Selasa, 29 April 2014

Makodongan Tokoh Agama Berperan Dalam Pelaksanaan Dukcapil

Peran para tokoh agama dalam penyelenggaraan kebijakan bidang kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) sangat membantu keberhasil tugas pemerintah, hal itu disampaikan Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan saat membuka acara temu teknis penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas di Swiss-belhotel maleosan Manado, Selasa (29/4) kemarin.
Tugas dukcapil tidak hanya melakukan pencatatan masalah kelahiran, kematian, serta pencatatan perkawinan, akan tetapi lebih dari pada itu mampu mencermati setiap gejala yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga, seperti KDRT atau  masalah  perceraian yang dianggap masih tinggi di daerah ini, karena itu peran dari tokoh-tokoh agama sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut, jelas Mokodongan sembari menyebutkan, mengingat pentingnya pertemuan ini apalagi melibatkan TP.PKK Provinsi Sulut, diharapkan pertemuan ini mampu merumuskan biaya nikah dan biaya cerai agar bisa sama di daerah ini, sehingga sulut benar-benar menjadi terdepan sekaligus contoh bagi daerah lain untuk masalah tersebut, kalau biaya nikah di kasih murah tetapi untuk biaya cerai dikasih mahal agar orang tidak gampang bercerai, tandas putra terbaik bumi totabuan.
Kasubag Dekon dan TP Boslar Sanger SE melaporkan, kegiatan yang akan berlangsung selama dua hari, tujuannya untuk meningkatkan kesadarandan tangungjawab aparat pemerintah provinsi dalam membina aparat kabupaten/kota dan aparat kabupaten/kota kepada aparat kecamatan, kelurahan/desa dan masyarakat dalam bidang dukcapil. Sementara sasarannya untuk meningkatkan rasa tanggungjawab dan kemampuan teknis apart pemerintah provinsi dan kab/ko dalam bidang sistem adminduk.

Sementara itu Kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Humas Prov Sulut Drs Lucky Taju MSi, menyampaikan bahwa peserta yang diundang dalam kegiatan adalah para Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota, TP.PKK, Kabid Pencatatan Sipil kab/ko serta Instansi vertikal di Provinsi Sulut, sedangkan nara sumber berasal dari Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri (Kasi Monev Dirjen Dukcapil Ibu Zulvimar, SH), Ketua TP.PKK Sulut Ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun, Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MS dan Karo Pemerintahan dan Humas DR. Noudy RP Tendean, SIP MSi. Turut hadir Wakil Ketua TP.PKK Sulut Dra. Ny. Sherly Mewengkang Nayoan, Kabag Pemerintahan Drs. Lucky Taju MSi, Kasubag Dukcapil Nita S Tarumingkeng SSTP, MPA. (Kabag Humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku Jubir Pemprov).   



Sekprov: Penataan SDM Aparatur Disesuaikan Dengan Beban Kerja

Birokrasi pemerintahan sebagai mesin penggerak roda pemerintahan dituntut untuk senantiasa mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik  antara lain adanya kepastian hukum, efisiensi, efektifitas, proporsionalitas, akuntabilitas serta profesionalisme, hal itu dikatakan Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan saat membuka Workshop penyusunan sasaran kerja pegawai dalam rangka penilaian prestasi kerja bagi PNS. Kegiatan yang digelar BKD Provinsi Sulut di ruang Mapalus Kantor Gubernur, Selasa (29/4) kemarin, menurut Mokodongan mestinya PNS sebagai mesin birokrasi haruslah menjadi aparatur yang cerdas, serta mampu bekerja produktif, namun kenyataannya belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Salah satu penyebab utamanya karena target rencana kerja yang kurang jelas, lemahnya kontrol pimpinan menjadi benalu yang mengerogoti kehidupan kerja para pegawai juga pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi, dalam artian belum didasari pada beban kerja organisasi. Menumpuknya pegawai di satu unit tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawai di unit lainnya merupakan kenyataan dari permasalahan tersebut, ujarnya.

Karena Mokodongan berharap, perlu ada perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, penataan SDM Aparatur sesuai kebutuhan (beban kerja organisasi) serta menjadi First Step pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai pengembangan SDM aparatur untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, profesional serta bebas KKN, kuncinya. Turut hadir Kepala BKD Ir. Sandra Moniaga, MSi, Sekretaris BKD Jahya P Rondonuwu MSi, Kabid Bimtek Kanreg XI BKN Manado Burhan Mana SH MH, serta Kasi Bimtek Kanreg XI BKN Manado Ricky Talumepa S.Sos. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pem prov).   

     

Gubernur Sulut: DAK Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Pencapaian SPM

Demikian penekanan Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Oleh Asiten Bidang Ekonomi Pembangunan Drs. Sanny Parengkuan, MAP dalam acara Rapat Evaluasi Kinerja DAK Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksnakan pada Senin 28/4-2014 di Hotel Arya Duta Manado.
Lebih lanjut dalam sambutan disampaikan bahwa DAK Bidang Lingkungan Hidup, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan dalam rangka upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional
Kebijakan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme pendanaan DAK Bidang Lingkungan Hidup adalah untuk menjamin pencapaian SPM bidang lingkungan hidup serta pencapaian target nasional penurunan beban pencemaran, laju kerusakan lingkungan, dan peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat.  Oleh sebab itu, dimintakankan keterlibatan aktif semua pihak  untuk melaksanakan peran koordinasi pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi dan meningkatkan   kerjasama antara kementerian lingkungan hidup, pusat pengelolaan ekoregion, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang lingkungan hidup, sesuai dengan pembagian urusan  pemerintahan antara  pemerintah, pemerintah daerah  propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sehingga kita semua mampu untuk mewujudkan udara yang bersih, air bersih, dan lingkungan hidup yang sehat, serta ekosistem yang berfungsi dengan baik.
Sebelumnya dalam laporannya Kepala Badan Lingkungan Hidup yang juga adalah PLH Sekda Kabupaten Sitaro DR. Adri Manengkey menyampaikan bahwa Maksud dan tujuan pelaksanaanacara ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk penyempurnaannya dan meningkatkan koordinasi, sinergitas program dan kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota, mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan  apakah sesuai dengan petunjuk teknis dan kebutuhan daerah sesuai dengan kondisi lingkungan didaerah masing-masing dan Meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran pemerintah kabupaten/kota dalam pencapaian spm bidang LH dan mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Menurut Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, Peserta yang diundang dalam acara ini adalah Para Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan nara sumber adalah
-      Kepala Biro Perencanaan Dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
-      Kepala Inspektorat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;

-      Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi Dan Maluku; (DR Jemmy Kumendong, MSi, Kepala Bagian Humas Selaku Juru Bicara Pemprov.)