Kamis, 08 Maret 2018

Gubernur Tegaskan Seluruh Komponen Harus Dukung Pilkada Demokratis

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan Dan Humas DR. Jemmy Kumendong, M. Si menghadiri Acara Apel Siaga Sentra GAKKUMDU Pilkada 2018 Dan Deklarasi Pilkada Berintegritas Bebas Politik Uang dan Polimtisasi Sara di Provinsi Sulut, bertempat di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, (8/3).

Dalam Sambutannya Kumendong   menyampaikan bahwa tahun 2018 merupakan tahun  politik, karena akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Serentak di 171 Daerah di Indonesia. Sulawesi utara adalah salah satu Provinsi yang juga akan menyelenggarakan PILKADA di 6 Kabupaten/kota.

Sehubung dengan itu, tentu Membutuhkan kesiapan baik Manusia dan infrastruktur lainnya sebagai sistem pendukung agar terlaksananya politik akbar dan tercapainya indonesia sebagai sebuah negeri yang Demokratis.
 
"Secara khusus pastinya membutuhkan dukungan dari komponen yang terkait termasuk BAWASLU, unsur Kepolisian Daerah dan Kajati, karena ada isu yang tafsirkan akan mewarnai politik di tahun ini diantaranya populisme berbasis agama, persoalan ekonomi dan pemilih milenial,"Katanya.

Lebih lanjut Kumendong mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan Pilkada di daerah tercinta.

Dalam orasinya Hal senanda disampaikan Oleh Anggota Bawaslu Sulut bidang Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Kelly M. Poluan, S. Pd, M. Si, Perwakilan Polda Sulut AKBP Youdy Kalalo, Sos, dan perwakilan Kajati Sulut Bobbi Rusmin mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menolak dan menentang Politik Uang dan politisasi sara.

Turut hadir Ketua DPRD Kota Kotamobagu H. Samy Ahmad Sabir, FORKOMPIMDA Kota Kotamobagu.(humas provinsi sulut)

Gubernur dan Ibu Makan bakso bersama Menko PMK dan Seskab


Sikap Pejabat sederhana dan merakyat yang selalu ditunjukan oleh Presiden RI Joko Widodo diimplementasikan juga oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Terbukti Gubernur Olly didampingi Istri tercinta ibu Rita Dondokambey Tamuntuan yang juga merupakan ketua TP PKK Sulut bersama Menteri  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK Puan Maharani dan Sekretaris kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Tengah Sugyono dan ibu, makan bersama dalam satu meja disalah satu rumah makan mie bakso dekat kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (8/9).

Moment tersebut terjadi setelah Gubernur bersama Menteri dan Seskab selesai mengikuti acara penganugerahan gelar doktor honoris causa bagi Preaiden ke lima RI Megawati Soekarno Putri di bidang politik dan pemerintahan dari IPDN.

Dalam suasana yang santai tersebut Gubernur bersama Menteri terlihat santai dalam suasana yang cair sembari menikmati hidangan mie bakso. Gubernur menyatakan momen ini biasa terjadi saat beliau bertemu bersama pejabat lainnya, tempat pertemuan tidak menjadi masalah yang penting komunikasi antar sesama bisa terjalin dengan baik.(humas provinsi sulut)

Gubernur Hadiri Penganugerahan DR (HC) Megawati Soekarno Putri dari IPDN


Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey didampingi Ketua TP PKK Sulut ibu Rita Dondokambey Tamuntuan menghadiri penganugerahan gelar doktor honoris causa bagi Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kamis (8/3).

Megawati mendapat gelar doktor honoris causa di bidang politik dan pemerintahan. Prosesi penganugerahan gelar doktor honoris causa berlangsung di Balairung Jenderal Rudini IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Gubernur IPDN Ermaya Suradinata menyatakan, gelar honoris causa ini merupakan yang pertama dianugerahkan sejak lembaga pendidikan itu berdiri sejak tahu 1956.

"Pemberian (gelar doktor honoris causa) untuk pertama kalinya sejak berdiri 1956 dengan nama Akademi Pemerintahan Dalam Negeri yang didirikan Presiden RI pertama Ir Soekarno, tepatnya 17 Maret di Malang. Hari ini kita menyaksikan penganugerahan pertama," kata Ermaya dalam sambutannya.

Ermaya menerangkan, pemberian gelar atas kebijakan yang dilahirkan untuk pemerintahan saat Megawati menjadi Presiden RI. Satu di antaranya menciptakan good governance dalam pemerintahan.
Selain itu menggagas perlunya koridor desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah.

"Ibu Megawati Soekarnoputri, telah memberikan justification bahwa otonomi daerah perlu diperkuat untuk menguatkan pemerintah," ujar Ermaya.

Selain itu, membuat mandataris yang konsisten untuk desentralisasi.
Serta konsisten mengatasi masalah pasca tuntutan reformasi.
Terutama, masalah krisis bangsa, dan utang negara oleh IMF.

"Beliaulah yang menyelesaikannya dan mengatasi gerakan disentegrasi bangsa di Papua, Aceh dan Ambon pada saat itu," ujar Ermaya.
Kemudian, melahirkan otonomi khusus Papua dan Aceh.

Megawati juga telah menanamkan landasan bagi pemerintahan yang akan datang untuk penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karenanya, tim promotor IPDN, melihat sudah tepat pemberian gelar ini kepada Megawati.(humas provinsi sulut)