Ekonomi Sulut Menggeliat, Gubernur OD Apresiasi DPRD

Sinergitas konstruktif yang senantiasa ditunjukkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama DPRD Sulut mampu menstimulus gerak pacu pembangunan daerah. Terbukti perekonomian Sulut terus menunjukkan pergerakan positif hingga mencapai 6,23 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5 persen.

Demikian disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE saat memberikan penjelasan mengenai Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sulut T.A. 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Jumat (14/9/2018) sore.

"Sebagaimana terlihat dalam kondisi makro pembangunan daerah, pertumbuhan perekonomian Sulut tahun 2017 berada pada angka 6,23 persen atau di atas rata-rata nasional. Kemiskinan juga menurun pada angka 7,8 persen atau berkurang dari kondisi September 2017 yang sebesar 7,9 persen," kata Olly.

Gubernur Olly menuturkan, pencapaian positif itu semakin memperkuat eksistensi Sulut dalam upaya berkontribusi bagi pembangunan bangsa dari ujung utara Indonesia. Dirinya mengapresiasi seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sulut yang konsisten mendukung pembangunan Sulut di berbagai bidang.

"Karena itulah, atas nama Pemerintah Provinsi, dengan tulus saya memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan terhormat, atas upayanya dalam memaksimalkan tugas dan tanggungjawab selama ini. Dengan harapan, harmonisasi kinerja yang selama ini tercipta, akan terus teraktualisasi di sisa tahun 2018 dan di tahun-tahun mendatang," ungkap Olly.

Lebih jauh, Olly berharap disampaikannya Ranperda Perubahan APBD ini semakin mengoptimalkan langkah pencapaian berbagai target pembangunan di sisa tahun anggaran berjalan ini.

Olly juga mengingatkan kepada setiap Perangkat Daerah semakin optimal dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran. Dalam artian, optimal dari sisi pelaksanaan, manfaat, pertanggungjawaban, serta harus sesuai dengan koridor ketentuan yang berlaku.

Sehingga aktualisasi berbagai program pembangunan bangsa di Sulut, khususnya realisasi berbagai Program Strategis Nasional dan Prioritas Nasional di Sulut, yang secara manfaat pastinya akan mewujudkan Sulut Hebat.

Adapun rapat paripurna turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Terkait substansi materi rancangan Perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2018, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
Total Pendapatan Daerah pada tahun 2018 yang ditargetkan sebesar Rp.3.779.295.766.441 berubah menjadi Rp.3.823.179.307.474 atau mengalami kenaikan sebesar 1,16%, dengan rincian:

-Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.1.168.433.686.441 berubah menjadi Rp.1.213.016.074.474 dengan kata lain bertambah 3,82%, atau sebesar Rp.44.582.388.033;

-Dana Perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp.2.586.412.080.000 berubah menjadi Rp.2.586.413.233.000 atau bertambah sebanyak Rp.1.153.000;

-Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditargetkan sebesar Rp.24.450.000.000 berubah menjadi Rp.23.750.000.000 berkurang 2,86%, atau sebesar Rp.700.000.000.

2. Belanja
Total Kebijakan Belanja yang ditargetkan pada tahun 2018 senilai Rp.4.181.699.182.341 berubah menjadi Rp.4.129.013.863.900 atau berkurang 1,26%, atau sebesar Rp.52.685.318.441 dengan rincian :

-Belanja Tidak Langsung bertambah sebesar 3,71% dari Rp 2.196.086.886.053 menjadi Rp.2.277.489.330.632;
Perubahan Belanja Tidak Langsung dikarenakan adanya penyesuaian gaji dan tunjangan ASN dan TPP sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016  tanggal 23 Mei 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan; dan PP Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 perihal pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 tahun 2018;

-Belanja Langsung terjadi penyesuaian dari Rp.1.985.612.296.288 menjadi Rp.1.851.524.533.268 atau berkurang sebesar (6,75%) terjadi penyesuaian Belanja Langsung ini adalah antara lain penganggaran penyesuaian pinjaman daerah sebagai hasil dari kesepakatan Pemprov Sulut dengan pihak pemberi pinjaman yaitu PT. SMI.

3. Pembiayaan
Tahun 2018 penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.452.403.415.900 pada APBD Perubahan ini ditetapkan menjadi Rp.401.454.556.426. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp.50.000.000.000 berubah menjadi Rp.95.620.000.000. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Harap kesuksesan Pilkada 2018 Berlanjut Pada Pemilu 2019

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey  berharap agar kesuksesan yang berhasil ditorehkan pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 di Sulut harus berlanjut pada pelaksanaan Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly melalui Kaban Kesbangpol Mecky Onibala saat membuka Seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) cabang Manado yang diketuai oleh Steven Kandouw yang juga adalah Wakil Gubernur Sulut, dengan tajuk "Evaluasi Pilkada Serentak 2018 dan Prospek Pemilu 2019", Jumat (14/9/18) di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut.

"Tingginya angka partisipasi pada pelaksanaan Pilkada tahun 2018 ini, harus mampu menjadi standar bagi kita semua untuk membawa optimisme seluruh masyarakat Sulawesi Utara, mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 17 April 2019," kata Gubernur.

Lebih lanjut dirinya merespon positif kegiatan ini dan mendorong agar seminar AIPI mampu menjadi wadah evaluasi atas karya dan kerja selama proses pelaksanaan Pilkada lalu guna mencermati berbagai kekekurangan dan hambatan yang ada sekaligus menghasilkan rekomendasi konstruktif yang dapat di implementasikan pada pelaksanaan pesta demokrasi mendatang.

Diketahui sebelumnya, pada 27 Juni 2018 enam daerah Kabupaten/Kota di Provinsi menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak. Persentase partisipasi pemilih, dimana dari jumlah 591.040 Daftar Pemilih Tetap yang tersebar di 76 Kecamatan, 800 Desa/Kelurahan dan 1.528 TPS, tingkat partisipasi politik mencapai sebanyak 478.413 atau 80,94 persen. Pilkada serentak di wilayah Sulawesi Utara tergolong berlangsung secara aman, lancar dan sukses.

"Kegiatan ini harus dioptimalkan sehingga semakin melengkapi kesuksesan tahapan sebelumnya. Kiranya dapat semakin memajukan kehidupan berdemokrasi bangsa," pungkas Gubernur.

Nampak hadir dalam seminar para narasumber diantaranya Anggota Bawaslu RI Fritz Siregar, SH, LL, M. PhD, Ketua Bawaslu Sulawesi Utara Herwin Malondah, SH, MH, Ketua KPU Sulut DR. Ardiles Mewoh, S.IP, M.Si, Peneliti Kepemiluan Unsrat DR. Ferry Liando, S.IP, M.Si, Pimpinan dan Pengurus AIPI Manado, para Komisioner KPUD dan Bawaslu, para Akademisi, serta undangan.

Hadiri Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria, Gubernur Olly Ingatkan Kerja Sama Atasi Persoalan Pertanahan

"Perlu di ingatkan kepada masyarakat dan disosialisasikan kepada masyarakat bahwa pemerintah itu ingin menyelesaikan persoalan, maka dari itu dibentuklah Gugus Tugas Reforma Agraria".

Pernyataan tersebut disampaikan langsung Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey saat Memberikan Materi Pada Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulut Tahun 2018. Di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Jumat (14/9/2018).

Gubernur juga menyampaikan bahwa sepanjang tanah negara dan betul-betul tidak melanggar hukum, pastinya pemerintah akan memberikan kepada masyarakat, tidak adalagi seperti dulu pemerintah mengakali masyarakat untuk kepentingan pemerintah dan pengusaha.
Karena yang paling bermasalah disini adalah antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah, dan masalah ini sudah dari tahun ke tahun.

"Dengan adanya kesepakatan bersama, pasti semua masalah akan beres, dan Apa yang kita harapkan kedepan bahwa melalui gugus tugas ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kepemilikan tanah rakyat," Kata Gubernur.

Lebih jauh lagi Gubernur menyampaikan kepada para pejabat dan kepala kantor pertanahan yang ada di kabupaten kota untuk dapat mengetahui dan sadar dengan pemahaman ini.
Karena tugas dari Gubernur, Walikota , Bupati adalah untuk menyelesaikan persoalan ini, karena mereka adalah perwakilan dari pemerintah pusat yang mendapat mandat dari rakyat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan.

"Dengan memiliki sertifikat tanah, PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan) dan lain-lain, pastinya PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga meningkat dan juga dapat mempermudah dalam berinvestasi," Tambahnya.

Gubernur mengarahakan jika kepala kantor kekurangan dana dan operasional didalam pengukuran dan lain-lain, ini menjadi tugas Pemda yang harus mengalokasikan.

"Gugus tugas ini tidak main-main dan tidak untuk kepentingan pemerintah, ini benar-benar untuk masyarakat," ujar Gubernur.

Diakhir Gubernur megajak semua stakeholders untuk bersama-sama selesaikan persoalan ini agar  dapat berdampak baik bagi masyarakat.

Sekprov Buka Rangkaian Harhubnas Tahun 2018

Rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2018 dibuka dengan kegiatan jalan sehat bersama yang di selenggarakan Jumat (14/9/2018) bertempat di kawasan mega mas manado.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen,SE,MS. Dalam sambutannya, Sekprov mengatakan bahwa momentum Harhubnas merupakan suatu momentum penting bagi seluruh jajaran Perhubungan dalam menginteospeksi diri ketika menjalankan tugas dilapangan.

“Ini adalah moment bagi seluruh jajaran perhubungan untuk mengintrospeksi diri dalam menjalankan tugas, tapi juga juga memiliki makna dalam membangun jiwa korsa serta kebersamaan bagi keluarga besar Dinas Perhubungan dimanapun berada," ucap Sekprov.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara, DR. Lynda Watania M.Si dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan dari terselenggaranya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan jiwa korsa seluruh jajaran Dishub termasuk mitra kerja Perhubungan.

“Tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun jiwa korsa para jajaran Dishub Sulut bersama mitra kerja yang ada, termasuk juga meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab untuk selalu ikut mwmbudayakan pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi, seperti yang tercermin pada lima citra manusia perhubungan”, jelasnya.

Menyambut Harhubnas ini dilaksanakan  berbagai kegiatan seperti senam Zumba, lomba carur, lomba Dam, Donor darah, khitanan massal, tenis, serta pencanangan pekan keselamatan yang ditandai dengan penyerahan bantuan alat keselamatan seperti Helm, Life Jacket, berbagai souvenir keselamatan penerbangan.

Rencananya acara puncak Harhubnas akan digelar hari Senin pekan depan, dan pada hari Rabu akan ada anjangsana di dua panti asuhan dengan dipimpin langsung oleh Ketua TP-PKK Sulut, Ibu Rita Maya Dondokambey- Tamutuan

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, seluruh pejabat eselon II Lingkup Pemprov Sulut, serta seluruh jajaran Dishub Provinsi.(humas provinsi sulut)

Gubernur Olly Hadiri Perayaan Yubilium Ke-150 Tahun Kembalinya Gereja Katolik Keuskupan Manado

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menghadiri Perayaan Puncak Yubilium Ke-150 Tahun Gereja Katolik Keuskupan Manado yang dipusatkan di Ampitrater Imanuel Youth Centre Lotta, Pineleng (14/9/2018).

Dihadapan Uskup Keuskupan Manado Mrg. Benedictus Rolly Untu, MSC serta seluruh umat Katolik, Gubernur Olly menyapaikan selamat atas perayaan Yubilium ke 150 Gereja Katolik di Sulawesi Utara serta mengajak kepada seluruh umat untuk memaknai ibadat syukur ini sebagai momentum dan media untuk menginstropeksi, mengevaluasi dan mereview perjalanan pengabdian dan pelayanan umat Katolik baik dalam iman maupun di tengah-tengah masyarakat.

Sejalan dengan itu, Gubernur berterima kasih atas kontribusi umat Katolik dalam peningkatan serta kemajuan daerah Sulawesi Utara yang dilihatnya sangat membantu.

"Pemerintah Sulawesi Utara sangat berterima kasih peran dari umat Katolik yang ada di Sulut. karena apa yang kita nikmati saat ini adalah kerja bersama kita," sahut Gubernur Olly.

Lanjutnya, ditengah krisis produk-produk unggulan yang ada di Bumi Nyiur Melambai seperti kopra yang menurun, cengkeh yang mengalami kegagalan panen, harga pala yang tidak stabil serta industri perikanan yang mengalami penurunan di Bitung, masyarakat Sulawesi Utara diberkahi dengan kerukunan serta kebersamaan baik antar ras maupun golongan agama.

"Karena ada persatuan dan kesatuan bagi masyatakat, bagi agama agama yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, sehingga kebahagiaan, kerukunan menjadikan Sulawesi Utara sebagai Provinsi terukun di Indonesia," ucap Gubernur.

Dijelaskan Gubernur, dengan kerukuan dan keramahan masyarakat Sulut dapat menghadirkan wisatawan baik mancanegara maupun nasional yang mau datang di Sulawesi Utara yang juga secara tak langsung meningkatkan perekonomian Sulut di sektor pariwisata.

Lebih dalam lagi, Gubernur melihat terciptanya kerukanan ini karena adanya peran dari gereja-gereja yang ada, secara khusus peran dari keuskupan yang ada di kota Manado ini. Sejalan dengan itu, Gubernur mengharapkan agar kerjasama yang telah berjalan ini terus dipertahankan.

"Mari kita bekerja sama terus dengan pemerintah dalam rangka menjaga persatuan yang ada di Sulawesi Utara. Karena Pemerintah Sulawesi Utara selalu berada di tengah-tengah umat Katolik yang ada di Sulut," akhiri orang nomor satu di Sulut.

Sebelumnya juga di tempat yang sama, Uskup Manado Mrg. Rolly Untu, MSC mensyukuri serta berterima kasih atas partisipasi dari seluruh umat Katolik yang ada di keuskupan Manado dalam mensukseskan perayaan Yubilium ke 150 tahun kembalinya Gereja Katolik di keuskupan Manado yang dipuncaki lewat perayaan Ekaristi bersama.

Nampak juga dalam perayaan Yubilium tersebut, penyerahan penghargaan kepada Gubernur Olly oleh Keuskupan Manado yang mewakili unsur pemerintah sebagai toko-toko sejarah yang melibatkan diri pada perkembangan Gereja Katolik.

Turut hadir dalam acara tersebut Uskup Keuskupan Agung Makasar, Amboina dan Kupang, Wakil Ketua DPRD Prov. Sulut Wenny Lumentut serta jajaran Pastores Keuskupan Manado.(humas provinsi sulut)