Senin, 30 Oktober 2017

Olly Harap Mendag Beri Peluang Bisnis Untuk Pengusaha Sulut

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE meminta agar Menteri Perdagangan (Mendag) RI Enggartiasto Lukita agar memberikan peluang bisnis kepada pengusaha di Provinsi berjulukan Bumi Nyiur Melambai itu.

"Sebagai Menteri Perdagangan, kami meminta agar diberikan peluang bisnis seluas-luasnya kepada pengusaha di Sulut," kata Olly di Manado, Minggu (30/10/2017) malam.

Olly menerangkan kualitas pengusaha di Sulut telah teruji dan mampu memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Apalagi, katanya, pengusaha yang berada di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulut merupakan orang-orang yang profesional.

Kunjungan kerja Mendag Enggar di Sulut, katanya, diharapkan memberikan dampak dan angin segar bagi pengusaha di daerah untuk menimbang ilmu dan mendapatkan kiat-kiat dalam berusaha.

Dengan harapan, kehadiran saat ini, akan semakin memotivasi dan meningkatkan capaian kerja di sektor perdagangan daerah.

Menjadi harapan pula, keindahan panorama alam, dan keramahtamahan masyarakat Sulut dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi tersendiri bagi Mendag dalam aktualisasi tugas dan tanggungjawab yang diemban.

Ketua Kadin Sulut Hangky A Gerungan mengatakan pihaknya sangat berharap dukungan pemerintah daerah maupun pusat dalam setiap kegiatan Kadin Sulut.

"Kami ingin sebagai pengusaha lokal juga dapat bersumbangsih kepada pemerintah dan daerah," katanya.

Sehingga, dukungan Menteri Perdagangan saat ini akan sangat diharapkan.

"Pengusaha Sulut juga ingin maju, membangun daerah Sulut maupun Indonesia secara keseluruhan," ujarnya.

Kadin Sulut semakin optimis mampu memainkan peranan strategisnya dalam proses dan progres pembangunan Sulut. * (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Kemendag Tinjau Gudang Penyimpan 7,5 Ton Boraks Di Minahasa

Kementerian Perdagangan RI membuktikan komitmennya untuk terus mengawasi distribusi Bahan Berbahaya (B2) dengan meninjau gudang yang menyimpan sebanyak 7,5 ton boraks di Minahasa, Sulawesi Utara, Senin (30/10/2017) pagi.

"Boraks sebanyak 7,5 ton ini adalah hasil temuan Tim Pengawasan Terpadu Bahan Berbahaya (TPTBB) yang terdiri dari Kementerian Perdagangan dan Petugas BBPOM terhadap pelaku usaha bahan berbahaya di Sulut," Kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Irjen Pol Dr. H. Syahrul Mamma, SH, MH mewakili Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Boraks yang ditemukan tersebut diduga diperoleh pelaku usaha melalui jalur distribusi ilegal yang melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya, yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2014.

"Kami telah melakukan pengamanan sementara di gudang penyimpanan milik pelaku usaha. Kasus ini masih dalam proses oleh tim pengawas terpadu dan apabila terbukti bersalah pelaku usaha dapat dicabut izinnya dan barang tersebut dmusnahkan", tegas Syahrul.

Diketahui, Bahan Berbahaya atau B2 seperti boraks, formalin, paraformaldehid, rhodamine B, methanil yellow, auramin, dan lain-lain merupakan barang yang digunakan sebagai bahan baku proses industri namun karena sifat dan fungsinya B2 sangat rentan dan marak disalahgunakan dalam pangan.

"Saya mengapresiasi Tim Pengawas Terpadu pusat serta tim daerah yang telah melakukan pengawasan secara bersinergi, Hal ini juga diharapkan dapat memberi pesan dan shock therapy kepada pelaku usaha untuk berusaha dan berniaga secara tertib dan sesuai ketentuan," kuncinya.

Peninjauan itu turut dihadiri perwakilan dari BBPOM, Disperindag Sulut dan instansi terkait lainnya. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Mendag Ingin Sulut Miliki Zona Perkebunan Kelapa

Menteri Perdagangan (Mendag) RI Enggartiasto Lukita menginginkan Sulawesi Utara (Sulut) memiliki zona perkebunan kelapa.

"Sulut sangat terkenal dengan perkebunan kelapa seperti juga daerah lain di Indonesia," katanya di Manado, Senin, (30/10/2017) pagi.

Enggartiasto Lukita mengatakan memang harus diakui tanaman kelapa di Indonesia saat ini rata-rata sudah tua dan perlu peremajaan kembali.

Sehingga, penanaman kembali sangat dibutuhkan agar produksi akan tetap jalan ke depan.

Sulut, katanya, merupakan salah satu daerah produksi dan mengekspor produk turunan kelapa, sehingga perlu adanya zona perkebunan tanaman tersebut.

Dia mengatakan karena jika Sulut memeiliki zona perkebunan kelapa, dari peremajaan, produksi sampai masuk pengolahan akan tertata dengan baik.

Saat ini, katanya, produk ekspor kelapa rata-rata masih bahan baku, sehingga ke depan akan terus ditingkatkan diversifikasinya.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan saat ini Sulut tetap mengekspor produk turunan kelapa baik buah kelapa utuh, sabut kelapa, tepung kelapa, arang tempurung ke berbagai negara di dunia.

Namun harus diakui, diversifikasinya masih sangat kecil dan terus diupayakan untuk meningkat lagi.

Karena dampaknya cukup besar bagi pendapatan devisa untuk negara dan kesejahteraan petani dan pengekspor di Sulut.

Menteri Perdagangan melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulut pada 29-30 Oktober 2017 di Kota Manado, Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Mendag Enggar Cek Ketersediaan Bahan Pokok Di Pasar Beriman Tomohon

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita melaksanakan kunjungan kerja di Pasar Beriman Tomohon, Senin (30/10/2017) pagi.

Pada kesempatan itu, Mendag Enggar yang didampingi Walikota Jimmy Eman mengitari pasar sambil berinteraksi dengan para pedagang sayur, ikan dan bahan pokok lainnya.

Mendag Enggar mengapresiasi kestabilan harga dan stok bahan pokok di Pasar Beriman yang terkenal dengan sebutan Pasar Ekstrem itu.

“Kami mengapresiasi peran pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga bahan-bahan sehingga tidak fluktuatif. Karena bisa saja pada Bulan Desember menjelang hari raya, para spekulan sudah bersiap menaikkan harga,” ungkap Mendag.

Mendag Enggar juga menyatakan telah berkordinasi dengan Walikota Tomohon untuk membantu pembangunan Pasar Beriman.

“Program Presiden Joko Widodo dalam revitalisasi pasar tradisional bahwa tahun 2019 lebih dari 5000 pasar tradisional akan dibangun,” pungkasnya.

Kunjungan itu turut dihadiri jajaran pejabat Pemprov Sulut dan Pemkot Tomohon. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)