Kamis, 20 Juni 2013

Sarundajang: Perjanjian Internasional Masih sebatas Retorika

Dukungan Peraturan dan Perundang-undangan, dalam bidang perjanjian kerjasama daerah (sister city/sister Province) dengan pihak luar negeri, dinilai  belum memberikan dampak positif bagi daerah-daerah yang melakukan kerjasama. Hal itu disampaikan Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang saat menerima kunjungan Komisi I DPR-RI yang berjumlah Empat orang di pimpin Ketua Tim Tubagus Hasanudin, SE MM di ruang Huyula Kantor Gubernur, Kamis ( 20/6) kemarin.
Tujuan kunjungan Tim Komisi I DPR-RI kali ini, di Provinsi Sulut dalam rangka mencari bahan masukan terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perjanjian Internasional yang saat ini sementara dalam pembahansan di DPR-RI.
Sarundajang menyebutkan, pengalaman Provinsi Sulut yang telah membangun kerjasama sister city Bitung dan davao city serta Provinsi Sulut dengan negara bagian American Samoa, dianggap masih sebatas retorika belaka, karena terbentur dengan peraturan dan perundang-undang yang ada di tingkat kementerian, sembari memberi contohnya Permendagri No. 3 tahun 2008 Tentang pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri dan Permenlu No. 09/A/XII/2006/01 pada Bab III tentang mekanisme hubungan kerjasama luar negeri oleh daerah. Adapun masing-masing peraturan kementerian terkait tersebut lebih dominan menonjolkan multitafsir masing-masing, termasuk dibidang ekonomi juga mengalami hal yang sama karena terbentur dengan peraturan kementerian perdagangan,  ujar Ketua AIPI Pusat.
Bagian lain mantan Irjen Depdagri ini menyebutkan, Provinsi Sulut memliki 15 Kabupaten/Kota dan tiga kabupaten berada di kepulauan yang berbatasan dengan negara Philipina, yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud, Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Sitaro serta memiliki dua pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara Filipina yaitu pulau Marore dan Miangas. Sebagai daerah perbatasan kita banyak ruginya, karena ikan-ikan kita banyak diambil oleh nelayan luar negeri. Karena itu mantan Penjabat Gubernur Maluku dan Maluku Utara itu berharap, Komisi satu dapat memperjuangakan aspirasi kami di Kemendagri untuk menyetujui lewat dana APBD pembelian  armada patroli yang akan digunakan Angkatan Laut kita di perairan perbatasan. Karena  jika hal ini terus terjadi maka yang rugi adalah nelayan kita.
Sementara menyangkut warga sulut yang bermukim di Minadaou, Sarundajang sekaligus mengklarifikasi pernyataan Ketua Tim Komisi I bukan hanya 6 ribu melainkan sekitar 30 ribu jiwa. Mereka tinggal disana sudah turun temurun lamanya dan mata pencahariannya kebanyakan bekerja di perkebunan maupun buru, namun sering dimanfaatkan para politisi Philipina untuk menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan kepala daerah. Untuk itu Gubernur pilihan Rakyat Sulut dua periode ini, berharap kiranya kunjungan Komisi I DPR-RI dapat bermanfaat bagi kemajuan daerah sulut. (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov).






Wagub Beberkan Keberhasilan Sulut Dalam Penanggulangan AIDS

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd tampil sebagai Narasumber pada Pertemuan Regional 2013 Batch 4 yang digelar Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional  di Hotel Singasana Makasar, Rabu (19/6), pekan lalu. Kegiatan yang diikuti seluruh stakeholders penanggulangan AIDS kawasan Timur Indonesia itu, Wagub Sulut dipercayakan untuk membeberkan pengalaman keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan program  penanggulangan AIDS di Provisi Sulut.
Kansil mengatakan, Provinsi Sulut dengan ibukota Manado merupakan wilayah yang sangat strategis karena terletak dibiir pasific, merupakan lintas perdagangan internasional serta di dukung dangan adanya sarana pelabuhan laut dan bandara bertaraf internasional. Kondisi ini membuat Sulut menjadi wilayah transit dan tujuan wisata dengan keindahan alamnya dan keragaman kulinar. Keadaan tersebut selain berdampak pada kemajuan ekonomi, juga menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat yang berpotensi pada resiko untuk penyebaran penykit termasuk HIV dan AIDS.
Sementara terkait dengan isu HIV-AIDS di Sulut, Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Sulut ini menyebutkan, estimasi populasi beresiko tahun 2009, pengguna napza suntik (penasun) 1.1928, pasangan penasun 525, wanita pekerja seks (WPS) langsung 1.493, WPS tidak langsung 1.979, waria 1.395, lelaki seks dengan lelaki 18.252, pelanggan WPS 43.847, pelanggan waria 2.758, pasangan pelanggan 23.82, warga binaan pemasyarakatan 1.534, Odha 2.069.  Sedangkan populasi beresiko hasil pemetaan tahun 2012 berada di tiga kota yaotu WPS L Manado 831, Bitung 153. WPS TL Manado 1.190, Bitung 415 Tomohon 268. Pelanggan Manado 7.520, Bitung 7.348, Tomohon 3.175. Penasun Manado 460, Bitung 267, Tomohon 1.570. LSL Manado 1.360, Bitung 267, Tomohon 1.570. Trans Gender Manado 483, Bitung 98, Tomohon 33, dan sebagian tempat beresiko ini sudah terdapat outlet kondom.
Selama empat tahun (2009-2012) Sekretariat KPAP Sulut mendapat bantuan dana hibah tiap tahun sebesar Rp. 5 Ratus Juta, dana APBD sebesar Rp. 150 Juta (2010-2011), selanjutnya Tahun 2013 ini mendapat dana hibah Rp 2 Ratus Juta ditambah dengan dana dari 11 SKPD terkait memiliki anggaran HIV-AIDS sebesar minimal seratus juta, serta bantuan dana dari Global Fund melalui KPA Nasional, ujar mantan Kadis Diknas Sulut.
Kesempatan itu Kansil juga menyampaikan, distribusi penderita HIV/AIDS di Sulut s/d Maret 2013 sesuai golongan umur 1-60 Tahun termasuk yang tidak diketahui, HIV 461, AIDS 804 Total penderita 1.265 orang, sedangkan distribusi penderita menurut pekerjaan penyumbang terbesar yaitu  Swasta/Wiraswasta 366, IRT 244, dan tidak bekerja 159. Sedangkan menurut Kab/ko Manado 497, Bitung 273 dan Minahasa 135, menurut faktor resiko Heterroseksual 1033, Pengguna Napsa/IDU 111 dan Perinatal 67.
Sedangkan upaya pencegahan dan penganggulangan HIV-AIDS di Sulut didasarkan pada tujuan strategis dan rencana Aksi (Sran) 2010-2014 meliputi empat hal yaitu mencegah penularan HIV, Meningkatkan mutu hidup ODHA, Mengurangi dampak sosial ekonomi epidemis AIDS serta Meningkatkan lingkungan kondusif, tambah, Kansil. Turut hadir Sekretaris KPAP Sulut dr. Meiske Tangel Kairupan. (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov)





SHS : Putra Putri Papua Berhak Dapat Posisi Strategis



Gubernur Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarundajang meminta pemerintah pusat agar lebih memperhatikan lagi Putra Putri Papua dalam pengisian jabatan strategis di sejumlah departemen/kementrian yang ada di Pemerintahan pusat. Hal tersebut disampaikan Sarundajang ketika menerima kunjungan tim kerja Komisi I DPR RI di ruang kerjanya pada Kamis (20/6) Kemarin. ‘’Saya yakin banyak Putra Putri Papua yang telah dibekali dengan sejumlah pendidikan di bangku perkuliahan yang berkualitas yang dapat ditempatkan dalam jabatan-jabatan strategis di sejumlah kementerian,’’ ujar Sarundajang di hadapan Ketua Tim Mayjen TNI Tubagus Hasanudin, dan anggota lainnya seperti Mayjen TNI Yahya, Surya, dan Anwar.
Menurut Sarundajang, jumlah masyarakat Papua yang mengenyam ilmu di bangku pendidikan setiap tahun terus meningkat. Di Sulut sendiri, dari 2.833.381 jumlah penduduk Papua tercatat ada 6000 mahasiswa Papua yang mengenyam pendidikan di bangku Universita. Tingkat pendidikan pun bervariasi, mulai dari S1, S2, bahkan ada yang tingkat doctoral (S3). Tidak hanya itu, pemerintah Papua juga memberikan perhatian luar biasa bagi mahasiswa yang sedang study, yakni selain membekali dengan sejumlah beasiswa, juga dibangun beberapa asrama mahasiswa Papua seperti yang terletak di Jalan Pesang Grahan, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang.  Bangunan tersebut merupakan konstruksi bangunan berlantai  1 terdiri dari  3 unit dan konstruksi  2 lantai 1 unit. Jumlah kamar  tidur masing-masing   35 kamar tidur, 1  Kantor  Pamong, 1 dapur, 1 ruang makan,  18 kamar mandi dan aula  dengan luas bangunan  1.170 M2 dan luas  tanah  1.556 M2. Daya tampung Asrama 140 orang mahasiswi. Ada juga asrama mahasiswa Tondano dan Tomohon 1 Unit Bangunan 1 dan 2 lantai, dimana kesemuanya bersertifikat hak pakai Pemda Provinsi Papua.
Hal ini membuktikan bahwa semangat masyarakat Papua untuk meningkatkan pengetahuan, mengembangkan kemampuan juga semakin meningkat. Dengan begitu diharapkan ada feedback positif yang harus diterima masyarakat Papua, diantaranya memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkarir dan menduduki posisi strategis di sejumlah kementerian dan departemen. Hal ini dimaksudkan agar orang asli Papua benar-benar merasa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. ‘’Dengan kata lain Papua untuk Indonesia dan Indonesia untuk Papua,’’ terang tokoh pluralisme ini.
Selama ini, lanjut Sarundajang, memang sudah ada beberapa putra Papua yang menduduki posisi-posisi strategis Pemerintahan, tapi jika dibandingkan dengan apa yang bisa diberikan Papua untuk Indonesia maka Sarundajang menilai itu masih kurang. Kekayaan sumber daya alam Papua sangat banyak. Bahkan hutan Papua tercatat sebagai hutan terbesar kedua sesudah hutan Amazon. Dengan fakta seperti itu, Sarundajang meminta kepada semua pihak termasuk komisi 1 DPR RI yang diantaranya memiliki tugas dan wewenang mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat, serta menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, bahkan juga melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam UUD Tahun 1945 dan undang-undang untuk dapat memperhatikan hal ini. Prinsipnya dalam penempatan jabatan di NKRI ini harus adil dan merata, supaya semua warga negara merasa memiliki Negara Indonesia tercinta ini. (Jubir Pemprov Sulut, Drs. Jackson F. Ruaw, M.Si)


Tetapkan Desa Kauhis dan Kelurahan Girian Weru II Juara Lomba Desa/Kelurahan Provinsi, SHS ingatkan kembangkan inovasi daerah

Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang telah menetapkan Desa Kauhis Kec. Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai juara I lomba Desa tingkat Provinsi Sulut. Sedangkan Kelurahan Girian Weru II Kec. Girian Kota Bitung ditetapkan sebagai juara I lomba Tingkat kelurahan di provinsi Sulut.
Penetapan itu berdasarkan Keputusan Gubernur Sulut No. 132 tanggal 20 Juni 2013 TentangPenatapan Desa dan kelurahan juara perlombaan desa dan kelurahan Tahun 2013 tingkat provinsi Sulut. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Sulut Dr. Ricky Tumanduk, Kamis (20/6) kemarin.
Nantinya Desa Kauhis dan Kelurahan Girian Weru II akan diikut sertakan dalam perlombaaan desa dan kelurahan tingkat nasional yang saat ini sementara dalam penilaian dari tim penilai pusat, jelas Tumanduk yang turut didampingi Kabid Pemdes dan Kelurahan Voura Kumendong, SH.
Terkait dengan Hasil Lomba tersebut, Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang melalui Kepala BPMPD Provinsi Sulut Dr Ricky Tumanduk, mengingatkan agar keberhasilan yang dicapai, ke depan dapat menjadi pemicu semakin berkembangnya upaya-upaya inovasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong dalam pembangunan desa dan kelurahan. Dalam kenyataannya berbagai program kegiatan pemda kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan untuk berhasil dalam lomba desa/kelurahan telah mendorong partisipasi/gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan, meningkatkan kreatifitas masyarakat melalui penggalian ide/gagasan dalam pembangunan, memotivasi masyarakat desa dan kelurahan untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan desa/kelurahan, memperkuat kerja sama antara masyarakat derngan pemerintah desa dan kelurahan, serta untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dan kelurahan bersama-sama masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan.  
    
Hasil lengkap sesuai Keputusan Gubernur sebagaimana dalam matriks : 


 
A.     PERLOMBAAN DESA.
NO
KATEGORI

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN/ KOTA
1.
JUARA  I
KAUHIS
MANGANITU
KEPL. SANGIHE
2.
JUARA II
TABANG
RAINIS
KEPL. TALAUD
3.
JUARA III
WINEBETAN
LANGOWAN SELATAN
MINAHASA
4.
JUARA  HARAPAN I
LIANDOK
TOMPASO BARU
MINAHASA SELATAN
5.
JUARA HARAPAN II
DENGI
PINOGALUMAN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
6.
JUARA HARAPAN III
PANGIAN
PASSI TIMUR
BOLAANG MONGONDOW

B.       PERLOMBAAN KELURAHAN
NO
KATEGORI

KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN /KOTA
1.
JUARA  I
GIRIAN WERU II
GIRIAN
B I T U N G
2.
JUARA  II
PASLATEN  I
TOMOHON TIMUR
TOMOHON
3.
JUARA III
BEO BARAT
B E O
KEPL. TALAUD
4.
JUARA HARAPAN I
SUMALANGKA
TONDANO UTARA
MINAHASA
5.
JUARA HARAPAN II
TIDORE
TAHUNA TIMUR
KEPL. SANGIHE
6.
JUARA HARAPAN III
PALDUA
PALDUA
MANADO

(Kabag Humas JF Ruaw)