Kamis, 25 September 2014

SHS : Laut Media Mensejahterakan Masyarakat





Laut merupakan potensi masa depan yang harus dikelola dengan benar agar tumbuh dan berkembang dengan baik karena laut menyimpang begitu banyak kekayaan alam yang harus terus dijaga untuk itu pentingnya pengelolaan laut berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kemakmuran masyarakat. Hal ini dikatakan Gubernur Sulawesi Utara DR. S. H. Sarundajang pada acara Deklarasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Poros Maritim dan membuka Seminar dan Lokakarya Kemaritiman Nasional II di Bapelkes (25/9) Manado.

Sarundajang mengatakan bahwa luas laut di Indonesia 80 % dari luas wilayah keseluruhan yang berarti luas daratan hanya 20%, dan segala potensi yang ada di laut harus mampu dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat, disadari bahwa ketimpangan pembangunan antara pulau besar dan kecil maupun pulau terdepan dan pedalaman kian tampak dan mengenai Ekonomi maritim merupakan model ekonomi baru untuk mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan kerangka pikir seperti cara kerja ekosistem. Paradigma Ekonomi Maritim mengajak belajar dari alam dan menggunakan logic of ecosystem didalam menjalankan pembangunan menuju penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien.
Lebih lanjut Sarundajang mengingatkan bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, dimana akan diberlakukan perdagangan bebas di negara-negara ASEAN, untuk itu diharapkan kesiapan seluruh masyarakat karena jika tidak siap kita akan menjadi tamu di daerah sendiri, Sarundajang juga mengingatkan pentingnya kemampuan berbahasa Inggris yang dapat membantu dan menjadi bekal dalam persaingan di dunia tenaga kerja.

Sebelumnya Sarundajang mengapresiasi PMII yang sangat konsisten melihat laut sebagai kehidupan manusia mengharapkan agar kegiatan ini dapat melahirkan kader-kader potensial dari PMII Sulawesi Utara untuk menjadi pemimpin yang mengerti tentang bangsa Indonesia yang merupakan bangsa maritim.

Sebelumnya didahului laporan panitia pelaksana oleh Zainudin Pai yang mengatakan bahwa maksud dilaksanakan kegiatan ini untuk menggali berbagai ide, gagasan dan pemikiran yang diharapkan akan berkontribusi bagi upaya pembangunan bangsa indonesia atas dasar kepentingan nasional yang berbasis maritim dan akan dilaksanakan selama 3 hari samapi Minggu 28 September 2014. (DR. Jemmy S. Kumendong, MSi Kabag Humas selaku Jubir Pemprov)

Watania Buka Bimtek Kependudukan Berbasis Siak



Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut Dra Linda Watania MM MSi mewakil Gubernur Sulut, Kamis (25/9) kemarin, di hotel Sahid Kawanua Manado, membukan Bimtek  Penyusunan Indikator Kependudukan Berbasis Siak.   

Watania mengatakan, sejalan dengan otonomi daerah dimana daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menjalankan berbagai urusan pemerintahan sangat diperlukan kesiapan SDM yang mampu untuk memenuhi kebutuhan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan indikator, serta kebutuhan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan indikator, serta memanfaatkannya dan mengoperasionalkan tehnologi yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah perlu mendorong penyelenggaraan bimtek dalam menyiapkan tenaga-tenaga yang berkompeten dalam penyelenggaraan pendayagunaan data base kependudukan untuk penyusunan indikator. Diakui bahwa komputerisasi dengan kemajuan tehnologinya sangat membantu memudahkan segalanya, jelas mantan Karo Ekonomi Setda Provinsi Sulut. (Kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov.) 

Sekprov: Pejabat Eselon III Ibarat Koki Kebijakan





Pemerintah Provinsi Sulut kembali menggelar roling khusus bagi pejabat Eselon III, kali ini Empat Pejabat Eselon III yang dilantik Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan di Aula Mapaluse, Kamis (25/9) kemarin, hanya melibatkan Dua SKPD saling bertukar  posisi yaitu dari BPK-BMD ke Inspektorat Provinsi.
Ke-empat pejabat yang bertukar posisi tersebut yaitu Jainudin Saleh Hilimi, SE dari Kabid Anggaran diangkat menjadi Sekretaris Inspektorat, jabatan yang ditinggalkan Hilimi diisi oleh JH Pangemanan SE yang sebelumnya menjabat Kabid Akuntansi. Sedangkan Mieke Sendow SE dari Sekretaris Inspektorat dipercayakan menjadi Irban Wilayan IV  menggantikan jabatan yang ditinggalkan  Dammy RS Tendean SE Ak kini dipercayakan sebagai Kabid Akuntansi. Pelantikan tersebut beradasarkan Keputusan Gubernur Sulut No. 821.2/BKD/SK/265/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon III di lingkungan Pemprov Sulut Tanggal 24 September 2014.
Mokodongan mengatakan, pejabat eselon III dapat diibaratkan, sebagai “juru masak kebijakan (koki)”, sehingga berhasil dan berjalannya suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh komitmen, integritas dan loyalitas para pejabat Eselon III dalam menemukan dan meramu bahan baku yang tepat untuk setiap rancangan kebijakan yang tepat, untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan, sembari meminta pejabat yang baru dilantik ini kiranya mampu melakukan perubahan dan peningkatan kinerja.
Kesempatan itu Mokodongan juga menyinggung Kepala SKPD laki-laki agar ada budaya malu terhadap Kepala SKPD Perempuan, karena dalam bidang pengawasan mereka lebih teliti dari kalian, tandas salah satu putra terbaik bumi totabuan. Turut hadir Kepala BKD Provinsi Dr Noudy RP Tendean SIP MSi serta pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pem;prov Sulut. (Kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).