Senin, 30 November 2015

Sulut Siap Terima Ekspedisi Kapsul Waktu




Dalam rangka mensukseskan kegiatan Gerakan Nasional ke -70 Tahun Indonesia Merdeka (G70), maka siang tadi  bertempat di ruang rapat Asisten I Setdaprov Sulut, Panitia Daerah G70 telah melaksanakan rapat bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut DR Jemmy Kumendong.
Menurut Panitia Daerah G70 Salmon Tarigan, kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut mengambil tema “Ekspedisi Kapsul Waktu ;Pengumpulan Impian dan Harapan 2085 serta Kirab Budaya dan Panggung Hiburan”, Ekspedisi Kapsul Waktu ini telah melintasi beberapa daerah dan mulai tanggal 3 Desember 2015 akan memasuki Provinsi Sulawesi Utara setelah melewati Provinsi Gorontalo dan akan masuk ke Kabupaten Bolmong Utara untuk selanjutnya melakukan perjalan ke Kab Bolmong, Kota Kotamobagu, Kab Boltim, Kab Minsel, Kab Minahasa, Kota Tomohon dan terakhir pada tanggal 5 Desember di Kota Manado.
Lebih lanjut Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut DR. Jemmy Kumendong M.Si mengatakan bahwa Ekspedisi Kapsul Waktu tersebut salah satu penggagasnya adalah Dirjen Otda Kemendagri yang pada saat ini adalah Pj Gubernur Sulawesi Utara DR soni Sumarsono, dimana kegiatan ini memuat harapan dari generasi yang ada sekarang terhadap yang nanti akan terjadi 70 tahun kemudian dan disimpan pada Kapsul Waktu dan nanti akan dibuka pada tahun 2085. Tentu diharapkan acara ini akan berlangsung dengan sukses, tandas Kumendong.
(humas provinsi sulut).

Gubernur Warning Pegawai Keluyuran di Tempat Umum

Terkait dengan inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh BKD dan Satpol PP  Sulut, dan Inspektorat Provinsi Sulut pekan lalu, mendapat perhatian serius oleh Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM.
Kepada wartawan  Gubernur, menyatakan sidak pekan lalu merupakan langka awal, inikan sedang revolusi mental dan ini perlu dilakulan dalam
mendisiplinkan mereka (PNS-red).
"Ketika saya mengamati  dan menjenguk kantor-kantor di beberapa SKPD ternyata profesionalisme kerja disebagian tempat masih belum rapih dan masih menunggu pimpinan, Ini sesungguhnya tak boleh terjadi," katanya.
Untuk itu pentingnya PNS menghargai waktu dari pada ngopi dijam-jam kerja itukan tidak disiplin. Jadi, PNS harus lebih produktif memanfaatkan waktu untuk bekerja, maka Gerakan sulut berkarya antaranya adalah perhatikan waktu, tenaga dan energi untuk berkarya tidak ngopi-ngopi aja dijam kerja," tegas  Sumarsono sembari berharap atasan dari pegawai yang terkena sidak dengan tanpa alasan harus diberi tindakan konkrit dan laporkan ke saya secepatnya agar ada afek jerah.
Sementara itu Kaban BKD Sulut, Femmy Suluh saat diminta keterangannya mengatakan dari hasil sidak tim, ini bakal dikembalikan ke SKPD untuk melakukan penindakan sesuai kewenangan masing-masing secara berjenjang.
"Apakah teguran secara lisan atau teguran tertulis. Yang pasti ini mempengaruhi penilaian mereka (PNS-red) kedepan. Dan ini sekaligus mewarning bagi setiap PNS lingkup Pemprov Sulut agar pada saat jam kerja harus berada dikantor, jangan ngeluyuran di tempat tempat, nanti masyarakat akan memilai apa kepada PNS, tegas mantan karo umum ini. [Humas pemprov sulut].

Pemprov Peringati HUT Korpri dan Hari Guru









Pemerintah Provinsi Sulut,di halaman Kantor Gubernur Sulut, Senin (30/11) memperingati Hari Ulang Tahun Korpri ke-44 serta memperingati Har Guru.
Gubernur Sulut Dr Sumarsono bertindak selaku Inspektur Upacara sementara Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sulut Rollies R Rondonuwu AP bertindak selaku Komandan Upacara.
Presiden Joko Widodo dalam sambutan tertulis yang di bacakan Gubernur Sumarsono memintakan agar jaga netralitas anggota korpri dalam pesta demokrasi, khususnya pemilu kepala daerah yang akan di gelas akhir tahun ini,
"Saya mengharapkan, saudara-saudara benar-benar menjaga netralitas serta tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye pemilu kada tersebut," tegas Sumarsono.
Karena itu anggota korpri harus fokus pada tugas fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan publik terbaik pepada masyarakat tanpa ada diskriminasi kepada siapaun juga, katanya.

Di pihak lain jokowi juga minta, semua aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktifitas nasional dan daya saing bangsa. Kita telah memasuki era  baru, era persaingan yang bukan lagi antar daerah, antar kota ataupun antar provinsi, tetapi sudah memasuki persiangan antara negara, tandas Jokowi sebagaimana disampaikan Gubernur Sumarsono.
Kadis Diknas Sulut Asiano G Kawatu SE MSi mengatakan,  dalam upacara tersebut Gubernur telah menyerahkan, hadiah bagi guru berprestasi TK, SD, SMP, SMA dan SMK tingkat Provinsi Sulut Tahun 2015, penyerahan hasil kejuaraan liga sepak bola pelajar tingkat SMP, SMA/SMK se- Provinsi Sulut.
Sedangkan Kadis Kehutanan Ir Herry Rotinsulu MSi menytakan dalam upacara tersebut Gubernur bersama unsur Forkopimda Sulut dan pejabat teras lingkup Pemprov  telah melaku penanaman bibit pohon di halaman kantor Gubernur Sulut, serta penyerahan satu unit mobil ambulans kepada Sekretariat Korpri Sulut, tambah Rollie Rondonuwu. (Humas pempov Sulut).
         

Kanwil Hukum dan HAM Bantu Status Hukum Warga Phisang di Bitung



Penjabat Gubernur Sulawesi Utara DR. Soni Sumarsono MDM meminta, Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Sulut untuk terus meningkatkan sinergitas dengan Pemprov Sulut utamanya dalam membantu mengatasi kejelasan status hukum dari saudara-saudara kita warga Philipina-Sangihe (Phisang) yang kini berada di Philipina maupun yang ada di Kota Bitung. Permintaan Gubernur tersebut disampaikan pada sertijab Kakanwil Kemenkum HAM Provinsi Sulut dari Drs Rosman Siregar SH MH kepada pengantinya DR H Sudirman D. Hury SH MM MSC di Graha Bumi Beringin Manado, Senin (30/11) kemarin.
“Masalah Phisang belum selesai, statusnya hingga kini masih mengambang dan sangat rawan dimanfaatkan oleh Parpol tertentu  untuk mendulang suara dalam Pilkada nanti,” kata Sumarsono.
Olehnya lewat kesempatan ini, saya minta tolong sama Pak Sudirman selaku Kakanwil Kemenkum dan HAM yang baru dapat membantu Pemprov Sulut untuk menyelesaikan status kewarga negaraan dari saudara-saudara kita ini, karena selama status hukum mereka belum ada kejelsan Pemprov Sulut tidak bisa menindak lanjutinya tanpa didukung Kanwil Kemenkum HAM Sulut.
“Inilah jawaban konsep negara harus hadir di perbatasan ketika ada warga negaranya yang masih berstatus kurang jelas,” tegas Sumarsono.
Tidak hanya status kewarganegaraan Phisang yang dimintakan oleh Dirjen Otda Kemendagri ini kepada Pak Sudirman, hal lain yang juga harus di dukung Kanwil Kemenkum HAM yaitu manajemen lintas batas negara Indonesia-Philipina di pulau Marore dan Pulau Miangas sebagai entri poin, lebih khusus divisi Imigrasi harus hadir disana menjadi fokal poin. Karena barang-barang ilegal, narkoba serta apalagi ilegal fishing sering masuk melalui dua pulau terdepan NKRI tersebut.
Poin ketiga yang dimintakan Sumarsono yaitu sudah saatnya manajemen negara tidak hanya berjalan sendiri-sendiri, jelas Sektoral harus terpadu pusat dan daerah.
Oleh Karena itu Gubernur Se-Indonesia diberi mandat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sedangkan tangan kiranya yaitu para Menteri.
Kemenkum HAM Punya Ilmu menyusun perundang-undangan khususnya peraturan daerah (perda), Karena itu saya berharap, ada kegiatan bersama untuk pembinaan bagi Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten untuk teknik penyusunan perda, tegas Sumarsono.
Selaku Dirjen Otda, saya menilai makin sedikit perda dibatalkan maka makin baik nilainya, ketimbang makin banyak perda dibtalkan maka makin jelek pemerintahan kita, Karena itu untuk meningkatkan, kualitas perda maka kerjasama Mendagri/Kemenkum HAM akan dimulai dari Pemprov Pemprov Sulut sebagai pilot projek. proyek penyusunan perda. karena itu Sumarsono berharap Biro Hukum Setda Provinsi Sulut bersama Kanwil Kemenkum HAM Sulut dan badan Diklar Provinsi Sulut duduk satu meja merumuskan program-program kapasitas ini.
Turut hadir Staf Ahli Menkum HAM Haru Tamtomo BCIP SH MH, Unsur Forkopimda serta pejabat lingkup Pemprov Sulut.(Humas pemporov sulut).

Gunbernur Terima 6 Negara APEC LCMT




Penjabat Gunbernur Sulut Dr Sumarsono MDM menerima kunjungan tim ahli dari Enam Negara yang tergabung dalam Asia Pasific Economic Community Asa Pacific Energy Reseaec Center  Low Carbon Model Town [APEC APERC  LCMT] dan Empat peneluti senior dari sekretatiat APERC  Jepang di kediaman Rumah Dinas Gubernuran Bumi Beringin Manado, Senin [29/11] kemarin. Presiden APERC Mr Takato Ojimmi menyataka, tujuan kunjungan tersebut dalam rangka, melaporkan kepada Bapak Gubernur terkait dengan KEK  Bitung sebagai percontohan kota model rendah carbon di Indonesia.
Tim didampingi oleh Sekretaris Bappeda Sulut Ir Randy Rompas dan Peneliti Madya Bidang Pembangunan Berkelanjutan di Bappeda Sulut Yacoba Ruru, serta Kepala Subid SDM Bappeda Sulut.
Besok tim akan mengunjungi Area KEK bitung dan berdiskusi serta melihat langsung  kesiapan pemerintah dan masyarakat kota bitung dalam menerapkan prinsip-prinsip kota model rendah karbon serta upaya untuk mendukung dan menyukseskan mitigasi perubahan iklim di indonesia dan propinsi Sulut pada umumnya.
Gubernur Sumarsono menyambut baik kunjungan LCMT ke sulut, serta berterima kasih di pilihnya kota bitung sebagai rendah karbon.
Semua ini bisa terjadi karena adanya kerjasama yang naik selama ini antara Pemkot Bitung, APERC dan Pemprov. Sulut, ujar Sumarsono.
Sumarsono menyebutkan, kaitannya dengan Dewan KEK Manado-Bitung untuk menginventarisasi para investor yang akan masuk di KEK sehingga produksiknya akan rendah karbon, tandas Dirjen Otda Kemendagri RI ini.
Yacoba Ruru menambahkan, para tamdari En negara Expert tersebut, yaitu Dr Nuwong Chollacoop dari Thailand, Dr Nailia Segisova Rusia, Mr Christopher Cruz de la Cruz, CBP, CBA UAP Philiina, Ms Lis  Halsted New Zealand,  Mr Inchul Hwang Republic of Korea dan Mr Paul Nagle dari Australia. [Humas Pemprov Sulut].
,