Dishub Buka Pendaftaran Calon Taruna

Ini tentunya berita menggembirakan bagi para generasi muda khususnya lulusan SMU sederajat. Menyusul Kementrian Perhubungan RI melalui Dinas Perhubungan Sulut, membuka pendaftaran bagi calon taruna Perhubungan.
“Saya mengajak para generasi muda di Sulut, yang ingin melanjutkan pendidikan, ayo ambil kesempatan dan peluang ini. Pendaftaran masih akan dibuka sampai tanggal 20 Juni 2014,”kata Kepala Dinas Perhubungan Sulut Joy Oroh, Rabu (18/06/2014).
Dikatakan Oroh, saat ini pendaftar sudah mencapai 50-an calon siswa baru. Berlaku untuk pria dan wanita. Tempat pendaftaran di kantor perhubungan Pemprov Sulut, setiap hari jam kerja.
“Lulusan Taruna baru perhubungan program Diploma 3 LLASDP Kementrian Perhubungan RI, berhak mendapatkan gelar Ahli Madya LLSADP,”kata Oroh.

Kadis Perhubungan Pemprov Sulut Drs Joi Oroh

Pemprov Bahas Potensi Konflik Pertambangan

Manado- Pemprov Sulut mengundang Kabupaten dan Kota se Sulut untuk membahas sejumlah potensi konflik pertambangan di Sulut. Rapat tersebut menurut Kepala Biro Sumber Daya Alam (SDA) Setdaprov Sulut, Ir Erni Tumundo, untuk mensinergikan peraturan terkait pertambangan.
Karenanya terang Tumundo usai rapat Rabu (18/06/2014) di kantor gubernur menyarankan, Kabupaten dan Kota yang memiliki potensi pertambangan untuk melengkapi semua persyaratan sesuai aturan yang berlaku.
“Yang penting untuk disikapi dalam pertambangan adalah Amdal,”ingatnya.
Rapat yang juga menghadirkan para akademisi tersebut ikut membahas polemik Pulau Bangka di Kabupaten Minut.
Dikatakan Tumundo, saat ini Kabupaten Minut sementara menyusun peraturan rencana sonasi pulau -pulau kecil.”Sementara berproses. Dulunya, sudah ada peraturan Perda pesisir dan pulau kecil tahun 2006 sesuai UU tahun 2004. Sekarang sudah punya rencana detail rinci pulau Bangka,”jelasnya.
Disebutkannya, status pulau Bangka dalam Perda RTRW Kabupaten Minahasa Utara dan Perda RTRW Pemprov Sulut nomor 1 Januari 2014 memang masuk kawasan pertambangan.
Selain itu, permasalahan penertiban Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di daerah masing-masing ikut menyeruak. Karena terang Tumundo, PETI ini sangat sulit untuk menertibkannya, serta pentingnya pengaturan pengelolaan limbah PETI.
“Kabupaten dan Kota mempersoalkan maraknya peredaran Zianida dan Mercury. Karenanya Kabupaten dan Kota disarankan untuk mendata siapa saja penggunanya supaya bisa terkontrol, serta menertibkan tata niaga peredaran Mercury dan Zianida, termasuk penataan ijin pertambangan,”katanya seraya menyebutkan, untuk pemanfaatan lahan suaka alam, daerah konservasi, hutan lindung, cagar alam, harus ijin Menteri Kehutanan RI. (DR Jemmy Kumendong, Kabag Humas selaku Jubir Pemprov)

Kepala Biro Sumber Daya Alam Setda Prov Sulut Ir Erni Tumundo

Dinkes Sulut Siap Antisipasi Gangguan Kesehatan Saat Pilpres

Dalam rangka menanggulangi masalah yang dapat timbul selama pelaksaan pemilu pilpres nanti, Dinas Kesehatan Provinsi Sulut bekerjasama dengan stakeholder terkait melaksanakan galdi lapangan penangu\gulangan masalah kesehatan akibat konflik social terkait pemilu 2014.

Kegiatan tersebut digelar Rabu (18/6) bertempat di lapangan Kantor Gubernur Sulut, dibuka oleh Wakil Gubernur  DR Djouhari Kansil.

Dalam sambutan pengarahannya, Wagub menegaskan seluruh pihak untuk tetap sigap menghadapi agenda nasional  terkait juga masalah penanganan masalah kesehatan yang mungkin saja akan terjadi. Undang-undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengkategorikan konflik dalam satu jenis bencana yaitu bencana social.

Kansil mengingatkan dalam situasi bencana khususnya konlik social, peran petugas kesehatan salam upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap korban akan lebih baik jika terdapat koordinasi mobilisasi seumberdaya yang optimal dari seluruh stakeholder yakni TNI, Polri, PMI, SAR, Rapi, dalam satu komando.

 Untuk itu melalui kegiatan gladi bersama ini Kansil mengharapkan hasil yang maksimal terhadap kesigapan menghadapi bencana, meningkatkan kemampuan seluruh aparatur, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat dalam penanganan bencana serta semakin solidnya koordinasi antar lembaga sehingga dapat mewujudkan masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana khususnya bencana konflik social.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut Dr. Grace Punuh, M.Kes dalam laporannya mengatakan kegiatan melibatkan 300 orang yang berasal dari unsure Dinas Kesehatan Provinsi, Pusat penanggulangan krisis KEmenkes RI, Sejumlah rumah sakit, dalmas Polda Sulut, Sat Pol PP, Rapi, Damkar, SAR,PMI, Korem, Kodim, Diskominfo.
Senada dengan Punuh juga Sekretaris Dinkes Sulut Dr. Juni Tampemawa, M.kes  mengatakan kegiatan ini diselenggarakan guna mendukung lancarnya pemilu pilpres nanti dimana seluruh pihak harus siap dalam berbagai situasi termasuk potensi terjadinya konflik sosial di masyarakat dan masalah kesehatan yang dapat ditimbulkan, Tampemawa juga mengatakan anggaran kegiatan ini di dukung dengan biaya dari pusat penanggulangan krisis kesehatan Kemenkes RI.

Rangkaian kegiatan meliputi pertemuan, table top exercise, pelatihan petugas kesehatan dan awam serta kegiatan gladi penanganan kesehatan saat konlik sosial bersama yang turut disaksikan oleh Wakil Gubernur Sulut. ( Kabag Humas DR Jemmy Kumendong, MSi selaku jubir Pemprov Sulut)