Kamis, 30 November 2017

TP-PKK Sulut dan Dinas Pangan Gelar Lomba Cipta Menu B2SA

Dinas Pangan Sulawesi Utara bekerjasama dengan TP PKK Sulut menggelar lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal se Sulut yang digelar di halaman kantor Dinas Pangan, Kamis (30/11/2017) pagi.

Dalam sambutannya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang juga Plt. Kepala Dinas Pangan Sulut Rudi Mokoginta, SE, M.TP mengatakan pelaksanaan lomba cipta menu dalam rangka hari pangan sedunia XXXVII itu mampu memacu semangat semua pihak dalam mewujudkan pembangunan di bidang pangan di bumi nyiur melambai.

"Serta menunjang program pemerintah provinsi sulawesi utara yaitu Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK)," katanya.

Disamping itu, menurut Mokoginta, pangan juga merupakan hak asasi manusia. "Dimana pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat karena pangan sangat mempengaruhi stabilitas suatu bangsa," ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua TP-PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan yang diwakili Wakil Ketua PKK bidang peningkatan ekonomi keluarga Dra. Jouke Rumpesak, M.Si menjelaskan pelaksanaan lomba cipta menu merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat luas tentang penerapan konsumsi pangan B2SA untuk anggota keluarga sehari-hari berbasis sumber daya lokal.

Oleh karena itu, menurut Ibu Rita, kualitas konsumsi pangan dan gizi menentukan kualitas sumber daya manusia.

"Ini merupakan upaya untuk menyediakan pangan dalam jumlah dan keragaman yang cukup demgan kualitas yang layak dan tersedia sepanjang waktu, harus selalu menjadi perhatian baik pemerintah maupun masyarakat," paparnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Ibu Rita menerangkan, keberhasilan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dapat diukur melalui analisis pola pangan harapan (PPH).

"Semakin tinggi skor pola dengan harapan suatu wilayah berarti konsumsi pangan semakin beragam, bergizi seimbang, sehingga kualitas konsumsi pun semakin baik. Hal ini memberikan indikasi bahwa kecerdasan dan kesehatan masyarakat semamin terjamin," imbuhnya.

Terkait penilaian hasil lomba cipta menu, Kabupaten Bolaang Mongondow berhasil keluar sebagai juara pertama sekaligus mewakili Sulut pada lomba yang sama tingkat nasional tahun 2018 dalam rangka HPS yang rencananya akan dilaksanakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Agenda itu turut dihadiri perwakilan dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulut dan perwakilan dari kabupaten dan kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

TP-PKK Sulut dan Dinas Kehutanan Tanam Pohon Agathis dan Kenari di Pinaras

TP-PKK Sulawesi Utara bekerjasama dengan Dinas Kehutanan melakukan penanaman bibit pohon agathis dan kenari di Desa Pinaras, Tomohon, Kamis (30/11/2017) pagi.

Penanaman 1000 bibit pohon agathis dan 1000 bibit pohon kenari itu dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup sekaligus sebagai bagian dari sosialisasi gerakan perempuan menanam pohon.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Ir. Herry Rotinsulu saat menyampaikan sambutan Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, menjelaskan, penanaman itu akan menyadarkan semua pihak untuk lebih peduli terhadap pelestarian lingkungan.

"Program ini untuk meningkatkan kepedulian seluruh elemen masyarakat Sulawesi Utara terhadap kelestarian Lingkungan Hidup, serta mengembalikan fungsi kawasan hutan dan lahan yang terdampak bencana Kekeringan, memulihkan kondisi lahan kritis untuk kembali produktif," katanya.

Disamping itu, menurut Silangen, kebijakan pemerintah dalam mendukung gerakan Sulut menanam juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tani dan nelayan, serta meningkatkan ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan Sulut.

"Secara akumulatif pada gilirannya akan mampu menciptakan multiplier effect positif seperti : dapat mengatasi masalah inflasi, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, serta pelestarian daya dukung lingkungan bagi pembangunan bangsa," ujarnya.

Lebih jauh masih dalam sambutan, Silangen menerangkan Gerakan Sulut Menanam sendiri sangat bergantung pada aspek sosialisasi di tengah-tengah masyarakat oleh segenap komponen masyarakat.

"Termasuk keterlibatan Perempuan dalam menyebarluaskan bahkan menjadi pelopor untuk melakukan penanaman pohon di kawasan tertentu," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua TP-PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan yang diwakili Ketua PKK Bidang Kesehatan, Keluarga dan Lingkungan Dra. Altje Tangkudung-Dondokambey, Apt.M.Kes menjelaskan keberadaan dan kelestarian hutan Sulut bukan untuk kepentingan masyarakat Sulutsendiri tetapi juga menjadi kepentingan seluruh bangsa di dunia.

"Hal ini ditujukan agar sumber daya hutan mampu memberikan daya dukung lingkungan secara menyeluruh dan berkelanjutan bagi kelangsungan hidup umat manusia lintas generasi maupun lintas teritori," katanya.

Oleh karena itu, menurut Ibu Rita, TP PKK Sulut berinisiatif menjalin kerjasama dengan seluruh perangkat daerah di Pemprov Sulut termasuk dinas kehutanan melalui sosialisasi gerakan perempuan menanam pohon.

"Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi dengan harapan agar kegiatan ini dapat mendorong secara luas khususnya kaum perempuan dalam rangka menumbuhkan budaya menanam dan memelihara kearifan lokal dalam penyelamatan hutan dan lingkungan," ujarnya

Kegiatan itu turut dihadiri jajaran Pemkot Tomohon dan pengurus PKK Tomohon. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Teken Perjanjian Hibah Pasca Bencana Dengan Kemenkeu RI dan BNPB

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menghadiri Rapat Koordinasi Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Kamis (30/11/2017) siang.

Pada agenda itu, Olly bersama pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kemenkeu RI menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Diketahui, sebagai daerah rawan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana menjadi prioritas di bumi nyiur melambai.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah yang terkena bencana, juga berperan dalam penanggulangan bencana sejak tahap kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Kandouw Hadiri Rakorwasdanas 2017, Dibuka Oleh Wapres Jusuf Kalla


Wakil Gubermur Steven O.E Kandouw mengahadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (30/11).

Wakil Presiden R I Jusuf Kalla membuka Acara yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri itu dihadiri 1.300 peserta terdiri gubernur, bupati/wali kota seluruh Indonesia serta inspektorat daerah .

Pembukaan acara tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Wapres didampingi Kapolri dan Jaksa Agung.

Dalam kegiatan bertema Sinergitas APIP dan APH Mengawal Pembangunan Daerah tersebut juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

MoU tersebut dilakukan antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Mendagri dalam laporannya menyampaikan bahwa sesuai keputusan rapat kabinet dalam upaya meningkatkan koordinasi pemda memperkuat tata kelola pemerintah maka digelar rakor tersebut.

Tjahjo mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi cukup panjang dengan aparat penegak hukum dan diperkuat kembali dengan BPKP.

"Kemendagri sudah meminta kepada seluruh pemda untuk menerapkan perencanaan dan penganggaran yang berbasis e-planning," katanya.