Rabu, 11 Januari 2017

Biro Orpeg Sulut Jadwalkan Pemasukan Lakip Semua SKPD

Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekertaariat Daerah Povinsi Sulawesi Utara setelah beberapa waktu lalu sukses mempersiapkan bersama Badan Kepegawaian Daerah Sulut untuk melaksanakan kegiatan Pelantikan beberapa waktu lalu oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE memasuki tahun 2017 sedang menunggu masing-masing SKPD untuk memasukan Laporan Kinerja (Lakip) Instansi Pemerintah tahun 2016.

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg) Setda Provinsi Sulut, Farly Kotambunan, Rabu (11/01/2017) mengatakan saat ini sedang menunggu pemasukan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam rangka untuk mengevaluasi kinerja SKPD kurun waktu satu tahun anggaran.

“Kami saat ini sedang menunggu pemasukan laporan kinerja pemerintah di masing-masing SKPD sampai dengan 31 januari diharapkan semua sudah masuk dan setelah itu kami akan melakukan rapat Tim bersama Inspektorat” ujar Kotambunan.

Disinggung soal reword and ponismen jika ada SKPD yang tidak memenuhi target capaian Kotambunan menyampaikan bahwa hal itu harus dirapatkan bersama Tim yang telah dibentuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

“Hal ini akan kita lihat karena masing-masing pejabat telah menandatangani perjanjian kinerja dan target kinerja dan kalau ada yang tidak terlaksana apa sumber  masalahnya, namun itu harus dirapatkan bersama Tim terkait” Ujar Kotambunan

“Kalau memang hal itu karena efisiensi pengurangan anggaran hal itu tidak terlaksana tentu itu tidak masalah karena tidak bisa berbuat apa-apa, karena seperti yang anda tahu sendiri untuk masalah pemotongan anggaran sedang Instansi Pemerintah yang ada di pusat saja dilakukan pengurangan anggaran” Jelas Kotambunan.

Silangen : Harga Rica di Sulut Aman.

Gejolak harga rica di nasional yang mulai meresahkan ternyata tak berpengaruh terhadap harga di pasar Sulawesi Utara.
"Harga rica di Sulut aman," tegas Sekretaris Propinsi Sulut, Edwin Silangen SE MS k Rabu  (11/01) kemarin diruang kerjanya.

Silangen mengatakan bahwa dirinya baru mendapat laporan dari inspeksi mendadak oleh Asisten Ekonomi Pembangunan, R Mokoginta, Karo Ekonomi, F Manumpil dan Kadisperidag, Jenny Karouw dan Kepala Bulog Sulut Taufan Akib  yang melihat langsung bahwa situasi di pasar tradisional telah dilakukan intervensi sehingga menekan harga yang sempat menyentuh Rp 70.000/kg sampai 60 ribu mudah mudahan kedepan akan lebih Stabil.

"Harga sudah stabilisasi menjadi Rp 60 ribu dan stok yang ada mencukupi, ini komitmen Pemerintah Propinsi Sulut dibawah kepemimpinan Olly Dondokambey-Steven Kandouw,"ujar Silangen.

Ditambahkan Manumpil bahwa Pemerintah Propinsi Sulut tetap mengupayakan tidak  ada  pihak yang dirugikan harga cabai rawit merah masih tinggi di sejumlah daerah. Harganya masih di kisaran Rp 100 ribu per kilogram (Kg).
Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia, Jokowi sudah memerintahkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk suplai cabai di daerah yang berlimpah ke daerah yang stoknya sedikit. Ini untuk memenuhi kebutuhan cabai di seluruh Indonesia.
"Stok Lokal Sulut dati Boltim, Bolsel Minahasa Selatan , Minahasa Tenggara, dan Minahasa dari sana akan kami salurkan ke daerah lain," tutur  Manumpil

Jokowi mengatakan, harga cabai tinggi ini bukan tanpa alasan. Pertama, hasil pertanian 2016 terutama cabai memang kurang bagus. Ini tentu berimbas ke pasokan cabai untuk masyarakat.
"Yang namanya harga tergantung dari supply dan demand. Karena musimnya pada 2016 kemarin memang jelek untuk cabai sehingga banyak yang busuk dan gagal panen sehingga supply kurang. Itu fluktuaktif,"
Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengajak masyarakat memanfaatkan sarana belanja online untuk mendapatkan harga cabai yang lebih murah. Hal ini seiring dengan melonjaknya harga cabai rawit merah yang menembus angka lebih dari Rp 100 ribu per kg.
Menurut Enggartiasto, bila membeli cabai melalui e-commerce atau secara online bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Jika harga di pasar tradisional dipatok di atas Rp 100 ribu, maka di online hanya Rp 70 ribu. Namun dia engan mengatakan situs.online tersebut.
"Kita buka online, beli dari online saja. Karena beli di online itu jauh lebih murah dan di bawah Rp 70 ribu bahkan 60 ribu". tutup Manumpil

Toemandoek Siap Kawal Visi Misi OD-SK

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara, siap mengawal visi dan misi Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw. Seperti yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah sesuai visi dan misi dan rencana kerja tahunan (RKT), ini menjadi tugas pokok dari BAPPEDA.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Provinsi Sulut Ricky Toemandoek,Rabu (11/1/2017).

Dikatakannya, kedepan ada target indikator kinerja SKPD ini harus menjadi komitmen bersama.

"Karena, sebelumnya Gubernur Olly telah melakukan penandatanganan kontrak kerja bersama kepala SKPD. Ini merupakan sanksi cukup berat kalau tak capai target," katanya

Lanjutnya, kedepan BAPPEDA secara berkala akan melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas, Badan, untuk lebih fokus terhadap tugas pokok yang disesuaikan  dengan indikator kinerja yang sudah ditandatangan dan komitmen antara SKPD dengan Gubernur.

"Makanya, salah satu tugas pokok dari BAPPEDA yakni mengawal visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut)," pungkas mantan Kadis Perkebunan ini.

Olly Dondokambey Akan Hadirkan Pakar Ideologi Pancasila

Dalam rangka peningkatan pemahaman tentang empat (4) Pilar Kebangsaan, serta guna membentuk karakter kepribadian bangsa yang kuat, mandiri dan tangguh di sulawesi utara (Sulut), maka pemerintah provinsi melalui Badan Kesbangpol akan menggelar Sosialisasi Empat (4) Pilar Kebangsaan dan Revolusi Mental.

Hal ini diutarakan Kaban Kesbangpol Sulut Evans S. Liow  Rabu (11/1/2017).

Ia mengatakan, Sosialisasi Empat (4) Pilar Kebangsaan dan Revolusi Mental, akan dilaksanakan pada kamis 12 januari bertempat di Gedung Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado, pada pukul 10:00 Wita. Adapun tokoh pembicara bakal hadiri yaitu Ahmad Basarah.

Ditambahkan Liow, dalam disertasinya, Ahmad Basarah menyelidiki kedudukan Pancasila yang lahir tanggal 1 Juni 1945 sebagai sumber dari segala sumber pembentukan hukum nasional maupun tolok ukur pengujian UU di MK. Selain itu juga hendak melakukan objektifikasi dan penyelidikan ilmiah atas kelahiran Pancasila.

"Dalam hasil penelitiannya, Ahmad Basarah menemukan dasar pijakan argumentasinya yang kokoh soal keputusan Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila sesuai Keppres Nomor 24 tahun 2016," kata Liow.

Pada Sosialisasi empat (4) dan Revolusi Mental tersebut menurut Liow,  Ahmad Basarah akan disandingkan dengan Wakil Gubernur Steven Kandouw untuk memberikan pembekalan kepada pejabat struktural lingkup Pemprov Sulut terkait dengan kebijakan pemerintah provinsi. Lebih khusus, meletakkan dasar kembali kepada ASN Pemprov Sulut untuk memahami benar ideologi pancasila.

"Karena, dari ideologi pancasila lahir-lah pemikiran Trisakti dan Nawacita. Sekaligus mendorong aparat yang ada disini untuk merevolusi mental," tukasnya. Sembari ia berharap agar pemahaman empat (4) pilar dan Revolusi Mental ini untuk membentuk karakter kepribadian bangsa yang kuat, mandiri dan tangguh di sulawesi utara (Sulut).

"Untuk itu, saya minta kehadiran pejabat eselon II, II, IV lingkup Pemprov Sulut. Sosialisasi ini sangat penting, karena pembicara yang hadir merupakan tokoh nasional dibidang Ideologi Pancasila," pungkas Kaban Kesbangpol ini.

 

Rotinsulu Bangun Koordinasi dan Konsolidasi ke Kabupaten Kota Terkait P3D.

Terkait dengan Personil, Peralatan, serta Pembiayaan (P3D), pemerintah provinsi melalui Dinas Kehutanan (Dishut Pemprov Sulut) yang dipimpin langsung Ir Herry Rotinsulu, Selasa (10/1/2017) kemarin, melakukan koordinasi dan konsolidasi internal kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kehutanan di dua daerah yaitu Kabupaten Bolmong dan Kotamobagu.

Rotinsulu mengatakan, P3D (personil, peralatan, pembiayaan) bidang Kehutanan menurutnya sesuai amanat UU.23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah.

''Terkait beberapa ASN Penyuluh Kehutanan ex Dinas kehutanan Kotamobagu yang belum keluar SK Gubernur  akan dikoordinasikan dengan BKD Sulut agar secepatnya untuk diproses,’’ungkapnya.

Sedangkan terkait dengan aset, kata dia, aset yang bergerak maupunaset tidak bergerak dalam waktu dekat akan di proses pengalihan.

‘’Karena secara administrasi pada tanggal 30 November 2016 telah diserahkan oleh Bupati/Walikota se Sulut kepada Gubernur di ruangan C.J. Rantung. Sedangkan mengenai Kantor UPTD KPHL dan KPHL sementara akan dicarikan tempat yang layak apakah pinjam pakai kantor sementara atau akan disewakan rumah kontrak sementara,’’terangnya.

Intinya apapun masalah yang dihadapi terkait dengan pengalihan urusan kehutanan dari Pemerintah Kab/Kota ke Perintah Provinsi Sulut.

‘’Urusan pemerintahan bidang Kehutanan tidak boleh berhenti kepada ASN Kehutanan yang telah beralih status ke Dinas Kehutanan Provinsi diminta untuk tetap tenang, bersemangat, disiplin kerja serta tak perlu melakukan gerakan tambahan yang tidak diperlukan, karena proses penataan kelembagaan dan penempatan personil sementara berlangsung dan diharapkan dalam waktu dekat akan rampung,’’ tutup mantan Penjabat Bupati Minut Ini. ( Humas Pemprov Sulut).