Rabu, 26 Oktober 2016

Korah: Berbagai Atraksi Kesenian Warnai Natal Nasional di Sulut

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Sulawesi Utara (Sulut) Happy Korah mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seriusi pelaksanaan Christmas Festival Nasional Desember mendatang di Manado. Ia menambahkan, menyambut hari raya umat Kristiani tersebut yang dimulai 1-31 Desember 2016 dengan 26 kegiatan. Antara lain masamper, choir dengan beberapa kategori, solo anak dan dewasa, Santa Clause, kendaraan hias, musik bambu, kolintang dan lainnya, Puncak ibadah Natal 27 Desember 2016 di Tondano Minahasa, melibatkan 40-50 ribu umat se-Indonesia. Akan mendatangkan group band dunia yakni Air Suplay,”ungkap Korah. “Kami terus lakukan koordinasi dengan beberapa pihak khususnya soal pendanaan yang menggandeng BUMN dengan beberapa Bank dan pertamina di Manado. Dikarenakan Natal identik kerohanian jadi harus melibatkan denominasi gereja,”jelas Korah saat selesai rapat dengan pihak BUMN di ruang WOC Kantor Gubernur, Rabu (26/10). Sembari menambahkan, terkait dana yang dibutuhkan pada Christmas Festival, Ia menyebut butuh sekitar 2,5 M. (Humas pemprov sulut).

Sumarsono Duduki Kursi DKI 1

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI Dr Soni Sumarsono MDM kini  di percayakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk menduduki kursi DKI 1, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, mengantikan kekosongan yang ditinggalkan Gubernur Basuki Cahaya Purna yang sedang mengambil cuti kampanye dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017 Gubernur dan Wagub DKI Jakarta. Pelantikan terhadap mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Utara tersebut dilakukan Mendagri Tjahjo Kumolo di Kantor  Kemendagri RI, (Rabu (26/10) siang kemarin.
Selain Sumarsono, Mendagri juga melantik Empat Plt Gubernur Provinsi lainnya seperti Provinsi Banten yang di jabat oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nata Irawan SH MSi, Provinsi Aceh di jabat oleh Dirjen Politik dan Pemerintaham Umum Soedarmo, Provinsi Bangka Belitung (Babel) di percayakan kepada Sekjen Kemendagri Dr Yuswandi A Tamenggung serta Provinsi Gorontalo dipercayakan kepada Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Prof Dr Sudan Arif Fakhrulloh SH MSi.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, tugas dan kewenangan seorang Plt Gubernur di antaranya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta menjaga netralitas PNS.

Sebelum acara pengangkatan berlangsung, Dirjen Otda Sumarsono mengakui hal tersebut. “Terimakasih, hari ini saya diberitahu Pak mendagri mendapat tugas sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta, harus melanjutkan selama 3,5 bulan kekosongan yang ditinggal Ahok-Djarot karena mengikuti pilkada. Mudah-mudahan amanat ini dapat saya laksanakan sebaik-baiknya,” kata Sumarsono.

Menurut Sumarsono, pemerintahan harus jalan meski Gubernur dan Wakilnya berhalangan atau mencalonkan diri dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 74 Tahun 2016 Pasal 9, salah satu tugasnya adalah menandatangani APBD.

“Jangan khawatir dan ragu, karena yang kita lakukan adalah melanjutkan kebijakan program kepala daerah petahana,” kata pencetus Tagline Mari Jo Ka Manado ini.

Kewenangan seorang Plt menandatangani APBD juga sudah ditegaskan dalam Permendagri No. 31 Tahun 2016, dimana dijelaskan kalau proses tersebut bisa dilakukan oleh kepala daerah, atau penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah.

Selain masalah APBD, Sumarsono juga berkomitmen untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama tahapan pilkada ini. Pada pekan pertamanya menjabat nanti, kata dia akan segera dilakukan konsolidasi terkait netralitas para pegawai. Kalau ketahuan tidak netral akan ada sanksinya ke depan. Sebab, wujud birokrasi yang netral dapat menjamin demokrasi berjalan baik, ujar mantan Pj Gubernur Sulawesi Utara ini.(Humas Pemprov Sulu).

Silangen: Awal November 80 Pejabat Ikut Assesment

Sebanyak 80-an Pejabat Eselon lingkup Pemprov Sulut akan segera mengikuti tes assesment. Hal tersebut dikatakan, Sekprov Sulut, Edwin Silangen SE MS kepada wartawan di kantor Gunernur, Rabu (26/10)pagi kemarin. "Assesment akan dilakukan pada awal bulan November. Pokoknya dua minggu dari sekarang," kata Silangen. Menurut mantan Kaban Kesbang dan Politik ini, 80 slot telah disiapkan Pemprov Sulut dan semua Pejabat Eselon II, III dan IV berpeluang mengikutinya termasuk pejabat dari Kabupaten/kota, namun akan dilihat dulu berdasarkan aturannya. "Assesement ini berlaku bagi pejabat eselon II lingkup pemprov Sulut belum untuk para eselon III dan IV,"ucapnya. Lanjutnya, dimana yang akan mengikuti sekitar 50-an pejabat Pemprov Sulut dan sisanya pejabat Kabupaten/Kota yang akan memperebutkan jabatan eselon II. "Yang mengikuti assesement yang paling utama eselon II lingkup pemprov Sulut, belum untuk pejabat eselon III dan IV, dimana yang akan ditest 80-an orang dalam jabatan eselon II, sementara kandidat eselon II lain itu bisa dari mana saja," tandas mantan mantan Asisten Administrasi Umum ini. Dikatakannya pula, sekitar 3 hari assesment ini dilakukan dalam menguji para pejabat eselon II ini. "Dimana semuanya akan dilihat apakah orang ini kompetensi kapabel untuk ditempatkan di eselon II, karena kompeten itu harus berkarakter, kemudian cerdas dan berintegritas yang pasti loyalitas,"pungkasnya. (Humas pemprov Sulut).