Jumat, 29 Mei 2015

Mendagri: Lulusan IPDN Harus Jadi Camat




Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewarning kepada seluruh Kepala Daerah di tanah air, agar para lulusan IPDN harus diangkat menjadi Camat, bukan bertugas di Pol.PP apalagi hanya menjadi Ajudan. Penegasan Mendagri tersebut disampaikan pada pertemuan dengan Gubernur, Bupati,Walikota se- Sulut di Graha Bumi Beringin Manado, Jumat (29/5) kemarin.
Alasan Mendagri agar kepala wilayah kecamatan atau Camat harus lulusan IPDN, karena selama Empat tahun mengikuti masa pendidikan mereka telah dididik menjadi seorang pemimpin atau pamong praja yang berkualitas dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai ke level pemerintahan pusat.
Karena mereka inilah yang akan disiapkan untuk menjadi agen-agen perubahan “Refolusi mental Indonseia” di masa yang akan datang. Sehingga lulusan IPDN ini paling tepat menjadi Camat, bukan seperti sekarang bertugas di Sat. Pol PP atau menjadi ajudan Gubernur, Bupati/Walikota, tegas Kumolo.  
Kegusaran Mendagri tersebut bukan tanpa alasan, Ia melihat di beberapa daerah di tanah air, ada camat yang tidak menguasai tata kelola pemerintahan, sehingga tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat banyak yang terbengkalai, karena  latar belakang pendidikannya bukan dari pemerintahan akan tetapi dari dokter, insinyur dan lain sebagainya.
Namun demikian, Kumolo berharap camat yang bukan berlatar belakang pendidikan pemerintahan, kepala daerah harus mengikut sertakan dalam diklat atau bimbingan teknis di Badan Diklat yang ada di daerah, harap Kumolo. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).



Kansil Hadiri Hapsa PKB GMIM

Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil Jumat (29/5) menghadiri acara hari persatuan pria kaum bapa GMIM ke 53 tahun 2015 yang dilaksanakan di kecamatan mapanget kota Manado.

Dalam sambutan Wagub mengatakan, pria kaum bapa GMIM merupakan bagian pembangunan daerah telah memberikan banyak masukan dan inovatif. Pria kaum bapa GMIM tetap bersinergi dengan pemerintah guna mengoptimalkan jalannya pembangunan di segala bidang.

Kedepan PKB semakin mampu ciptakan terobosan baru dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, momentum ini menjadi media introspeksi PKB dalam kehidupan bermasyarakat, lahirkan komitmen dalam berperan menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia. Wagub mengajak PKB bangun persatuan dan kesatuan dalam persaudaraan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, jangan terprovokasi berbagai isu yang merusak bangsa, PKB junjung semangat kekeluargaa n, bahu membahu jaga daerah agar tentram.

PKB terus dukung dan sukseskan kebijakan dan program pemerintah daerah, tingkatkan SDM demi terwujudnya Sulut sebagai pintu gerbang di asia pasifik.

Ketua BPMJ GMIM Pdt Sumakul dalam khotbahnya juga menyampaikan Kaum bapa menghadirkan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Kaum bapa bertanggung jawab menghadirkan hal tersebut dalam keluarga, jangan diskriminasi, harus menjadi panutan dalam keluarga sebagai kepala menjadi contoh dan teladan.

SHS: Kumolo Orang Pertama Membidani UU Pilkada Serentak







Gubernur Sulawesi Utara Dr Sinyo Harry Sarundajang mengatakan, Mendagri Tjhajo Kumolo adalah orang pertama yang membidani UU Pilkada serentak tahun 2015.
Pernyataan menarik orang nomor satu di Sulut itu disampaikan pada pertemuan Mendagri dengan Gubernur, Pimpinan DPRD Sulut, Bupati/Walikota, Pimpinan DPRD Kab/Ko, KPU,Bawaslu dan Panwaslu se- Sulut di Graha Bumi Beringin Manado, Jumat (29/5) kemarin.
Menurut Gubernur, Pilkada serentak ini memang baru pertama kali dilaksanakan di tanah air, dan khusus untuk Pilkada Gubernur dan Wagub tidak ada masalah, karena dananya sudah tersedia dalam APBD.  Demikian halnya dengan Pilkada di tujuh Kabupaten/Kota dananya juga sudah disiapkan lewat APBD masing-masing daerah yang akan menggelar Pilkada, jika masih terjadi kekurangan anggaran pemerintah pusat menjamin akan membantu,  ujar SHS.
Mendagri Tjhajo Kumolo mengatakan, refisi UU Pilkada ini telah melalui 18 kali proses perubahan dan akhirnya pemerintah bersama DPR-RI telah menetapkan UU No 8 tahun 2015 antara lain menyebutkan, Pilkada Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak.   
Di Indonesia Kumolo menyebutkan, ada 541 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sementara sulut sendiri ada delapan daerah yang akan melaksanakannya, selain pilkada Gubernur dan Wagub Sulut, juga ada tujuh Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pilkada yaitu Manado, Minsel, Minut,Boltim,Bolsel, Tomohon dan Bitung.  
“Kita melaksanakan Pilkada serentak ini agar siklus lima tahunan bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan siklus lima tahunan ini bisa diikuti pula oleh partai politik, sehingga suasana kondusifitas parpol boleh berjalan dengan baik”, jelas  Kumolo.
Untuk itu Kumolo mengajak, agar KPU dan Bawaslu dapat mengelola dana Pilkada yang ada se-efektif dan se-efisien mungkin, agar pelaksanaan Pilkada boleh berlangsung aman, tertib dan lancar.  Ia juga menambahkan karena masa jabatan Gubernur Sulut akan berakhir pada 9 September 2015 mendatang, maka  Saya sudah menyiapkan penggantinya yaitu seorang pejabat Eselon I dari Kemendagri untuk meneruskan kepemimpinan SHS ini hingga pelantikan Gubernur/Wagub Sulut terpilih. Turut hadir Sekprov Sulut Ir Siswa R Mokodongan serta Direktur IPDN pusat. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).