Rabu, 20 Januari 2016

Pemprov Targetkan 2016 Cetak Sawah 3000 Ha

Untuk tahun 2016 sasaran produksi padi sulawesi utara sekitar 697.000 ribu ton gabah kering giling. Ini merupakan langka untuk mencapai produksi padi, salah satunya kita harus cetak sawah, tahun kemarin kita sudah cetak sawah sekitar 1.880 hektar. Dan 2016 ini kita akan cetak sawah sekitar  3.000 hektar ini langka yang diambil pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dalam rangka mencapai sasaran produksi dimasing- masing daerah.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Sulawesi Utara, Johanis Panelewen Rabu (20/1) siang tadi.

Lanjut ia mengatakan pada tahun ini juga petani bakal menerima bantuan berubah traktor, bantuan benih dan bantuan pupuk.

"Bulan Januari ini kita akan menyelesaikan CPCL kelompok tani. Dan saya berharap kepada kabupaten/Kota agar segera menyiapkan calon petani dan penerima bantuan," ungkapnya.

Ia menambahkan adapun bantuan ke kelompok tani untuk tahun 2016 ini sangat berbeda dengan tahun lalu 2015, calon petani dan penerima bantuan saat ini harus sesuai RKA.

"Sekarang lagi sedang dilakukan inventarisasi CPCL serta finalisasi untuk bulan januari berjalan ini. Dan kegiatan ini akan segera dilakukan," tandas panelewen. (Humas Pemprov Sulut)

Mokodongan Minta Kabupaten/Kota Lunasi Tunggakan Raskin


Sekretaris Provinsi Sulut Ir Siswa R Mokodongan, saat membuka rapat evaluasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Tahun 2015, yang diikuti para Bupati/Walikota se-Sulut, Selasa lalu di Graha HV Worang, menegaskan agar pemerintah Kabupaten/Kota yang belum melunasi tunggakan pembayaran beras miskin (Raskin) di Bulog Divre Sulut, supaya segera di lunasi.  
Sehingga hal ini tidak menggangu penyalurah raskin tahap berikutnya. Karena Bulog Divre Sulut hanya akan menyalurkan raskin tersebut bagi daerah yang sudah lunas, tegas Mokodongan.
Bagi Kabupaten/Kota yang sudah lunas pembayaran raskin, Mokodongan memberikan apresisasi yang setinggi-tingginya seperti Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolmut, karena dua daerah tersebut menjadi contoh lunas raskin.

Sebelumnya Penjabat Gubernur Sulut Dr. Sumarsono MDM dalam Rakor Evaluasi dan Percepatan Program Raskin Provinsi Sulut yang digelar Bulog Divre Sulut akhir Tahun 2015 lalu juga telah meminta Pemerintah Kabupaten/Kota segera melunasi piutang beras raskin ke Bulog Divre Sulut.
"Beras raskin bukan gratis, karena itu bagi kabupaten/kota yang masih ada piutang segera dilunasi ke Bulog," tegas Sumarsono.
Karena filosofi raskin bukan sebagai upaya final penanggulangan kemiskinan melainkan sebuah chras program pemerintah mengisi gap untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Dari data yang diperoleh Bulog Divre Sulut, Kabupaten/Kota yang belum melunasi raskin yaitu Kabupaten Talaud Rp.611.810.500, Kota Bitung Rp.455.174.000, Minut Rp.412.095.100, Sangihe Rp.363.941.500, Minahasa Rp.226.161.500,  Minsel Rp.274.342.000, Mitra Rp.268.132.500, Manado Rp.193.687.000, Bolmong Rp. 178.881.000, Tomohon Rp.153.377.500, Bolsel Rp.147.143.000, Sitaro Rp.94.944.000 serta Boltim Rp.74.868.000. (Humas Pemprov Sulut).

Pembebasan Lahan Tol Tanggungjawab Bupati Walikota









Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono MDM menegaskan terkait dengan pembebasan lahan jalan tol Manado-Minut-Bitung menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati dan Walikota.
Penegasan itu disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan Balai Pelaksana Jalan Wilayah XI Manado sebagai pelaksana pembangunan tol tersebut di lokasi pembangunan jalan tol di Minut, Rabu (20/01) kemarin.
Menurut Sumarsono maksud dan tujuan pertemuan tersebut untuk mengetahui sudah sejauh mana proses pembebasan lahan yang sudah terealisasi hingga saat ini, termasuk permasalahan atau kendala dalam proses pembayaran ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah. Mengingat Presiden Joko Widodo sangat serius dengan proyek pembangunan jalan tol yang sedang dan sementara dibangun di berbagai daerah termasuk proyek pembangunan jalan tol di Sulawesi Utara.
Karena itu perlu dilakukannya percepatan pembebasan lahan agar program pembangunan fisik yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang diprogramkan, jelas Sumarsono.
Dari BPJN XI sendiri melalui Satker-Satker Balai yang dipimpin Sam Londong ini mengakui permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu yaitu soal pembebasan lahan.
“75 persen dalam proses percepatan pembangunan jalan tol ini, terletak pada masalah  pembayaran ganti rugi tanah, karena masyarakat meminta ganti rugi di atas harga dasar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sehingga inilah yang menghambat percepatan tahapan pelaksanaan proyek ini, ujar salah satu Satker dalam pertemuan itu.
Karena itu guna menuntaskan masalah tersebut, Gubernur minta agar BPJN melibatkan pemerintah kabupaten kota, seperti Bupati Minut dan Walikota Bitung dalam menuntaskan masalah yang dihadapi ini.
“BPJN jangan jalan sendiri, tapi harus melibatkan pemerintah daerah,karena merekalah yang mempunyai wilayah, sekaligus bisa membantu mensosialisasikan kepada warga pemilik lahan, tegas Dirjen Otda Kemendagri ini.    
Saya optimis dalam waktu dekat ini, semua permasalahan ganti rugi pada pemilik lahan segera tuntas, jika memang ada calo tanah, segera dilaporkan, karena hanya menghambat percepatan pembangunan jalan tol ini. Kalian tidak perlu merasa takut dengan calo ini. Karena pemerintah daerah akan membantunya, tandas Gubernur Sumarsono. Dalam pertmuan itu juga telah dilaporkan kesiapan pembangunan Bendungan Kuwil, dimana mulai tahun ini proses pembebasan lahan sudah mulai dilakukan.(Humas Pemprov Sulut).

Gubernur Terima Special Achievement Award 2015






Walaupun masa tugas pengabdian dan  kepemimpian Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono MDM,  hanya terbilang singkat, namun mampu menorehkan prestasi dalam memajukan sektor pariwisata di daerah ini melalui tagline #Mari Jo Ka Manado, maupun terobosan dan gebrakan lainnya. Hal itu diantaranya yang mendasari Sumarsono menerima apresiasi berupa Special Achievement Award 2015 dari salah satu Media Pers yakni Surat Kabar Harian Manado Post.
Pemberian penghargaan tersebut berlangsung di sela-sela acara Manado Post Award 2015 dirangkaikan dengan HUT  29th Anniversary Manado Post disalah satu Hotel bilangan Jalan Sudirman, Manado Rabu (20/01).
Sumarsono mengatakan, tak dapat dipungkiri bahwa diera globalisasi dan otonomisasi yang sedang kita jalani selepas dikumadangkannya reformasi dalam semua struktur, maka media massa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan daerah dan bangsa. Media masa dapat merekam pikiran rakyat, dapat mewadahi apa yang disuarakan oleh rakyat, serta dapat mengkomunikasikan dan mengekspresikannya secara luas kepada rakyat. Kesemuanya ini, tentunya dalam bingkai kritik sosial dan control sosial dalam kehidupan demokrasi.
Lanjut dikatakannya, selama 29 tahun berjalan, surat  kabar Manado Post telah menjalankan peran strategis tersebut. Peran ini tidaklah mudah, namun Sumarsono percaya dengan komitmen, kerja keras dan kerja cerdas sehingga semua mampu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab  dalam bingkai dan koridor yang semestinya.
Diakhir sambutan, Sumarsono yang juga berlatar belakang seorang mantan Jurnalis mengharapkan Media Post Group dapat menjangkau penyebaran informasinya ke seluruh pelosok Bumi Nyiur Melambai, dalam memenuhi ketersediaan arus berita yang semakin kompetitif kepada segenap pembaca dan pelanggan. Diketahui selain Sumarsono, Gubernur Sulut Terpilih periode 2015-2020, Olly Dondokambey, SE dan Kapolda Sulut Birgjen Pol Wilmar Marpaung SH, Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap, SH, Bupati Minahasa Drs Jantje W Sayouw, juga menerima Special Achievement Award  2015 dari Manado Post.(Humas Pemprov Sulut)

Tulude Pemprov Digelar 6 Pebruari 2016




Upacara adat Tulude Pemerintah Provinsi Sulut yang bekerjasama dengan Forum Komunikasi Masyarakat Nusa Utara (FKMNU) akan digelar pada Hari Sabtu 6 Pebruari 2016 mendatang, di lapangan Koni Sario Manado, hal itu dikatakan mantan Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd yang juga selaku Ketua Umum FKMNU, saat melakukan pertemuan dengan Penjabat Gubernur Sulut di Gubernuran Bumi Beringin Manado, Rabu (20/01) kemarin.
Upacara adat Tulude ini sudah menjadi agenda tetap Pemprov Sulut di setiap awal tahun, dan pesta adat masyarakat Nusa Utara ini sudah yang kedua kalinya digelar sejak tahun lalu, jelas Kansil.
Kansil menjelaskan, Tulude merupakan pesta adat yang bernuansa religius, yang oleh para leluhur dijadikan momentum ucapan syukur kepada yang Maha Besar Tuhan atas segala berkat dan pertolongan di tahun yang lama sambil memohon perlindungan di tahun yang baru.
Kansil menambahkan gelaran adat ini selain akan dihadiri oleh warga nusa utara juga tiga Kepala Daerah di kepulauan, para tokoh agama Kristen maupun Muslim, para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota asal Nusa Utara.
Sumarsono memberikan suport terhadap pelaksanaan iven ini sehingga boleh berlangsung sukses dan penuh hikmat. Karena gelaran adat ini merupakan upaya pelestarian nilai-nilai budaya local guna menunjang pariwisata di daerah ini, sembari menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam acara tersebut.
Turut hadir dalam pertemuan ini Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon  Palandung MSi, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Ir Happy Korah MSi, serta pengurus FKMNU.(Humas Pemprov Sulut)