Rabu, 26 Agustus 2015

Suluh: Calon Praja Hati-Hati Dengan Situs Palsu



Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut DR Femmy Suluh MSi menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Utgara terutama bagi  para calon praja IPDN waspada  dengan situs palsu terkait penerimaan praja IPDN tahun 2015 yang sedang beredar saat ini.
Karena itu perlu diingatkan, agar masyarakat lebih berhati-hati, jangan sampai terpengaruh dengan situs-situs tidak resmi itu, karena hanya merugikan masyarakat itu sendiri, tegas mantan Karo Umum.termakan
Karena itu Suluh menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Sulut sampai saat ini belum membuka penerimaan calon praja IPDN Tahun 2015 di Provinsi Sulut dan masih menunggu juknis penetapan tanggal seleksi, Jika ada penerimaan calon praja IPDN, pihak Pemprov Sulut akan memberikan pengumuman secara resmi melalui Website http://scpc.ipdn.ac atau di bkd.sulutprov.go.id atau melalui bagian humas pemprov Sulut. Informasi tersebut sekaligus sebagai pemberitahuan kepada seluruh masyarakat di Bumi Nyiur Melambai (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).

Penegasan Batas Daerah Harus Sesuai Standart Aturan Kartografis







Urgensi penegasan batas daerah menjadi mendesak karena kewenangan yang dimiliki daerah sangat ditentukan oleh batas-batas tersebut, Hal itu ditegaskan Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi saat membuka Rakor fasilitasi dan sosialisasi penegasan batas daerah antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulut.
Kegiatan yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas di hotel Aryaduta Manado, Rabu (26/08) itu,  diikuti para Camat, Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa.
Palandung menyebutkan, batas daerah mempunyai kolerasi langsung dengan luas wilayah yang merupakan salah satu variable perhitungan dana alokasi umum  (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) serta dana bagi hasil (DBH). Disampingi itu, batas daerah dapat menentukan suatu wilayah daerah sebagai daerah penghasil sumber daya alam (SDA) apabila diwilayah berbatasan terdapat potensi SDA.
Untuk mewujudkan ketegasan batas daerah dilapangan diperlukan survey pemetaan yang baik dan benar serta memenuhi standard an aturan kartografis, jelas palandung.
Sementara Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE mengatakan, rakor tersebut diikuti para Kabag Pemerintahan, Camat, Hukum Tua dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berada di di daerah yang saling berbatasan dengan daerah lain. Sedangkan yang menjadi tujuan rakor, Sanger menambahkan  dalam rangka meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengawasan (Korbinawas), pengenalan peraturan perundang-undangan dalam hal pengendalian  penyelenggaraan pemerintah daerah kab/ko dan tertib administrasi. Turut hadir Karo Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong MSi sekaligus memberikan materi, Staf Ahli Gubernur Bidang SDM Steven Liow S.Sos, Kasie Batas antar daerah Wilayah IIb Ditjen PUM Drs Wardani. (Kabag humas Roy Saroinsong selaku jubir pemprov).


Palandung Minta BNN Lakukan Tes Urine bagi Pegawai.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sulut Drs. John Palandung,Msi meminta kepada Badan Nasional Narkotika (BNN) Sulut untuk segera melakukan tes Urine bagi para pegawai yang ada di lingkup pemprov sulut, untuk mengetahui apakah ada pegawai yang mengkonsumsi narkoba.

Hal tersebut disampaikan Palandung saat membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2016, bersama BNN Sulut dan Pemprov yang digelar Rabu (26/8) bertempat di ruang rapat WOC kantor gubernur sulut.

Palandung juga mengatakan, narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa dan mengancam proses tumbuh kembang bangsa. 18000 ribu orang meninggal dalam setahun karena narkoba dan saat ini kurang lebih 4.500.000 orang dalam tahap rehabilitasi. Menyadari hal tersebut, pemerintah tidak henti dan serius dalam menuntaskan masalah kejahatan narkoba. Menyikapi akan bahayanya penyalahgunaan narkoba di Indonesia terutama di Sulut, maka pemerintah dan BNN bersama satu visi menyatakan perang terhadap penyebaran narkoba, dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait pemberantasan peredaran narkoba.

Pada rakor tersebut, Kepala BNN Sulut Drs. Sumira Dwiyanto,Msi menjelaskan peredaran narkoba dan sejumlah dampak yang terjadi bagi para pengguna yang ada di Sulut, dirinya meminta masyarakat bekerjasama pro aktif memberantas narkoba, jika dilingkungan tempat tinggal ada gerak gerik mencurigakan terkait peredaran narkoba, jangan khawatir untuk melaporkan kepada aparat terkait.

Wagub: Pilkada Serentak Merupakan Tanggungjawab Bersama




Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd mengatakan, pilkada serentak merupakan tangunggungjawab kita bersama. Penegasan  tersebut disampaikannya pada peserta apel gelar pasukan operasi mantap praja samrat 2015, di kompleks mega mas Manado, Rabu (26/08) kemarin.
Kegiatan yang diikuti, unsur TNI/Polri, Pol PP serta instansi terkait lainnya, serta pasangan calon (paslon) Gubernur/Wagub Sulut, pasangan calon Walikota/Wawali Manado berlangsung sukses.
Menurut Wagub, apel gelar pasukan ini merupakan tahapan penting yang harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa Polri serta seluruh instansi terkait dan segenap komponen masyarakat, baik dari unsur TNI, Pemda, mitra kerja kamtibmas dan stakeholders lainnya benar-benar siap baik dari segi kekuatan personil, maupun kelengkapan sarana dan prasarana,dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2015 ini.
Untuk itu melalui apel ini, diharapkan dapat dilakukan pengecekan mendetail, sehingga seluruh rencana yang telah dirancang dengan matang dapat diimplementasikan secara optimal. Dengan demikian keamanan dan kenyamanan dan kondusifitas kehidupan sosial kemasyarakatan di sulut benar-benar terjaga, sehingga mampu menjamin terwujudnya kehidupan berdemokrasi di daerah yang sama-sama kita cintai ini,ujar Kansil.  
Pada kesempatan tersebut Wagub telah menyampaikan delapan poin penting sebagai pedoman pelaksanaan tugas dilapangan antara lain, lakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan fungsi intelejen dan babinkamtibmas  di lapangan, untuk mengetahui dinamika dan perkembangan situasi di masyarakat sehingga seluruh potensi yang dapat menimbulkan gangguang keamanan dan ketertiban dapat diantisipasi sedini mungkin. Berikan himbauan baik melalui media cetak maupun media elektronik, sebarkan leaflet dan pasang spanduk serta berdayakan pengamanan swakarsa.
Kesempatan tersebut paslon Gubernur Maya Rumantir telah memandu pembacaan ikrar siap dipilih dan siap tidak dipilih dalam pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2015 di wilayah Provinsi Sulut.
Paslon Gub/Wagub yang tidak hadir  pasangan nomor urut 1 yaitu  Olly Dondokambey dan Steven Kandou. (Kabag humas Roy Saroinsong SH vselaku jubir pemprov).