Kamis, 24 November 2016

Hadiri Konferensi Tahunan ACI, Silangen Promosikan Potensi Sulawesi Utara di Dunia Iinternational

Hadiri Konferensi Tahunan ACI, Silangen Promosikan Potensi Sulawesi Utara di dunia international

Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE Menghadiri Konfrensi Tahunan Asia Competitiveness Institute (ACI) yang dihelat di Lee Kuan Yew School of Public Policy Singapore Rabu (24-25/11) kemarin.

Event international yang bertemakan "Competitiveness Ranking of Subnational Economies and Public Policy Studies in Greater China, India , Indonesia and ASEAN" ini merupakan agenda tentang penelitian terbaru daya saing provinsi dan wilayah di Indonesia, negara negara ASEAN, India, dan Tiongkok.
Dalam kesempatan ini, Silangen yang juga didampingi Kaban BAPEDA Ir. Roy Roring, mengatakan bahwa event ini adalah momen yang tepat untuk melakukan promosi potensi daerah Sulawesi Utara di bidang Pariwisata, dan Argo industri, yang merupakam keunggulan Sulut, Jelas Silangen.

Lebih lanjut , Silangen menjelaskan, bahwa terpilihnya Sulawesi Utara mengambil bagian dalam forum ini menjadi bukti bahwa potensi dan daya saing yang dimiliki sulawesi utara telah diakui dan menjadi perhatian nasional, bahkan International, terangnya.

Indonesia yang saat ini menempati peringkat ke 41 global competitiveness index, tak luput dari sumbangsih provinsi sulawesi Utara imbuh Silangen, Index yang dinilai berdasarkan kemudahan perizinan, tingkat kesehatan masyarakat, ketersediaan teknologi, efisiensi pasar serta inovasi.

Lebih lanjut menurut Silangen, Pemerintah Sulawesi Utara akan terus meningkatkan kinerja yang memenuhi segala aspek dalam index competitive diatas , dan memberi sumbangsih yang berarti bagi Indonesia, tutup Sekprov Sulut.
(Humas Pemprov Sulut)

Mendagri Minta Para Gubernur Waspadai Rawan Resiko Pilkada 2017 dan Sukseskan Implementasi Saber Pungli

   Rapat Kordinasi dan Dialog terbuka Gubernur seluruh Indonesia digelar di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Kamis (24/11)  turut  dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE. Rakergub menjelang akhir tahun  2016 dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan titik berat pada pembahasan atas dinamika  politik dalam negeri menjelang Pilkada Serentak Tahun 2017 serta penguatan tata kelola pemerintahan untuk menjamin terselenggaranya Pelayanan Publik yang baik dalam program Implementasi Kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)  yang dibuka Mendagri Tjahjo Kumolo SH.
   Lebih lanjut, Mendagri menginstruksikan kepada seluruh Gubernur untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan guna melakukan deteksi dini melalui pemetaan potensi instabilitas dan dinamika politik lokal serta aspek  pemanfaatan modal sosial, guna  mempererat komunikasi dengan tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat " Langkah tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas politik dalam negeri menjelang Pilkada serentak Tahun 2017" Tutur Mendagri sebagaimana dikutip Kabag Humas Pemprov Sulut Roy Saroinsong SH, di sela2 pelaksanaan Rakor.
     Lebih jauh dijelaskan Mendagri bahwa Pemerintah memandang perlu perhatian Kepala Daerah atas 4 (empat) Area  Rawan Resiko terhadap Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017 diantaranya : 1). Faktor gangguan alam dengan cuaca buruk, gunung meletus, gempa bumi, banjir ; 2). Faktor keamanan : terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, konflik komunal, penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak: 3). Faktor Politik-Hukum : Permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) 4). Faktor lainnya seperti : distribusi logistik terhambat, rendahnya partisipasi, netralitas penyelenggara juga adanya kemungkinan intervensi Asing.
    Disamping itu tandas Mendagri yang turut di dampingi Ketua KPK RI Agus Rahardjo pada Rakorgub ini, menghimbau para Gubernur se Indonesia disamping tugas menjaga stabilitas politik dalam negeri, juga wajib mengsukseskan Program Saber Pungli yang ditetapkan Presiden RI dalam Keppres No. 87/2016,  di daerah masing-masing dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan, khususnya terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memiliki resiko terjadinya Pungli.
    Masih menurut Mendagri, terdapat area yang perlu mendapat perhatian tersendiri meliputi : 1). Perizinan, dengan fokus : penerbitan izin mendirikan bangunan, penerbitan izin gangguan, penerbitan izin trayek, penerbitan izin pertambangan, penerbitan izin sektor perhubungan darat, rekomendasi  sengketa tanah dan penerbitan izin usaha; 2). Hibah dan Bantuan Sosial, dengan fokus;  pencairan dana hibah, bantuan sosial dan pemotongan dana bantuan sosial. 3). Kepegawaian, dengan fokus: mutasi pegawai, kenaikan pangkat, promosi jabatan dan pemotongan gaji guru, tenaga kesehatan serta Pegawai Tidak Tetap. 4). Pendidikan, dengan fokus: pencairan bantuan operasional sekolah dan pemotongan uang makan guru; 5). Dana Desa dengan fokus; Pemotongan dana desa, pengambilan bunga bank pada penempatan dana desa; 6). Pelayanan Publik, dengan fokus: Penyaluran beras miskin, pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan, retribusi pedagang kaki lima dan pelayanan SAMSAT; 7). Pengadaan barang dan jasa, dengan fokus: perencanaan pengadaan dan penentuan pemenang. "Untuk mengsukseskan program Saber Pungli, diharapkan Para Gubernur segera melakukan sosialisasi, pencegahan serta penindakan atas area-area yang dianggap beresiko terhadap pelayanan publik" Tandas Mendagri Tjahjo Kumolo, yang di kutip Jubir Pemprov Sulut Roy Saroinsong SH pada Rakorgub tersebut.
    Para penyaji dan nara sumber lainnya dalam pengarahan tersebut diantaranya sejumlah Kementerian dan Lembaga yakni : Menkopolhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Komjen Pol Budi Gunawan, Kepala BNPT Suhadi Alius.
   Demikian Kabag Humas Pemprov Sulut Memberitakan

NKRI Harga Mati.

Rapat koordinasi dan senergitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban untuk.mengantisipasi demonstrasi yang akan dilakukan tanggal 2 desember  2016 dilaksanakan di ruang rapat C.J Rantung kantor Gubernur Sulawesi Utara kamis (24/11) siang kemarin
Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Dra Roy Mewoh DEA  mengatakan  dengan rapat ini akan mampu mengoptimalkan,mensolusikan berbagai permasalahan, serta menyamakan visi dan persepsi untuk menefektifkan pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat, karena tanggung jawab kita sebagai warga negara dan setiap kita memiliki hak untuk berperan aktif dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban serta memiliki kewajiban untuk senantiasa menciptakan kondisi yang aman dan tertib.
Terkait dengan dengsan isu SARA dan Paham. Radikalisme harus kita pahami hal itu merupakan ancaman bukan saja bagi keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat namun juga bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga perlu disikapi secara bijak tambah Mewoh
"Karenanya dengan forum ini akan dapat kita maksimalkan sebagai wahana koordinasi guna merevitalisasi peran kita sebagai warga Negara atau masyarakat  dalam menciptakan iklim kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara yang aman dan tertib disamping itu sebagai sarana penimgkatan Sinergitas guna memperkuat hubungan persatuan dan kesatuan dalam tekad visi,persepsi, serta komitmen dalam kerangka pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang tetap berada dalam koridor peraturan perundang -undangan dan terbingkai dalam semangat Bhineka Tunggal Ika," tutup Mewoh

Kapolda Sulawesi Utara  Irjen (Pol) Wilmar Marpaung   mengatakan latar belakang diadakan pertemuan ini bertujuan koordinasi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di Sulut, informasi tanggal 25 November dan .02 desember ada di jakarta   diharapkan rakyat sulut di usahakan tenang  tidak ikut ikutan demo.
Untuk itu tanggal 30 akan diadakan apel Kebangsaan  Nusantara harapan para pimpinan Ormas,LSM Tokoh Agama , Masyarakat dapat  menyampaikan aspirasi dan  mensosialisasikan kepada anggota - anggotanya mengenai himbauan dari Forkopimda.

Danrem Brigjen TNI Soleman Agusto mengatakan  perjuangan melawan  penjajah lebih gampang dari pada melawan bangsa sendiri (bung Karno) invisibel hand (ada tangan tangan yang bermain) jadi kita semua harus kompak demi untuk kenyamanan bersama,  dihimbau tokoh Agama dan tokoh  Masyarakat  saling mengingatkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban untuk menangkal gangguan baik dari dalam maupun dari luar, dan jangan ikut ikutan share berita-berita yamg menimbulkan kebencian dan jangan lagi ada demo.yang berkaitan demgan  SARA.

DanLantamal 8 Laksma  TNI Suselo mengatakan dalam menyikapi situasi akhir akhir ini TNII siap menjaga keamanan NKRI.

Danlanudsri  Kol  Pnb  Djoko Tjahyono mengatakan menyikapi kondisi politik di jakarta , Sulut bisa menjadi percontohan di daerah lain dengan kerukunan antar umat beragama. di himbau kita tidak ikut ikut  demo seperti yang di jakarta lebih baik kita mencari kegiatan yang positif untuk mrmbangun daerah,  saya mengajak yang sudah baik ini kita jaga  dan kita tunjukan bahwa sulut aman dan tertib tidak terpengaruh yang terjadi di jakarta.

Wakil ketua 1 Brigade Manguni Aswin K   sepakat bersama seluruh LSM dan Ormas  mengatakan siapa yang mengancam keutuhan NKRIi kami akan berada paling depan untuk membela Negara ini  hidup atau mati.

Turut Hadir Seluruh Kapolres se.Sulawesi Utara, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Pimpinan LSM, Ormas.dan Serikat Buruh ( Humas Pemprov Sulut).



Wagub Hadiri Acara Puncak HKN ke 52 Provinsi Sulut


Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw bersama Wakil ketua tim penggerak PKK provinsi Sulut Dr. Kartika Devi Kandouw Tanos,MARS menghadiri acara puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 52 provinsi Sulut.

Acara tersebut mengambil tema Indonesia cinta sehat, masyarakat hidup sehat, Indonesia  kuat,  diselenggarakan Kamis, (24/11)  bertempat di lapangan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondouw.

Dalam sambutan Menteri Kesehatan yang dibacakan Wagub mengatakan Indonesia harus kuat dan sehat, pembangunan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bangsa. Indonesia masih tinggi penyakit infeksi dan lainnya.

Pembangunan kesehatan harus diupayakan semua komponen bangsa, masyarakat perlu mendapat edukasi agar berperilaku sehat. Masyarakat harus membiasakan hidup sehat serta bertanggung jawab menjaga diri sendiri, keluarga dan lingkungan untuk hidup sehat melalui upaya preventif dan promotif, karena hidup sehat adalah milik bersama.

Pelayanan kesehatan harus dirasakan bersama, Bolmong menjadi prioritas pembangunan kesehatan. Negara harus hadir bagi rakyat di bidang kesehatan, melalui momentum ini pelayanan kesehatan masyarakat harus semakin baik.

Pada kesempatan tersebut Wagub juga meluncurkan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), dengan diluncurkan gerakan ini diharapkan masyarakat bisa hidup sehat melalui aktivitas fisik serta deteksi dini penyakit.

Wagub juga memberikan penghargaan kepada dokter teladan se Sulut yang diberikan kepada dokter Fricilia Kandou yang merupakan kepala UPTD Puskesmas Molompar Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. Wagub juga memberikan sejumlah bantuan kesehatan kepada masyarakat.

Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan unsur Forkopimda Sulut, Penjabat Bupati Kabupaten Bolaang Mongondouw Nikson Watung bersama ibu, Kepala dinas Keaehatan se provinsi Sulut.(humas provinsi Sulut)