkap dengan regulator yang diterima Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang di Kediaman Gubernuran Bumi Beringin Manado, Jumat (21/3) kemarin. 
Kembuan mengatakan, kami dikejutkan oleh berita bencana alam banjir bandang yang menimpa sulawesi utara, khususnya kota manado dan beberapa daerah lainnya di sulut, pada 15 januari 2014 lalu. Atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan didalandasi cinta kasih, maka manajemen Bank Mega berusaha untuk membantu para korban, baik berupa dana dan tenaga dalam kerja bhakti massal yang dipelopori oleh Pemprov, Pemkot maupun Bank Indonesia dibeberapa lokasi bencana waktu lalu. Selin itu kami juga turut membantu para nasabah kredit kami melalui program restrukturisasi kredit, dimana selama 6 bulan sejak terjadinya banjir, debitur tidak perlu membayar anggsuran dan bunga serta akan disesuaikan pembayarannya di periode berikutnya, sesuai pengakuan dari nasabah, dan kebijakan ini sangat membantu mereka dan meningkatkan hubungan baik dengan Bank Mega, tandas Kembuan.

 Gubernur Sarundajang taklupa menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan Bank Mega bagi warga korban banjir di daerah ini. Bahkan saya juga berterima kasih karena Bank Mega tidak memberikan bantuan dalam bentuk dana melainkan berupa bahan. Sarundajang menambahkan, akibat bencana banjir bandang tersebut banyak rumah-rumah penduduk yang hanyut, rusak berat dan ringan maupun kerugian harta benda lainnya termasuk bangunan pemerintah dan infrastruktur jalan dan jembatan mengalami kerusakan yang sangat parah, kata kandidat Capres Konvensi Partai Demokrat. Turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen MS, Asistn II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs. Sanny Parengkuan, Kadis Sosial AG Kawatu SE Msi, Kepala BPBD Sulut Ir. Noldy Liow serta direksi PT Bank Mega Manado.(Kabag humas Judistrhira Siwu selaku jubir pemprov).    





Kamis, 20 Maret 2014

Kansil : PNS Harus Jadi Teladan Wajib Pajak




Salah satu gebrakan dilakukan tahun 2014 ini oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI dalam hal pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan menciptakan kemudahan untuk melaporkan SPT Tahunan perorangan/pribadi. Kemudahan ini adalah melalui pelaporan secara ‘online’ dengan mengisi sendiri aplikasi formulir SPT yang bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja dengan bantuan jaringan internet. Untuk wilayah Sulawesi Utara sendiri, aplikasi tersebut secara resmi dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi yang diterima langsung oleh Wakil Gubernur DR. Djouhari Kansil, MPd di ruang kerjanya pada Kamis (20/3). Kepala Kantor Dirjen Pajak Wilayah Sulut Drs. Hestu Yoga Seksama, Ak, MBT memimpin tim dari Kanwil Pajak melaporkan aplikasi baru tersebut kepada Wagub Kansil beserta beberapa pejabat eselon dua yang hadir pada kesempatan tersebut dan langsung diperagakan simulasi pengisian pelaporan SPT Tahunan pribadi oleh Wakil Gubernur. Dijelaskan Hestu, Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2013 sebesar 2,262 trilyun rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 18% dibanding tahun sebelumnya. Dari data ABPD tahun 2013, dapat diketahui bahwa jumlah dana perimbangan yang ditransfer oleh  Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan seluruh kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dalam bentuk DBH, DAU, dan DAK total sebesar Rp 7,94 Triliun atau sebesar 80,19% dari pendapatan. Dengan demikian peranan pajak dari masyarakat Provinsi Sulawesi Utara hanya sebesar 28,48% dari dana perimbangan yang diberikan oleh Kantor Pusat. Untuk itu perlu ada peningkatan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara agar pajak yang disetorkan semakin meningkat.
“Kami menyadari peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak tidak akan terjadi jika tidak ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kami juga perlu bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk memasyarakatkan pajak ini kepada seluruh rakyat di daerah masing-masing”, ujar Hestu
Dijelaskan pula bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan salah satu langkah dari Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengajak masyarakat Sulawesi Utara sadar pajak terutama dalam menyampaikan SPT Tahunan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak setiap tahun. Dari segi kepatuhan di tahun 2013 lalu, baru 63,25% dari total wajib pajak wajib lapor di Provinsi Sulawesi Utara  yang menyampaikan SPT Tahunan.  Untuk itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Pihaknya menyadari bahwa masih banyak Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam menyampaikan SPT Tahunan setiap tahunnya, baik dalam hal cara pengisiannya maupun penyampaiannya. Hal tersebut dialami oleh seluruh lapisan masyarakat baik di kota maupun di pedesaan. Selain itu sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat untuk menyampaikan SPT Tahunan sampai dengan batas akhir tanggal 31 Maret, hal tersebut tentunya menimbulkan terjadinya antrian pada setiap KPP.
“Untuk itu pada tahun 2014 ini, Direktorat Jenderal Pajak menggalakkan penyampaian  SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi secara online pada website kami di www.pajak.go.id. atau sering kita sebut  dengan penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filing.  System penyampaian melalui e-Filing ini memberikan kemudahan, kecepatan dan keamanan, sehingga kita harapkan Wajib Pajak tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan” tambahnya.
Wagub Kansil pun memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil oleh Kanwil Dirjen Pajak tersebut dan menganggap bahwa upaya tersebut harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Kansil juga meminta agar seluruh PNS di lingkungan Pemrov Sulut agar dapat memberikan teladan terhadap kewajibannya melaporkan SPT Tahunan tersebut melalui aplikasi tersebut. “Seluruh PNS di Sulut seyogyanya menjadi panutan dalam hal wajib pajak dan melaporkan SPT Tahunan ini, oleha karena itu maka melalui aplikasi ini saya meminta seluruh PNS di jajaran Pemprov untuk menjadi yang terdepan melaporkan SPT Tahunan apalagi dengan aplikasi ini, semuanya jadi sangat mudah dan praktis”, imbuh Kansil. Juru Bicara Pemrov Sulut Judhistira Siwu mengatakan bahwa pada kesempatan itu juga Wagub langsung menginstruksikan kepada Karo Pembangunan untuk mengkoordinasikan pengisian pelaporan SPT Tahunan oleh PNS di lingkungan pemprov. “Pak Wagub langsung menginstruksikan kepada Karo Pembangunan untuk mengkoordinir tentang pengisian laporan SPT Tahunan bagi PNS di jajaran pemprov mengingat batas yang sudah tinggal beberapa pekan”, kata Siwu
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Edwin Silangen,SE,MS, Asisten II Drs. Sanny Parengkuan, MBA, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Noudy Tendean, MSi, Karo Pembangunan Farly Kotambunan, SE, Karo Hukum Marshel Sendouw, SH, Karo Umum Femmy Suluh, MSi dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Ir. Mieke Pangkong, MSi.
(Juru Bicara Pemrov Sulut, Judhistira Siwu, SE, MSi)



SHS Dinobatkan Sebagai Tokoh Nasional Otda

           
SHS Dinobatkan Tokoh Nasional Penguatan Otda
GUBERNUR Sulawesi Utara (Sulut) DR Sinyo Harry Sarundajang dinobatkan sebagai seorang tokoh nasional penguatan otonomi daerah. Penghargaan ini diberikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional 2014.
‘’Saya tentunya berterima kasih tidak menyangka mendapatkan perngharaan ini dari PWI Jawa Timur. Penghargaan ini tentunya  memberikan motivasi bagi saya untuk lebih konsisten dalam menjalankan system pemerintahan di era otonomi daerah untuk kesejahteraan rakyat,’’ kata Sarundajang seusai menerima penghargaan tersebut di Hotel Sangrila Surabaya, tadi malam.  
Sarundajang menegaskan, yang dibutuhkan sekarang adalah beberapa pemikiran yang mengarah pada revisi undang-undang nomor 32 tahun 2004, bukan menggantinya. Sebab, kata Sarundajang,  pemerintahan daerah adalah keseluruhan sub sitem pemerintahan Negara yang berfungsi jika sub-siub sistemnya terintegrasi atrau saling mendukung dan tidak berlawanan.
Pasal 18 UUD 1945 dan undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengisyaratkan penyelenggaraan pemerintahan dan system pemerintahan NKRI yang menganut konsep local state government dan local self
government.
Local state government melahirkan wilayah pemerintah pusat di daerah yang direpresentasikan dengan keberadaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan instansi vertical yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan asas dekosentrasi. Sedangkan local self government melahirkan daerah otonom yang direpresentasikan  kepala daerah (gubernur/bupati/ Wali kota) dan DPRD yang melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan asa desentralisasi.
‘’Dengan demikian Provinsi menjadi intermediate government. Provinsi menjadi penyambung dan penghubung kepentingan serta kewenangan yang bersifat nasional dan local,’’ ujar Sarundajang.
Sementara itu Ketua PWI Jawa Timur, Akhmad Munir mengatakan, PWI Jawa Timur memberikan penghargaan kepada Bapak Sinyo Harry Sarundajang dalam kategori  tokoh penguatan otonomi daerah, setelah diputuskan dalam rapat pleno pengurus berdasarkan realitas empiris yang harus dihargai dan dijunjung tinggi.  
Selain SHS penghargaan tersebut berlangsung juga diberikan kepada g, Panglima TNI RI Jenderal Moeldoko, Dr Surono Kepala Geologi Kementerian ESDM dan Mayjen Tni Purn Syamsul Maa’rif, Kepala BNPB diberikan penghargaan sebagai Tokoh Nasional
Menurut Munir, pertimbangan penghargaan diberikan secara konsisten dan kontinyu Bapak Sarundajang telah memperjuangkan makna pentingnya otonomi daerah dan penguatannya di masa depan dalam system pemerintahan di Indonesia. Pemikiran out of the box dan  dan ide cemerlang yang mencakup aspek konten dan prosers implemenmtasi otomoni daerah layak memperoleh apresiasi tinggi.
  1. ‘’Ditataran praksis, Bapak Sarundajang telah bekerja keras agar ide dan cita ideal itu dapat diterapkan dalam praktek pemerintahan sehari-hari di Provinsi Sulawesi Utara. Setelah Undang-undang nomor 5 tahun 1974 dicabut dan diganti dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan disempurnakan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004, spirit dan gelora terus ditunjukan Bapak Sarundajang agar princip otonomi daerah  secara paripurna bisa diterapkan dalam system pemerintahan di Indonesia,’’ katanya.
Menurut Munir, Sarundajang juga  secara konsisten dan ajeg mendorong terus menerus penyempurnaan konten regulasi dan implementasi system pemerintahan yang bebrbasis otonomi daerah. Tak sedikit pun  pemikiran dan gagarasan bersifat setback untuk mengembalikan sentralistik system pemerintahan.
(Juru Bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, SE, MSi)

Rabu, 19 Maret 2014

Awal Mei 2014 Pasis Sekso TNI Gelar KKL di Sulut

Kolonel (Mar) Harhar Sucharyanan selaku penganggungjawab Tim didampingi Kadispotmar Dan Lantamal 8 Manado Letkol Dadang serta Dantim Lantamal 8 manado Mayor Agus Prabowo, melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd untuk menyampaikan rencana kunjungan Perwira Siswa (Pasis) Sesko TNI yang akan melakukan Kuliah Kerja lapangan (KKL) di Provinsi Sulut. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wagub, Selasa lalu.
Menurut Harhar, dipilihnya sulut sebagai salah satu daerah tujuan KKL, mengingat wilayah sulawesi utara merupakan salah satu daerah kepulauan sekaligus berbatasan langsung dengan negara tetangga Philipina. sebanyak 31 Pasis Sesko TNI  nantinya melakukan KKL selama 5 hari. arena itu, maksud kunjungan ini untuk memintakan data awal terkait dengan profil sulut, jelasnya.
Wagub mengatakan, pemerintah provinsi sulut menyambut baik kedatangan Pasis Sesko TNI yang akan melakukan KKL di daerah ini. karena itu kami berterima kasih kepada pimpinan TNI yang telah memilih sulut sebagai salah satu daerah tujuan kegiatan tersebut, tandas kansil, ikut mendamping i Wagub yaitu Karo Pemerintahan dan Humas DR. Noudy RP Tendean SIP MSi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).
  

Wagub: Sejak Dini Anak-Anak Harus Diajarkan Anti Korupsi

Anak-anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pembangunan daerah, tidaklah salah jika sejak dini diajarkan pengetahuan anti korupsi, penegasan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd disampaikan saat menghadiri pembukaan senam sahabat pemberani membangun tanpa korupsi, yang digelar LSM Pengiat Anti Korupsi (PAK) Sulut pimpinan Ir. JWT Lengkey di halaman kantor Gubernur sulut, Rabu (19/3) kemarin.
Melalui kegiatan senam sahabat pemberani, anak-anak diajarkan untuk memiliki disiplin, jujur, berani katakan yah jika benar dan tidak berdusta,serta memiliki integritas, karena itu Pemprov sangat mendukung kegiatan ini untuk dilombakan pada hari pendidikan nasional 2014 mendatang, sembari menugaskan Diknas dan Dispora Sulut, untuk segera melatih guru-guru olahraga sehingga seluruh sekolah didaerah ini sudah bisa mengetahui senam sahabat pemberani ini, jelas orang nomor dua di sulut.
Kansil mengatakan, kegiatan ini sangat membantu pemerintah, karena anak-anak ini nantinya akan menceritakan kepada teman-teman serta orang tua akan manfaat dari keikutsertaan mereka dalam kegiatan ini.
Sementara Direktur Eksekutif PAK Jhon Lengkey menyebutkan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan kepedulian, kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan upaya pemerataan,, perluasan, pemberdyaan dan peningkatan mutu kehidupan yang dapat mengantar anak-anak menjadi orang-orang yang terlindungi dan terpenuhi hak-haknya, sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa terlebih khusus pembangunan di daerah ini.
Usai menyampaikan sambutan Wagub, Kadis Poras Jus Mononutu SH, Sekretaris Diknas Christo Sondakh SH serta Lengkey membaur bersama siswa sekolah dasar untuk senam bersama. Turut hadir Inspektur Provinsi Drs. Mecky M Onibala MSi,




 Kepala BP3A  Mieke Pangkong, Karo Umum Femmy Suluh dan Karo Perlengkapan Edwin Kindangen  (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).        

Selasa, 18 Maret 2014

SHS Diangkat Sebagai Alumni Kehormatan PT Kepamongprajaan

Kirprah Dr. Sinyo Harry Sarundayang sebagai sosok pamong senior di belantikan kepemerintahan di tanah air, tak perlu  diragukan lagi. Buktinya salah satu Gubernur terbaik di Indonesia ini, mendapat gelar kehormatan dari Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) DR. H.  Suhajar Diantoro mengangkat Gubernur Sulut ini sebagai alumni kehormatan Pendidikan Tinggi (PT) Kepamongprajaan. Pengangkatan sebagai anggota alumni PT kepamongprajaan ini ditandai dengan peyematan PIN Pamongpraja Kehormatan didada sebelah kanan atas oleh Diantoro kepada SHS.
Dirjen Otda Kemendagri yang juga selaku Ketua Umum DPN-IKAPTK Prof. DR. H Johermansyah Djohan MA  mengakui, tidak semua Gubernur mendapat gelar kehormatan seperti ini. hingga kini kami sudah melantik 28 Dewan Pengurus Provinsi dan baru Dr. Sinyo Harry  Sarundajang Gubernur Sulut  yang mendapat gelar kehormatan seperti ini. "Kami melihat Pak Sarundajang dipandang layak dan memenuhi syarat untuk menerima pengharggaan ini sebagai bentuk penghargaan dan motivasi terhadap beliau yang telah berjasa dalam memberikan pemikiran-pemikiran, pandangan dan visi misi strateis bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tanah air termasuk  dalam membina dan mengembangkan prestasi alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan di tanah air sekaligus mampu menghadirkan IPDN Regional Sulut", katanya.
 Sarundajang menyebutkan, selama 40 tahun mengabdi sebagai pamongpraja, belum pernah sekalipun mengalami nonjob, karena itu menjadi motivasi bagi para pamongpraja di daerah ini untuk terus berkarya dengan mengembangkan prestasi-prestasi kerja yang ada demi kemajuan daerah Bumi Nyiur Melambai. .
Inspektur Provinsi Drs. Mecky M Onibala MSi selaku Ketua DPP-IKAPTK Sulut menyebutkan, Sebagai praktisi pemerintahan, beliau telah banyak mengukir prestasi selama memimpin daerah ini. Disamping itu sebagai seorang akademisi pemikiran-pemikiran beliau telah banyak memberikan warna dan dinamika baru bagi pengembangan ilmu politik dan pemerintahan, dimana semua ini telah diwujudkan publikasinya lewat 6 buku karya SHS, dan buku-buku tersebut telah banyak dijadikan rujukan dan sebagai bahan referensi di berbagai perguruan tinggi di tanah air, tambah mantan Asisten Pemerintahan dan Kesra.  Ke-6 buku karya Sarundajang yaitu Perbandingan Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Sistem Pemerintahan Daerah, Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Pilkada langsung dan Buku berjudul Geostrategi, tandas Sekretaris DPP-IKAPTK Sulut yang juga Karo Orgganisasi Jemmy Ringkuangan AP MSi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir Pemprov).