Selasa, 01 Maret 2016

Lulusan PT Anak Sopir Angkot Akan Direkrut Jadi Pegawai Bank





Ini kabar gembira bagi warga masyarakat Sulawesi Utara, karena Pemerintah Provinsi Sulut dan Bank Indonesia Perwakilan Sulut telah membangun kerjasama untuk merekrut lulusan perguruan tinggi (PT) khususnya anak-anak dari sopir angkot akan direkrut menjadi pegawai Bank.
Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey SE usai menerima Kepala Perwakilan Bank Indonesia provinsi Sulut Peter Yacobs di ruang kerjanya, Selasa (01/03) kemarin.
Dalam perekrutan nanti akan kami prioritaskan bagi anak-anak sopir angkot yang telah selesai study di Perguruan Tinggi, nanti perbankan yang akan melatih mereka, jika telah lulus mereka akan di pekerjakan di bank-bank yang ada di Sulut, jelas Gubernur.
Kebijakan ini, dilakukan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran   di daerah ini.
Karena progres pembangunan daerah telah diarahkan pada pencapaian visi RPJMD 2016-2021 yakni "Terwujudnya Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik serta berkepribadian dalam budaya, ungkap Dondokambey.
Lebih lanjut Dondokambey menjelaskan tingkat kemiskinan Sulut sudah mencapai 8,98 % dari jumlah penduduk Sulut, hal ini menjadi warning bagi pemerintah daerah untuk mengerahkan segenap kemampuan yang ada dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran.
Untuk itu dalam waktu dekat akan dicanangkan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan yang rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Bolsel., dan diharapkan BI ikut bersama dalam pencangan nanti.
Gubernur juga minta agar BI dapat mendorong program CSR yang ada di perbankan Sulut untuk ikut bersama-sama menyalurkan program membantu bagi rakyat miskin di daerah ini.
Nantinya target pengentasan kemiskinan Sulawesi Utara akan ditekan hingga angka 5,1 persen dan pengangguran 6,3 persen pada tahun 2019.

Kedepan nantinya Pemerintah akan tetap fokus dalam pengentasan kemiskinan agar visi misi dari Gubernur dan Wagub dalam membangun daerah dapat terwujud dengan baik, tandas Putra terbaik Minut ini.
Turut hadir Sekprov Ir Siswa R Mokodongan, Asisten Ekonomi Pembangunan Drs Sanny parengkuan MAP, dan Kaban Kesbang Pol Edwin Silangen SE MA. (Humas Pemprov Sulut).



   

         

Gubernur: Pemprov Bakal Bangun Pasar Induk di Kalasey







Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE menegaskan, kedepan Pemprov akan membangun pasar induk di Kalasey Kec, Mandolang Minahasa. Pasar induk tersebut nantinya akan dikelola langsung oleh Pemprov Sulut. Penegasan orang nomor satu di Sulut itu disampaikan ketika menerima Kepala perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulut Peter Yacobs di ruang kerjanya, Selasa (01/03) kemarin.
Gubernur mengatakan, tujuan dibangunnya pasar induk tersebut, guna memotong mata rantai monopoli harga yang dilakukan oleh para tengkulak selama ini.
“Hadirnya pasar induk tersebut dipastikan bisa menuntaskan monopoli harga yang diatur oleh mafia pasar selama ini, dan sebelum hasil pertanian itu di bawah kepasar tradisional terlebih dahulu harus masuk di pasar induk sehingga terbebas dari permainan harga”, ujarnya.
Menurut dondokambey harga bawang, rica dan tomat (Barito), jagung dan umbi-umbian serta sayur mayur di pasar-pasar tradisional saat ini harus mengikuti mekanisme pasar yang sengaja diatur oleh para mafia pasar. Mereka itu sengaja mempermainkan harga jual, padahal pembelian ditingkat petani relative sangat murah. sehingga banyak petani banting stir meninggalkan lahan pertanian mereka untuk menjadi tukang ojek karena merasa lebih cepat mendapat uang.
Oleh Karena itu Gubernur minta BI Sulut bersama bank-bank lainnya ikut bersama-sama dengan Pemprov Sulut membantu petani kita agar bisa lebih bergairah lagi, dengan memberikan bantuan dana dan bibit secara gratis demi mewujudkan ketahanan pangan daerah, melakukan operasi pasar serta lapak-lapak di pasar-pasar tradisional akan kita intervensi.
Kepala BI Sulut  Peter Yacobs menyatakan kesediaannya membatu Pemprov Sulut. Bahkan pihaknya saat ini telah menyiapkan ribuan bibit kelapa bagi petani di daerah ini, karena sudah banyak pohon kelapa di tebang karena sudah tua dan ada yang sudah mati. Tujuan pemberian bibit kepala ini untuk mendorong patani Sulut kembali menanam kelapa. Apalagi Sulut di kenal sebaga daerah Nyiur Melambai.
Yacobs juga menambahkan BI juga akan menanam kepala genja di sepanjang jalan Bandara Sam Ratulangi menuju Manado, sehingga bisa menunjang sektor pariwisata Sulut, kunci Yacobs. Turut Hadir Sekprov Sulut Ir Siswa R Mokodongan, Asisten Ekonomi Pembangunan Sanny Parengkuan dan Kaban Kesbang Pol Edwin Silangen SE MA. (humas Pemprov Sulut).

Gubernur Siap Membuka Airport Running Series





 Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE menyatakan, kesediaannya untuk membuka lomba airport running series yang akan digelar Perum Angkasa Pura I Manado di bandara Sam Ratulangi Manado dalam waktu dekat ini. Hal itu dikatakan Gubernur saat menerima kunjungan GM Angkasa Pura I Manado Halendra Waworuntu  di ruang kerjanya, Selasa pagi (01/03) kemarin.
“Saya akan hadir untuk membuka lomba tersebut, sebab kegiatan ini merupakan upaya memajukan olah raga marathon di daerah ini, saya mendorong agar lomba lari marathon terur digalakan didaerah ini, sehingga kedepan generasi muda sulut bisa berprestasi ” ujar Ketua Umum Koni Sulut ini.
Lomba tersebut akan mempertandingkan lari marathon 2,5 Km, 5 sampai 10 Km, jelas GM Angkasa Pura I Manado. Turut hadir Sekprov Ir Siswa R Mokodongan, Asisten Ekonomi Pembangunan Drs Sanni Parengkuan MAP serta Kaban Kesbang Pol Edwin Silangen SE MA. (Humas Pemprov Sulut).

Gubernur: Masuk Sulut Turis Mancanagera Bebas Visa










Ini merupakan satu langkah maju bagi pengembangan sektor kepariwisataan di daerah ini, ketika Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE memberi jaminan bagi turis manca negara yang akan berkunjung ke Provinsi Sulawesi Utara di berikan  bebas visa oleh pemerintah.
Penegasan itu disampaikan Gubernur di sela-sela pertemuan dengan para jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS) di ruang kerjanya Selasa (01/03) kemarin.
“Saya tadi barusan menerima GM Angkasa Pura I Manado Halendra Waworuntu yang melaporkan perkembangan Angkasa Pura I Manado dalam upaya menopang program Pemprov Sulut. Waworuntu melaporkan kemarin ada beberapa turis dari China menggunakan penerbangan langsung City Link dari China ke Manado dialihkan ke Bali, alasannya karena turis China tidak memiliki visa masuk ke Sulut,” ujarnya.
Mendengar hal itu Gubernur langsung menelepon Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli untuk membebaskan turis manca negara masuk ke sulut menggunakan visa, Menkumham langsung merespons permintaan Gubernur Sulut itu, dan mulai Selasa hari ini, (kemarin-red) turis manca negara yang akan melancong didaerah Bumi Nyiur Melambai dibebaskan dari visa.  
“Ini merupakan diskriminasi mengapa masuk Bali tidak pakai visa sementara Sulut harus gunakan visa. Jadi saya berterima kasih GM Angkasa Pura I sudah menginformasikan hal ini kepada saya,” kata Dondokambey, sembari menambahkan Pemprov Sulut sangat membutuhkan penerbagan langsung Tokyo, Manado, Denpasar, Cengduh China, guna mempercepat pengiriman tuna segar ke negara-negara tersebut.
Sementara saat pertemuan dengan awak JIPS Gubernur menyatakan, kesediaannya untuk menyiapkan kendaraan operasional baru di untuk pakai meliput kegiatan Gubernur, menyiapkan ruang konfrensi pers termasuk peralatan computer, serta siap menerima informasi kapan saja dari wartawan. Gubernur juga menambahkan adanya keinginan awak JIPS menjadi wakil Siwo PWI Sulut bertarung di ajang Porwanas cabor Futsal, Gubernur siap membantunya, namun harus betul-betul bertanding, bukan hanya  pasiar, terang orang nomor satu di sulut ini.
Sebelumnya Koordinator JIPS Donny Aray telah melaporkan program JIPS dalam upaya membantu program kegiatan Pemprov Sulut, serta memperkenalkan pengurus dan anggota JIPS. Turut hadir Kaban Kesbang Pol Edwin Silangen SE MA, Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi dan Kabag Humas Roy Saroinsong SH. (Humas Pemprov Sulut).  

Wagub Tantang Badan Perbatasan Carikan Solusi Agar Wilayah Perbatasan Berkembang

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw menantang badan perbatasan provinsi sulut untuk mencari solusi yang tepat agar wilayah perbatasan Sulut dapat berkembang dengan cepat dan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan bisa hidup lebih sejahtera.

Hal tersebut disampaikan Wagub saat memimpin rapat bersama jajaran Badan Perbatasan Sulut dan tim konsultan wilayah perbatasan sulut, yang digelar Selasa (1/3), bertempat di ruang rapat wagub sulut.

Wagub mengatakan masalah perbatasan Sulut merupakan hal yang urgen, karena sulut merupakan salah satu daerah strategis yang berbatas sangat dekat dengan negara tetangga. Saat inu banyak fakta yang menunjukan sulitnya wilayah perbatasan berkembang, dengan berbagai masalah yang ada harus dicarikan solusi tepat. Untuk itu Badan perbatasan harus mampu mengidentifikasi masalah sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat.

Kedepan juga Wagub menyatakan akan memperjuangkan kebutuhan wilayah perbatasan sulut ke pemerintah pusat agar dapat memberikan subsidi ekstra bagi daerah perbatasan supaya perbatasan lebih maju, serta masyarakat lebih sejahtera.

Untuk itu juga badan perbatasan Jangan ragu untuk meminta anggaran bagi perbatasan di pemerintah pusat dengan membuat poin penting yang harus segera dilaksanakan guna pembangunan daerah perbatasan.

Pada kesempatan itu juga Kaban perbatasan Adrianus N Watung,SH memaparkan beberapa rencana yang akan dilakukan untuk pembangunan perbatasan diantaranya rencana zonasi pulau miangas dan marore,
pengembangan tata kelola perbatasan negara berbasis kewenangan dan kelembagaan yang spesifik.(humas pemprov sulut)












Wagub: SKPD Beri Informasi Benar dalam Lakip


Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandow menegaskan kepada setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang ada di lingkup Pemprov Sulut untuk memberikan informasi dan data yang benar serta akurat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penegasan tersebut disampaikan Wagub saat membuka acara fasilitasi penyusunan dan evaluasi Lakip tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut, bertempat diruang rapat Mapaluse kantor gubernur, Selasa (1/3).

Lakip harus memberikan data yang rill, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk konteks pengawasan pemerintahan. Dengan adanya laporan kinerja instansi pemerintahan yang akurat, maka fungsi pengawasan akan berjalan dengan baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan secara transparan, akuntabilitas sebagaimana ciri good and clean governance yang menjadi tuntutan dewasa ini.

Untuk itu stakeholders terkait dalam penyusunan Lakip diharapkan mampu memahami setiap aturan terkait penyusunan Lakip, serta mampu merealisasikan komponen yang dibutuhkan dalam penyusunan Lakip.

Kepala Biro Organisasi Farly Kotabunan,SE didampingi kepala bagian tata laksana Judhistira Siwu,SE mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana sharing informasi dan ide serta gagasan sambil mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dalam penyusunan lakip, sehingga dalam penilaian nanti Pemprov Sulut bisa mendapatkan penilaian lebih baik lagi.(humas pemprov sulut)