Sekprov: Penataan SDM Aparatur Disesuaikan Dengan Beban Kerja

Birokrasi pemerintahan sebagai mesin penggerak roda pemerintahan dituntut untuk senantiasa mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik  antara lain adanya kepastian hukum, efisiensi, efektifitas, proporsionalitas, akuntabilitas serta profesionalisme, hal itu dikatakan Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan saat membuka Workshop penyusunan sasaran kerja pegawai dalam rangka penilaian prestasi kerja bagi PNS. Kegiatan yang digelar BKD Provinsi Sulut di ruang Mapalus Kantor Gubernur, Selasa (29/4) kemarin, menurut Mokodongan mestinya PNS sebagai mesin birokrasi haruslah menjadi aparatur yang cerdas, serta mampu bekerja produktif, namun kenyataannya belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Salah satu penyebab utamanya karena target rencana kerja yang kurang jelas, lemahnya kontrol pimpinan menjadi benalu yang mengerogoti kehidupan kerja para pegawai juga pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi, dalam artian belum didasari pada beban kerja organisasi. Menumpuknya pegawai di satu unit tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawai di unit lainnya merupakan kenyataan dari permasalahan tersebut, ujarnya.

Karena Mokodongan berharap, perlu ada perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, penataan SDM Aparatur sesuai kebutuhan (beban kerja organisasi) serta menjadi First Step pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai pengembangan SDM aparatur untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, profesional serta bebas KKN, kuncinya. Turut hadir Kepala BKD Ir. Sandra Moniaga, MSi, Sekretaris BKD Jahya P Rondonuwu MSi, Kabid Bimtek Kanreg XI BKN Manado Burhan Mana SH MH, serta Kasi Bimtek Kanreg XI BKN Manado Ricky Talumepa S.Sos. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pem prov).